Kabinet Jokowi Tak Berwatak Pemerintahan Nasional
“Dulu Bung Karno saja selalu bikin… ada Djuanda orang Sunda, ada Leimena orang Ambon, ada Ratulangi orang Manado, dan seterusnya. Jadi Bung Karno betul-betul berjiwa nasional. Pemerintahannya itu meliputi seluruh Indonesia. Kalau Jokowi tidak berbuat begitu, Jokowi salah.”
Adnan Buyung Nasution, pengacara senior sekaligus ahli tata negara, mengatakan hal tersebut usai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) 2014 – 2019 di Jakarta, Jumat (31/10), kepada LenteraTimur.com.
Pernyataan Buyung tersebut merupakan respon terhadap maraknya ekspresi kekecewaan berbagai daerah yang tak ada dalam komposisi kabinet pemerintahan pusat. Menurutnya, selama ini daerah-daerah terus ditelantarkan sampai sekarang. Mereka tidak memiliki perwakilan yang cukup kuat dan berwibawa di tingkat pusat dalam menjaga kepentingan daerah-daerahnya. Padahal, pusat memegang seluruh kendali dari negara yang bersusun tunggal ini.
Setelah komposisi kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diumumkan, sejumlah daerah memang sontak menyatakan ketidakpuasannya. Mereka merasa eksistensinya dianggap tidak ada karena tiadanya orang-orang dari daerah-daerah tersebut yang turut menjadi pemerintah atau penguasa di negara dimana mereka ada.
Sejauh ini, tercatat beberapa daerah yang menyatakan ketidakpuasan. Di antaranya adalah puak Dayak (Kalimantan), puak Batak (Sumatera), Sulawesi Tenggara, atau Ambon. Ketidakpuasan karena merasa disepelekan atau dianggap tak mampu disampaikan melalui keluhan hingga kecaman. Dan beberapa di antaranya mengingatkan atas sumber daya alam yang selama ini sudah dikeruk dari daerahnya.
Presiden Front Pembela Dayak Kalimantan Barat, Petrus SA, misalnya. Dia menyayangkan ketidakjelian Joko-Kalla ketika tak menempatkan satu pun putra Kalimantan di kabinet. Menurutnya, jika pun dari Dayak tidak ada orang yang tepat, Joko-Kalla bisa mencari figur lain di Melayu yang lahir dan besar di Kalimantan.
“Kan aneh, jika tak ada figur yang layak jadi menteri dari Kalimantan. Dulu kita punya wakil presiden dari Kalimantan. Sekarang kita punya wakil MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat-red) juga dari Kalimantan. Tapi dari dulu kita tak punya menteri yang berasal dari pulau ini… Kok, kita dari dulu selalu dianaktirikan,” ungkap Petrus seperti dilansir oleh PontianakPost.com, Rabu (29/10), dalam judul “Kalimantan Diabaikan”.
Meski demikian, ada juga ucap syukur kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mediakalimantan.com mencatat bahwa di tengah dahaga tiadanya tokoh Kalimantan dalam kabinet, Kalimantan Selatan memiliki kabar menggembirakan, yakni adanya orang mereka yang menjadi wakil menteri.
“Meski tak diumumkan secara langsung, salah satu putra Banua Kalimantan Selatan, disebut dipilih Jokowi-JK sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dialah Abdurrahman Mohammad Fachir atau akrab disapa AM Fachir,” demikian tulis media tersebut, Senin (27/10).
Selain itu, protes bernada keras juga dilayangkan oleh Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara. Mereka menyesalkan tak pernahnya orang Sulawesi Tenggara mendapat jatah dalam pemerintahan di kabinet manapun. Padahal, daerah ini memiliki banyak tokoh-tokoh andal dan profesional.
“Sejak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia-red) terbentuk, Sulawesi Tenggara belum pernah mendapat jatah menteri di kabinet manapun termasuk Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pertanyaanya, apa persoalan mendasar sehingga Sulawesi Tenggara belum mendapat titik terang di level nasional?” kata Koordinator Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara, Ali Rahman Wahid, di Jakarta, Senin (27/10), seperti dilaporkan oleh JPPN.com dalam judul “Kecewa dengan Jokowi, Kaum Muda Sultra Ancam Lumpuhkan Bandara”.
Karena merasa terus disepelekan, melalui isu “Sultra Menggugat”, mereka pun melayangkan ancaman cukup keras. Mereka menganggap Sulawesi Tenggara hanya dijadikan tempat menggarap sumber daya alam tetapi tak pernah diperhitungkan dalam pemerintahan pusat.
“Ketika daulat Sultra tidak dipenuhi, terhitung dari 28 Oktober 2014 sampai seterusnya, Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara akan melumpuhkan kantor-kantor pemerintahan lokal, mengembalikan kantor vertikal di Jakarta dan melumpuhkan bandara,” tegas Ali.
Dalam berbagai pemberitaan, disebutkan bahwa aksi menutup bandar udara Haluoleo Kendari akan dilakukan pada 6 November mendatang, tepat pada jadwal kedatangan Presiden Joko ke Kendari.
Ancaman serupa juga terlontar dari Maluku. Melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, mereka mengatakan telah memberikan sejumlah nama kepada Joko-Kalla melalui partai pengusung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, ketua umum organisasi tersebut, Bisri AS Shiddiq Latuconsina, mengatakan tak satupun nama tersebut yang diperhitungkan, bahkan untuk dipanggil wawancara.
Saat melakukan aksinya, Malukunews.co dalam laporannya yang berjudul “KNPI Maluku Pajang Spanduk Protes Jokowi-JK”, Jumat (24/10), melaporkan bahwa di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah KNPI Maluku, di Jalan Said, Kota Ambon, dibentangkan dua helai spanduk protes. Yang satu bertuliskan Pemuda Maluku Menanti “ Sang Menteri “ Merdeka… Merdeka… Merdeka !!!, dan yang lain bertuliskan Komitmen Maluku Adalah “ NKRI “ Bukan Tunduk Kepada Imperialis Jawa !!!.
Karena merasa disepelekan, Bisri juga akan menggelar aksi protes lebih jauh. Aksi tersebut bisa dengan turun ke jalan secara besar-besaran untuk menutup bandar udara, menolak kehadiran Joko Widodo-Jusuf Kalla di Maluku, maupun dengan memboikot dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masuk Maluku.
Comments with Facebook