Home Lentera Timur Channel Strategi Nasional Reformasi Regulasi
0

Strategi Nasional Reformasi Regulasi

18
0

Indonesia sebagai negara hukum tidak lepas dari pembentukan regulasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah banyak menerbitkan regulasi baik dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. Pada periode tahun 2000 hingga 2015, Pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi. Dari total tersebut, paling banyak regulasi yang diterbitkan dalam bentuk peraturan setingkat menteri, yakni 8.331 regulasi, selanjutnya peraturan pemerintah sebanyak 1.386 regulasi.

Di tingkat daerah, pada periode 2005-2015 terdapat 3.177 Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi dan 25.575 perda tingkat Kabupaten/kota. Terhadap kondisi ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan pada Bappenas, Ir. Rizky Ferianto, MA. mempertanyakan “apakah jumlah regulasi yang sedemikian banyaknya telah mendukung dinamki penyelenggaraaan pembangunan baik secara nasional, regional, dan internasional?”.

Gambaran kualitas regulasi yang dilakukan oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) pada tahun 2013 menunjukkan kualitas regulasi yang cukup rendah dari segi dukungan untuk kemudahan berusaha (ease of doing business). Pada lingkup Asia Tenggara, kualitas regulasi Indonesia berada pada persentase 46 di bawah Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (83 persen), Thailand (58 persen), Philipine (52 persen), dan Malaysia (72 persen). Posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Kamboja (39 persen) dan Vietnam (28 persen).

Kondisi banyaknya regulasi berpontensi pada konflik antara regulasi baik secara vertikal maupun horizontal, selain itu muncul pula duplikasi antara regulasi dan bahkan terdapat pengaturan yang berbeda terhadap satu permasalahan, kondisi ini dapat saja mengganggu capaian sasaran pembangunan nasional. Pelaksanaan harus dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan kaji ulang dan merumuskan kembali tata-cara pembentukan regulasi, struktur kelembagaan pembentuk regulasi serta kapasitas sumber daya manusia”
Berangkat dari kondisi regulasi saat ini, perlu kiranya jalan keluar sehingga pembangunan di Indonesia tidak terhambat. Perlu upaya mewujudkan sebuah ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang sederhana dan tertib sehingga lebih mampu mengawal dinamika semua sektor kehidupan, baik dalam rangka penyelenggaraan negara, pembangunan, perekonomian, dsb. ‘Sistem Regulasi Nasional’ berfungsi sebagai faktor integrasi yang memadukan setiap kebijakan sektoral dan mengarahkannya kepada pencapaian tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan konstitusi. Itulah pentingnya pentingnya memahami sebuah system regulasi secara utuh dan menyeluruh. Upaya ini diharapkan menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai sasaran pembangunan, dengan begitu tujuan bernegara dapat tercapai.

(18)

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *