Home Featured Samarinda dan Tambang yang Berkubangkan Jasad
0

Samarinda dan Tambang yang Berkubangkan Jasad

107
0
Ibu Rahmawati dan Pak Misransyah sedang menyerahkan petisi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Foto-Foto: Dokumentasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Ibu Rahmawati meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, untuk menutup lubang-lubang tambang yang menganga di Samarinda, Kalimantan Timur. Kedatangannya di kantor kementerian yang berada di Jakarta itu, Selasa (24/2), disertai dengan petisi yang didukung oleh 10 ribu orang.

Beserta suaminya, Misransyah, Rahmawati datang dengan didampingi oleh aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Selain meminta penutupan lubang-lubang galian, dia juga meminta agar dilakukan rehabilitasi terhadap kawasan tersebut agar berfungsi baik secara ekologis. Seraya itu, kementerian juga diminta menutup perusahaan pertambangan dan sekaligus melakukan audit terhadap perizinan pertambangan batubara di Samarinda dan kawasan lain.

Rahmawati dan Misransyah adalah ibu dan ayah yang tengah berduka. Anaknya, Muhammad Raihan Saputra (10 tahun), ditemukan tewas pada 22 Desember 2014 di lubang tambang yang disebut milik PT. Graha Benua Etam, di Bengkuring, Sempaja, Samarinda Utara. Media Tribun Kaltim (23/12/04) melaporkan, Raihan ditemukan tewas dalam keadaan berdiri dengan kepala di atas di kedalaman delapan meter.

Raihan adalah putra kedua dari pasangan Rahmawati dan Misransyah. Saat kejadian tersebut, dia baru dua hari menikmati hari liburnya, usai dua hari lalu mengambil rapor semester ganjil di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009, Pinang Seribu, Samarinda Utara. Raihan diperkirakan meninggal setelah masuk waktu shalat Dzuhur, sekitar pukul 14.00, dan baru dievakuasi pukul 17.30 Waktu Kalimantan Timur.

“Raihan anak biasa saja, nilai raportnya juga biasa saja. Raihan itu suka main bola dan suka bergaul. Dia sangat dikenal luas oleh-anak-anak disini karena keluwesannya bergaul,” ujar Misransyah.

Akan tetapi, Raihan bukanlah korban pertama, yang membuat fenomena ini bukan sekadar persoalan ketidakhati-hatian anak. Dia adalah korban kesembilan dari anak-anak yang tewas di lubang tambang batubara yang beracun dan dibiarkan menganga di Samarinda (lihat “Samarinda Meradang”).

Selain korban tewas, pertambangan itu juga telah menyebabkan terjadinya banjir, debu, serta rusaknya lahan pertanian dan kolam ikan di sekitarnya.

Dalam siaran persnya, Selasa (24/2), Jatam Kalimantan Timur menyebutkan sejumlah perusahaan yang patut bertanggungjawab atas rentetan kejadian maut yang menelan korban anak-anak Samarinda. Selain Graha Benua Etam, perusahaan-perusahaan itu adalah PT. Hymco Coal (2011), PT. Panca Prima Mining (2011), dan PT. Energi Cahaya Industritama (2014).

Sumber: Jatam

Jatam juga mencatat bahwa Graha Benua Etam merupakan perusahaan yang seringkali disebut dalam evaluasi bulanan mengenai pertambangan yang digelar Pemerintah Kota Samarinda pada 2012-2013. Dan dari evaluasi yang pernah dilakukan oleh Dinas Pertambangan (Distamben) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda, perusahaan ini pernah dibekukan sebanyak dua kali.

Pernah Graha Benua Etam hendak mengembalikan Izin Usaha Pertambang (IUP) yang dimilikinya, namun hal itu ditolak oleh Pemerintah Kota. Alasannya, perusahaan itu belum menunaikan kewajibannya dalam menutup tambang. Dari tujuh lubang yang ada, baru satu yang selesai ditimbun.

Masyarakat sekitar mengatakan bahwa lubang-lubang tambang ini telah ditinggalkan dalam keadaan menganga selama nyaris tiga tahun. Lubang-lubang ini pun hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Padahal, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, disebutkan ketentuan mengenai hal ini, yakni jarak tepi lubang galian paling sedikit lima ratus meter dari batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) (rona awal berdekatan dengan pemukiman).

Masalah juga mencuat pada batas waktu reklamasi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 21, disebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan paling lambat tiga puluh hari kalender setelah tidak ada kegiatan tambang pada lahan terganggu.

Kemudian, Jatam juga mencatat tidak adanya plang atau tanda peringatan di tepi lubang. Demikian juga tiadanya pengawasan yang menyebabkan orang masuk masuk atau terperosok ke dalam lubang tambang. Padahal, ada ketentuan mengenai hal ini di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 55/K/26/MPE/1995.

Dalam hal ini, Jatam mengatakan bahwa Wali Kota Samarinda dan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda juga dapat dianggap melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 112 dikatakan bahwa “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Ibu Rahmawati beserta suami dan Jatam melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Selasa (24/2), di Jakarta.

Berangkat dari kasus tewasnya anak-anak Samarinda di lubang tambang, Jatam telah mengirimkan surat yang mempertanyakan kinerja Kepolisian RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, hingga Komisi Nasional Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada April 2014. Meski demikian, hingga saat ini belum juga ada respon dari lembaga-lembaga tersebut. Dan karenanya, kasus tewasnya anak-anak ini menjadi tampak berlarut-larut dan tanpa kepastian.

Jatam menilai, jika terjadi penghentian penyidikan perkara, maka itu seharusnya sesuai dengan koridor yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184. Pasal tersebut mensyaratkan mengenai alat bukti yang sah dalam kasus, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Jikapun pasal 184 tersebut tak terpenuhi, Jatam menilai aparat semestinya tetap meneruskan penyidikan dengan terus membuka diri dan transparan atas perkembangannya kepada publik.

(107)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *