Home Featured Siasat Jerat (terhadap) Adat

Siasat Jerat (terhadap) Adat

153
0
The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law No. 28 tahun 1989.
The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law No. 28 tahun 1989.

“Kini, separuh dari seratus tahun setelah kematian Van Vollenhoven, pemerintah birokrat yang hari ini duduk di Buitenzorg dan Batavia terus mencoba mendapatkan modal asing dan investasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kepulauan ini. Petani pun kehilangan jaminan atas tanah mereka.”

Pandangan ini dikemukakan oleh Peter Burns sebelum menutup esai panjangnya yang berjudul “The Myth of Adat”. Esai 127 halaman yang dimuat dalam Journal of Legal Pluralism Nomor 28 Tahun 1989 ini merupakan kritik tajam terhadap idealisme dan praktik dari konsepsi adat yang dirumuskan oleh Cornelis Van Vollenhoven. Vollenhoven adalah nama yang niscaya disebut dalam setiap pembahasan hukum adat di Indonesia.

Burns sendiri adalah seorang peneliti kelahiran Australia yang mengajar di Indonesian Studies, James Cook University, Queensland Utara. Setelah menyelesaikan studi mengenai Indonesia di Melbourne University, Burns dikenal sebagai seorang ahli Indonesia yang sangat produktif. Tak hanya itu, Burns juga aktif dalam organisasi di bidang hak azasi manusia, Amnesty International. Tak heran, argumen ‘self identification’ dan ‘self determination’ yang merupakan salah satu hak azasi manusia, menjejak kuat dalam kritik Burns terhadap Vollenhoven ini.

Meski telah berselang seperempat abad setelah kritik ini diterbitkan, di tengah arus wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, pemikiran Burns ini menjadi relevan untuk dibaca kembali.

Logika Vollenhoven
Jauh sebelum Vollenhoven mengkaji soal adat di wilayah Nederland East Indies (India Timur Belanda atau biasa disebut India Timur/Hindia Belanda), masyarakat Melayu yang mayoritas mendiami wilayah-wilayah itu sudah menyeruakkan istilah ‘adat’ dalam berbagai pepatah dan petuah-petuahnya. Kata ‘adat’ sendiri merupakan jejak perjumpaan masyarakat Melayu dengan para saudagar dari jazirah Arab.

Dalam esainya, Burns mencermati bahwa kata ‘adat’ memang berasal dari bahasa Arab, ‘addah’, yang berarti ‘menjumlahkan, menghitung, menyebutkan satu-satu, mengingat’. Dari sinilah makna ‘adat’ kemudian mengandung pengertian ‘pengulangan’ atau ‘kebiasaan’ (common/custom).

Istilah ‘adat’ lalu berkembang untuk menamai segala kebiasaan yang bersifat (dan kemudian dianggap) lokal. Ia juga dilekatkan pada identitas komunal dari para pelaku kebiasaan tersebut. Adat pun kemudian dimaknai sebagai identitas asal.

Burns menulis bahwa berdasarkan makna inilah Vollenhoven menganggap adat sebagai suatu identitas yang kodrati, esensial, romantis, dan idealis. Dengan demikian, bagi Vollenhoven, aspek “kemurnian” menjadi sesuatu yang wajib dalam adat. Dalam kajian hukum adat di wilayah yang kini menjadi Indonesia, Vollenhoven pun mengalaskan aspek “kemurnian” ini untuk memberikan dua batas utama dalam mendefinisikan konsep ‘adat’ di bawah ini.

Pertama, dengan alasan bahwa adat semestinya adalah sesuatu yang murni, Vollenhoven ingin membatasi bahwa nilai-nilai hukum yang terdapat dalam komunitas masyarakat adat bukanlah yang telah bercampur dengan nilai dan hukum Islam. Kalaupun ada, itu hanya terbatas pada beberapa hal saja, misalnya, hukum waris. Dan, itu pun hanya dibatasi pada beberapa wilayah saja.

Kedua, nilai-nilai hukum adat itu haruslah nilai yang betul-betul digali dari masyarakat setempat. Jadi, menafikan nilai-nilai pribumi dan menggantikannya dengan nilai atau hukum asing sama saja dengan menafikan kehidupan mereka sendiri.

 

(153)

1

Burns memandang bahwa dua inti pemikiran Vollenhoven di atas mengandung kelemahan mendasar. Kelemahan itu pertama-tama justru ada pada posisi identitas Vollenhoven sendiri. Burns mengkritisi posisi Vollenhoven yang berasal dari luar komunitas namun memberikan batas-batas definisi mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas di luar dirinya. Bukankah semestinya yang menentukan mana yang adat dan mana yang bukan adalah masyarakat itu sendiri, dan bukan pihak luar semacam Vollenhoven? Hal ini menurut Burns adalah paradoks tersendiri dari aspek ‘kepribumian’ yang disyaratkan Vollenhoven dalam kategorisasi adat.

Kelemahan lain yang dilihat oleh Burns adalah ketika konsepsi adat ala Vollenhoven ini pada praktiknya justru dijadikan sebagai alat bantu untuk kolonialisme yang dilakukan Belanda ketika itu.

“Esai ini menjelaskan bagaimana kekuasaan kolonial itu sendiri akhirnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan rasa identitas di wilayah operasionalnya. Penggalian terhadap adat pada awalnya dilakukan dengan komitmen intelektual dan etis oleh sekelompok cerdik pandai Belanda untuk mengamati, merekam, dan memproses data tentang kebiasaan dan nilai-nilai penting hukum dalam masyarakat yang beragam di India Timur Belanda. Namun, data-data ini kemudian ditafsirkan sebagai refleksi lokal khas pola pan-Indonesia. Pola pan-Indonesia ini mengandung ide metafisika tunggal. Ide sentral inilah yang kemudian menjadi referensi khusus untuk pembahasan mengenai hak atas tanah dan penyelesaian kerusuhan sosial bagi pemerintah kolonial,” tulis Burns.

Istilah ‘pan-Indonesia’ yang digunakan Burns ini dapat didalami maknanya secara etimologis. Imbuhan ‘pan-‘ berasal dari singkatan yang diserap dari kata Yunani ‘panacea’ yang berarti ‘obat segala penyakit/penyembuh yang universal’ atau ‘panoply’ yang berarti ‘persenjataan lengkap’. Aspek ‘universal’ dan ‘lengkap’ dalam makna-makna tersebut menyiratkan adanya nuansa makna penggabungan; yakni proses mengumpulkan apa-apa yang bersifat plural menuju ke satu kelompok yang singular. Dan demikianlah pula makna yang tersemat dalam kata ‘pan-Indonesia’.

Cara pandang pan-Indonesia ini, menurut Burns, adalah sebuah warisan cara berpikir kolonialisme Belanda. Keberagaman identitas di India Timur Belanda adalah hambatan tersendiri bagi Belanda untuk menentukan kepastian hukum guna melancarkan pemerintahannya. Dengan adanya kajian hukum adat Vollenhoven, hambatan tersebut dicoba untuk diretas. Di sini Burns melihat bahwa pemerintah Belanda mengambil manfaat dari kajian Vollenhoven yang pada awalnya secara ilmiah bertujuan untuk merekognisi hukum-hukum adat di wilayah tersebut.

Dengan berbekal kajian hukum adat Vollenhoven, masih menurut Burns, pemerintahan Belanda akhirnya dapat meregulasi ulang hak atas tanah milik pribumi. Regulasi itu dilakukan dengan penyesuaikan antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan kepentingan kolonial. Jadi, alih-alih menegakkan pemberlakuan hukum adat setempat, hasil kajian Vollenhoven justru dijadikan alas berpikir untuk penyesuaian hukum-hukum ini ke dalam bentuk hukum yang menguntungkan bagi pihak kolonial.

Dalam hal inilah Burns melihat ada inkonsistensi antara idealisasi konsep hukum adat Vollenhoven dengan praktik yang terjadi. Burns memaparkan bahwa konsepsi ‘adat’ ala Vollenhoven akhirnya tak dapat dilihat sebagai sesuatu yang secara objektif ditemukan. ‘Adat’ akhirnya hanya menjadi istilah dengan pengertian yang diciptakan oleh watak kepentingan kolonialisme Belanda melalui tangan Vollenhoven. Latar dari praktik semacam ini kemudian dipaparkan oleh Burns di bawah ini.

 

(153)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *