Home Featured Representasi, Kata yang Tak Kunjung Masak

Representasi, Kata yang Tak Kunjung Masak

166
0
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

“… Hanya pada diri saya, saya ikatkan sengkang, jangan terlalu lekas melompat dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dan jangan memakai sebuah kata yang belum resap – sampai artinya ke dalam tulang sungsum saya.

… Bukankah bahasa Indonesia itu berdasarkan bahasa Melayu? Dan bukankah bahasa Melayu sejati mengutip perkataan asing yang kalau masanya telah tiba, bahwa perkataan itu telah dianggap masak, akan diambil menjadi penunjang bahasa Melayu itu?”

Tengku Amir Hamzah, Pangeran Melayu Langkat yang juga penyair tersohor, menuliskan perkataan di atas untuk sahabatnya, Armijn Pane, pada November 1932. Dan seikat ingat akan surat Tengku Amir Hamzah ini hadir dalam memandang konstruksi sosio-kultur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja dilantik pada Kamis, 1 Oktober 2014 lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya merujuk pada lembaga di negeri barat yang disebut House of Representatives. Dengan demikian, kata ‘perwakilan’ digunakan sebagai terjemahan atas ‘representative’. Tapi, apakah ‘perwakilan’ memadai untuk disepadankan dengan ‘representative’?

‘Representatif’ adalah kata serapan dari bahasa Inggris, ‘representative’. Di tanah aslinya, seperti yang tertera dalam http://www.oxforddictionaries.com, kata ini dapat berfungsi sebagai ajektiva (kata sifat) yang bermakna: 1) Typical of a class, group, or body of opinion, 2) (Of a legislative assembly or deliberative body) consisting of people chosen to act and speak on behalf of a wider group, 3) Serving as a portrayal or symbol of something.

Selain itu, sebagai kata benda, ‘representative’ dapat diartikan menjadi: 1) A person chosen or appointed to act or speak for another or others, in particular, 2) An example of a class or group.

Masih dalam kamus yang sama, dijelaskan pula bahwa kata ‘representative’ ini berasal dari kata ‘represent’. Kata ini berasal dari bahasa Inggris (abad) pertengahan yang juga diserap dari bahasa Perancis kuno dan bahasa Latin. “Origin: late Middle English: from Old French representer or Latin repraesentare, from re- (expressing intensive force) + praesentare ‘to present’,” demikianlah bunyi penjelasan dalam kamus tersebut.

Dengan mencermati frase ‘to present’ inilah kemudian dapat ditelusuri bahwa kata ‘representatif’ mensyaratkan makna ‘ia yang hadir kembali’. Ia haruslah memiliki identifikasi yang serupa dengan apa yang ingin dihadirkan kembali. Ia semestinya memiliki relasi identitas yang melekat atau senyawa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘representatif’ ini dimaknai sebagai ‘wakil’. Sementara, lema ‘wakil’ dalam kamus yang sama merujuk pada 1) orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, 2) orang yang dipilih sebagai utusan negara; duta, 3) orang yang menguruskan perdagangan dan sebagainya untuk orang lain, atau 4) jabatan yang kedua setelah yang tersebut di depannya.

Beragamnya makna ‘wakil’ ini menjadi tak sepenuhnya sepadan dengan makna asal ‘representative’. Jika diperiksa secara seksama, kata ‘wakil’ tak mengandung syarat harus identik dengan yang digantikannya. Jika ‘wakil’ sepadan dengan ‘representative’, jabatan wakil presiden tentulah bisa disebut ‘president representative’. Namun, kita tahu bahwa bahasa Inggris menggunakan kata ‘vice’ untuk hal ini.

Stuart Hall, ahli teori kultural asal Inggris dalam bukunya Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) secara lebih mendasar mengatakan bahwa “Representasi tak hadir sampai setelah selesai direpresentasikan. Representasi tak terjadi setelah sebuah kejadian. Representasi adalah konstitutif dari sebuah kejadian. Representasi adalah bagian dari objek itu sendiri; ia adalah konstitutif darinya.” Karenanya, seorang yang menjadi representatif sudah semestinya akan mampu mentransendensikan kepentingan, pengalaman, perspektif, atau opini identitas konstituen yang melekat padanya.

Pengertian ini membawa pertanyaan, seberapa lekatnya konsep representasi ini dalam sistem demokrasi yang konon dianut oleh Indonesia? Adakah sebenar-benarnya rakyat telah dapat ‘hadir kembali’ dalam wujud para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat?Apakah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah betul-betul bersifat representatif?

Pada pemilu legislatif 2009 – 2014, Centre for Electoral Reform (Cetro) (2010) nyatanya mencatat bahwa sebanyak 312 dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau sebanyak 55,7 persen, bukanlah berasal atau berdomisili dari wilayah yang direpresentasikan. Dari 312 anggota ini, hampir seratus persennya berdomisili di satu kawasan saja, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Problem representasi serupa, yang membenamkan suara penduduk, juga muncul pada pemilu legislatif sebelumnya, 2004 – 2009. Pada periode tersebut, sebanyak 311 dari 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga bukan berasal atau berdomisili dari wilayah yang direpresentasikan. Dan wilayah domisili mereka juga serupa dengan anggota-anggota periode 2009 – 2014.

Contoh mengenai representasi ini juga mengemuka pada sosok ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 – 2019 yang baru terpilih, Setya Novanto. Setya lahir di Bandung dan besar di Jakarta. Namun, dalam pemilu, ia merepresentasikan Nusa Tenggara Timur II, yang mencakup Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. (lihat juga Nazar yang Tak Mengakar).

Tak hanya dalam ranah kelembagaan negara, gelombang kegagapan dalam memaknai kata ‘representasi’ ini pun turut melanda berbagai hajatan. Sebut saja kontes-kontes kecantikan yang pesertanya disebutkan mewakili wilayah ini dan itu namun sebetulnya, sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat, tak memiliki kaitan atau berdomisili di wilayah yang sedang direpresentasikan.

Jejak Representasi
Dalam watak kosmopolit masyarakat Melayu, penyerapan sebuah kata baru dari kaum yang datang dari luar ini bukanlah peristiwa yang luar biasa. Dalam masyarakat Melayu pun masyarakat mana pun, sesungguhnya tradisi menyerap dan juga menyumbangkan kata adalah niscaya.

Namun, seperti yang tersirat dari surat Tengku Amir Hamzah, resapnya sebuah kata dari luar bukanlah sebuah perihal sekejap mata. Penyerapan kata adalah sebuah peristiwa budaya yang membutuhkan masa. Kata yang diserap, seperti kata Amir, layaknya benih yang mesti “masak” dahulu untuk kemudian dapat dipetik. Pertanyaannya kini adalah, sudah masakkah kata ‘representasi’ ini sesungguhnya?

T. M. Muhar Omtatok, seorang pegiat kebudayaan Melayu asal Sumatera Timur/Utara menjelaskan bahwa ‘representasi’ adalah sebuah konsep yang sesungguhnya asing dalam dunia pikiran dan alam Melayu.

“Memang dalam bahasa yang disebut Indonesia kini, representasi adalah wakil. Tapi, wakil tak mesti representatif. Dunia Melayu mengenal konsep perwakilan yang bergagan, wakil yang punya kemampuan. Ia bisa dipakai dalam padan kata: 1) timbalan pacak, 2) wakil bergagan. Dalam adat, ada telangkai dan bentara kanan atau bentara sabda. Telangkai adalah mediator, sedang bentara sabda atau bentara kanan adalah wakil yang juga berperan dalam decision making. Jadi untuk representatif, saya pikir, bisa dimelayukan dengan padan kata: timbalan pacak, wakil bergagan. Atau, jika mengkonversikan kesamaan fungsi, ia boleh sebangun dengan bentara sabda atau bentara kanan,” jelas Muhar kepada Lenteratimur.com, Rabu (1/10).

Penjelasan Muhar mengenai konsep perwakilan dalam masyarakat Melayu ini kemudian diamini oleh Irwanto Rawi Al Mudin, seorang pegiat budaya Melayu dari Kepulauan Riau.

“Kata timbalan tidak terpisahkan dengan kata yang melekat padanya, misalnya: Timbalan Raja. Ini maksudnya adalah wakil raja. Jadi, timbalan itu bagi orang-orang Melayu bisa bermaksud sebagai ‘wakil’,” jelas Irwanto.

Menurut Irwanto, dalam kosmologi Melayu Riau, tercatat banyak istilah untuk makna yang mendekati konsep perwakilan ini. Tapi, tidak pernah ada kata yang betul-betul dapat sepadan dengan ‘representative’. Irwanto kemudian menjelaskan secara lebih rinci mengenai istilah-istilah dalam sistem pemerintahan Melayu yang dia ketahui.

“Amir adalah sebutan yang mahfum untuk wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kesultanan Riau-Lingga. Sultan-lah yang mengangkat ‘amir’. ‘Amir’ ini adalah sebuah istilah yang diambil dalam bahasa Arab yang berarti ‘pemimpin’. Tiliklah kepustakaan ihwal Riau di arsip nasional, sebut saja Riouw en Onderhoorigheden, Angelbeek (1825) mengenai ini. Dalam tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dikenal pula ‘Orang Kaya’. Orang Kaya ini semacam kepala suku. Jabatan Orang Kaya dipilih di antara mereka berdasarkan tingkat keberanian, pengetahuan, dan kelebihan yang dimilikinya. Orang Kaya ini tersebar dan dinamakan sesuai wilayah. Di Kepulauan Riau namanya beragam. Ada orang kaya Bintan, Orang Kaya Ungar, Orang Kaya Sedanau, Orang Kaya Midai, dan Orang Kaya Tambelan. Sementara, wakil dari Raja Muda/Sultan di daerahnya ini dibantu oleh para pembantunya yang disebut ‘penghulu’ dan ‘batin’. Di bawah mereka ada ‘juru’ dan ‘jenang’ yang kedudukannya sama dengan kepala kampung atau kepala desa. Dahulu, batin inilah yang kerap mewakil daerahnya. Ia memiliki akses langsung ke sultan, karena batin adalah taklukan sultan. Sementara, ada juga istilah kedatukan yang serupa dengan batin. Wilayah Semenanjung kerap menggunakan istilah kedatukan ini,” papar Irwanto, Kamis (2/10).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘batin’ yang disebut oleh Irwanto memang dimaknai sebagai penghulu adat atau kepala wilayah. Namun, untuk ‘timbalan’, kamus yang sama menerangkan pengertiannya hanya sebagai ‘wakil’.

Sementara itu, Mukhlis PaEni, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) asal Bugis, juga memberikan penjelasan mengenai konsep perwakilan.

“Ketika kerajaan Bugis Bone menjadi taklukan kerajaan Gowa, Makassar, untuk mengawasi daerah jajahannya diangkatlah seorang kerabat raja yang bernama To Bala untuk menjabat sebagai pengganti diri Raja Gowa atas Kerajan Bone. Intitusinya bernama ‘Jannang’ yang bermakna ‘pengawas’ dalam arti wakil raja. Dalam lontara Gowa di sebut ‘Jannang to Bala’. Di Kerajaan Bugis, institusinya bernama ‘sulewatang’. Sulle berarti ‘pengganti’, watang berarti ‘diri’,” demikian ungkap Mukhlis kepada Lenteratimur.com, Rabu (1/10).

Dari pengertian-pengertian tersebut, nampaknya kata ‘representative’ memang tak memiliki padanan yang pas dalam bahasa Melayu. Apa yang disebut ‘wakil’, ‘timbalan’, ‘amir’, ‘batin’, atau ‘sulewatang’ pada dasarnya merupakan perwakilan dari individu petinggi sultan/raja, bukan perwakilan dari wilayah atau orang banyak. Selain itu, sifat perwakilannya juga tak mengharuskan adanya syarat identik dengan sang petinggi atau yang digantikannya.

Tak kunjung resapnya kata ‘representative’, yang ditunjukkan oleh komposisi saling-silang anggota Dewan perwakilan Rakyat dan macam-macam hajatan kontes kecantikan itu, menunjukkan bahwa kata ini memang tak berpijak di bumi. Dan nasib yang melanda kata ‘representative’ di Indonesia seolah memiliki kaitan dengan apa yang belakangan disebut ‘vickynisasi’.

Vickynisasi adalah istilah yang hadir kemudian setelah Vicky Prasetyo, sosok yang sering tampil di televisi bagian hiburan, mengucapkan kata-kata campuran dengan makna yang bertabrakan dan sulit dipahami. Ketika fenomena ‘vickynisasi’ marak, beberapa ahli linguistik memandangnya sebagai ‘campur kode’.

Campur kode adalah interferensi yang mengacu pada penggunaan unsur formal kode bahasa, seperti fonem, morfem, kata, frase, dan kalimat dalam suatu konteks dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain (Beardsmore, 1982: 40).

Selain melakukan campur kode dalam bahasa, Vicky juga dianggap berusaha mencapai ragam yang dimiliki oleh orang yang berstatus sosial tinggi dan berpendidikan, atau yang sering dikatakan sebagai bahasa intelektual. Tetapi, sejumlah ahli menyebut Vicky gagal mencapai ragam tersebut, yang dibuktikan dari bahasanya yang sulit dimengerti. Dan, itu pulalah yang mungkin terjadi pada praktik penggunaan kata ‘representasi.’

Pramoedya Ananta Toer, melalui tokoh Mama dalam novel Anak Semua Bangsa (1980), mengatakan hal yang seirama dengan Tengku Amir Hamzah.

“Jangan kau mudah terpesona oleh nama-nama. Kan kau sendiri pernah bercerita padaku: nenek moyang kita menggunakan nama yang hebat-hebat, dan dengannya ingin mengesani dunia dengan kehebatannya—kehebatan dalam kekosongan. Eropa tidak berhebat-hebat dengan nama, dia berhebat-hebat dengan ilmu pengetahuannya.”

 

(166)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *