Home Bernala Nyanyi Bisu Bahasa Melayu
0

Nyanyi Bisu Bahasa Melayu

381
0
TM. Dhani Iqbal
TM. Dhani Iqbal

“Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang ma’rifat.
Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.”

“Aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.”

Untaian pada syair pertama merupakan sebagian “Pasal Pertama” Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang amat tersohor. Beliau lahir pada 1808 di Pulau Penyengat (Kepulauan Riau, Indonesia, kini) dan wafat di negeri yang sama pada 1873.

Syair berikutnya datang dari Sapardi Djoko Damono yang bertajuk “Aku Ingin”. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta (Jawa Tengah, Indonesia, kini). Di zaman ini, Sapardi merupakan salah satu penyair terkemuka di Indonesia.

Dari kedua syair tersebut, siapakah yang tak dapat mengerti kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya? Meski Raja Ali Haji dan Sapardi bertaut 132 tahun, rasanya takkan ada sesiapapun yang membantah bahwa keduanya sedang menggunakan bahasa yang sama.

Akan tetapi, meski bahasanya sama, rupanya nama dari bahasa tersebut berbeda. Yang pertama disebut berbahasa Melayu dan yang kedua berbahasa Indonesia. Bagaimana mungkin?

Perbedaan nama bahasa ini mau tak mau mengharuskan kita untuk menyusuri sungai dari arus yang berkebalikan, ke arah hulu. Bukan untuk menyusuri muasal bahasa Melayu, tapi mengapa namanya diganti.

Anak Sekolah Mengganti Nama Bahasa
Diubahnya nama bahasa ini bukan barang baru bagi masyarakat. Masyarakat umum biasanya sontak merujukkan hal ini pada 1928, tahun yang dipopulerkan sebagai hasil dari Kongres Pemuda Indonesia Kedua, yang kelak diplintir sebagai Sumpah Pemuda.

Begini bunyi sebagian dari putusan kongres itu:

POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA

Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemoeda Soematera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen Pasoendan, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia;
membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 October tahoen 1928 dinegeri Djakarta;

sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi;

sesoedahnja menimbang segala isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

kerapatan laloe mengambil poetoesan:

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

KETIGA
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

Sebelum kongres ini dibuat, ia didahului oleh kongres pertama yang berlangsung pada awal Mei 1926. Di situ disebutkan bahwa nama bahasanya adalah bahasa Melayu. Yang merumuskannya adalah Muhammad Yamin dari Sumatera Barat.

Akan tetapi, ketua panitia, Mohammad Tabrani Soerjowitjitro dari Madura, menolak rumusan Yamin soal bahasa Melayu. Menurut Tabrani, bahasa persatuan jangan lagi pakai nama bahasa daerah. Namanya semestinya bahasa Indonesia. Tapi Yamin menjawab bahwa tak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu.

Pertemuan pertama itu tak menghasilkan apa-apa. Baru pada pertemuan kedua itulah, sebagaimana telah dikutip di atas, dihasilkan suatu putusan yang menegaskan nama bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Yamin menerima hal ini. Bahkan, dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, 1954, Yamin sudah mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah digunakan sejak zaman purbalaka.

Kelak, Harimurti Kridalaksana, profesor linguistik dari Universitas Indonesia, Depok, menulis di koran Jakarta, Kompas, bahwa jika tidak ada Tabrani, nama bahasa persatuan adalah bahasa daerah. Penyebutan istilah “daerah” ini memiliki nuansa sebagai sesuatu yang tidak patut, tidak “kelas”, tidak luas.

“2 Mei 1926, adalah hari terciptanya bahasa Indonesia dan penciptanya adalah M Tabrani. Kalau tidak ada gagasan itu, nama bahasa persatuan kita ialah bahasa daerah bahasa Melayu. Jadi, 2 Mei Hari Kelahiran bahasa Indonesia, sedangkan 28 Oktober hari penerimaan dan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa Indonesia,” begitu tulis Harimurti di Kompas, 26 April 2013.

Akan tetapi, Taufik Abdullah, sejarawan asal Sumatera Barat, menguraikan watak dari pertemuan pemuda-pemuda itu. Menurutnya, mereka yang menggelar kongres-kongres itu sebetulnya hanyalah anak-anak sekolah dan tak memiliki arti apa-apa.

“Jangan lupa, Sumpah Pemuda hanya peristiwa (yang diikuti oleh) paling-paling 300 anak sekolah itu, di Jakarta. Enggak ada arti. (Punya arti) apa? Waktu itu penduduk (di kawasan yang kini disebut) Indonesia sudah kurang lebih 60 juta (jiwa). Enggak usah cerita Ternate, di Jakarta saja banyak yang enggak tahu… Jadi sebagai kongres, tidak ada arti apa-apa. Anak-anak sekolah (saja itu). Sukarno saja enggak ikut. Sukarno sudah insinyur pada waktu itu,” ujar Taufik dalam “Dialog Kebangsaan Indonesia” yang diselenggarakan dan disiarkan oleh TVRI, Jakarta, 30 Juni 2011.

Jauh di kemudian hari, pertemuan anak-anak sekolah itu dibuat menjadi semacam satu titik yang menjadi bagian dari satu garis. Mereka yang ada di masa depanlah yang memposisikan pertemuan di masa silam itu sebagai suatu fase permulaan.

“Sejarah tak hanya berkisah tentang masa lalu, tapi juga membuat monumen. Nah, dalam tinjauan ke belakang, ‘haa… iya, ini suatu monumen ini’. Karena ini dianggap sebagai awal dari sesuatu,” kata Taufik.

Dengan mendudukkan sebagai anak-anak sekolah belaka, yang tentu sedang dalam fase perkembangan intelektual, barangkali mereka tidak dapat dituding sebagai penyebab kebingungan terhadap nama bahasa ini. Mereka barangkali belum mempelajari benar mengenai ilmu bangsa, ilmu keturunan manusia, ilmu sejarah, ilmu kebudayaan, ilmu masyarakat, atau pandangan dunia (world-view) masyarakat penuturnya. Mereka tak menyadari peran penting bahasa dalam peradaban Melayu.

Mohammad Tabrani Soerjowitjitro barangkali bisa dijadikan contoh. Dia berasal dari Madura, namun tak diketahui latarbelakang macam apa yang membentuknya hingga gusar dengan bahasa Melayu. Madura adalah muslim, dan nyaris tiada muslim di Kepulauan Melayu ini yang tak bisa berbahasa Melayu. Sebab, bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama selain bahasa Arab untuk masuk ke dalam kosmologi ketuhanan dalam Islam di wilayah kepulauan ini.

Surat berbahasa Melayu yang dikirimkan oleh Pangeran Nata Negara, atau Panembahan Nata Kusuma II, atau Sultan Paku Nata Ningrat dari Sumenep, Madura, kepada Residen Sumenep, James Clark. Surat ini bertarikh 19 Jumadilawal 1230 H atau 29 April 1815. Sumber: www.britishlibrary.typepad.co.uk.
Surat berbahasa Melayu dan beraksara Arab-Melayu yang dikirimkan oleh Pangeran Nata Negara, atau Panembahan Nata Kusuma II, atau Sultan Paku Nata Ningrat dari Sumenep, Madura, kepada Residen Sumenep, James Clark. Surat ini bertarikh 19 Jumadilawal 1230 H atau 29 April 1815 M. Sumber: www.britishlibrary.typepad.co.uk.

Kebiasaan orang terpelajar dalam menggunakan bahasa ini nampak pada surat-surat yang keluar dari negeri Tabrani sendiri, Madura. Jauh sebelum Tabrani lahir, pada 29 April 1815, atau 19 Jumadilawal 1230 H, Thalib al-da’i al-Pangeran Nata Negara al-amir atau Panembahan Nata Kusuma II, yang kemudian menjadi Sultan Paku Nata Ningrat dari Sumenep (1812 – 1854), sudah bersurat-suratan dengan menggunakan bahasa Melayu. Di antara surat berbahasa Melayu dan beraksara Arab-Melayu itu beliau tujukan kepada Resident Sumenep, James Clark. Surat yang didokumentasikan oleh British Library tersebut berbunyi:

“Qawluhu al-Haqq (artinya Kalimatnya adalah kebenaran. Pola kepala surat macam ini disebutkan umum adanya dalam surat-surat berbahasa Melayu, yang juga dapat ditemukan dalam surat-surat yang berasal dari Bengkulu pada periode 1700-an-red).

Bahwa warkat al-ikhlas yang termaktub di dalamnya beberapa tabik dan hormat yang beserta selamat al-khair selama-lamanya datang mengadap ke hadapan majlis sahudara saya Tuan Kaptin Jims Klarq Residint di dalam negeri Sumeneb adanya. Wa-baadahu maka adalah saya melayangkan nubdhah yang sedharrah ini ke hadapan majlis sahudara akan seperti saya sendiri bertemu dengan sahudara, lain tiada hanya saya hendak kasih kepada sahudara satu pertanda daripada saya yang saya sudah dapat pusaka daripada sahudara [sic] punya bapa Panembahan yang sudah meninggal, iaitu satu keris cara Melayu lagi satu tempat bara api, keduanya itu dahulu Panembahan punya pakaian, melainkan saya harab sahudara terima tiada dengan sepertinya hanya cuma pertanda sahabat, demikian adanya.

Tersurat kepada 19 hari bulan Jumadilawal sanat 1230.”

Dengan memakai kacamata Taufik, maka mereka yang menarik kesimpulan atas apa yang dilakukan anak-anak muda yang sedang sekolah itulah yang lebih patut untuk dimintai pertanggungjawaban secara intelektual.

Peran Jepang yang Hilang
Dalam kurun masa yang relatif lama, bahasa ini memang terombang ambing oleh berbagai macam kepentingan sektoral. Dan di sini, Jepang adalah satu pihak utama yang harus disebut, setelah sekian lama ia dihilangkan atau menghilangkan diri dari pembicaraan mengenai bahasa ini.

Pada masa Jepang menguasai Asia, mereka nyatanya telah melakukan serangkaian rekayasa. Di antaranya, menurut Gusti Asnan dalam bukunya Kapal-Kapal Jepang di Indonesia (2011), menciptakan rekayasa-rekayasa yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Melayu, juga Minahasa, adalah bangsa Jepang.

Hal serupa juga juga mereka lakukan pada bahasa, sesuatu yang amat vital bagi suatu kebudayaan dan peradaban. Di berbagai media massa yang mereka dirikan atau pengaruhi, nampaklah upaya itu.

Di Borneo Shimboen (Bandjermasin), 26 Januari 1944, misalnya, mereka terlebih dahulu mencoba mendudukkan secara sejajar antara bahasa Melayu dan apa yang disebut bahasa Indonesia melalui sebuah badan penyelidik. Hal ini dimunculkan dalam sebuah berita dengan judul “Kepoetoesan badan penjelidik bahasa Melajoe dan bahasa Indonesia”.

Pada tanggal 23 itjigatsoe jg lampau para anggota badan penjelidik bahasa Melajoe dan bahasa Indonesia, jang terdiri dari wakil2 Semenandjoeng dan Soematera mengadakan pertemoean dengan bertempat dikota Sjonan (Singapura-red). Sidang itoe telah memoetoeskan akan melakoekan penjelidikan bahasa daerah di Semenandjoeng dan di Indonesia, jg kira-2 terdiri dari 60 bahasa. Berdasarkan atas hasil2 penjelidikan itoe akan diboeat bahasa persatoean. Perloe diterangkan, bahwa bagian penjelidik terseboet didirikan dalam tahoen jg laloe dan kewadjibannya ialah akan mempelajari dan menjelidiki bahasa2 jang terdapat di Semenandjoeng dan dikepoelaoean Indonesia.”

Menurut Joyce C. Lebra dalam bukunya Tentara Gemblengan Jepang (1988), ketika itu Jepang memang sedang menjajaki berbagai kemungkinan penyatuan sejumlah wilayah. Satu di antara yang sedang dicobakan adalah Sumatera dan Semenanjung.

Lalu, di Sumatora Sinbun, 19 Juli 1944, Jepang mencoba memisahkan bahasa Melayu dengan bahasa orang putih. Dan pada saat yang sama, mencoba mendekatkan bahasa Melayu dengan bahasa Jepang.

Sumatora
Sumatra Sinbun, 19 Juli 1944.

“Pada masa sekarang di Tanah Asia Timoer kita ini, apa goenanja kita bertjakap bahasa Inggris jang wasitah semangat orang poetih… didalam pertjakapan Nippon oleh orang2 Nippon, selaloe orang Melajoe merasa didalamnja mereka itoe bertjakap perkataan2 Melajoe. Perasaan ini dibilangkan ada joega pada pihak orang Nippon, karena kita orang Nippon poen terkadang2 terkedjoet mendengar perkataan2 Melajoe jang sama boenjinja dengan perkataan2 Nippon.”

Di berita yang sama, mereka menginventarisasi mana-mana kosa kata Jepang yang mirip Melayu. Meski terasa banyak juga yang bunyinya jauh dari serupa, namun mereka mengatakan bahwa itu mirip. Di antaranya adalah ‘Suki – Soeka’, ‘Kataru – Kata’, ‘Masaka – Masakan’, ‘Sunda – Soedah’, ‘Maniru – Meniroe’, ‘Sukkari – Sekail’, dan seterusnya.

Di media lain, yang juga diciptakan atau dipengaruhi Jepang, Minami, dilakukan pula upaya identifikasi bahasa Melayu dengan varian-variannya di Sumatera. Dalam edisi 1 April 1943, majalah bulanan yang diterbitkan di Medan itu memunculkan sebuah tulisan berjudul “Si Raoet alias Si Rawik” dalam rubrik “Taman Bahasa”.

Tentang bahasa Melayu dan kata yang berbeda (Minami, 1 April 1943)
Minami, 1 April 1943.

“Bahasa Melajoe Riau: laoet. Bahasa Melajoe Minangkabau: lawik.
Bahasa Melajoe Riau: bertaoet. Bahasa Melajoe Minangkabau: batawik.
Bahasa Melajoe Riau: sangkoet paoet. Bahasa Melajoe Minangkabau: sangkoeik pawik.”

Akan tetapi, di luar wilayah berpenutur bahasa Melayu, Jepang mengatakan hal berbeda. Di Surabaya, Pulau Jawa, melalui koran Soeara Asia, mereka mengatakan nama bahasa ini sudah berganti menjadi bahasa Indonesia. Di koran tersebut, pada 2 Juni 1942, mereka mendesakkan pemakaiannya kepada siapa saja. Dan sesiapa yang tak berkenan dengan bahasa ini dilabelkan sebagai upaya pecah belah.

Tentang Bahasa Melayu (Suara Asia, 2 Juni 1942)
Soeara Asia, 2 Juni 1942.

“Bahasa ini, sekalipoen kadang – kadang masih dioesik dan diganggoe oleh beberapa golongan ketjil jang masih hendak mengemoekakan bahasa – bahasa daerahnja sendiri, oleh mereka jang terseret perasaan dan pandangan sedaerah – daerah tempatnja, begitoe poela dari boeah oesaha politiek memetjah belah, – soedahlah ditetapkan oemoem. Sedjak itoe orang ramai menetapkan, bahwa bahasa Melajoe mendjadi bahasa Indonesia.

Ketika Jepang kian menggengam banyak wilayah di Asia, sebagai pemerintah berkuasa, mereka menegaskan nama bahasa ini secara resmi.

Pada koran Tjahaya yang terbit di Bandung pada 29 April 1945, misalnya, Jepang membuat enam tindakan pada hari Tentyoosetu. Satu di antaranya adalah:

Tjahaja, 29 April 1945.
Tjahaja, 29 April 1945.

1 – Tentang perkataan “Indonesia”

a. Terdjemahan perkataan “To-Indo” dari bahasa Nippon kedalam bahasa Indonesia ditetapkan dengan perkataan “Indonesia”.
b. Perkataan “Bahasa Melajoe” diganti dengan perkataan “Bahasa Indonesia”.
c. Perkataan “Genzyuumin” (bumiputera-red) dalam bahasa Nippon diganti dengan perkataan “Indonesia Zin” (orang Indonesia-red).

Keputusan di hari Tentyoosetu oleh pemerintah berkuasa juga digemakan oleh koran Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) pada 10 Mei 1945.

“Satoe diantara tindakan-tindakan Pemerintah pada hari Tentyoo Setu baroe-baroe ini ialah…..: Perkataan “Bahasa Melajoe” diganti dengan perkataan “Bahasa Indonesia”… Amat djanggallah, djika misalnja Tanah Air dan bangsa bertjap Indonesia, sedang bahasanja bahasa Melajoe atau bahasa Djawa.”

Di tahun dimana Jepang kian berpengaruh itu, seruan penggantian nama bahasa juga diluaskan ke Kalimantan/Borneo. Dalam Borneo Shimboen (Balikpapan), 18 Agustus 1945, muncul berita dengan judul “Boekan Bahasa Melajoe, Tetapi Bahasa Indonesia”.

Borneo
Borneo Shimboen (Balikpapan), 18 Agustus 1945.

“Selaras dengan Kemerdekaan Indonesia jg. kini makin dekat berkat pengoerbanan loehoer Pemerintah Keradjaan (Jepang-red) oentoek mengangkat daradjat bangsa kita agar dapat sedjadjar sebagai bangsa jg. berharga, bahasa Indonesia poen meningkat poela setingkat. Oleh sebab itoe dari sekarang hendaklah oemoem menghapoeskan perkataan “bahasa Melajoe” dan sebagai gantinja “bahasa Indonesia” dan demikianlah seteroesnja.”

Sejumlah pemberitaan ini adalah contoh dari bekerjanya propaganda Jepang, yang menurut Gusti Asnan (2011) sudah berada di kepulauan ini sejak 1906. Dan jika ditilik dari periode tahun dan wilayah propaganda Jepang, nampak ada perbedaan dalam isi propaganda mengenai penamaan bahasa antara Sumatera, Semenanjung, dan Borneo dengan Jawa.

Di Pulau Sumatera, Semenanjung, atau Borneo, mereka tetap menyebutnya bahasa Melayu. Dan di dalam bahasa Melayu itu Jepang berusaha meraih simpati bangsa Melayu dengan berbagai teknik. Sementara di luar wilayah berpenutur bahasa Melayu, di sebagian Pulau Jawa, entah dengan maksud mengisolasi atau menipu, mereka menyebut bahasa Melayu itu dengan bahasa Indonesia.

Akan tetapi, ketika situasi politik dan peperangan berubah pada 1945, Jepang melakukan generalisasi atas penamaan bahasa Melayu ke Borneo-Balikpapan. Seperti halnya di Jawa, dorongan mengganti nama bahasa Melayu ke bahasa Indonesia sudah bukan lagi persuasif, tetapi instruksional. Karena instruksional, maka bisa jadi ada sanksi bagi yang melanggarnya. Dan besar kemungkinan penduduk yang ketakutan lantas menyesuaikan diri.

Jepang Menciptakan Gelombang
Tak dapat dipungkiri bahwa apa yang dilakukan Jepang secara massif dan mendalam itu menimbulkan efek di kemudian hari. Propagandanya terhadap penamaan bahasa, jika tak hendak dikatakan merusak tepat di jantung peradaban suatu masyarakat, laksana angin yang menghempaskan air laut hingga menimbulkan gelombang demi gelombang.

Apa yang terjadi berikutnya, yang dapat dilihat dari macam-macam pemberitaan dari berbagai media yang diterbitkan di Pulau Jawa, sebetulnya hanya pengulangan atau penggemaan saja dari yang sudah dilakukan dan ditanamkan Jepang.

Persatoen: Soerat Kabar Oemoem yang terbit pada 6 April 1946, misalnya. Jika sebelumnya Jepang merusakkan nama bahasa Melayu, kini penerusnya mulai mengarahkan pengerusakan pada penutur asli bahasa Melayu itu sendiri. Upaya memecah antara penutur asli dengan bahasanya mulai dilakukan tanpa memandang atau mengetahui sedikitpun ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa, masyarakat, dan peradaban.

“… selama nama bahasa Melajoe itoe masih terpakai, maka tentoe orang Melajoe merasa bahwa dialah jang lebih berhak atasnja dan golongan-golongan lain diantara bangsa kita wadjib mengikoeti dan toendoek pada mereka itoe dalam pahamnja terhadap bahasa itoe. Sebaliknya, golongan-golongan lain dikalangan bangsa kita, orang Soenda, orang Djawa, dan lain-lainnja tidak dapat merasai, bahwa bahasa itoe bahasanja sendiri djoega…. Lain halnja kalau ia diseboet bahasa Indonesia, karena ia menoenjoek kepada seloeroeh Tanah Air kita, hingga karena itoe bisa dirasai tiap poetera Indonesia sebagai bahasanja. Sebagai hak milik dan tanggoengan seloeroeh poetera Indonesia, baik jang ditanah Melajoe ataupoen jang di-Djawa ataupoen poelaoe lainnja. Hal-hal jang mengenai bahasa Indonesia itoe dalam hakekatnja memang tidak boleh ditetapkan oleh orang Melajoe sadja, tetapi djoega orang Soenda, orang Djawa, orang Madura, orang Bali, orang Bugis, pendeknja oleh seloeroeh golongan Indonesia.”

Kemudian, lihat juga Petikan Penjoeloeh, 1 Oktober 1945. Jika dahulu Jepang mengindentifikasi orang (Surabaya) yang tak mengindahkan bahasa ini sebagai pemecah belah, maka kini derajat penutur bahasa Melayu diposisikan sebagai orang yang ketinggalan zaman. Dikatakan pula bahwa bahwa bahasa Melayu sudah tamat.

Petikan Penjoeloeh, 1 Oktober 1945.
Petikan Penjoeloeh, 1 Oktober 1945.

“Bahasa jang kita goenakan ialah bahasa Indonesia. Ia boekan bahasa Melajoe, dan ia memang berbeda dengan bahasa Melajoe. Bahasa Indonesia adalah bahasa jg toemboeh dari bahasa Melajoe. Ia adalah bahasa baroe “bahasa tjampoeran”…. Jang disebut bahasa Indonesia sekarang, ialah bahasa Indonesia dalam soeatoe tingkat dari pada sedjarahnja. Artinja, ia masih moeda, ia masih teroes toemboeh, ia masih teroes madjoe. Lambat laoen ia akan sedemikian tinggi kemadjuannja, sehingga ia dapat dipakai sebagai bahasa ilmoe (wetenschap)… Djadi, bahasa Melajoe soedah masoek kedalam peti-wasiat, soedah oesang, soedah ta’ sesoeai lagi dipakai didalam pergaoelan hidoep Indonesa jang telah sebegitoe tinggi kemadjoeannja…. Barang siapa jang sekarang masih mengadjarkan atau mengembangkan bahasa Melajoe, barang siapa jang sekarang masih mengeloearkan boekoe-boekoe atau soerat-soerat kabar atau pertjitakan-pertjitakan lainnja dengan memakai bahasa Melajoe, ia adalah tidak mengikoeti dan tidak mengenal perdjalanan kemadjoean zaman.“

Berpuluh-puluh tahun kemudian, upaya mengombang-ambingkan bahasa ini tak selesai pada masa Jepang dan beberapa tahun setelahnya. Setelah Indonesia relatif stabil sebagai sebuah negara, Ajip Rosidi, yang dikenal sebagai sastrawan Sunda juga pengajar bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia di Universitas Osaka, Jepang, nyatanya masih bersikap seperti Jepang, yakni melantangkan pandangan bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu.

Denni H.R. Pinontoan, dalam esai “Bahasa Melayu Manado, Ditukar dan Dibisukan”, mengutip pandangan Ajip yang mengatakan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia memiliki penemuan dan sejarahnya sendiri, yang berbeda dengan bahasa Melayu.

Yang menarik, persis seperti puluhan tahun silam dari koran-koran yang memasukkan bahasa Melayu ke dalam peti-wasiat, Ajip juga mengatakan bahwa “Bahasa Melayu berakhir pada tahun 1928 untuk bertukar nama dengan bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia”. Perkataan ini beliau kutip dari Umar Junus yang menulis artikel di majalah Medan Ilmu Pengetahuan (1960).

Selanjutnya, Ajip, masih seperti Jepang, mengotak atik bahasa ini pada suatu perumpamaan-perumpamaan imajinatif yang bersifat politis. Dia meletakkan suatu produk kebudayaan dibawah hasrat politik.

“Pada pendapat saya, kesadaran kebangsaan itulah yang menjadi bapak yang sah dari kelahiran bahasa Indonesia yang beribukan bahasa Melayu itu. Kesadaraan kebangsaan yang saya maksudkan ialah kesadaran kebangsaan Indonesia, karena itu bahasa Melayu yang tumbuh serta berasal dari bahasa Melayu yang sama tapi tidak berbapakkan (kita teruskan saja perumpaan ini) kesadaran kebangsaan Indonesia, bukanlah bahasa Indonesia.”

Atas seluruh hasrat politik yang menundukkan suatu kebudayaan ini, pada orang-orang semacam Ajip, rasanya patut untuk ditanyakan, memakai bahasa apakah saat mereka berpikir, bermimpi, marah, atau sedih? Apakah saat berpikir atau bermimpi itu, mereka menggunakan bahasa Inggris, Jepang, Spanyol, Arab, Rusia, Jawa, atau Sunda?

Jawaban jujur atas pertanyaan dari sesuatu yang bersifat privat, intim, dan hangat itu agaknya dapat menjawab media Persatoen: Soerat Kabar Oemoem, 6 April 1946, yang patut untuk dikutip ulang sekali lagi:

“… selama nama bahasa Melajoe itoe masih terpakai, maka tentoe orang Melajoe merasa bahwa dialah jang lebih berhak atasnja… Sebaliknya, golongan-golongan lain dikalangan bangsa kita, orang Soenda, orang Djawa, dan lain-lainnja tidak dapat merasai, bahwa bahasa itoe bahasanja sendiri djoega….”

Jikapun kongres anak-anak sekolah itu hendak dijadikan pijakan, maka pandangan-pandangan macam di atas sebetulnya justru sedang menjauhkan diri dari prinsip-prinsip ‘bahasa persatuan’. Bahasa persatuan menyiratkan adanya bahasa-bahasa lain, yang tetap tegak, tak digusur oleh bahasa non-ibunya. Bahasa persatuan seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan strategis, itupun jika yang bersangkutan mau dan memerlukannya.

Dengan kata lain, mereka sesungguhnya tak saja sedang merusakkan bahasa Melayu, tetapi menghancurkan seluruh bahasa yang ada.

Sekilas Pandang tentang Penyebaran Bahasa Melayu

Sebaran bahasa Melayu. Sumber: www.britishlibrary.typepad.co.uk yang mengutip dari Malay-English Dictionary (1701) karya Thomas Bowrey.
Sebaran bahasa Melayu. Sumber: www.britishlibrary.typepad.co.uk yang mengutip dari Malay-English Dictionary (1701) karya Thomas Bowrey.

Pada masa pra Jepang, penulis-penulis Cina dan Eropa, untuk sekadar menyebut penulis non-Melayu, sudah banyak mencatat perihal bahasa ini. Di dalam catatan-catatan dari masa yang teramat jauh, disebutkan bahwa bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca untuk kawasan yang disebut Asia Tenggara.

Fa-Hsien dan I-Tsing, pengembara Cina yang berkeliling ke wilayah Kepulauan Melayu atau India Timur pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, misalnya, menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai lingua franca bukanlah Sansekerta, tetapi bahasa Melayu. Sejumlah prasasti dan macam-macam bukti lain mengenai perkembangan dan penyebaran bahasa ini relatif sudah teramat banyak dan mudah untuk diakses.

Jan Huygen van Linschoten, seorang penjelajah, penulis, dan sejarawan Belanda, pada contoh yang lain, mengatakan di akhir abad ke-16 bahwa bahasa Melayu telah sedemikian masyhurnya di kawasan ini. Yang tidak berbahasa Melayu di Hindia-Belanda, kata Linschoten, tak bisa turut serta seperti “bahasa Perancis untuk kita”.

A. Teeuw, dalam bukunya Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan (1994) juga mengatakan bahwa sesiapa yang ingin ikut serta dalam kehidupan antarbangsa di kawasan ini, mutlak memerlukan pengetahuan terhadap bahasa Melayu.

Maman Mahayana, pensyarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dalam esainya “Perjalanan Pengajaran Bahasa Melayu” mengutip pendeta Francois Valentijn yang bertugas di Ambon. Pendeta itu mengatakan:

“Bahasa mereka disebut bahasa Melayu… Bahasa ini tidak hanya dipergunakan di daerah mereka, tetapi juga dipergunakan di mana-mana untuk bisa saling mengerti dan untuk dipakai di mana pun di seluruh Hindia, dan di semua negara di Timur, seperti halnya dengan bahasa Perancis atau Latin di Eropa… orang yang bisa bahasa itu tidak akan kebingungan karena bahasa ini dikenal sampai dimengerti. Orang yang tidak bisa berbicara bahasa ini akan dianggap sebagai orang Timur yang kurang pendidikan.”

Pandangan mengenai bahasa Melayu juga diungkapkan oleh James T. Collins. Dalam bukunya yang terkenal, Bahasa Melayu Bahasa Dunia (2011), Collins menyebutkan bahwa bahasa yang menurutnya berasal usul dari Kalimantan Barat ini sebetulnya memenangkan pengaruh selama sekitar empat ratus tahun dengan bahasa Inggris dan Belanda. Dua bahasa terakhir nyatanya tak mampu menjadi bahasa utama di wilayah ini.

Dan seluruh data ini jelas bertolak belakang dengan seluruh propaganda tentang bahasa Melayu. Hanya saja, dengan wajah bahasa Melayu kini, nampaknya ia sedang mengalami kekalahan. Ia terdiam bukan karena berhadapan dengan bahasa asing, tetapi karena dibusukkan dari dalam.

Sekilas Pandang tentang Bahasa Melayu
Sejumlah orang, jika tak mengatakan ramai, meyakini bahwa perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia terletak pada penyerapannya. Berbeda dengan bahasa Melayu, maka bahasa Indonesia disebut merupakan bahasa yang kepadanya diserap berbagai bahasa.

Akan tetapi, pandangan ini terlalu gegabah. Ia memposisikan adanya suatu bahasa murni, original, dan tak bersentuhan dengan bahasa-bahasa dunia. Sebagai bahasa yang normal, bahasa Melayu tentu saja juga menyerap, sekaligus memberikan pengaruh terhadap, bahasa-bahasa di luar dirinya melalui sepuhan masa.

John Crawfurd, dalam bukunya A Grammar and Dictionary of the Malay Language (1852), sudah mengidentifikasi apa saja unsur-unsur dari bahasa Melayu itu. Dan dia menyebutkan 17 unsur, yakni Arabic, Malay of Batavia, Malay of Bencoolen, Malay of Bugis, Chinese, Dutch, English, European, Hindi, Javanese, Lampung, Persian, Portuguese, Rejang, Sanskrit, Sunda, dan Telinga.

Tengku Amir Hamzah, pangeran sekaligus penyair dari negeri Langkat, juga pernah membahas ihwal penyerapan dalam bahasa Melayu. Menurutnya, tiap bahasa yang dikutip dari bahasa asing haruslah masak terlebih dahulu di dalam batin sehingga layak untuk dijadikan penunjang bahasa Melayu.

“… Hanya pada diri saya, saya ikatkan sengkang, jangan terlalu lekas melompat dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dan jangan memakai sebuah kata yang belum resap – sampai artinya ke dalam tulang sungsum saya,” tulis Amir dalam surat kepada sahabatnya, Armijn Pane, pada November 1932.

Seperti yang tersirat dari surat Amir, resapnya sebuah kata dari luar bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Penyerapan kata adalah sebuah peristiwa budaya yang membutuhkan masa.

Dalam prosesnya, ketika orang Melayu melakukan perjumpaan lalu jatuh hati hingga “menikah” dengan Islam, yang nampak pada adagium “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, kosmologi Melayu mulai diperkaya dengan kosa kata Arab. Berbagai kata (atau konsepsi), seperti ‘adab’, ‘akhlak’, ‘ilmu’, ‘adil’, ‘insan’, ‘alam’, ‘wujud’, atau ‘makhluk’, masuk ke dalam nuansa batin orang Melayu (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Peradaban Melayu, 1990).

Islam mengenalkan pada orang Melayu istilah yang tak sekedar bunyi, seperti ‘aql, qalb, nafs, fahm, ‘ilm, yaqin, jahl, sabab, musabbab, ‘aqibah, ruh, atau sadr. Dari kata itulah lahir istilah ‘akal’, ‘kalbu’, ‘nafas’, ‘faham’, ‘ilmu’, ‘yakin’, ‘jahil’, ‘sebab’, ‘musabab’, ‘akibat’, ‘roh’, atau ‘sadar’ (Hamid Fahmy Zarkasyi, Jurnal ISLAMIA Republika, Kamis, 24 Oktober, 2013).

“Kata-kata ‘ada’ yang berarti menjadi, meng-ada atau sesuatu yang ada, sebelum Islam datang hanya menunjukkan sesuatu yang material, atau fisik yang meruang dan mewaktu. Setelah Islam datang, kata-kata ‘ada’ berubah secara radikal karena mendapatkan makna baru dari kata-kata ‘wujud’ dari Islam. Kata-kata bahasa Arab ‘wujud’, yang menunjukkan makna suatu konsep yang abstrak yang sekaligus juga suatu realitas Being atau sesuatu yang ‘ada’ (being), tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ‘ada’ akhirnya menjadi kaya arti, yaitu mengejawantah secara zahir tapi juga tersembunyi secara batin. Karena kata-kata baru itu bukan sekedar kata, tapi mengandung makna dan bahkan konsep, maka Islam telah mengubah cara pandang bangsa Melayu dalam berbagai hal melalui bahasa,” tulis Hamid.

Kuatnya nuansa agama pada bahasa Melayu agaknya bukanlah sesuatu yang khas. Dalam bahasa Jawa, ada juga istilah-istilah Hindu yang menyerap ke dalam batin dan menjadi world-view orang Jawa. Sebut saja ‘Sengkuni’, ‘Mahabarata’, ‘Wayang’, ‘Baratayuda’ dan semacamnya.

Dari segi ekspresi berpikir, sejumlah ahli juga menyatakan adanya kecocokan antara Al-Qur’an dengan cara berpikir orang Melayu. Orang Melayu diketahui punya kecenderungan memandang suatu fenomena melalui kedalaman batinnya, lalu mengungkapkan hasil pikiran, penghayatan, dan angan hatinya itu secara metaforik, yakni perlambangan dan kiasan.

Pada saat yang sama, Al-Qur’an sendiri memuat banyak keterangan yang bersifat metaforik, yang penuh dengan berbagai makna yang perlu dipikirkan. Al-Quran pun dengan ayat-ayatnya jelas mengisahkan perlambangan dan kiasan yang multitafsir. Dalam Al-Qur’an Surat Al Imran ayat 7 disebutkan bahwa ada ayat-ayat yang muhkamaat (jelas) dan mustasyabihat yang perlu ditafsirkan maknanya.

Dengan bahasa Melayu, konsepsi ketuhanan yang pelik dan rumit ini kemudian dapat diantarkan dan dijelaskan dengan lebih terang benderang. Ia pun menjadi bahasa yang digunakan orang untuk berdoa, mengantarkannya ke dalam suatu renungan filosofis yang mendalam, dan membantu untuk mengekspresikannya kembali melalui sastra.

Alhasil, Islam dan bahasanya yang bermuatan lambang dan kiasan (metaforik) itu laksana cermin hidup orang Melayu. Dalam “Pasal Kelima” Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji dikatakan bahwa “Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi bahasa” (Irwanto Rawi Al Mudin, “Kesetaraan, Perspektif Islam dan Melayu” dalam Toleransi dan Perkauman – Keberagaman dalam Perspektif Agama-Agama dan Etnis-Etnis, 2014).

Meski demikian, Melayu tak hanya berposisi sebagai penyerap. Pada kesempatan lain, ia menciptakan suatu aksara yang dikenal sebagai aksara Arab-Melayu atau Jawi. Dalam aksara ini, Melayu menambahkan lima huruf yang tak ada dalam fonologi orang Arab. Lima huruf tersebut adalah ‘ca’ (چ), ‘nga’ (غ), ‘pa’ (ف), ‘ga’ (ک), dan ‘nya’ (ن) (al-Attas, 1990).

Syed Muhammad Naquib al-Attas.
Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Dan sejarah membuktikan bahwa Islam, bahasa Melayu, dan aksara Arab-Melayu ini telah merangsang suatu gairah intelektual yang, menurut al-Attas, tak ada padanannya di masa silam. Selain mulai berbaju, muncul geliat intelektual secara besar-besaran dalam berbagai bentuk penulisan atau terjemahan. Sebut saja di bidang kesenian/kesusasteraan (zapin/jepen, pantun, syair, hikayat, gurindam), ilmu tasawuf, sufistik, ilmu fiqih, ilmu kemasyarakatan, ilmu pemerintahan/negara, ilmu hukum, ilmu kesehatan, sains/perbintangan, dan seterusnya.

Ledakan spirit intelektual yang beralaskan Islam, berbahasa Melayu, dan beraksara Arab-Melayu ini kemudian menyebar luas. Di tanah Bugis-Makassar, Sulawesi, misalnya, muncul usaha-usaha penerjemahan naskah keislaman dan karya-karya sastra dari bahasa Melayu ke bahasa Bugis-Makassar. Di antaranya adalah Hikayat Rabiatul Adawiah, Hikayat Isma Yatim, Hikayat Nabi Bercukur, atau Laila Ma’jannung.

Salah satu yang utama dari gairah baru ini adalah penulisan ulang Sureg I Lagaligo, sebuah karya sastra terbesar dari khazanah kesusasteraan Bugis pada 1860. Epos ini disebut lebih tua dan lebih panjang ketimbang kisah Mahabharata dari India. Dalam sejumlah literatur, penulisan ulang tersebut dilakukan oleh seorang bangsawan Bugis dari Tanate bernama Collipujie Arung Pancana Toa Datu Tanate.

Dan Mukhlis PaEni, Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) asal Bugis, dalam artikelnya “Melayu-Bugis-Melayu dalam Arus Balik Sejarah” (2008), mencatat bahwa nama sebetulnya dari Collipujie adalah Ratna Kencana. Beliau beribukan Siti Jauhar Manikan, putri Inche Ali Abdullah Datu Pabean, Syahbandar Makassar abad ke-19 Masehi, yang merupakan orang keturunan Melayu Johor berdarah campuran Makassar-Bugis.

Gairah intelektual ini juga mengarah pada kehidupan sosial bernegara. Islam yang membawakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan hidup berlembaga/bersistem kemudian menghapuskan pengkastaan pada masyarakat, menghapus klenik/mitos, dan memperbaharui adat/bernegara/pemerintahan.

Sebelum Islam masuk, orang Melayu mengenal adagium ‘pantang mendurhaka’ dalam urusan pemerintahan/kenegaraan. Namun, kedatangan Islam membuat prinsip itu berubah. Ia tak lagi menjadikan sultan atau pimpinan sebagai sesuatu yang tak tersentuh. Dengan Islam, adagium lama berubah menjadi ‘raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah’ (Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas, 1996).

Bahasa Tanpa Penutur Asli
Selain itu, ada juga pandangan lain mengenai bahasa Melayu ini, tepatnya mengapa ia yang dijadikan bahasa nasional dan bukan yang lain. Salah satu alasan tersebut, sebagaimana dikatakan juga oleh M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), adalah karena ia bukan bahasa Jawa, yang dapat memiliki implikasi pada dominasi Jawa.

Alasan semacam ini mengingatkan orang pada pepatah ‘usul menunjukkan asal’. Pernyataan itu tentu berasal dari suatu puak yang tak menerima adanya bahasa di luar bahasa kaumnya yang menjadi lingua franca. Selalu dipropagandakan bahwa kaum-kaum lain tidak akan terima. Sebagai jalan tengah, yang nampak sebagai tindakan pemaksaan oleh kaum yang tak menerima kenyataan itu, maka ditukarlah nama bahasanya.

Padahal, jika puak yang bersangkutan sudah lama bersentuhan dengan Islam, tentu memiliki pemahaman dimana letak bahasa Melayu dalam dunia ini. Walaupun mereka, baik anak-anak sekolah itu, Jepang, atau para penerusnya, mendakwa diri atau didakwa orang sebagai cerdik pandai, sesungguhnya mereka sama sekali tak memahami sejarah, kebudayaan, sistem sosial, dan geopolitik Dunia Melayu (Malay-World) yang sudah teramat panjang.

Dan dalam perspektif Islam inilah Dr. Adian Husaini, Ketua Program Studi Pendidikan Islam – Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Jawa Barat, melihat alasan mengapa bahasa Melayu mendapat penolakan. Dalam artikelnya “Bahasa Melayu dan Penyatuan Nusantara” (2011), Adian menyebutkan penolakan itu dilandasai oleh sentimen keagamaan yang dibawakan Islam.

“Sejarah menunjukkan, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Persatuan sempat ditolak oleh kaum Kristen. J.D. Wolterbeek dalam bukunya, Babad Zending di Pulau Jawa, mengatakan: “Bahasa Melayu yang erat hubungannya dengan Islam merupakan suatu bahaya besar untuk orang Kristen Jawa yang mencintai Tuhannya dan juga bangsanya.” Senada dengan ini, tokoh Yesuit Frans van Lith menyatakan: “Melayu tidak pernah bisa menjadi bahasa dasar untuk budaya Jawa di sekolah-sekolah, tetapi hanya berfungsi sebagai parasit. Bahasa Jawa harus menjadi bahasa pertama di Tanah Jawa dan dengan sendirinya ia akan menjadi bahasa pertama di Nusantara. (Seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, dalam bukunya Orang-Orang Katolik di Indonesia. Lihat juga buku Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sejarah 150 th Serikat Jesus di Indonesia (2009)”, tulis Adian.

Akan tetapi, Denni H.R. Pinontoan, dalam esainya “Bahasa Melayu Manado, Ditukar dan Dibisukan”, menunjukkan bahwa penolakan bahasa Melayu berdasarkan sentimen keagamaan itu tak terjadi di Minahasa. Bahasa Melayu justru dipilih untuk digunakan karena wataknya yang sudah lama menjadi lingua franca sekaligus sebagai strategi dalam menghadapi Belanda.

Denni menulis, di Minahasa pada abad ke-19, terdapat persoalan bahasa yang dialami oleh para zendeling dalam menyebarkan agama Kristen. Persoalan ini dia rujukkan pada disertasi Geraldine Ivonne Jane Manoppo-Watupongoh (1983), dosen Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara.

Waktu itu mereka harus memilih satu dari tiga bahasa yang akan digunakan untuk penginjilan: bahasa Minahasa, bahasa Belanda, atau bahasa Melayu. Memilih bahasa Minahasa agak sulit mengingat keberagaman dialek dan ragam di masing-masing subetnis. Sedangkan memilih bahasa Belanda juga tidak mungkin. Pilihan akhirnya jatuh pada bahasa Melayu, yang sudah lama menjadi lingua franca di sebagian besar wilayah Asia Tenggara.

“Sebagai pertimbangan psikologis politis, Belanda berpendapat bahwa hubungan antara Belanda dan Minahasa yang berbeda kedudukan dan bahasa, lebih menguntungkan bila digunakan bahasa yang ketiga yang tidak dikuasai oleh kedua belah pihak oleh karena dalam berbahasa daerah, Belanda dapat membuat kesalahan, sedangkan di pihak Minahasa, dengan berbahasa daerah, ia akan menutup diri bagi Belanda,” demikian tulis Denni yang mengutip Watupongoh.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau HAMKA.
Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau HAMKA.

Meski demikian, pukulan terhadap bahasa Melayu yang didasarkan atas sentimen terhadap Islam juga dirasakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang populer disebut Hamka. Dalam bukunya Kenang-Kenangan Hidup (1979), Hamka mengatakan bahwa pada masanya, bahasa Melayu selalu mencari atau mendahulukan padanan kata pada bahasa Arab, seperti ‘iqtishad’ untuk ekonomi, ‘siasat’ untuk politik, ‘tahniah’ untuk selamat, atau ‘ta’ziah’ untuk melayat kematian.

Namun, kemudian hari ada usaha halus untuk mengganti bahasa Melayu yang bernuansakan Islam ke bahasa Jawa. Hamka mencontohkan kata ‘turis’ dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Melayunya adalah ‘pelancong’ dan bahasa Arabnya ‘tamasya’, kemudian diganti menjadi ‘pariwisata’.

Dalam buku tersebut, Hamka juga sempat membandingkan antara bahasa di Indonesia dan Malaysia. Dan dia menyatakan tiada perbedaan di antara keduanya.

“Kita harus awas memperhatikan ekspansi kultur, serta serbuan kebudayaan dari segi bahasa, yang tujuannya terakhir tidak lain ialah hendak memperlemah agama kita. Bertahun-tahun lamanya kedua negara, Indonesia dan Malaysia memperdekat persepahaman pemakaian bahasa Melayu ini, yang di Indonesia dinamai Bahasa Persatuan, dan di Malaysia dinamakan Bahasa Kebangsaan. Karena terjadi persimpangan sejarah, air gedang batu bersibak, kadang-kadang dirasakan sebagai dua bahasa, padahal bukan” tulis Hamka.

Upaya penukaran nama bahasa Melayu menjadi bahasa yang lain sebetulnya dapat juga disebut sebagai ‘Pidgin-Melayu’. Di sini, tata bahasanya, urat nadinya, kulturnya, adabnya, peruntukannya, dan seluruh kosmologinya telah dilepaskan dari bumi tempat ia berpijak dan dari batin penuturnya. Ia telah dicampur-adukkan dengan suatu bahasa yang punya karakter berpunggungan. Ia menjadi suatu bahasa yang dipakai untuk menangis sejadi-jadinya, mengumpat sekasar-kasarnya, dan tak lagi dikenali sebagai bahasa yang senyawa dengan syair, kesusastraan, tukar pikiran, dan spiritual.

Pidgin adalah istilah yang berada dalam domain sosiolinguistik. Ia bermakna suatu bahasa yang tak memiliki penutur asli dan hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam kepentingan-kepentingan jangka pendek dari bahasa-bahasa yang berbeda. Karena sifatnya yang demikian itulah suatu bahasa kerap disederhanakan, jika tak hendak mengatakan dimiskinkan atau diubah-ubah.

Sejumlah literatur mencatat bahwa proses terbentuknya bahasa pidgin setidaknya dimulai dari tiga bahasa yang eksis secara bersamaan. Satu dari bahasa itu menjadi dominan dan superior, dan dua yang lain menjadi kalah atau inferior. Bahasa yang kalah ini harus berjumpa dengan dua hal: bahasa pemenang dan bahasa yang sama-sama kalah. Di sinilah bahasa inferior menggerogoti bahasa superior untuk menyederhanakan komunikasi, baik kepada bahasa superior maupun bahasa yang sama-sama inferior.

Karena sifatnya yang demikian, maka bahasa pidgin kerap disebut juga sebagai bahasa budak. Di sejumlah wilayah, ia terkenal dalam frase ‘Pidgin-English’.

Pemiskinan makna bahasa Melayu juga terasa dalam pergaulan sehari-hari, terutama yang dipancarluaskan oleh media massa. Yusmar Yusuf, pakar bahasa Melayu, mengatakan bahwa sejak dijadikan atau ditukar namanya menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu mengalami degradasi. Dari yang semula sebagai bahasa ekspresif, ia berubah menjadi sekadar bahasa deskriptif.

“… dampaknya Bahasa Melayu menjadi kehilangan “rasa” dan makin menuju pada kedangkalan bahasa, terutama dalam “knowldege content”… Dia menjadi kering. Mereka yang merasa kekeringan itu adalah penutur bahasa Melayu yang asli…,” ujar Yusmar yang juga Guru Besar Kajian Masyarakat Melayu Universitas Riau, seperti dilaporkan oleh Antara News, 4 Juli 2012.

Yusmar memberikan sejumlah contoh dari kata-kata yang mengalami degradasi. Di antaranya adalah kata ‘seronok’. Dalam bahasa Melayu, kata ini bermakna positif, yakni menyenangkan, enak, sedap, lezat. Tapi, ia berubah makna menjadi sesuatu yang negatif, semacam wakil dari erotisme dan sensualitas.

Wajah Bahasa Hari ini
Sebetulnya, di bumi ini tiada orang beradab yang menukar-nukar nama bahasa suatu kaum atau bangsa, apalagi jika ia sudah mengalami perjalanannya yang panjang dan tercatat dalam sejarah dunia. Australia dan Amerika Serikat yang lahir lebih dulu tak mengubah nama bahasa Inggris menjadi bahasa Australia atau bahasa Amerika Serikat. Pun demikian halnya Irak atau Kuwait, mereka tak menukar nama bahasa Arab menjadi bahasa bahasa Kuwait atau bahasa Irak. Dan demikianlah dunia menghormati suatu kebudayaan. Di dalam bahasa ada world-view, ada spirit, ada nuansa yang tak bisa diterjemahkan atau ditukar begitu saja.

Pada saat yang sama, dunia hari ini adalah dunia teknologi. Transportasi untuk bepergian kemanapun sudah begitu mudah untuk digunakan. Komunikasi pun dapat dilakukan dengan siapa saja dan kapan saja tanpa batas wilayah.

Dalam situasi demikian, pengubahan nama bahasa ini sebetulnya mengundang pertanyaan generasi muda yang berusia 20-an atau 30-an tahun. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki jaringan global, biasa berkomunikasi dengan siapa saja, atau berpergian ke sana kemari.

Pada saat berpergian, atau berkomunikasi melalui teknologi, mereka akan menjumpai orang-orang dan bacaan-bacaan dari negeri-negeri lain. Dan faktanya, mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam perjumpaan-perjumpaan itu, orang sebetulnya nyaris tak mengalami kendala bahasa. Kendala yang mungkin muncul hanya pada logat. Jika dalam perjumpaan fisik atau pelisanan penduduk tempatan bicaranya cepat-cepat, biasanya memang sulit dipahami oleh pendatang. Tapi jika bicaranya dilambatkan, sulit untuk tidak dipahami oleh sesiapapun.

Hal sepadan barangkali bisa dirujukkan kepada sinetron-sinetron atau musik-musik yang ditampilkan di televisi. Tak semua orang paham mereka bicara atau menyanyi apa karena bicaranya yang cepat. Tapi jika dilambatkan, niscaya sesiapapun dapat memahaminya.

Akan tetapi, ketika perjumpaan-perjumpaan itu terjadi, mengapa mereka dapat menggunakan bahasa yang sama? Dan, ketika bahasanya sama atau mirip, mengapa nama bahasanya berbeda?

Dalam pengalaman penulis di Siren, Nusa Tenggara Barat, penulis sempat menanyakan apa nama bahasa yang sedang kita cakapkan ini kepada seorang penjaga makam raja-raja Siren. Beliau menjawab bahasa Indonesia. Karena penasaran, saya tanya lagi mengenai nama bahasa ini di Siren. Dan dia menjawab bahasa Melayu.

Seketika, bahasa Melayu, dan para penuturnya, nampak sedang berada di dalam sebuah peti, persis seperti seruan yang dilakukan oleh Jepang. Ia hanya tinggal di dalam ingatan orang tua-tua di kampung-kampung, seperti nyanyian seorang bisu. Karenanya, sesungguhnya tak ada yang bisa menyatakan telah menyumbangkan bahasanya, sebab memang tak ada ijab qabul. Yang ada adalah sebuah fakta bahwa telah terjadi penukaran nama sebuah bahasa dari suatu bangsa untuk kepentingan politik suatu kaum.

 

(381)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *