Home Featured Berbilang Jalan Pulang ke Hukum Adat

Berbilang Jalan Pulang ke Hukum Adat

331
0
Peta keberlakuan hukum di India Belanda tahun 1918. Belanda menyebut adatrecht atau hukum adat untuk hukum-hukum bumiputera, atau di luar Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie/KUHP.
Peta keberlakuan hukum di pulau-pulau yang kelak disebut Indonesia pada 1918. Belanda menyebut adatrecht atau hukum adat untuk hukum-hukum bumiputera, atau di luar Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie/KUHP. Sumber: www.indonesianhistory.info.

 

“Hukum adat kita semestinya menjadi ibu dari hukum negara ini. Sayangnya, dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau hukum kolonial!”

Kalimat dari lelaki berambut putih itu pun membuat ruangan tak lagi menjadi dingin. Dia berperawakan kecil saja, namun keras kalimatnya mampu menegakkan kepala-kepala yang tengah dibuai kantuk siang itu.

Andreas Lagimpu. Demikianlah nama dari pemilik kalimat tersebut. Beberapa media menyebut Andreas sebagai tokoh adat Kulawi, Sulawesi Tengah. Ada nada takzim dari suara sang moderator ketika mempersilakan dirinya berbicara. Kepada forum, dia diperkenalkan sebagai ‘Bapak Hakim Peradilan Adat dari Sulawesi Tengah’.

Forum itu sendiri adalah sebuah diskusi panel bertajuk “Penguatan Peradilan dan Kelembagaan Hukum Adat”. Diskusi panel ini merupakan salah satu mata acara dari rangkaian kegiatan Dialog Nasional Hutan Adat yang digelar oleh Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) dan tiga belas mitranya di Jakarta, Kamis, (2/10). Dalam kesempatan ini, hadir masyarakat dari banyak negeri, seperti Aceh Barat dan Pidie (Aceh Darussalam), Merangin (Jambi), Lebong (Bengkulu), Tanah Datar dan Pasaman (Sumatera Barat), Lebak (Banten), Sekadau (Kalimantan Barat), Paser (Kalimantan Timur), Bulukumba dan Luwu Utara (Sulawesi Selatan), serta Sigi dan Morowali (Sulawesi Tengah).

Diskusi panel ini bermaksud untuk merundingkan kondisi faktual kelembagaan hukum adat dan baku tukar saran untuk upaya penguatannya. Dalam diskusi ini, Andreas pun kemudian menceritakan perkembangan yang terjadi di tanahnya.

“Enam puluh enam persen komunitas lokal di Sulawesi Tengah kini telah mulai kembali memilih peradilan adat sebagai penyelesaian sengketa. Mengapa? Karena mereka lebih merasa mendapatkan keadilan di sana daripada di peradilan negara. Di mata hukum formal, boleh saja hukum adat tak punya tempat. Tapi, dia sangat diakui di masyarakat,” ungkapnya.

Tiga tahun yang lalu, ketika dilaksanakan Simulasi Peradilan Adat di Desa Topos, Bengkulu, seorang tokoh kelembagaan hukum adat Rejang, Salim Senawar, sempat menyampaikan sebuah analogi mengenai limbungnya posisi hukum adat ini.

“Hukum adat itu seperti kapal yang kehilangan dermaga. Tidak ada tempat untuk melempar sauh, lalu diayun-ayun oleh gelombang. Dia tidak akan tengelam, tapi ia dapat hancur dan berkeping-keping. Sebagian kandas di karang dan sebagian lagi di pantai,” ujar Salim.

Apa yang disampaikan Salim ini berhulu pada kondisi historis sejak awal mula sentralisme hukum yang berlaku di pulau-pulau bekas India Belanda ini. Undang-Undang Darurat Nomor 1/1951 dan Undang-Undang Nomor 19/1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dahulu memang menghapus pengadilan swapraja (zelfbesturrrechtspraak), pengadilan adat (inheemsche rechtspraak), dan pengadilan desa (dorpjustitie).

Sejak diberlakukannya dua undang-undang tersebut oleh Orde Lama, maka yang diwarisi dalam sistem peradilan Indonesia hanyalah dua pengadilan, yakni pengadilan gubernemen atau gubernemen-rechtspraak (yang kemudian menjadi pengadilan negeri) dan pengadilan agama atau godsdientige rechtspraak. Tak cukup sampai di sana, pengaturan penghapusan pengadilan swapraja, pengadilan adat, dan pengadilan desa kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1970 disebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan melalui undang-undang.

 

Sejak saat itulah hukum adat melemah dan tertinggal dari wacana pembangunan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5/1979 tentang pemerintahan desa yang kian diseragamkan oleh Orde Baru kian menyempurnakan mati surinya peradilan adat dalam sistem pemerintahan dan sistem peradilan masyarakat.

Namun, ada yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Telah menjadi hukum alam bahwa akar yang tertanam kuat selalu punya cara untuk menghidupkan dirinya kembali. Dalam diskusi panel ini, terungkap bagaimana sistem peradilan adat kini mulai kembali menjadi rumah yang dirindukan oleh para pencari keadilan.

Andreas Lagimpu tengah menegaskan betapa pentingnya kembali ke hukum adat dalam diskusi panel “Penguatan Peradilan dan Kelembagaan Hukum Adat”, Kamis, (2/10), di Jakarta.
Andreas Lagimpu tengah menegaskan betapa pentingnya kembali ke hukum adat dalam diskusi panel “Penguatan Peradilan dan Kelembagaan Hukum Adat”, Kamis, (2/10), di Jakarta.

 

“Di tempat kami, mekanisme penyelesaian sengketa, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan atau segi kehidupan lainnya, lebih banyak diselesaikan dengan musyawarah. Untuk penyelesaian sengketa, ada perangkat hukum adat yang disebut ‘pangiwa’. Dialah yang menjaga agar aturan tetap berjalan,” tutur Abdul Rozak, peneliti asal Lebak, Banten.

Rozak kemudian menceritakan bagaimana kini telah timbul kesadaran di masyarakat untuk menyampaikan laporan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran adat. Kepada pangiwa-lah seluruh laporan itu disampaikan untuk kemudian ditentukan penyelesaiannya sesuai aturan adat. Namun, ini hanya berlaku untuk warga tempatan atau bumiputera. Jika pelaku pelanggaran itu adalah pendatang, maka yang digunakan tetap hukum yang lain, yakni hukum negara.

“Yang dilakukan masyarakat saat ini adalah mencoba mendokumentasikan aturan-aturan adat. Ini demi mengantisipasi kerentanan dari berjalannya aturan ini, mengingat yang dilakukan pemerintah daerah sekarang baru mengakui SK (surat keputusan-red) mengenai kelembagaan adatnya saja. Semestinya ke depan nanti aturan adat ini dapat didorong menjadi setingkat perdes (peraturan desa-red),” harap Rozak.

Lain lubuk lain ikannya, lain Lebak lain pula Lebong. Kabupaten Lebong dikenal sebagai daerah tempat lahirnya adat Rejang melalui kesepakatan antar kepala Suku Rejang yang tertuang dalam sumpah adatnya yang dikenal dengan “Supaeak Semoayo Bejanjai Setia”.

Erwin Basrin, Direktur Yayasan Akar Bengkulu, dalam diskusi ini mengisahkan kondisi peradilan adat di timur Bengkulu itu. Pada paparannya, Erwin menceritakan sekilas soal hukum adat Suku Rejang atau lebih kerap disebut sebagai hukum adat Jang.

Selengan-lengan dendo adeba iben desaghen sebenek-benek dendo adeba bangun mayo. Denda paling ringan adalah sekapur sirih dan denda paling berat adalah bangun mayo; denda menghilangkan nyawa orang.”

Itulah bunyi dari prinsip dasar dari hukum Jang. Masyarakat hukum adat Jang merupakan kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (susur galur keturunan hanya kepada satu pihak saja) dengan prinsip garis patrilineal (dari pihak laki-laki). Satuan sosial dalam masyarakat hukum adat Jang disebut ‘kutai’ yang terdiri dari jurai-jurai atau suku-suku. Sementara, hukum adat Jang-nya sendiri sering disebut dengan ‘adat beak nyoa pinang’.

Dalam praktek hukum adat beak nyoa pinang ini, aturan tertulis bertajuk “Kelpiak Ukum Adat” dipakai sebagai acuan beracara dan berdelik. Isinya merupakan kompilasi dokumen tentang tata aturan penyelesaian sengketa adat termasuk sanksi dan denda atas perkara yang terjadi di satu kesatuan wilayah hukum adat Jang. Eksekutor pada praktek hukum adat Jang ini, yakni lembaga Hakim Adat atau ‘Jenang Kutai’, berjumlah enam orang. Mereka terdiri dari empat orang perwakilan ketua suku, satu orang ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) tingkat desa dan satu orang kepala desa sebagai kepala adat di tingkat desa atau kutai.

Jenang ini adalah istilah Melayu yang bermakna ‘wakil’ pembesar. Biasanya ia berada di bawah penghulu atau batin. Kedudukannya sama dengan kepala kampung. Di Bugis, ia disebut Jannang, yang bermakna pengawas dalam pengertian wakil raja. Dalam Lontara Gowa, ia disebut “Jannang to Bala”. To Bala adalah kerabat atau wakil raja yang diangkat oleh Kerajaan Gowa untuk mengawasi tanah jajahannya, Kerajaan Bone.

“Bengkulu ini memang agak bagus polanya. Kepala desa merangkap juga sebagai kepala adat. Jadi kalau memang kepala desa ini individunya kuat di pemahaman soal adat, itu menguntungkan. Yayasan Akar sudah mencoba evaluasi setiap tahun tentang praktik peradilan adat di kampung-kampung di Bengkulu. Setiap kampung punya hasil berbeda. Misalnya, karena pada suatu desa basis sekolah kutainya agak tinggi, maka praktik peradilannya berbeda,” papar Erwin.

Dalam perkembangan upaya penguatan hukum adat, pada 2013, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong melalui Pemerintah Kabupaten Lebong pun telah mengajukan tiga buah rancangan Peraturan Daerah, yakni mengenai Lembaga Adat, Tulisan Adat, dan Hukum Adat.

“Namun, dari ketiganya, hanya soal tulisan adat yang disahkan. Katanya ada banyak hal yang perlu dikuatkan dalam kompilasi dokumen,” ujar Erwin.

 

Kompilasi hukum adat ‘Kelpiak Ukum Adat Jang’ yang ingin dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah diharapkan akan dilegitimasi oleh Peraturan Bupati. Peraturan ini memuat tentang azas, prinsip, dan metode penyelesaian adat yang mengacu pada pola musyawarah mufakat yang tidak hanya membahas kasus normatif dan budaya Rejang tapi juga diperluas pada kasus tata kelola ruang, tata kelola sumber daya alam, dan tata kelola ekonomi. Namun, Erwin mengakui memang agak sulit dijumpai detail aturan dalam kompilasi hukum adat tersebut.

“Proses berdelik adat itu kan musyawarah. Karenanya, praktik-praktik peradilan adat biasa disebut juga sebagai ‘sidang damai’. Adat itu kalau dibuat aturan detail akan menjadi rigid. Detail itu justru akan memicu orang bikin pelanggaran dan berdelik. Kata orang kampung, hukum adat itu tidak boleh bikin delik jika kasusnya belum terjadi. Acuan-acuan berhukum pun tidak boleh detail. Ini jadi diskusi panjang mengingat adanya kebutuhan administrasi dan adanya kebutuhan pihak luar untuk melihat delik-delik hukum. Ada kasus misalnya dulu kalau si laki-laki bawa perempuan ke hutan, dia akan kena delik ‘ melebo’. Namun, kasus sekarang kan tidak dibawa ke hutan tapi bawa ke hotel,” kisah Erwin yang kemudian disambut tawa hadirin.

Masih dari daratan yang sama, seorang peserta asal Sumatera Barat pun berbagi pengalaman mengenai apa yang terjadi di masyarakatnya.

“Dalam konteks Sumatera Barat, kita memang punya peradilan adat yang salah satunya berfungsi untuk memutus mengenai penyelesaian sengketa ulayat. Tapi, sejauh mana peradilan adat ini mendapat pengakuan dari masyarakatnya sendiri atau dari pemerintah? Sebagai contoh, beberapa kasus persengketaan soal ulayat ini sudah diselesaikan peradilan adat, dalam hal ini adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari). Namun, ternyata, meski di tingkat peradilan adat sudah diputuskan, keputusan ini tidak mendapat legitimasi dari pihak-pihak yang kalah, sehingga keputusan KAN ini masih sering berlanjut pada tingkat pengadilan bahkan sampai Mahkamah Agung. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi akhirnya apa gunanya peradilan adat kalau seperti ini jadinya?” keluhnya.

Dalam hukum positif, sengketa-sengketa tanah memang hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam rumpun perkara perdata. Namun, putusan-putusan pengadilan negeri selama ini pun banyak yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat hukum adat. Indikator tidak memenuhi rasa keadilan tersebut terlihat dari menumpuknya kasus-kasus tanah di Mahkamah Agung.

“Kita yakin bahwasanya jika ia peradilan negara, maka ia bersifat memutus. Sementara kalau ia peradilan adat, maka ia bersifat berdamai. Kenapa damai? Karena memang adat selalu mencari keadilan yang sesungguhnya, yang berimbang, guna menjaga kedamaian. Jadi, perlu penyadaran kepada masyarakat agar lebih mengutamankan peradilan adat itu sendiri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi orang yang sudah dimenangkan di peradilan adat, akhirnya dikalahkan di peradilan negara,” tambahnya.

Sejauh ini memang masih ada beberapa hal yang sering menjadi perdebatan soal bagaimana bentuk pengakuan peradilan adat itu semestinya. Moderator pun menajamkan fokus mengenai hal ini melalui beberapa pertanyaan.

“Ketika hukum adat mau diakui, itu pengakuannya bentuknya apa? Apakah memang yang dimaksudkan di level Perda (Peraturan Daerah-red)? Atau apakah yang dimaksudkan adalah bahwa yang penting adalah praktiknya, dalam arti tidak apa-apa tidak masuk dalam perda, yang penting jangan diganggu? Kan toh banyak juga yang tanpa perda tapi tetap jalan. Kita ketahui bersama bahwa memang ada kekosongan regulasi di level atas. Setelah konstitusi pasal 18B ayat 2 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, masak langsung “turun” ke Perda? Ini tentu yang membuat hukum adat ibarat turun derajat, kan?” pancing moderator.

 

Apa yang disampaikan oleh moderator ini akhirnya mengerucutkan pembahasan pada bentuk pengawalan terhadap perkembangan rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum dapat disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Beberapa pendapat menekankan bahwa dalam rancangan tersebut harus dipikirkan mekanisme apa yang paling tepat untuk proses pengakuan hukum adat ini. Salah seorang peserta pun memberikan usulan mengenai hal ini.

“Dalam posisi ini, jika dari konstitusi langsung turun menjadi perda, maka memang akan jauh sekali turunnya. Jadi, secara satu kesatuan, lahirnya undang-undang ini nantinya harus ditindaklanjuti melalui perda sesuai ciri khas daerah masing-masing. Kemudian dari perda itu turun lagi ke dalam tataran pemerintah desa yang ditindaklanjuti melalui perdes,” sarannya.

Saran tersebut pun ditanggapi oleh peserta lainnya.

“Saya kira ke depan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa, kita juga sesungguhnya diberikan kesempatan untuk memilih apakah ingin menjadi desa adat atau bukan desa adat. Ini adalah peluang,“ ujarnya.

Desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6/2013 disebut sebagai desa asal usul yang mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul, termasuk kewenangan menyelenggarakan peradilan desa adat. Tujuh kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul diatur dalam pasal 103 yang berbunyi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan;
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Namun, untuk mendapatkan status desa adat ini tentu ada prasyarat berupa penguatan kelembagaan adat di masyarakat terlebih dahulu. Akhirnya, moderator pun kemudian memberikan alternatif pandangan mengenai ini.

“Sebetulnya menjadi tidak ada artinya kita berjuang soal pengakuan di tingkat atas kalau hukum adat di tingkat bawah tidak memiliki apa yang disebut kebermaknaan sosial. Jadi, mesti dilihat kembali satu per satu, apakah hukum adat di suatu masyarakat sudah berjalan atau belum. Sehingga nantinya, mau diakui atau tak diakui, kita tak ambil pusing. Karena praktik yang ada sudah merupakan pengakuan oleh kita sendiri.”

Pendapat ini agak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tengku Ismail dari Majelis Adat Aceh di bawah ini. Aceh adalah satu-satunya negeri/provinsi yang hukumnya di level undang-undang, bukan peraturan daerah, apalagi peraturan desa.

“Hukum adat sebaiknya secara tegas dimasukkan ke dalam peraturan formal. Semestinya ia melekat, seperti di Aceh. Sudah ratusan kasus dapat diselesaikan secara adat. Setiap keputusan adat di kampung tetap ada komunikasi dengan polisi. Harapan saya daerah lain bisa mengadopsi apa yang telah kami lakukan di Aceh,” ungkapnya.

 

Namun, apa yang menjadi pengalaman di Aceh ini tentu saja berbeda dengan apa yang dialami di tanah lain. Seorang penanggap diskusi, Dahniar, menegaskan hal ini.

“Aceh bisa maju dalam hal penguatan kelembagaan hukum adat karena ada proses perjanjian Helsinki. Perjanjian ini yang memungkinkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang kemudian menghasilkan hukum qanun sebagai turunannya,” paparnya.

Dahniar pun mengingatkan betapa pentingnya keberlakuan hukum adat di wilayah-wilayah lain di Indonesia di luar Aceh. Berdasarkan penelitiannya sebagai konsultan yang bergerak dalam program kerjasama United Nations Development Program (UNDP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai peningkatan akses keadilan di Indonesia, Dahniar mengingatkan kembali kaitan antara akses keadilan dan kemiskinan.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ada korelasi antara tertutupnya akses terhadap keadilan yang memungkinkan terbukanya akses terhadap kemiskinan,” ungkap Dahniar.

Andi Ardianto, seorang penanggap dari Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi pun berpendapat bahwa untuk memperkuat kelembagaan adat itu, regulasi daerah memegang peranan penting.

“Kita tahu bahwa kunci semua masalah ini ada di regulasi daerah. Namun kita juga tahu bahwa untuk membuat regulasi daerah itu ongkosnya tak murah. Satu peraturan daerah itu biayanya bisa mencapai lima milyar rupiah. Tentunya itu beban bagi pembiayaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah-red),” ujar Andi.

Tanggapan Andi ini pun mendapat respon dari peserta diskusi.

“Ya, memang kalau hukum adat ini dibuatkan jadi perda, saya juga khawatir bahwa itu akan jadi permainan aparat saja. Karena hasil penelitian juga sudah banyak yang mengatakan bahwa izin-izin sawit dan tambang marak sebelum dan sesudah pilkada (pemilihan kepala daerah-red). Artinya itu menjadi bancakan politik,“ keluhnya.

Apa yang menjadi kekhawatiran ini pun mendapat tanggapan keras dari Andreas.

“Kita lihat sendiri, kan? Di hukum negara ini banyak kita saksikan fenomena policy makers are policy breakers. Nah, kalau di hukum adat, adakah mungkin dia melanggar sendiri apa yang dia bilang? Tidak kan? Kalau memang dia sudah tidak mau taat kepada adat, dia banyak lakukan pelanggaran, seolah-olah hukum adat dia pandang enteng, ya itu berarti dia tidak layak lagi ada di kampung. Dia harus keluar dari kampung!” pungkas Andreas yang disambut tepuk tangan hadirin.

“Jadi, saya ingatkan kembali. Peradilan adat adalah bagian dari identitas. Apakah perlu ada pengakuan formal yang terlalu formal baru kita taat pada hukum itu? Saya rasa tidak. Jadi mari kita kembali pulang pada identitas kita, termasuk dengan hukum adat dan peradilannya, karena hanya di sana kita dapat keadilan,” tutup Andreas di ujung diskusi.

 

(331)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *