Home Featured Siasat Resentralisasi Pemerintah Pusat

Siasat Resentralisasi Pemerintah Pusat

111
1
Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.
Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

Palu itu telah diketuk. Tepuk tangan membahana. Kalimat hamdalah terdengar diucapkan berkali-kali.

Tak seperti suasana ricuh pada sidang paripurna sebelumnya kala mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda), Jumat (26/9), berjalan mulus tanpa hambatan.

“Ini undang-undang yang bagus sekali,” begitu puji pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mewakili sejumlah daerah di Jawa Timur. Pujian ini kerap diulangnya sepanjang sidang.

“Usulan bahwa pasal 76 ayat 1 huruf i soal kepala daerah tak boleh merangkap jabatan sebagai ketua parpol dihapus, apakah bisa disetujui?” tanya Priyo kepada forum.

Kata “Setuju” dari kursi para dewan yang tampak lengang pun terdengar layaknya koor paduan suara.

“Hari ini kita gembira, karena usulan bagus ini dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa-red) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-red). Kemarin usulan mereka untuk pilkada langsung ditolak, hari ini usul mereka kita terima dengan aklamasi,” ujar Priyo sambil tertawa.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru saja disahkan ini sering disebut-sebut sebagai induk dari Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah disahkan terlebih dahulu. Undang-undang ini mengatur dengan tegas hirarki kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pasal-pasalnya, nampak jelas bahwa kewenangan pemerintah pusat tengah diperkuat beberapa kali lipat.

“Dengan undang-undang ini, pemerintah akan menjadi solid satu garis, dari pusat ke daerah sebagai bagian dari ne­ga­ra kesatuan Indonesia,” demikian ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di akhir sidang.

Salah satu kewenangan pusat yang diperkuat dalam undang-undang ini adalah kemampuan memberhentikan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jika selama ini proses pemberhentiannya hanya dapat dilakukan atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan undang-undang ini kepala daerah dapat diberhentikan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 49
(1) Kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Walikota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Pasal 60
(1) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari, Presiden memberhentikan Gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan Bupati/Walikota atas usul gubernur.

(2) Dalam hal Gubernur tidak mengajukan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri memberhentikan Bupati/Walikota.

Pasal 63
(1) Gubernur dan/atau Wakil Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Gubernur dan/atau Wakil Gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 64
(1) Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota diberhentikan oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan pemerintah pusat yang diperluas terhadap kepala daerah ini merupakan usulan dari pemerintah pusat sendiri untuk memperbaiki sistem otonomi daerah dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mengapa kita perlu memiliki Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang tepat? Fakta dan realitas mengenai sistem pemerintahan termasukang berlaku hingga hari ini adalah kita menganut sistem negara kesatuan dan bukan sistem negara federal. Kita tidak sadari bahwa ada distorsi dalam semangat kesatuan,” demikian jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9), sebagaimana dikutip oleh Tribunnews.com.

Presiden pun mengaku kerap mendapat pertanyaan dari pimpinan negara lain akan kontradiksi penerapan otonomi daerah dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya kerap berbicara dengan para pemimpin dunia, ketika berbincang-bincang dengan sistem pemerintahan di negara masing-masing. Mereka bertanya pada saya, bagaimana mungkin Anda memimpin negara kesatuan tapi sekaligus menjalankan otonomi daerah. Apa tidak ada benturan, komplikasi?” tambahnya.

“Jadi kalau ditanya mengapa undang-undang itu diperlukan, karena dalam praktik terjadi banyak tataran hukum pemerintahan yang tidak sejiwa dan segaris dengan sistem negara kesatuan. Seringkali kita tidak sadari ada distorsi dan deviasi dari semangat negara kesatuan,” ujar presiden pada kesempatan yang sama.

Apa yang dikeluhkan oleh presiden ini dimaklumi oleh pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.

“Dalam konstitusi negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan itu memang sepenuh-penuhnya dipegang oleh presiden. Yang ada di pemerintah daerah hanyalah kewenangan-kewenangan yang didelegasikan. Pada titik itu, maka secara konstitusional memang tampak seolah-olah pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur pemberhentian dan mengatur hal ihwal dalam rangka memastikan tugas-tugas atau urusan yang didesentralisasikan agar semuanya berjalan,” jelas Margarito kepada Lenteratimur.com, (26/9).

Namun, Margarito kemudian menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru disahkan ini, pemberian kewenangan kepada presiden untuk memberhentikan kepala daerah belum memiliki pijakan konstitusional yang cukup. Menurutnya, pijakan konstitusional itu semestinya memperhatikan dua hal penting, yakni alasan dan tata cara.

“Alasan presiden dalam menilai tindak tanduk gubernur, bupati, walikota itu terlebih dahulu harus diuji. Penting sekali untuk diuji apakah alasan yang digunakan presiden itu valid. Dengan adanya syarat ini, presiden tidak akan menjadi otoriter, dia tidak akan menjadi tiran. Lalu yang kedua, harus diatur pula mengenai tata cara. Mekanisme teknisnya menurut saya adalah alasan presiden itu tetap harus diuji oleh Mahkamah Agung. Dengan begitu maka presiden tidak serta merta bisa memberhentikan seorang kepala daerah. Presiden tidak bisa mencari-cari alasan untuk memberhentikan kepala daerah. Karena bukan tidak mungkin alasan yang dipakai oleh presiden nanti adalah alasan politik, bukan alasan hukum. Nah, kalau yang dipakai alasan politik, maka yang terjadi adalah resentralisasi dan ini akan merusak sendi-sendi bernegara,” ujar Margarito.

Niat yang terkandung di balik Undang-Undang Pemerintahan Daerah usulan pemerintah pusat ini sekilas memang nampak berpunggungan dengan semangat otonomi dan desentralisasi yang tumbuh sejak awal reformasi. Terkait dengan hal ini, Fahri Hamzah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, menyatakan kekhawatirannya.

“Ya. Ada sedikit kekhawatiran saya soal kembalinya kita pada sentralisasi. Semestinya yang perlu dipikirkan adalah mekanisme penyelesaian masalah secara komprehensif. Jika ada masalah di daerah, harusnya jangan cepat-cepat ditarik ke pusat. Semestinya ciptakan metode penyelesaian masalahnya di daerah. Konsolidasi pemikiran tentang metode penyelenggaraan pemerintahan semestinya bisa kita lakukan dengan lebih mendalam. Tapi, ya, sekarang waktu tidak ada. Pemerintah terus meminta Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini disahkan,” jelas Fahri kepada Lenteratimur.com, Senin, (22/9).

Fahri menambahkan bahwa sedari dahulu memang selalu ada kecenderungan dari eksekutif untuk berupaya mengendalikan segalanya dalam satu komando.

“Dengan apa-apa dibawa ke pusat, mereka berpikir akan lebih mudah bekerja. Padahal tidak. Mereka nanti juga tidak akan sanggup menyelesaikan semua jika segalanya dibawa ke pusat,” ujar Fahri.

Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah ini memang bukan barang baru. Dahulu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini menjadikan daerah-daerah yang ada sepenuh-penuhnya tergantung pada pusat.

Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, misalnya, disebutkan bahwa: Sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan dan untuk memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Daerah, maka undang-undang ini mengusahakan sejauh mungkin adanya keseragaman dalam hal pengaturan mengenai Pemerintah Daerah.

“Apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sukarno dengan menasionalkan organisasi pemerintah daerah, dilanjutkan secara lebih sistematis oleh pemerintahan Suharto, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Penyeragaman sistem pemerintahan daerah dan desa di seluruh negeri berlangsung tanpa resistensi karena perubahan politik selalu dikawal oleh militer yang sepenuhnya di bawah kendali Suharto,” tulis Riwanto Tirtosudarmo melalui artikel “Setelah Nasionalisme: Politik Identitas Orang Jawa di Lampung” dalam Jurnal Nasion, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2010, Jakarta.

Taufik Abdullah, sejarawan asal Minangkabau, mengatakan undang-undang tahun 1974 itu pernah menjadi strategi untuk meniadakan keberagaman. Undang-undang itu telah membuat penetrasi kekuasaan negara menjadi kian jauh ke dalam jantung masyarakat. Praktis, tulis Taufik dalam buku Daerah dan Negara (2011), segala keunikan struktur dan landasan di seluruh Indonesia menjadi tak berfungsi.

Situasi dan kondisi represif yang pernah terjadi melalui undang-undang tahun 1974 itu diakui oleh Margarito.

“Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 harus diakui bahwa presiden ikut campur dalam soal pemilihan kepala daerah. Jadi dahulu itu seorang presiden dapat mengangkat dan memberhentikan kepala daerah,” ujar Margarito.

Begitu Suharto mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh Habibie, semangat desentralisasi menguat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini dihentikan. Ia kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Pasca-reformasi, sentralisasi mulai kita tinggalkan. Namun, sekarang konsep otonomi yang kita punya berbeda. Sekarang presiden memang hanya bisa memberhentikan. Namun jika persyaratan pemberhentian ini tidak diatur, maka kemungkinan resentralisasi itu akan tetap ada. Kemungkinan presiden akan menjadi tiran bisa terjadi. Dan jika benar itu ada, maka undang-undang ini potensial akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika ada kepala daerah yang mempermasalahkannya nanti,” tegas Margarito.

Gusti Asnan, guru besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Sumatera Barat, juga mengamini bahwa undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini merupakan gejala kembali pada sentralisasi.

“Tafsiran bahwa kita kembali ke sentralisasi bisa diterima. Tanpa sadar, kita sedang mengarah ke sana. Saya melihat situasi ini mirip sekali dengan tahun ‘50-an. Situasi politik sedemikian dinamis pada waktu itu, lalu berujung pada kekuasaan paling besar yang berada ada di tangan presiden. Kemudian akhirnya apa? Presiden bisa mengeluarkan Dekrit 5 Juli untuk membubarkan konstituante. Artinya memang kita harus berhati-hati dengan kewenangan presiden yang ditambah seperti ini,” jelas Gusti kepada LenteraTimur.com, Sabtu, (27/9).

Gusti pun melihat bahwa ada gelagat pemerintah pusat untuk kembali menguatkan diri. Untuk itu Gusti pun menyarankan upaya judicial review terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini.

“Pusat mungkin merasa kecele sudah memberi terlalu banyak kepada daerah dengan otonomi dan desentralisasi selama ini. Dan, sekali lagi, ini gejala yang sama terjadi pada tahun 50-an. Sejarah adalah pengalaman yang berharga. Saya pikir judicial review adalah jalan terbaik untuk membendung presiden dengan kekuatan dan kewenangan yang luar biasa semacam ini. Jika ada kekuasaan yang besar kan juga pasti tend to corrupt. Ini harus bisa direm supaya pengalaman buruk di akhir tahun 50-an itu tidak muncul. Sejarah jangan sampai berulang,“ pungkas Gusti.

 

(111)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. Presiden sekarang bertambah kuat. Indonesia perlu tsmbahan rumah penjara dan KPK diperkuat.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *