Home Featured Sepisau Sepi di DPD

Sepisau Sepi di DPD

116
0
Lobi gedung DPD dengan bendera-bendera provinsi.
Lobi gedung DPD dengan bendera-bendera provinsi. Foto-foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

 

Pada suatu siang yang terik di bulan September, saya meringankan langkah menuju tangga pualam nan megah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tepatnya di lobi Gedung Nusantara I. Di bibir tangga tersebut ada satu loket. Ornamennya terbuat dari kayu. Di sinilah para pengunjung gedung wakil rakyat ini melaporkan diri, menukarkan kartu identitasnya dengan sebuah kartu visitor.

Di dalam loket duduk seorang perempuan berseragam biru-biru. Dia menyapa semua orang dengan ramah. Dan kepadanya saya bertanya dimana letak gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tapi perempuan itu tak langsung menjawab. Dia diam sejenak. Dan alih-alih menjawab, dia malah bertanya saya mau berjumpa siapa.

“Saya mau ke press room DPD,” jawab saya.

Mendengar jawaban saya, dahinya sedikit mengernyit. Matanya memicing. Seperti raut bingung.

“Kalau press room, Ibu ke Nusantara III saja.”

“Yang di Nusantara III itu kan press room DPR, Bu. Yang saya tanya press room DPD.”

“Wah, di DPD setahu saya jarang ada wartawan, Bu. Kalau DPR banyak.”

“Oh, begitu. Tapi saya tetap perlu ke DPD, Bu. Dari sini saya harus kemana, ya?”

Ibu tersebut kemudian berdiri dan menjawab pertanyaan saya selayaknya menunjukkan kebenaran pada orang yang tersesat. Katanya, saya harus melewati Nusantara III hingga ujung Nusantara V, lalu belok kiri, ikuti jalan, dan terus sampai ke belakang.

“Gedungnya yang paling belakang ya, Bu,” ujarnya di ujung kalimat.

Gedungnya yang paling belakang.

Ya, paling belakang. Di situlah gedung Dewan Perwakilan Daerah berposisi. Posisi ‘paling belakang’ ini sepertinya menjadi sifat yang bersebati dalam dirinya. Setelah sekian lama berdiri, suara Dewan ini memang masih jauh dari kata ‘nyaring’ dan kerap menjadi yang ‘paling belakang’ dalam hal pengambilan keputusan, alias tak menentukan. Ia seperti antah di tepi gadang, masuk tak genap keluar tak ganjil.

Lorong menuju gedung DPD.
Lorong menuju gedung DPD.

Dalam perjalanan menuju ke yang ‘paling belakang’ ini, di lorong-lorong kompleks para wakil rakyat, saya memperhatikan konstruksi bangunan di sekitar saya. Tembok-tembok yang megah, lantai-lantai pualam, tumbuh-tumbuhan yang tertata rapi, semuanya melemparkan ingatan saya pada situasi yang menyebabkan Dewan Perwakilan Daerah ini ada.

Dewan ini muncul pada November 2011. Proses kelahirannya dialaskan dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, kala itu lembaga ini mengalami kelahiran kembali dalam nama dan kenormalan yang berbeda. Pada 1949 hingga 1950 dahulu, ia bernama Senat. Namun, setelah negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan, lembaga ini turut dilenyapkan.

Dalam langgam sentralistik yang menjadi watak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (eenheidsstaat/unitary), takat 1998, negeri-negeri tak memiliki representasi di tingkat pusat. Ketidakadilan pun kian menyemak. Ketika gerbong reformasi tiba di 1998, situasi ini hendak diubah. Ketimpangan tak dapat dilanjutkan, pengisapan tak boleh diteruskan, dan suara negeri-negeri harus dilantangkan. Alhasil, disepakati bahwa harus ada satu lembaga yang mampu mengelola kemarahan dan menyerap kekecewaan daerah terhadap pusat selama ini.

Pada laman profil dari situs resmi Dewan Perwakilan Daerah, tertulis dengan tegas tujuan pembentukannya, sebagaimana dikutip di bawah ini.

“Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat-red) RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antardaerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.”

Derajat kepentingan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana terpapar di atas, ternyata tak mewujud pada tapak langkahnya, termasuk aktivitas di dalam gedungnya. Semakin mendekati posisi gedung Dewan ini, saya justru menemukan kondisi yang semakin sepi. Berbeda dengan keramaian yang saya temukan di Dewan Perwakilan Rakyat, di Dewan yang ini saya hanya menemukan lorong-lorong yang lengang.

Situasi ini agak berbeda dengan bayangan saya dengan berbagai kisah Senat di Indonesia di masa silam. Di zamannya, Senat begitu kuat, dan mencerminkan marwah negeri-negeri yang ada. Ia berkuasa atas segala pembentukan undang-undang yang memiliki perhubungan antara negara-negara bagian dengan pemerintah federal/pusat, atau antarnegara-negara bagian.

Bahkan, Senat juga dapat merundingkan segala ketentuan yang dibuat oleh pemerintah federal/pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Senat tak setuju, maka rancangan undang-undang dapat ditolak. Jika yang sudah ditolak itu hendak diterima sebagai undang-undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukannya sekali lagi asal kuota cukup, yakni dua pertiga dari jumlah suara.

Saat itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 146 orang. Mereka mewakili Negara Bangka (2 orang), Negara Banjar (3 orang) Negara Belitung (2 orang), Negara Dayak Besar (2 orang), Negara Indonesia Timur (17 orang), Negara Jawa Tengah (12 orang), Negara Jawa Timur (15 orang), Negara Kalimantan Barat (4 orang), Negara Kalimantan Tenggara (2 orang), Negara Kalimantan Timur (2 orang), Negara Madura (5 orang), Negara Pasundan (21 orang), Negara Republik Indonesia (49 orang), Negara Riau (2 orang), Negara Sumatera Selatan (4 orang), dan Negara Sumatera Timur (4 orang).

Untuk Senat, keanggotannya berjumlah 32 orang. Ia diisi oleh negara-negara bagian yang masing-masing diwakili oleh dua orang. Tiap wakil ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara bagian atas anjuran Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian. Namun, wakil yang dianjurkan itu tidak boleh berasal dari anggota Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian.

Sementara, Majelis Permusyawaratan merupakan sidang gabungan antara Dewan dan Senat tersebut. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat ini sesuai dengan hasil akhir yang disepakati dalam Konferensi Inter Indonesia (KII) I dan II pada akhir Juli hingga awal Agustus 1949.

Foto-foto anggota DPD terpmpang dengan judul Senator Indonesia.
Foto-foto anggota DPD terpampang dengan judul Senator Indonesia.

Di salah satu lorong yang sedang saya lewati, terpampang beberapa bingkai foto yang memotret kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Daerah selama ini. Seluruh foto itu bertajuk “Kiprah Senator Indonesia”. Padahal, nama lembaga ini tak lagi Senat, tetapi Dewan Perwakilan Daerah.

Ketika saya sedang memandangi foto-foto tersebut, seorang lelaki berkemeja putih bercelana hitam keluar dari pintu bertuliskan ‘Sub. Bag. Media Visual’. Saya pun bertanya kepadanya.

“Pak, press room DPD dimana, ya?”

“Oh, harusnya sih di situ tuh, Bu. Tapi biasanya dikunci,” jawabnya seraya menunjuk sebuah pintu bernomor B-103.

Biasanya dikunci? Lho, press room kok dikunci?

Saya ketuk pintu itu tiga kali. Senyap jawaban. Saya coba buka pintunya, dan ternyata tak dikunci. Kondisinya berbeda sekali dengan press room Dewan tetangganya yang selalu ramai, berantakan, dan berasap rokok. Di ruangan ini justru tak berisi sesosok pun manusia. Hanya terdapat sebuah meja rapat yang dikelilingi dua belas kursi, satu lemari besi, satu lemari pendingin, dua set meja kerja, dan rak berisi beberapa plakat dan tropi-tropi.

Saya tak terlalu yakin ruangan ini difungsikan sebagai press room. Tapi, setelah saya periksa di peta ruang-ruang Dewan Perwakilan Daerah yang terpasang tak jauh dari pintu itu, ruang bernomor B-103 memang tertulis sebagai ‘media center’.

Langkah saya pun kembali bergerak menuju lobi Dewan ‘paling belakang’ ini. Dalam lorong menuju ke sana, saya menemukan beberapa lembar kliping Harian Republika bertarikh 11 Januari 2011 terpajang di dinding sebelah kiri. “Bikameral Setengah Hati, Bikameral Setengah Mati,” begitu salah satu judul artikelnya. Sementara, artikel lain bertajuk “Bikameral, Federasi, dan Dagang Sapi.”

Sejumlah kliping koran yang terkait nasib DPD masih tertempel.
Sejumlah kliping koran yang terkait nasib DPD masih tertempel.

Usai membaca kliping-kliping koran tersebut, saya pun melanjutkan langkah menuju lobi. Di ujung lorong, saya menemukan sebuah kedai kopi kecil yang sepi tak berpengunjung. Di depannya ada sebuah banner besar bertuliskan ‘Dialog Kenegaraan’ dengan logo Dewan Perwakilan Daerah RI di atasnya.

Pada jajaran dinding yang sama, tampak foto dari para anggota Dewan terpampang. Di atas barisan foto-foto tersebut, tulisan hitam ‘Senator Indonesia’ menegas. Setelah menyusuri wajah demi wajah di dinding itu, saya pun tiba di lobinya. Hanya ada seorang satpam yang tengah asyik menunduk, matanya terkunci pada telefon genggam di tangannya.

“Selamat siang, Pak,” sapa saya.

“Oh, siang, Bu.”

“Di sini sepi sekali ya, Pak? Apa setiap hari begini, Pak?”

“Yah, beginilah, Bu. Bisa dibantu, Bu?”

“Saya tadinya ke sini mau ke press room DPD. Katanya di B-103. Tapi saya ke B-103 gak ada orang, Pak.”

“Kalau wartawan sih banyak di DPR, Bu. Kalau di sini ya begini saja. Sepi. Rapat-rapat juga kan banyaknya di DPR, Bu.”

“Jadi gedung ini dipakai untuk apa, Pak?”

“Ya ruang-ruang untuk anggota dan staf aja, Bu.”

Mata saya kemudian menangkap ada sebuah keganjilan.

“Pak, itu kok tulisannya masih periode 2004-2009?” tangan saya menunjuk ke sebuah bingkai besar berisi nama-nama anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bingkai besar ini berhadapan langsung dengan pintu masuk lobi. Di sisi kanan dan kirinya berbaris bendera-bendera provinsi, semarak berwarna-warni. Sesiapa yang turun dari mobil dan memasuki lobi, pasti akan disambut dengan pemandangan ini.

“Mana, Bu? Eh, iya ya, Bu. Hehe. Duh, saya aja baru ngeh. Kelupaan diganti kali, Bu,” jawab Pak Satpam terkekeh.

Kelupaan diganti.

Nama-nama anggota DPD periode 2004-2009 masih terpampang di lobi gedung DPD.
Nama-nama anggota DPD periode 2004-2009 masih terpampang di lobi gedung DPD.

Sekitar empat puluh lima menit saya coba duduk di lobi itu. Ternyata, orang yang berlalu lalang dapat dihitung dengan jari saja. Tiba-tiba berkelebat bayangan saya akan tongkang-tongkang batubara, lubang-lubang tambang, antrian bahan bakar minyak yang mengular panjang, anak-anak penderita busung lapar, sekolah-sekolah tak beratap, bencana-bencana alam yang terabaikan, kampung-kampung yang gelap, kaum-kaum yang berseteru, juga bagi hasil sumber daya alam antara daerah-daerah dan pusat yang teramat tidak adil. Semuanya bermula dan ditentukan di pusat ini, dan yang merepresentasikan mereka masih belum jua berdaya.

Lengang ruang ini pun tiba-tiba terasa mencekam. Sepi yang tajam. “Sepisau sepi,” demikian istilah dari penyair asal Kepulauan Riau, Sutardji Calzoum Bahri, yang mungkin cocok untuk menamakan situasi serupa ini.

Dalam hening saya terpekur. Sunyinya gedung ini nyatanya senafas dengan sunyinya suara daerah di tingkat pusat. Denyut aktivitas dalam gedung ini nyatanya begitu lemah, selemah kepal tinju kaum-kaum yang diwakilinya.

(116)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *