Home Eksklusif Rentak Sedegam Penguatan DPD dan Otonomi Provinsi

Rentak Sedegam Penguatan DPD dan Otonomi Provinsi

274
0

Ketika Indonesia berbentuk serikat pada 1949, lembaga Senat memiliki kekuatan dan wibawa yang tak dapat ditepikan. Senat tak hanya memberi pertimbangan dalam semua hal, tetapi juga berkuasa untuk pembentukan undang-undang yang memiliki perhubungan dengan pemerintah pusat dan negara-negara bagian atau antarnegara-negara bagian.

Kekuatan Senat juga nampak pada kewenangannya yang berhak untuk merundingkan segala ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika tak setuju, Senat bahkan dapat menolak rancangan undang-undang yang sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan jikapun yang sudah ditolak itu tetap hendak diterima sebagai undang-undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukannya sekali lagi asal dengan dua pertiga dari jumlah suara.

Namun, ketika Republik Indonesia Serikat (bondstaat/federal) dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (eenheidsstaat/unitaris), senat turut dilenyapkan. Dalam bentuk yang sudah unitaris, eksistensi wilayah-wilayah diasumsikan sebagai derivasi dari pusat. Karena dianggap derivasi, maka keberadaan lembaga yang merepresentasikannya pun dipandang tak diperlukan. Sejak itu, yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat hanyalah Dewan Perwakilan Rakyat yang diisi oleh partai-partai politik yang sentralistik.

Pada 1998, saat angin reformasi menggoyang presiden Suharto/pemerintah pusat, Indonesia berada di bibir perpecahan sebagaimana yang sudah terjadi pada negara-negara kesatuan berwilayah luas lain, macam Sovyet atau Yugoslavia. Muncul perlawanan dari mereka yang selama ini dianggap sepele. Di masa ini, Timor Leste pun hengkang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Biduk berlalu, kiambang bertaut. Pada 21 November 2001, Senat dihidupkan kembali Tapi, kali ini ia dinamakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski berbeda nama, sifatnya serupa. Ia adalah representasi wilayah. Dan meski tak hendak menamainya sebagai Senat, anggota-anggotanya tetap akrab disebut sebagai senator.

Gagasan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ini pun tertulis jelas di situs resmi lembaga tersebut, yakni untuk mengakomodir aspirasi sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di Republik Indonesia. Di situs yang sama juga disebutkan juga bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa silam telah mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan, dan mengancam keutuhan wilayah negara. Namun, sejauh mana gagasan ini sudah menegak?

Tepat pada empat tahun peringatan Hari Demokrasi Internasional, 15 September 2014, reporter LenteraTimur.com, Ken Miryam Vivekananda, melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu tokoh Dewan Perwakilan Daerah, Farouk Muhammad. Farouk, senator dari Nusa Tenggara Barat yang kembali terpilih pada pemilu lalu, disebut-sebut memiliki kans besar sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014 – 2019.

Guru Besar bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana di Perguruan Tingi Ilmu Kepolisian ini lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 17 Oktober 1949. Sebelum menyelesaikan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Depok, Jawa Barat, Farouk mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat, tepatnya di Oklahoma City University, untuk mendalami studi tentang kepolisian, yakni Sistem Peradilan Pidana. Di sini Farouk memperoleh gelar MCJA (Master of Criminal Justice Administration) pada 1994. Dia kemudian melanjutkan studi pada program doctorate pada School of Criminology and Criminal Justice, Florida State University di Tallahasee, Amerika Serikat.

Pada 1998, pengukuhan guru besar jenderal berbintang dua ini ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah yang berjudul “Reformasi Kultural Polri dalam Konteks Pergeseran Pa­radigma Kepolisian pada Abad Ke-21”. Man­tan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAP­PI) Kabupaten Bima ini memang kerap mempopulerkan konsep ‘kepolisian sipil’ (civil police) lewat berbagai forum ilmiah dan karya-karya tulisnya.

Sosoknya telah dikenal baik jauh sebelum Farouk menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak 2009. Ketika ayah tiga anak ini masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan hendak dimutasikan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Maluku pada 2001, sebagaimana pernah ditulis oleh harian Bali Post dan Lombok Post, muncul reaksi masyarakat, tokoh, dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat. Mereka protes dan menolak Farouk dipindahkan. Hal ini menandai ketokohan Farouk yang dipercaya oleh masyarakatnya.

Lalu bagaimana Farouk memandang capaian kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah selama ini? Dan bagaimana pula pandangan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah ini mengenai jalannya politik desentralisasi di Indonesia? Lalu seperti apa sesungguhnya suara Dewan Perwakilan Daerah untuk isu aktual yang tengah merebak? Di tengah kesibukannya sebagai utusan Nusa Tenggara Barat di tingkat pusat, Farouk memberikan jawaban-jawabannya.

 

Farouk Muhammad. Foto-foto: Humas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Farouk Muhammad. Foto-foto: Humas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai sikap DPD terhadap isu yang sedang hangat saat ini, yakni mengenai polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sikap dasar DPD mengenai RUU Pilkada pada tahun lalu, sesuai paripurna, sudah diputuskan untuk mendukung pilkada langsung, tetapi dengan perbaikan. Jadi kalau berbicara soal pemilihan langsung, DPD beranggapan bahwa sistemnya tidak boleh tetap seperti sekarang ini. Sekarang ini amburadul. Soal money politic, soal incumbent, soal dinasti, soal konflik, soal KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah-red), semuanya harus ditata ulang.

Apa dasar pemikiran DPD untuk mendukung pilkada langsung? Apakah menurut DPD pilkada tidak langsung itu kurang demokratis?
Nanti dulu. Sebelum sampai ke situ, saya mau ceritakan dulu kronologis sikap DPD sejak tahun lalu itu sampai hari ini.

Jadi begini. Setelah tahun lalu itu, saya terus melaporkan perkembangan pembahasan mengenai pilkada yang terjadi di komisi II, di Panja (Panitia Kerja-red) RUU ini. Dalam perkembangan di sana, ternyata yang dibahas itu lebih pada persoalan tata kelola pemerintahan. Dengan sistem pemilihan langsung, ternyata tata kelola pemerintahan itu tidak efektif. Tidak terjadi hubungan yang baik antara gubernur dengan bupati. Karena itu, pemerintah pada saat itu mengusulkan, pemilihan gubernur itu dipilih secara tidak langsung, bupati walikota dipilih langsung.

Kenapa begitu? Alasannya karena locus otonomi ada pada tingkat kabupaten. Namun, setelah kita kaji mendalam, kita baca Undang-Undang Dasar, tidak ada kemungkinkan untuk menafsirkan locus delicti ada pada kabupaten. Sebaliknya, otonomi itu justru harus ada pada provinsi. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar, jelas dalam bunyi pasal pada bab tentang susunan pemerintahan, bahwa negara Republik Indonesia dibagi dalam provinsi. Nah, dalam provinsi itu ada kabupaten.

Jadi, ini sebetulnya sudah dengan jelas menggambarkan susunan negara, bahwa setelah negara, ada provinsi, di dalam provinsi baru ada kabupaten. Ini berarti, kebijakan otonomi kita sekarang ini salah.

Yang terjadi dalam kebijakan otonomi kita ini sekarang adalah otonomi yang paralel. Kebijakan memberikan otonomi ke provinsi, tapi dia kasih otonomi juga ke kabupaten. Nah, inilah yang membuat tata kelola pemerintahan tidak berjalan efektif.

 

(274)

1

Otonomi di tingkat satu kan sebetulnya lebih mengarah pada bentuk federasi. Bagaimana wacana soal bentuk negara ini di DPD?
Otonomi ini tidak sama dengan negara federasi. Memang itu berbeda. Otonomi ada di dalam negara kesatuan. Pendiri negara ini sudah menitipkan soal bentuk negara itu kepada kita. Otonomi ada untuk mencegah, untuk mengurangi, praktek sentralisasi. Maka dibikinlah kebijakan desentralisasi. Saya menyebut kebijakan itu sebagai politik desentralisasi. Nah, politik desentralisasi kita itu ada yang keliru, yaitu dengan memberikan otonomi secara paralel kepada provinsi dan kabupaten. Ini mengakibatkan tata kelola pemerintahan tidak bisa berjalan. Ini yang ingin kita koreksi.

Karena itulah, waktu kita bahas dalam rapat di Bogor bersama dengan Panja, sesungguhnya kita sudah sepakat semua untuk memperkuat provinsi.

Dengan cara apa provinsi itu diperkuat, Pak?
Untuk memperkuat provinsi, kita beranggapan bahwa gubernur harus lebih legitimate dari bupati dan walikota. Karena itu, perkembangan dinamika politik kita pada saat itu mengarah untuk menyetujui pemilihan gubernur langsung, sementara bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Saya ingat ketika itu, pemerintah, DPR, terutama (Partai-red) Demokrat, PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa-red), beserta juga DPD sudah menyetujui itu.

Kemudian wacana berkembang lagi ketika kita rapat di Tangerang. Posisinya dua-satu sekarang. Yang dua masih mempertahankan pemilihan gubernur dan bupati walikota secara langsung. Yang satu ingin pemilihan gubernur secara langsung, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Nah, kedua pilihan ini terus meruncing, tidak pernah ketemu sampai sekarang. Lalu semua kemudian terus melakukan lobby.

Apakah benar bahwa lobby-lobby itu dilakukan terkait dengan hasil pemilihan presiden?
Tidak benar sama sekali. Lobby-lobby itu semua terjadi sejak rapat pada 24 Februari 2014, jauh sebelum pileg (pemilihan legislatif-red) dan pilpres (pemilihan presiden-red). Jadi, saya ingin menekankan bahwa wacana pilkada langsung dan tak langsung ini terjadi bukan karena pileg, bukan karena pilpres. Memang itu sudah terjadi sejak 24 Februari. Masih ada kok dokumennya.

Nah, kemudian sikap DPD pun akhirnya ikut berkembang. Kami melihat sekarang posisinya sudah terbalik. Pertama dulu pemerintah itu meminta agar gubernur dipilih DPRD, bupati dan walikota dipilih langsung. Kemudian dia berubah mendukung pemilihan gubernur langsung, sementara bupati dan walikota dipilih DPRD. Eh, sekarang pemerintah berubah lagi, dia mau keduanya dipilih langsung. Jadi, di sini, saya melihat bahwa pemerintahlah yang tidak konsisten. Jadi kalau dikatakan ini ada kepentingan koalisi di DPR ya tidak benar juga. Namun, sekarang kondisi sudah terlanjur seperti ini. Di panja itu kubu sudah ter-blok jadi dua.

Farouk Muhammad bersama sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Farouk Muhammad bersama sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Lalu bagaimana posisi DPD dalam dua kubu tersebut? Memihak yang mana?
Kami memilih untuk tidak memihak. Akhirnya kami di DPD mencoba memainkan peranan justru untuk mempertemukan dua kubu ini. Ayolah, kita cobalah upayakan supaya kita tidak perlu voting, mari kita keluar dengan satu opsi. Tapi upaya DPD ini tidak berhasil. Lagi pula, DPD hanya boleh ikut dalam pembahasan di tingkat satu. DPD tidak bisa ikut pengambilan keputusan atau ikut pemungutan suara di tingkat dua.

Kami memandang bahwa sebetulnya untuk memilih mana yang terbaik dari kedua opsi ini, mau kita kumpulkan ratusan profesor yang botak dan berjanggut pun sudah tidak akan ada gunanya. Tidak akan pernah kita bisa sampai pada kesimpulan mana yang terbaik; pemilihan langsung atau tidak langsung. Jadi, sekarang kita ini kalau berpolemik ini sudah susah ketemunya.

Akhirnya, ya okelah kalau begitu, yang bisa kami lakukan di DPD adalah memberi pemikiran lain. Apapun keputusan nanti, kami berkepentingan, bahwa dua konsep ini, langsung-tak langsung, terserah mana yang jadi, harus lebih menjamin pilkada yang berkualitas. Jadi, kami masukkan konsep kami di soal pemilihan langsung, tapi kami masukkan konsep kami di soal tidak langsung juga.

Seperti apa konsep dari DPD yang Bapak maksud?
Kami menemukan bahwa sebenarnya yang harus kita praktikkan dalam pemilihan kepala daerah ini adalah jaminan seleksi calon yang berkualitas. Sistem yang berlaku sekarang tidak menjamin calon berkualitas. Karena apa? Karena ada oligarki partai. Jadi sebetulnya, mau dipilih langsung, mau dipilih DPRD, kalau tetap saja calon itu keluar dari partai yang oligarki, ya hasilnya akan sama saja.

Jangan dikira pemilihan langsung itu menjamin adanya calon yang lebih baik. Kalau tetap oligarki partai, akhirnya hanya garbage in, garbage out. Jadi, kami menyadarai bahwa yang rusak itu ya persoalan partai ini. Partai belum mampu mengeluarkan calon yang berkualitas karena mesinnya tidak berfungsi efektif. Nah, inilah yang menjadi perhatian DPD.

Akhirnya kami menetapkan bahwa harus ada satu mekanisme penjaringan bakal calon. Dalam penjaringan bakal calon itu, siapa saja boleh ikut mendaftar. Partai jangan ikut campur dulu di sini. Setiap warga negara silakan daftar di KPU. Mau pemilihan langsung atau tidak langsung, KPU harus membentuk panel independen. Panel inilah yang kemudan harus menggali informasi mengenai calon dan melakukan uji publik.

Panel ini harus mengeluarkan kesimpulan, apakah calon ini orang berkompeten, punya integritas moral atau tidak. Selama berbulan-bulan masyarakat bebas memberi masukan dan laporan, seperti apa yang saya lakukan dalam pansel Ketua KPK (Komisi Pemberantan Korupsi-red). Nanti panel mengklarifikasi laporan tersebut dalam wawancara dengan bakal calon ini soal kelayakannya. Hasilnya publikasikan di media massa. Biarlah publik yang akan memutuskan, memberikan judgement. Nah, di situlah baru akan ada jaminan kualitas.

Baru setelah itu, silakan si bakal calon ini datang melamar ke partai. Itu jika mau pemilihan langsung, ya. Tapi jika mau tidak langsung, silakan si bakal calon datang ke DPRD. Di dalam DPRD ada mesin proses panitia pemilihan. Jadi, siapa pun yang dipilih, sudah teruji oleh publik.

Tapi siapa-siapa saja yang boleh duduk dalam panel penguji itu nantinya?
Kita merumuskan normanya bahwa panel itu kita sarankan nanti ada dari akademisi dan tokoh masyarakat. Panel terdiri dari lima orang. Jadi, sekali lagi, kita menyarankan bahwa pada setiap pilkada, KPU harus membentuk panel ini. Panel ini tidak memutuskan mana yang akan terpilih menjadi pemimpin. Tapi panel ini dapat menjadi wahana publik untuk menyeleksi calon pemimpinnya.

 

(274)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *