Home Featured Daulat Advokat di Antara yang Tunggal dan Majemuk

Daulat Advokat di Antara yang Tunggal dan Majemuk

178
0
Forum diskusi Rancangan Undang-Undang Advokat, Selasa (9/9), di Jakarta. Kiri-kanan: Moderator, Frans Hendra Winata (KHN), Erman Umar (KAI), Nudirman Munir (Panja RUU Advokat DPR RI), dan Otto Hasibuan (Peradi). Foto: LenteraTimur.com/Ken MIryam Vivekananda.
Forum diskusi Rancangan Undang-Undang Advokat, Selasa (9/9), di Jakarta. Kiri-kanan: Moderator, Frans Hendra Winata (KHN), Erman Umar (KAI), Nudirman Munir (Panja RUU Advokat DPR RI), dan Otto Hasibuan (Peradi). Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

“Ide wadah tunggal organisasi advokat adalah ide orde baru. Camkan ini dulu.”

Frans Hendra Winarta, pengacara senior yang juga anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), menyampaikan hal tersebut dalam forum diskusi legislasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, Selasa (9/9), di Jakarta. Pada kesempatan itu, hadir pula Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi); Nudirman Munir, anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI; dan Erman Umar, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Polemik mengenai aturan main advokat ini memang cukup keras dan tak kunjung berujung. Ia bermuara pada kehendak menunggalkan organisasi profesi advokat dan kehendak untuk menjunjung pengakuan atas perbedaan akan organisasi serupa. Masing-masing berkeras pada posisinya.

“Polemik ini sudah lama. Kita mengantisipasinya dengan begitu hati-hati. Barangkali inilah salah satu undang-undang dengan hearing (dengar pendapat-red) terbanyak yang pernah dilakukan oleh DPR,” ujar Nudirman Munir.

Perseteruan di kalangan advokat ini dipicu, di antaranya, ketika Mahkamah Agung mengeluarkan surat yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan Peradi sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Tak pelak, para calon advokat yang berasal dari organisasi lain tak dapat dilantik sebagai advokat.

Bentuk wadah tunggal ini dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said, pada akhir 1970-an. Kala itu, protes keras disuarakan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Peradin adalah organisasi advokat yang berdiri pertama kali di Indonesia, di Jakarta, yakni pada 1963/1964.

Pada 1985, terbentuk organisasi tandingan Peradin, yakni Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Selanjutnya, Ikadin terpecah menjadi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Kemudian, muncul pula Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), lalu pecah lagi dengan munculnya Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), dan seterusnya, sampai menjadi delapan organisasi advokat. Konsep wadah tunggal organisasi advokat gagal pada waktu itu.

Kemudian, melalui Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, delapan organisasi advokat dilebur ke dalam satu organisasi, Peradi.

Untuk mengkonsolidasikan diri, para advokat kemudian melakukan kongres. Dari kongres tersebut lahirlah Kongres Advokat Indonesia. KAI pun menjadi tandingan dari organisasi yang menyatakan diri sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat, Peradi. Alih-alih mereda, perseteruan ini kian meruncing dengan keluarnya surat Mahkamah Agung pada 2010 tersebut (lihat Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia).

“Wadah tunggal organisasi advokat ini dahulu terjadi kan karena sikap dari Pak Harto yang ingin mengawasi, mengontrol semua organisasi masyarakat, profesi, dan yang lainnya. Lihat saja wadah tunggal organisasi wartawan, seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia-red). Lalu kita ingat juga ada organisasi buruh, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-red). Segalanya ditunggalkan supaya kemana pun pergi, dia bisa kontrol, bisa awasi. Intelijen disebar di mana-mana; kejaksanaan, polisi, militer, dan sebagainya,” jelas Frans.

Berdasarkan sejarah profesi advokat tersebut, Frans pun turut secara tegas menolak sistem wadah tunggal.

Akan tetapi, dalam diskusi tersebut Otto Hasibuan menolak pandangan Frans. Otto melandaskan pemikiran tentang penunggalan organisasi untuk menjamin standar kualitas advokat.

“Kami di Peradi tidak melihat bahwa RUU ini memberikan perlindungan kepada pencari keadilan. Di dalam RUU ini akan dibuat sistem multi bar. Padahal hampir di seluruh dunia menganut single bar. Mengapa single bar? Agar advokat itu mempunyai standarisasi. Karenanya harus ada ujian advokat yang zero KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme-red) seperti yang selama ini dilakukan Peradi. Bayangkan, saat ini ada puluhan ribu advokat. Kalau sampai ada seribu organisasi advokat saja, nanti bagaimana? Kalau tunggal, dia pasti akan kuat. Tapi bayangkan jika terpecah-pecah. Lalu nanti ada organisasi advokat yang anggotanya hanya lima puluh (orang), bagaimana cara dia memperjuangkan anggota dengan jumlah segitu? Janganlah dipaksakan undang-undang yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tanyalah pada akademisi. Universitas Gajah Mada, Universitas Arlangga, Universitas Hasanuddin sudah mengirimkan surat. Universitas Indonesia di seminar kemarin menyatakan bahwa tidak setuju. Semuanya menolak, karena undang-undang itu berpotensi menciderai hukum,” pungkas Otto.

Menanggapi penolakan sistem multi bar ini, Frans mengemukakan bahwa persoalannya bukan setuju atau tidak dengan sistem tunggal atau majemuk. Baginya, ini persoalan kehendak untuk membenahi organisasi profesi advokat dan hukumnya.

“Dengan polemik tak habis-habis di antara advokat sendiri, apakah kita akan terus menerus mau menjadi negara mafia peradilan? Di seluruh dunia baru sekali saya dengar ketua MK (Mahkamah Konstitusi-red) ditangkap, hanya di negara antah berantah ini. Nah, sekarang maukah kita membereskan persoalan ini hingga tercapai negara hukum? Kalau peradilan tidak independen imparsial, bisakah negara hukum dicapai? Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju, single bar atau multi bar. Ini persoalan mau atau tidak kita membenahi organisasi profesi kita sendiri,” tandas Frans.

 

(178)

1

Frans kemudian mengemukakan hal lain yang menjadi akar perseteruan.

“Polemik RUU ini juga terjadi karena soal izin. Padahal izin profesi advokat itu sebetulnya yang menentukan kode etik. Jadi apa yang dipersoalkan? Kita pernah kebablasan, negara turut campur sampai ke soal izin. Seperti dulu, Adnan Buyung dipecat oleh menteri kehakiman. Tapi kita juga kebablasan sekarang, ketika segalanya sendiri. Uang dimakan sendiri, tarif ditentukan sendiri. Di Amerika, tarif ditentukan menteri kehakiman. Dan tidak ada organisasi advokat yang ketuanya terus-terusan seumur hidup. Oligarki. Di dewan penasihat duduk, di eksekutif duduk. Ini tidak independen. Independensi ini yang harus diatur dalam RUU Advokat,” tegas Frans.

Dengan melihat fakta-fakta ini, maka Frans mengajak para advokat untuk terbuka pada kemungkinan adanya perubahan sistem dalam mengatur organisasi advokat. Dia berharap penolakan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan ego masing-masing kelompok.

“Jangan kita melihat pada kepentingan kelompok atau diri sendiri. tapi kita harus lihat kepentingan bangsa, terutama para justitiabelen,” pukas Frans.

Dalam kamus Belanda-Indonesia, lema ‘justitiabelen’ diartikan sebagai ‘orang yang tunduk pada hukum’. Kata ini sering pula digantikan dengan ‘rechtszoekenden’ yang mengandung makna ‘rakyat pencari keadilan’. Dalam literatur hukum Indonesia, ‘justiciabelen’ diartikan secara singkat sebagai ‘pencari keadilan’ (Budiman Tanuredjo. Lingah-Pacah, Perjuangan Menggapai Keadilan. Sinar Harapan, 1995: 13).

Demi mengutamakan kepentingan para justitiabelen tersebut, Frans juga mengajak untuk tidak serta merta menduplikasi seluruh sistem hukum Belanda, termasuk sistem wadah tunggalnya.

“Kita lupa bahwa masyarakat Belanda adalah homogen, sementara masyarakat kita adalah heterogen, plural,” katanya.

Pendapat ini juga diamini oleh Erman Umar.

“Saya menyayangkan bahwa kampus memberikan statement mendukung wadah tunggal. Yang kita sayangkan kampus-kampus itu bekerjasama dengan Peradi. Padahal lebih bagus kita multi organisasi, tapi jiwa solidaritas advokat tetap terjaga. Tidak boleh ada lagi satu orang advokat menjadi serigala terhadap advokat lainnya,” keluh Erman.

Sementara itu, Nudirman Munir menjelaskan bahwa pihaknya di Dewan Perwakilan Rakyat RI amat memahami polemik-polemik yang terjadi seputar rancangan undang-undang advokat ini. Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh seluruh fraksi ini, kata Nudirman, diperoleh setelah seluruh provinsi didatangi, dan seluruh universitas dimintai pendapatnya.

“Namun, seperti kata pepatah Minang, tak perlu kita ‘bernapas keluar badan’. Jika advokat memiliki masalah, semestinya masalah itu dapat diselesaikan sendiri pula secara independen oleh advokat. Jadi kita tidak lagi berbicara apakah ini multi bar, single bar. Maunya advokat apa? Single bar? Ya, berarti hanya satu. Mau multi bar? Silakan penuhi syarat.”

Nudirman kemudian menyebutkan persyaratan yang menentukan pengakuan negara atas suatu organisasi advokat.

“Organisasi yang diakui sah adalah yang mempunyai pengurus di semua provinsi di Indonesia ditambah minimal mempunyai pengurus sebanyak tiga puluh persen di kabupaten/kota di setiap provinsi. Di samping itu, ada kewajiban organisasi advokat harus memiliki kantor tetap. Jadi, tidak bisa kantor organisasi itu sewa-sewa lagi. Rekening awal organisasi pun harus sebesar lima ratus juta rupiah. Jadi silakan dipenuhi syarat-syarat ini agar dapat diakui oleh negara.”

Dengan adanya syarat-syarat ini, Nudirman menegaskan agar jangan ada lagi yang menghalang-halangi mereka yang menginginkan adanya perbedaan. Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa rancangan undang-undang advokat ini sebetulnya tidak membuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya sistem yang majemuk.

“Saya kira memang hanya akan ada satu atau dua organisasi advokat yang dapat memenuhi syarat. Kalau sampai ada tiga atau empat, ini kecil kemungkinan, karena begitu beratnya persyaratan. Ya, siapa pun bebas saja mendirikan organisasi advokat, silakan saja. Tapi, tanpa persyaratan, itu tidak akan diakui. Taruh saja plang di depan rumah, tapi kan yang diperlukan pengakuan dari negara,” jelas Nudirman.

Persoalan kuantitas dalam persyaratan ini, menurut Frans, harus diantisipasi sebagai salah satu kelemahan dari rancangan undang-undang advokat ini.

“Yang saya kuatir dengan adanya syarat kuantitas tersebut, organisasi advokat ini akan menjadi seperti partai politik. Itu konsekuensinya. Padahal, bagaimana jika ada organisasi advokat yang constitutionalist atau human-rightist namun anggotanya hanya lima puluh orang? Atau, jika ada organisasi yang kuat di tingkat lokal atau provinsi? Untuk sementara ini, RUU Advokat yang baru memang tidak memberikan celah untuk itu. Tapi, masih bisa ada jalan keluar dengan PP (Peraturan Pemerintah-red). Jadi, dia bukan diakui sebagai organisasi yang menasional, tapi tetap diakui sebagai organisasi yang sah,” jelas Frans.

Untuk itu Frans mencermati bahwa di sisa waktu pembahasan rancangan undang-undang advokat ini, persyaratan kuantitas ini semestinya dapat ditinjau dan diperhatikan kembali.

“Sebelum disahkan pada awal Oktober nanti, saya berharap bahwa poin per poin RUU Advokat ini, terutama soal persyaratan organisasi, akan dapat betul-betul diperhatikan sehingga bisa membawa perbaikan pada dunia peradilan yang mendukung realitas kemajemukan di Indonesia,” simpul Frans.

 

(178)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *