Home Featured Wajah Kaum Adat dalam Kemajemukan Warisan Kolonial

Wajah Kaum Adat dalam Kemajemukan Warisan Kolonial

141
0
Salah satu poster yang dikeluarkan oleh PBB untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2014. Sumber: http://www.un.org.
Salah satu poster yang dikeluarkan oleh PBB untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2014. Sumber: http://www.un.org.

Pada awal Agustus 2014, sebuah mingguan yang berbasis di London, Inggris, The Economist, mempublikasikan sebuah analisis mendalam berjudul “Race and Religion in South-East Asia, The Plural Society and Its Enemies”. Dalam artikel yang disusun oleh gabungan koresponden di Asia Tenggara ini dijelaskan bahwa ada benang merah yang dapat ditarik untuk membaca musabab konflik berlatar ras dan agama yang terjadi di kepulauan ini.

Pada bagian awal artikel tersebut, mereka memaparkan latar penggunaan istilah ‘masyarakat majemuk’ dari John Furnivall, seorang akademik dan administrator kolonial asal Inggris, yang menginjakkan kakinya pertama kali di Burma pada 1902. Furnivall memandang bahwa komunitas masyarakat Asia Tenggara kini adalah masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah warisan kolonial.

Meski kerajaan kolonial Inggris dan Belanda sudah lama meninggalkan kepulauan ini, tetapi konsekuensi dari keberadaan mereka dahulu tidak hilang sampai saat ini. Salah satu konsekuensi yang harus ditanggung adalah keberadaan ‘masyarakat majemuk’ itu sendiri.

Deskripsi Furnivall terhadap ‘masyarakat majemuk’ di Asia Tenggara memiliki nuansa makna yang berbeda dengan ‘pluralisme’ yang kini dipandang sebagai suatu semangat positif di Barat. Alih-alih bersetuju dengan konsep pluralisme sebagai ‘pelangi etnis yang memilih dengan bebas untuk hidup bersama’, Furnivall memandang terma ‘masyarakat majemuk’ di Asia Tenggara adalah sesuatu yang semestinya sarat kritik.

Mengapa demikian? Furnivall melihat bahwa ‘masyarakat majemuk’ adalah akibat langsung dari invasi ekonomi atas nama perdagangan di masa kolonial dahulu. Interaksi perdagangan membuat imigran merangsek masuk pada sebuah teritori dan acapkali menciptakan ketidakadilan ekonomi yang justru menimpa masyarakat adat atau bumiputera.

Pada masa silam, pemerintahan kolonial telah melakukan tindakan memobilisasi pemindahan manusia dari suatu tanah ke tanah yang lain (yang juga berpenghuni) atau migrasi yang terencana dan sistematis. Istilah untuk ini adalah ‘kolonisasi’ (Belanda: kolonisatie), yang kemudian diganti menjadi ‘transmigrasi’ dalam pemerintahan Sukarno (Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, 2003). Pemindahan penduduk ini umumnya digunakan untuk menjadi pekerja kasar di perusahaan-perusahaan milik Eropa. (lihat Orang Seberang di Tanah Bertuan, Tak Sekadar Selayang Pandang).

Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ‘masyarakat majemuk’, yang digambarkan oleh Furnivall berikut ini.

“Sebagian besar imigran China, dituangkan ke wilayah ini di bawah kekuasaan Eropa. Jutaan orang Asia Selatan, banyak dari mereka muslim, bermigrasi juga, terutama ke Burma, kemudian dikelola oleh Inggris sebagai bagian dari kerajaan India-nya. Kemudian India bermigrasi dalam jumlah besar di seluruh dunia Melayu. Para imigran sering bekerja di Malaya, di tambang tembaga, dan perkebunan karet, misalnya.”

Furnivall memandang bahwa orang asing yang datang di bawah perlindungan kolonial ini kemudian hari justru menyisihkan hak-hak ekonomi masyarakat bumiputera. Karena itu, dia memandang bahwa konstruksi masyarakat majemuk yang semacam ini adalah konstruksi yang rapuh dan tidak stabil dalam membulatkan suatu kehendak sosial. Meski mereka bersama dengan yang-berbeda, tiap-tiap kaum memiliki dunia dan cara berpikir yang terpisah satu sama lain.

“The different races ‘mix but do not combine’. Each group holds by its own religion, its own culture and language, its own ideas and ways,” demikian tulis Furnivall.

Furnivall memandang bahwa perlindungan kolonial di masa lalu adalah hambatan utama untuk segala praktik penolakan imigran oleh masyarakat adat atau bumiputera yang marah atau kecewa. Dengan kuasa kolonial, pendatang mendapat jaminan keamanan sehingga ia terbebas dari perlawanan fisik bumiputera. Otoritas kolonial tidak menginginkan terjadinya konflik karena akan mengganggu stabilitasnya. Namun, ketiadaan konflik ini ibarat ‘api dalam sekam’. Kekecewaan bumiputera atas ketidakadilan ini mengendap dan tumbuh sebagai lingkaran dendam.

Alhasil, apa yang terjadi setelah kekuasaan koersif kekuasaan kolonial pergi adalah sesuatu yang pada masa lalu tidak terantisipasi. Kerusuhan rasial di Malaysia dan Singapura pada tahun 1969, antara Melayu dan Cina, mengkonfirmasi kekhawatiran terburuk Furnivall akan kondisi Asia Tenggara sepeninggal kekuasaan kolonial.

Penjelasan Furnivall juga dapat menjadi penjelas atas juga terjadinya kerusuhan rasial dan etnis di Indonesia, yang terjadi di sepanjang masa, yang melibatkan etnis bumiputera dan etnis pendatang. Ia juga menjadi penjelasan terhadap kekacauan yang terjadi di Philipina Selatan, Thailand Selatan, Burma, atau Myanmar.

Artikel dari The Economist ini kemudian memaparkan bahwa kemunculan elit baru di negara-negara baru pasca-kolonialisme lebih sering bersifat sebagai pengganti otoritarianisme kolonial dengan gaya mereka sendiri. Artinya, meski pada 1945 sejarah imperialisme dan fasisme konon telah berakhir, sesungguhnya praktik kolonialisme belum sepenuhnya terhapus.

Hari Bumiputera/Masyarakat Adat Internasional (International Day of the World’s Indigenous People)
Terkait upaya memarwahkan kaum bumiputera yang terdesak, yang tejadi di seluruh dunia, 9 Agustus pun lantas ditetapkan sebagai ‘International Day of the World’s Indigenous People’, atau yang di Indonesia disebut sebagai ‘Hari Masyarakat Adat Internasional’.

Dalam siaran persnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, menyerukan agar kepentingan masyarakat adat harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Hal ini dilakukan karena masih adanya kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialami masyarakat bumiputera/adat. Oleh sebab itu, tema peringatan untuk tahun ini adalah “Menjembatani kesenjangan: melaksanakan hak-hak masyarakat adat”.

Untuk menandai hari ini, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) juga telah menerbitkan sebuah dokumen khusus yang menyoroti sejumlah tantangan yang terus dihadapi oleh masyarakat adat, salah satunya mengenai ‘penentuan nasib sendiri’ (self determination). Dokumen tersebut dapat dibaca di sini: http://www.unpo.org/downloads/980.pdf.

Ban Ki Moon menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menentukan hukum perubahan iklim. Karenanya, hak-hak masyarakat adat harus dijamin. Keseriusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjamin hak-hak masyarakat adat ini, di antaranya, ditunjukkan melalui Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat (World Conference on Indigenous Peoples, WCIP) yang akan dilaksanakan oleh Sidang Umum PBB di Markas Besarnya, New York, pada 22-23 September 2014.

“Kita tengah mempersiapkan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat di bulan September. Untuk itu saya mendesak semua negara anggota untuk bekerja dalam kemitraan penuh dengan masyarakat adat dan wakil-wakil mereka untuk meningkatkan kehidupan dan peluang mereka. Bersama-sama, marilah kita mengenali dan merayakan identitas berharga dan khas dari masyarakat adat di seluruh dunia. Mari kita bekerja lebih keras untuk memberdayakan mereka dan mendukung aspirasi mereka,” tegas Ban Ki Moon.

Apa yang dikatakan oleh Ban Ki Moon dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertegas apa yang sudah tertuang dalam “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat” atau “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (UNDRIP). Dalam pasal tiga deklarasi tersebut, dinyatakan bahwa “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka”.

Persoalan ‘hak untuk menentukan nasib sendiri’, yang belum sepenuhnya diraih oleh masyarakat adat (terutama di Asia Tenggara), sejalan dengan analisis John Furnivall di atas.

Definisi Masyarakat Adat/Indigenous People
Lalu, bagaimana semestinya masyarakat bumiputera/adat dapat meraih haknya untuk menentukan nasib sendiri? Pertama-tama, tentu perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai batasan dari ‘masyarakat adat’ itu sendiri.

Buku State of the World’s Indigenous Peoples State of the World’s Indigenous Peoples yang diterbitkan oleh PBB pada 2009 menjelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme. Dalam fase pengalaman itu, masyarakat adat/bumiputera mengalami marginalisasi karena invasi dan dampak-dampaknya yang dilakukan oleh kolonial.

Cerdik-cerdik pandai dunia sangat menyadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan mengenai struktur masyarakat dan praktik kolonial yang mengucilkan penduduk asli, yang masih dipertahankan bahkan ketika sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan pasca negara baru terbentuk.

Dalam perkembangannya, pada 1989, International Labor Organization (ILO), sebuah badan PBB, membedakan dua kelompok yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa:

’Indigenous peoples’ as being ‘peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.’

Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa:

‘Tribal peoples’ is ‘peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.’

Perbedaan paling mendasar dari kedua konsep ini adalah mengenai penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini, sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples.

Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonisasi (continuity of colonization) bukan menjadi faktor pengidentifikasi. Di sini, yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (distinguish) dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi antara tribal peoples dengan komunitas-komunitas lain.

Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrumen hukum internasional mengenai masyarakat adat/indigenous peoples didalami secara serius dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan entitas tersebut. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights). Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 Agustus 1982 ini, Cobo memberikan definisi sebagai berikut:

“Indigenous communities, peoples, and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural, social institutions, and legal systems.”

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB pun kemudian mengerucut kepada penggunan satu istilah. Jika sebelumnya di dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) 1969 dikenal istilah indigenous peoples dan tribal peoples, maka dalam kajian dan rezim hukum pada PBB, istilah yang digunakan hanya indigenous peoples.

Sebuah kajian yang dilakukan United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3) pada 2004 menyimpulkan:

“Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrumen hukum yang berkembang pada berbagai level di bawah payung indigenous peoples.

Konteks Indonesia
Meski pengertian indigenous people atau masyarakat adat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, Indonesia sendiri tidak memiliki istilah yang stabil untuk digunakan. Yance Arizona, seorang peneliti dari Epistema Institute, yang berkonsentrasi pada isu masyarakat adat telah membuat tulisan panjang mengenai ini.

Dalam makalah “Mendefinisikan Indigenous People di Indonesia”, yang disampaikan dalam “Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat” pada Mei 2013 lalu, Yance memaparkan bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat adat. Istilah-istilah tersebut mulai dari ‘masyarakat adat’, ‘masyarakat hukum adat’, ‘kesatuan masyarakat hukum adat’, ‘masyarakat tradisional’, maupun ‘komunitas adat terpencil’.

Dalam makalah tersebut, Yance mengutip Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 1999 yang menegaskan batasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai ‘kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik’.

Sementara, jika merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, istilah yang dipergunakan adalah ‘kesatuan masyarakat hukum adat’ (Pasal 18B ayat 2) dan ‘masyarakat tradisional’ (Pasal 28I ayat 3). Selain itu, ada pula Pasal 32 UUD 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat. Hanya saja, ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek hukum masyarakat adat.

Yance memandang bahwa perbedaan istilah ini menunjukan belum adanya suatu pemahaman tentang siapa itu ‘masyarakat adat’. Hal ini juga menunjukan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan entitas masyarakat ini.

Di antara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah yang paling sering dirujuk karena mengatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat 2 itu berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-¬hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun, pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan tiga syarat, yakni (1) Masyarakat adatnya masih hidup, (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Yance, pengakuan bersyarat tersebut adalah hambatan bagi penerapan self-determination yang merupakan salah satu tema pokok dalam diskusi dan gerakan masyarakat adat secara umum. Pengakuan bersyarat itu berimplikasi bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak ditentukan melalui self-determination atau self-identification, melainkan ditentukan keberadaannya oleh negara (pemerintah) dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Beragam definisi dan kriteria mengenai masyarakat adat/indigenous peoples dalam kerangka hukum Indonesia, masih menurut Yance, perlu dikaitkan dengan konsep yang terdapat dalam diskursus internasional. Hal ini setidaknya dapat memberikan gambaran sejauh mana konsep internasional sejalan dengan realitas dan konsep yang dikembangkan dalam kebijakan di level nasional.

Kriteria Indigenous Peoples atau Masyarakat Adat
Yance kemudian merujukkan tulisan mengenai kriteria masyarakat adat pada laporan studi Jose Martinez Cobo yang telah disebutkan di atas. “Laporan Cobo” ini memang selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat.

Definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:
1. Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity)
2. Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness)
3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
4. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

Lebih lanjut, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:
1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya;
2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Dari kriteria-kriteria di atas, Yance kemudian menyimpulkan bahwa ada lima kriteria utama yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masyarakat adat.

Menurut Yance, kriteria pertama dari indigenous peoples adalah keberlanjutan sejarah dari kolonialisme (historical continuity of colonialism). Kriteria ini sangat cocok untuk negara-negara di Benua Amerika dan Australia, dimana kolonialis memang masih ada dan mendominasi negara baru tersebut meskipun secara formal kolonialisme dianggap sudah berakhir. Di Amerika Serikat, misalnya, yang mendominasi hari ini bukanlah penduduk asli, melainkan imigran yang berkuasa dan membangun negeri.

Akan tetapi, pengertian dari historical continuity of colonialism juga dapat dimaknai secara luas. Maksudnya, kelanjutan sejarah kolonialisme ini tidak terbatas kepada masih tinggal dan berkuasanya imigran di tanah asli masyarakat adat/bumiputera, melainkan juga adanya kelanjutan konsep, hukum, dan bangunan sosial yang timpang yang masih terus diwariskan pada saat sebuah negara dibentuk.

Dalam pengertian ini, kriteria historical continuity of colonialism dapat berlaku di Indonesia. Sebab, masih banyak warisan hukum dan konsep kolonial yang diterapkan dan mendiskriminasi penduduk pribumi.

Dalam wilayah hukum, misalnya, apa yang disebut ‘domein verkalring’, yang mengandung makna bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat akan menjadi milik negara, nyatanya juga masih berlaku. Konsepsi ini masih terus dipertahankan sebagai pembenaran dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat yang dahulu dilakukan Belanda.

Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana/Perdata yang digunakan Indonesia, yang merupakan warisan kolonial dengan nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch, nyatanya masih tetap dipergunakan dan dianggap sebagai peraturan yang terintegrasi sebagai realitas sosial di Indonesia.

Kriteria kedua adalah kekhasan (distinctiveness) dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa. Kriteria kedua ini sangat penting, namun bisa sangat menjebak. Kekhasan pada satu sisi bisa menjadi penanda keberbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Pada titik ini, nuansa homogenitas dari suatu komunitas muncul sebab mereka secara kolektif berbeda dengan komunitas yang lain.

Akan tetapi, Yance menganggap kriteria ini dapat bermasalah ketika dihadapkan pada sejumlah pertanyaan.

“Misalkan, apakah jika masyarakat sudah menggunakan uang sebagai alat tukar, masih dianggap memiliki sistem ekonomi yang khas? Atau apakah misalkan masyarakat sudah menggunakan pupuk untuk kegiatan pertanian dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sudah mengadopsi sistem pemerintahan formal dan meleburkan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan formal masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia, yang bukan bahasa asalnya dianggap masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas?” tulis Yance.

Kesimpulan Yance, kriteria ini penting, namun bisa menjadi jebakan jika tidak diargumentasikan dengan baik oleh masyarakat yang memperjuangkan identitas dan haknya sebagai masyarakat adat.

Kriteria ketiga adalah bukan merupakan kekuatan dominan (non-dominance). Kriteria ini sangat elementer sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang termarjinalisasi. Kriteria bahwa masyarakat adat bukan kekuatan dominan sekaligus menunjukan adanya kekuatan dominan di atas masyarakat adat/bumiputera. Kekuatan dominan itu bisa berbentuk negara, pasar, atau budaya tertentu yang menindas masyarakat adat.

Kriteria keempat adalah memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Kriteria ini pun sangat relevan dengan konteks perjuangan masyarakat adat di Indonesia, yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah mereka di hadapan program-program pembangunan yang datang dari luar.

Bagi masyarakat adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya tidak saja dikarenakan faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas, harga diri, dan menjadi tempat mengadakan ritual-ritual adat.

Kriteria kelima adalah memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya. Aspek tradisi menunjukan ketersambungan antargenerasi di dalam masyarakat adat, baik antara generasi yang dahulu, sekarang, ataupun dengan generasi berikutnya.

Hadirnya tradisi dan institusi sosial seperti hukum adat menjadi kriteria yang membedakan masyarakat adat dengan komunitas masyarakat lainnya. Persoalannya, tidak semua tradisi dan hukum adat tersebut masih utuh, melainkan banyak yang telah bergeser. Pergeseran ini bisa terjadi secara alamiah maupun karena paksaan dari luar.

Dengan pemikiran tersebut, maka tidaklah heran jika PBB kemudian tidak mau memberikan definisi baku mengenai siapa yang dimaksud dengan ‘masyarakat adat’. Sebab, gerakan masyarakat adat itu sangat kontekstual dan bahkan pada beberapa hal sangat bersifat lokal.

Selain itu, tidak adanya definisi baku mengenai siapa masyarakat adat dapat memberikan peluang kepada penerapan self-identification yang merupakan salah satu pendaran dari prinsip self-determination dalam diskursus di level internasional.

“Membuat definisi yang baku memiliki konsekuensi kepada pengecualian (exclusion). Dalam konteks membangun sebuah gerakan, exclusion punya pengaruh untuk membatasi perkembangan gerakan menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan rumusan yang lentur untuk bisa mengakomodasi banyak kalangan,” tegas Yance.

Meski demikian, Yance menyatakan bahwa sesungguhnya tetap diperlukan “pagar-pagar definisi” agar memudahkan proses-proses perjuangan, apalagi jika memasuki ranah hukum yang lebih operasional. Misalkan dalam konteks bagaimana mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pagar-pagar dimaksud diperlukan dalam bentuk kriteria-kriteria mengenai keberadaan masyarakat adat.

Selama ini, kriteria masyarakat adat (indigenous peoples) yang berkembang dalam hukum dan diskursus internasional tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, Yance menyatakan tentang perlunya suatu pemaknaan mengenai kriteria yang lebih sesuai.

Kriteria yang dapat dimaknai bersama tersebut barangkali tidak saja dapat mendudukkan persoalan sejarah Indonesia secara fair, tetapi juga dapat menjadi alas dalam membuat skema keberagaman. Dengan demikian, apa yang ditakutkan dalam pembacaan Furnivall mengenai rentannya konstruksi masyarakat majemuk di Asia Tenggara semestinya menjadi dapat diantisipasi.

 

(141)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *