Home Featured Senjakala Sentralisme Hukum Indonesia

Senjakala Sentralisme Hukum Indonesia

127
0

Mate aneuk meupat jrat, mate adat pat tamita! (Mati anak ada kuburnya, hilang adat tak ada gantinya!)”

Demikian ucap Sultan Iskandar Muda dari tanah Aceh, empat abad yang lalu. Raja Aceh yang mendapat julukan Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat ini mendapati putranya telah terbukti berzina dengan istri seorang pejabat istana. Para hakim hanya mampu menunduk ragu. Mereka canggung memberi vonis kepada sang putra mahkota. Raja menangkap raut ragu tersebut.

“Pancung! Jika rakyat Aceh dirajam karena zina, maka anak raja harus dipancung!” titahnya.

Ketika itu, tak ada satu pun algojo yang sanggup menjalankan titah sang raja. Akhirnya, di bawah langit Aceh, di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Iskandar Muda sendirilah yang memancung anaknya dengan disaksikan oleh segenap rakyatnya.

Kisah yang nyata terjadi ini resam di batin setiap masyarakat Aceh. Dari sejarah kesultanan tersebut, Aceh pun telah mewariskan adat, yang bersebati dengan kaidah Islam, yang menjadi khazanah sumber nilai dan perilaku bagi generasi anak-cucunya.

Tak hanya Aceh, setiap kaum pada dasarnya memiliki aturan mainnya sendiri. Masing-masing memiliki realitas yuridis yang berbeda-beda. Sebuah adagium menyatakan bahwa “Ubi societas, ibi ius”, ‘dimana ada masyarakat, di situ ada hukum’.

Kuatnya tarikan adat ini menampakkan diri pada banyak sekali pepatah. Sebut saja “biar mati anak asal jangan mati adat”, yang bermakna ‘agar orang kuat memegang aturan adat’; “tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas”, yang berarti ‘adat yang tak berubah, tetap utuh’; atau “adat diisi, lembaga dituang”, yang bermakna ‘mengerjakan sesuatu dengan menurut kebiasaan’.

Pengakuan terhadap hukum yang berbeda-beda di tiap negeri, dan perkembangannya, juga hadir dalam banyak pepatah, seperti “lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya”, yang bermakna tiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda’; “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang berarti ‘menurut pada adat atau aturan tempat yang kita tinggali’; atau “yang lama dikelek, yang baharu didukung”, yang berarti ‘adat yang lama diamalkan di samping adat hidup yang baharu’.

Lalu, bagaimana jika masyarakat-masyarakat di dalam negara Indonesia, yang bentuk negaranya unitari (kesatuan) dengan hukumnya yang bercorak seragam dan tunggal, ingin menerapkan hukumnya sendiri?

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Salah satu isu utama dari rancangan undang-undang ini adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat yang sudah ada sejak lama di wilayah yang kemudian bernama ‘Indonesia’.

Rancangan ini mengalaskan dirinya pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B sebagai perwujudan pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

“Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 

Posisi Adat dalam Hukum
G. Scellen, yang dikutip oleh Bambang Satriya dalam bukunya Hukum Indonesia Masih di Simpang Jalan (2012), menyatakan bahwa ‘adat’ adalah sumber hukum pertama dalam sejarah peradaban manusia. Ketika peradaban semakin maju dan berkembang menuju modern, adat selalu dijadikan kaidah dan norma dasar untuk mengatur kehidupan. Dengan demikian, kemudian tegaklah hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, yang terjadi di Indonesia selama ini tidaklah demikian. Saat ini, hukum nasional yang digunakan di Indonesia tidak berasal dari bawah, tetapi justru didominasi oleh hukum positif warisan Belanda untuk India-Belanda (Nederlandsch-Indië) yang cenderung mengabaikan hukum beralas adat.

Beberapa kondisi faktual secara nyata telah menunjukkan bahwa hukum semacam ini kerap kali dipandang tidak mampu memberikan fungsi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Orang tentu masih ingat pada kasus-kasus kaum papa, atau biasa disebut sebagai “kasus sandal jepit”. Ia tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

Laporan kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk “The Preventions of Crime and the Treatment of Offenders” (New York, Departement of Economic and Social Affairs, 1981) telah menggariskan bahwa sistem hukum yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (obsolete and unjust). Model semacam itu dipandang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Dalam laporan tersebut, ditegaskan sebagai berikut.

The lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system (kurangnya konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu).

Kondisi semacam inilah yang coba diantisipasi melalui penyusunan rancangan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat.

“Di masyarakat jelas dapat kita temukan bahwa hukum adat memang lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Karenanya, semestinya ada ruang bagi pemberlakuan hukum adat dan jangan sampai ada warga negara diadili atas satu kesalahan yang sama (sebanyak) dua kali,” ujar Himmatul Alyah Setiawaty, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menggodok rancangan undang-undang tersebut, kepada LenteraTimur.com, Senin (18/8).

Himmatul menjelaskan bahwa akan ada sebelas bab yang mengatur masyarakat hukum adat dalam rancangan undang-undang tersebut. Bab-bab tersebut terdiri dari Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Pengakuan Hukum Adat, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Tugas dan Wewenang, Lembaga Adat, Kelembagaan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

Sejauh ini, terdapat 385 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas sebelum pengambilan keputusan atas rancangan ini dilakukan pada 29 Agustus 2014. Rancangan undang-undang ini, kata Himmatul, sangat terkait dengan Rancangan Undang-Undang Agraria yang kini tengah dibahas oleh Komisi II DPR. Untuk itu, rancangan undang-undang masyarakat adat ini perlu menunggu pembahasan rancangan undang-undang agraria terlebih dahulu. Selain itu, rancangan undang-undang masyarakat adat ini juga memerlukan sinkronisasi dengan undang-undang sektor lain, seperti Kehutanan, Sumber Daya Air, Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, dan Hak Azasi Manusia.

“Pansus kini sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah yang memiliki komunitas masyarakat hukum adat untuk menyerap aspirasi langsung dari mereka. RUU ini nantinya akan mempersiapkan lahirnya peradilan adat sampai tingkat pengadilan tinggi, sehingga hukum adat diakui sebagai hukum positif. Ke depannya, sejumlah persoalan seperti sengketa tanah ulayat, pidana ringan, harus diselesaikan di sana,” jelas Himmatul.

 

Hukum Adat dan Konflik Sumber Daya Alam

Plang berisi surat maklumat mengenai kepemilikan tanah ulayat. Foto-foto: dokumentasi Datuk Meiko Sofyan.
Plang berisi surat maklumat mengenai kepemilikan tanah ulayat. Foto-foto: dokumentasi Datuk Meiko Sofyan.

Pengaturan masyarakat adat di dalam hukum negara, mulai dari level Undang-Undang Dasar sampai peraturan di bawahnya, selama ini dipandang memang masih bersifat samar. Selama ini belum ada pengaturan yang dapat ditegakkan untuk mengatasi persoalan-persoalan lapangan yang dialami masyarakat adat, seperti perampasan tanah ulayat dan ancaman kriminalisasi dari hukum negara.

Atas nama pembangunan, eksploitasi sumber daya alam yang selama ini diizinkan oleh negara berkontribusi besar dalam merusak tatanan dan peminggiran masyarakat adat. Developmentalisme semacam ini kemudian menjadi tak ada bedanya dengan pola kolonialisme yang mengeksploitasi tanah masyarakat adat dan melakukan marjinalisasi terhadap masyarakat adat.

Pertikaian demi pertikaian yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak luar alhasil terus terjadi. Di antaranya sengketa 2.800 hektar tanah ulayat yang menyebabkan bentrokan antara warga Senama Nenek, Kampar, Riau, dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V pada 2013 lalu.

Untuk konteks Riau ini, masyarakatnya menggunakan dua hukum sekaligus sebagai alas untuk mempertahankan hak-haknya. Keduanya adalah Konstitusi (Qanun) al-Qawa’id (Pintu Segala Pegangan) 1895 Kesultanan Siak Sri Inderapura Bab 19 dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 33.

Datuk Meiko Sofyan, Ketua Pagar Negeri Bumi Riau (PNBR), organisasi yang mengadvokasi hak-hak masyarakat, mengatakan bahwa konstitusi Siak sesungguhnya telah dengan tegas mengatur perihal kepemilikan tanah. Dan konstitusi ini tidak pernah dibatalkan oleh sesiapapun juga.

Dalam satu kesempatan di awal 2014, Datuk Meiko pernah menunjukkan isi dari konstitusi adatnya tersebut kepada LenteraTimur.com. Berikut adalah Bab 19 dengan tiga pasal yang digunakan dari Konstitusi al-Qawa’id 1895.

“Bab 19 Aturan Berjual Kebun, Dusun di Dalam Negeri Siak Sri Inderapura serta Jajahan Taklukannya

Pasal yang Pertama
Hendaklah sekalian orang apa juga bangsanya hendak mengetahui aturan di atas anak bumi Negeri Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya pasal menggadai dan berjual kepada lain daripada anak bumi supaya boleh diketahui masa apabila dibicarakan di kerapatan Negeri Siak Sri Indrapura.

Pasal yang Kedua
Segala anak bumi yang ada menaruh harta dari dusun, rumbia atau nyiur, pinang, durian dan lain-lain tanam-tanaman sekali-kali tidak boleh dijualkannya atau digadaikannya dengan tidak berhingga kepada lain-lain daripada anak bumi Kerajaan Negeri Siak Sri Indrapura sekali-kali tiada boleh, jikalau dibelinya juga oleh lain daripada anak bumi Siak Sri Indrapura niscaya batallah pembelinya itu dan pergadaiannya itu tiada berhingga itu hanyalah yang boleh diperbuatnya jual dan beli itu sama-sama anak bumi Kerajaan Siak Sri Indrapura.”

Pasal yang Ketiga
Hanyalah yang boleh diperbuatnya pada siapa-siapa berjual batang, artinya tidak boleh diperbuatnya berjual rumpunnya sama sekali sampai lepas dari miliknya buahnya dari tanaman-tanaman itu atau digadaikannya dengan berhingga lamanya lima tahun apabila sampai lima tahun kembali barangnya kepada Tuannya dengan bersih tidak dengan mengembalikan apa-apa juga.”

Surat maklumat mengenai kepemilikan tanah ulayat.
Surat maklumat mengenai kepemilikan tanah ulayat.

Sementara, digunakan juga Bab XIV pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

 

Datuk Meiko menggarisbawahi dengan tegas perihal ‘kepemilikan’ di antara kedua konstitusi tersebut. Jika Qanun al-Qawa’id 1895 lebih menyiratkan perihal kepemilikan, maka konstitusi UUD 1945 lebih berbicara soal penguasaan.

Prinsip dan pengertian dari frase ‘dikuasai negara’ dalam pasal di atas memang telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003. Prinsip tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 sebagai berikut.

“… pengertian ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara, c.q. pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat … Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat …”

Dari penjelasan di atas, makna ‘penguasaan’ dan ‘pemilikan’ adalah berbeda. Istilah ‘dikuasai’ tidak harus diartikan bahwa negara sendirilah yang memiliki atau yang harus langsung mengusahakan sumber daya alam. Aksentuasi ‘dikuasai negara’ atau ‘kedaulatan negara atas sumber daya alam’ pada akhirnya harus disadari hanya sebatas pada tindakan negara dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Namun, perihal kepemilikan, semestinya tetap diatur melalui otoritas adat.

Antara Demokrasi dan Nomokrasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa reformasi hukum di Indonesia memang selayaknya dilaksanakan melalui “pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum, dan hak-hak azasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.”

Prinsip kemajemukan sebagai wujud demokrasi hukum di atas kemudian menjadi sesuatu yang segendang seirama dengan rancangan undang-undang terkait masyarakat hukum adat ini. Dalam implementasinya nanti, mengingat jumlah komunitas masyarakat hukum adat yang begitu beragam di Indonesia, dapat dibayangkan betapa beragamnya pula hukum yang akan digunakan oleh masyarakat.

Dalam artikel “Pluralisme Hukum sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di dalam Majalah Forum Keadilan No. 51, 30 April 2006, I Nyoman Nurjaya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur, pernah memaparkan mengenai pentingnya kemajemukan hukum ini.

 

“Apabila kodifikasi dan unifikasi tetap menjadi tujuan utama atau dengan kata lain menempatkan ideologi sentralisme hukum sebagai arah pengembangan hukum, maka akan sangat sulit bagi warga negara yang plural untuk menemukan kebenaran yang substansial. Roh keadilan yang diberikan negara berbeda dengan roh keadilan yang ditemukan dalam penyelesaian melalui jalur hukum lokal. Dominasi sentralisme hukum ini akan menyebabkan sistem hukum lain tergusur, diabaikan, atau tersubordinasi oleh hukum negara. Sistem hukum lain tenggelam di tengah hegemoni hukum negara. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan secara sosio kultural pada masyarakat adat dalam mengadaptasi regulasi negara sehingga menimbulkan beban budaya pada masyarakat tersebut.”

Akan tetapi, dalam Temu Wicara “Pancasila dan Konstitusi” di tahun 2010, Mahfud MD., yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain. Dia memberikan pemaparan singkat mengenai prinsip demokrasi dan nomokrasi yang menurutnya saling berpunggungan. Kata ‘nomokrasi’ berasal dari kataan ‘nomos’ yang berarti ‘norma’ dan ‘cratos’ yang berarti ‘kekuasaan’. Dalam konsep dan ide negara hukum, nomokrasi secara terminolog menunjukkan bahwa prinsip hukum atau ide kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bagaimana kemudian ia dapat berpunggungan dengan demokrasi di Indonesia? Dalam pidato pembukaannya kala itu, Mahfud menyatakan hal sebagai berikut.

“Saat ini sudah ada 207 kabupaten yang membuat perda-perda (peraturan daerah-red) yang berdasarkan agama. Saya katakan itu tidak boleh. Negara tidak boleh mewajibkan ajaran agama kepada rakyat. Misalnya: Sulawesi Selatan buat Perda berdasarkan syariah. Secara demokrasi itu benar, tapi secara nomokrasi salah karena mengancam integrasi ideologi. Saya juga protes pada DPR ketika dulu ada UU tentang kekhususan Aceh. Secara demokrasi mungkin benar, tapi secara nomokrasi kurang benar karena mengandung benih-benih ancaman terhadap integrasi teritori. Nanti orang Bali buat Perda Hindu, lalu orang-orang di Sulawesi Utara, NTT, dan Papua juga buat Perda agama sendiri-sendiri. Hancurlah negara ini.  Tanpa nomokrasi, demokrasi bisa menang-menangan. Karena itu MK banyak membatalkan keputusan-keputusan politik yang sudah diambil secara demokratis.  Sebab walaupun menang secara demokrasi. tapi tidak menang secara nomokrasi,” jelas Mahfud yang lalu mengingatkan tentang pentingnya Pancasila sebagai pemersatu.

Penjelasan Mahfud ini tentunya mengundang pertanyaan, lalu apakah kelak rancangan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat ini nantinya dapat mengganggu nomokrasi hukum di Indonesia? Frans Hendra Winarta dari Komisi Hukum Nasional memberikan pandangannya kepada LenteraTimur.com, Senin (18/8) di Jakarta.

“Pemberlakukan hukum adat nantinya sama sekali tidak mengganggu nomokrasi hukum di Indonesia. Nomokrasi hukum itu terletak pada UUD 1945 yang telah menjamin kebhinekaan dan mengakui adanya masyarakat adat di Indonesia. Sementara, undang-undang mengenai masyarakat hukum adat ini pada prinsipnya nanti adalah hukum turunan dari UUD 1945. Jadi, jika nanti ada lagi bermacam-macam hukum turunan yang berbasis pada nilai-nilai adat di masyarakat, itu justru sejalan dengan dasar hukum kita, yakni Pancasila, sila ketiga. Jadi memang semestinya setiap wilayah berhak menjalankan hukum yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing,” tegas Frans.

 

(127)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *