Home Featured Senjakala Sentralisme Hukum Indonesia

Senjakala Sentralisme Hukum Indonesia

98
0

Mate aneuk meupat jrat, mate adat pat tamita! (Mati anak ada kuburnya, hilang adat tak ada gantinya!)”

Demikian ucap Sultan Iskandar Muda dari tanah Aceh, empat abad yang lalu. Raja Aceh yang mendapat julukan Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat ini mendapati putranya telah terbukti berzina dengan istri seorang pejabat istana. Para hakim hanya mampu menunduk ragu. Mereka canggung memberi vonis kepada sang putra mahkota. Raja menangkap raut ragu tersebut.

“Pancung! Jika rakyat Aceh dirajam karena zina, maka anak raja harus dipancung!” titahnya.

Ketika itu, tak ada satu pun algojo yang sanggup menjalankan titah sang raja. Akhirnya, di bawah langit Aceh, di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Iskandar Muda sendirilah yang memancung anaknya dengan disaksikan oleh segenap rakyatnya.

Kisah yang nyata terjadi ini resam di batin setiap masyarakat Aceh. Dari sejarah kesultanan tersebut, Aceh pun telah mewariskan adat, yang bersebati dengan kaidah Islam, yang menjadi khazanah sumber nilai dan perilaku bagi generasi anak-cucunya.

Tak hanya Aceh, setiap kaum pada dasarnya memiliki aturan mainnya sendiri. Masing-masing memiliki realitas yuridis yang berbeda-beda. Sebuah adagium menyatakan bahwa “Ubi societas, ibi ius”, ‘dimana ada masyarakat, di situ ada hukum’.

Kuatnya tarikan adat ini menampakkan diri pada banyak sekali pepatah. Sebut saja “biar mati anak asal jangan mati adat”, yang bermakna ‘agar orang kuat memegang aturan adat’; “tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas”, yang berarti ‘adat yang tak berubah, tetap utuh’; atau “adat diisi, lembaga dituang”, yang bermakna ‘mengerjakan sesuatu dengan menurut kebiasaan’.

Pengakuan terhadap hukum yang berbeda-beda di tiap negeri, dan perkembangannya, juga hadir dalam banyak pepatah, seperti “lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya”, yang bermakna tiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda’; “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang berarti ‘menurut pada adat atau aturan tempat yang kita tinggali’; atau “yang lama dikelek, yang baharu didukung”, yang berarti ‘adat yang lama diamalkan di samping adat hidup yang baharu’.

Lalu, bagaimana jika masyarakat-masyarakat di dalam negara Indonesia, yang bentuk negaranya unitari (kesatuan) dengan hukumnya yang bercorak seragam dan tunggal, ingin menerapkan hukumnya sendiri?

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Salah satu isu utama dari rancangan undang-undang ini adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat yang sudah ada sejak lama di wilayah yang kemudian bernama ‘Indonesia’.

Rancangan ini mengalaskan dirinya pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B sebagai perwujudan pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

“Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 

(98)

1

Posisi Adat dalam Hukum
G. Scellen, yang dikutip oleh Bambang Satriya dalam bukunya Hukum Indonesia Masih di Simpang Jalan (2012), menyatakan bahwa ‘adat’ adalah sumber hukum pertama dalam sejarah peradaban manusia. Ketika peradaban semakin maju dan berkembang menuju modern, adat selalu dijadikan kaidah dan norma dasar untuk mengatur kehidupan. Dengan demikian, kemudian tegaklah hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, yang terjadi di Indonesia selama ini tidaklah demikian. Saat ini, hukum nasional yang digunakan di Indonesia tidak berasal dari bawah, tetapi justru didominasi oleh hukum positif warisan Belanda untuk India-Belanda (Nederlandsch-Indië) yang cenderung mengabaikan hukum beralas adat.

Beberapa kondisi faktual secara nyata telah menunjukkan bahwa hukum semacam ini kerap kali dipandang tidak mampu memberikan fungsi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Orang tentu masih ingat pada kasus-kasus kaum papa, atau biasa disebut sebagai “kasus sandal jepit”. Ia tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

Laporan kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk “The Preventions of Crime and the Treatment of Offenders” (New York, Departement of Economic and Social Affairs, 1981) telah menggariskan bahwa sistem hukum yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (obsolete and unjust). Model semacam itu dipandang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Dalam laporan tersebut, ditegaskan sebagai berikut.

The lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system (kurangnya konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu).

Kondisi semacam inilah yang coba diantisipasi melalui penyusunan rancangan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat.

“Di masyarakat jelas dapat kita temukan bahwa hukum adat memang lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Karenanya, semestinya ada ruang bagi pemberlakuan hukum adat dan jangan sampai ada warga negara diadili atas satu kesalahan yang sama (sebanyak) dua kali,” ujar Himmatul Alyah Setiawaty, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menggodok rancangan undang-undang tersebut, kepada LenteraTimur.com, Senin (18/8).

Himmatul menjelaskan bahwa akan ada sebelas bab yang mengatur masyarakat hukum adat dalam rancangan undang-undang tersebut. Bab-bab tersebut terdiri dari Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Pengakuan Hukum Adat, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Tugas dan Wewenang, Lembaga Adat, Kelembagaan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

Sejauh ini, terdapat 385 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas sebelum pengambilan keputusan atas rancangan ini dilakukan pada 29 Agustus 2014. Rancangan undang-undang ini, kata Himmatul, sangat terkait dengan Rancangan Undang-Undang Agraria yang kini tengah dibahas oleh Komisi II DPR. Untuk itu, rancangan undang-undang masyarakat adat ini perlu menunggu pembahasan rancangan undang-undang agraria terlebih dahulu. Selain itu, rancangan undang-undang masyarakat adat ini juga memerlukan sinkronisasi dengan undang-undang sektor lain, seperti Kehutanan, Sumber Daya Air, Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, dan Hak Azasi Manusia.

“Pansus kini sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah yang memiliki komunitas masyarakat hukum adat untuk menyerap aspirasi langsung dari mereka. RUU ini nantinya akan mempersiapkan lahirnya peradilan adat sampai tingkat pengadilan tinggi, sehingga hukum adat diakui sebagai hukum positif. Ke depannya, sejumlah persoalan seperti sengketa tanah ulayat, pidana ringan, harus diselesaikan di sana,” jelas Himmatul.

 

(98)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *