Home Featured Pemilihan Presiden yang Tak Sampai di Hati

Pemilihan Presiden yang Tak Sampai di Hati

36
0
Suasana pemilihan Presiden Indonesia 2014 di Gorontalo. Foto-foto: Rivon Paino.
Suasana pemilihan presiden Indonesia 2014 di Gorontalo, Rabu (9/7). Foto-foto: Rivon Paino.

Orang-orang menyebutnya sebagai kijang. Tapi ini bukan kijang betulan. Di Bone Bolango, Gorontalo, kijang ini adalah padanan bagi orang-orang yang menjadi tenaga pengangkut barang. Pada pemilihan presiden Indonesia 2014, jasa mereka digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Bone Bolango.

Di jalanan yang curam lagi ekstrem, lima kijang berjalan sembari memikul sepuluh kotak suara. Masing-masing mengangkat dua buah kotak. Tiap kotak di digantungkan di ujung-ujung dari sebilah kayu yang dilintangkan di pundak. Mereka menuju desa Talubolo yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), Kecamatan Pinogu. Kaki-kaki kijang itu berderap sepanjang 30 kilometer.

Lain Bone Bolango lain Gorontalo Utara. Di Gorontalo Utara, pendistribusian logistik pemilu ini dilakukan dengan menggunakan empat unit truk. Mereka bergerak dari wilayah terjauh, seperti Kecamatan Tolinggula bagian Barat yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, dan Kecamatan Atinggola yang berbatasan dengan Sulawesi Utara.

Jika yang pertama dan kedua menggunakan kaki dan truk, di Kecamatan Ponelo Kepulauan distribusi dilakukan dengan mengunakan perahu ketinting. Sebetulnya ini bukan lagi perahu ketinting sepenuhnya karena sudah menggunakan mesin tempel yang biasa digunakan di speed boat. Tapi, rupa perahu dengan dua sayap yang terbuat dari bambu masih sama. Karena itu orang-orang masih menyebutnya ketinting. Sehari-hari, perahu ini digunakan untuk transportasi penduduk. Dan untuk mencapai pusat kecamatan, perahu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini menempuh waktu sekitar 30 menit.

“PPK menyediakan perahu, lalu pendistribusian disebarkan ke beberapa desa di Kecamatan Ponelo Kepulauan melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara,-red),” begitu kata Amran Blongkod, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Pemilu yang Sunyi
Akan tetapi, hiruk pikuk dengan segala kesulitan untuk mendistribusikan logistik di negeri Gorontalo tak berbanding lurus dengan prosesi pemilihan presiden itu sendiri. Pada 9 Juli, hari dimana pemilihan presiden Indonesia dilakukan, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gorontalo justru tampak sepi.

“Persentasinya berbeda dalam hal partisipasi masyarakat untuk memilih, tak seperti pemilihan legislatif maupun pemilihan bupati yang jauh berbeda,” tutur Sophian Rahmola, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (9/7), di Gorontalo Utara.

Berbedanya gairah masyarakat untuk memilih presiden ketimbang gubernur atau bupati/wali kota juga diungkapkan oleh Sigit Katili, warga Ponelo Kepulauan.

Ponelo Kepulauan.
Ponelo Kepulauan.

“Pemilihan presiden 2014 sepi, sunyi. Masyarakat sedikit cuek jika dibandingkan dengan pemilihan gubernur, bupati atau legislatif yang lebih memiliki kedekatan emosi,” ujar Sigit, Rabu (9/7), di Ponelo Kepulauan.

Sigit membandingkan pemilu presiden ini dengan pemilu legislatif, 9 April 2014 yang lalu. Menurutnya, pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pemilihan bupati lebih terasa mewakili hak-hak mereka. Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tak begitu terasa.

 

(36)

1

“Di Jawa sana merasakan langsung (pemilu presiden,-red), sedangkan kita tidak,” ucap Sigit yang juga anggota Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Ponelo.

Tak hanya karena tidak adanya kedekatan emosional yang membuat gairah masyarakat menurun untuk memilih presiden. Sebab, saat pemilihan dilakukan, dunia juga sedang tersedot perhatiannya pada hajatan piala dunia sepak bola.

“Piala dunia lebih hebat bahan ceritanya dari pada calon presiden dan wakil presiden. Siapa yang jadi presiden terserahlah, yang penting sudah memilih,” tukas Arman.

Secara jumlah, Gorontalo memang tidak memiliki kekuatan dalam politik nasional. Pada pemilihan presiden, Gorontalo memiliki Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 794.450 orang dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 537 orang, yang secara total menjadi 794.987 orang. Hal ini tentu berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat yang masing-masing memiliki Daftar Pemilih Tetap sebanyak 27 juta orang lebih, 30 juta orang lebih dan 33 juta orang lebih.

Akan tetapi, kesenjangan kekuatan politik yang dialaskan pada jumlah penduduk ini sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 159 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa syarat kemenangan calon presiden dan wakil presiden tak hanya berdasarkan jumlah suara, tetapi juga sebaran wilayah kemenangan di tingkat provinsi.

Lengkapnya, pasal 159 ayat (1) tersebut berbunyi: “Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah ) jumlah provinsi di Indonesia”

Hanya saja, pada 3 Juli 2014, Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan main tersebut. Alih-alih menjunjung kesetaraan antar wilayah, Mahkamah Konstitusi justru melemahkannya. Mahkamah membuat keputusan bahwa syarat kemenangan calon presiden dan wakil presiden hanya ditentukan oleh jumlah suara, dan tidak lagi mempertimbangkan sebaran kemenangannya secara provinsi. Dan karena calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasang, maka Mahkamah menyatakan bahwa pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan keputusan Mahkamah tersebut, maka pemilihan presiden dan wakil presiden pun cukup digelar satu putaran dengan satu pertimbangan: jumlah suara.

“Pemilihan sudah usai. Perbandingan daerah Jawa dan Sulawesi apalagi Gorontalo suaranya jauh berbeda, tak terlalu melirik ke wilayah kita. Demokrasinya hanya daerah Jawa dan kita sebagai pendukung atau penonton saja,” kata Umar Pasandre, tokoh masyarakat Torosiaje di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, Rabu (9/7).

Melalui telefon genggam, Umar Pasandre menyatakan pandangannya bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah bagian dari bangsa-bangsa di Indonesia. Namun, yang terjadi adalah ada yang bermain dan ada yang menonton. Dia mencontohkan posisi Gorontalo sebagai penonton adalah ketika debat-debat presiden di televisi.

“Melalui pemberitaan lewat media saat debat capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) kita jelas hanya penonton, dan perlakuan kita berbeda (dengan) yang ada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Jadi, proses tahapan seperti kampanye kita di sini sunyi-sunyi saja,” terang Umar.

 

(36)

Rivon Paino Rivon Paino adalah mahasiswa Akidah Filsafat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amay, Gorontalo.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *