Home Featured Pemerintah Lokal Mengglobal dalam Kerjasama Selatan-Selatan

Pemerintah Lokal Mengglobal dalam Kerjasama Selatan-Selatan

239
0
asean member states map
Peta ASEAN. Foto: Asean.org.

Indonesia adalah negara dengan luas wilayah yang membentang hampir separuh Asia Tenggara. Besaran wilayah ini membuat kompleksitas yang dikandungnya menjadi jauh lebih besar ketimbang negara-negara Asia Tenggara lain yang wilayahnya lebih kecil. Satu di antara kompleksitas itu adalah mengenai relasi pusat dan daerah. Sejarah menunjukkan bahwa relasi ini laksana benang layangan, yang kadang ketat kadang renggang terulur.

Tarik ulur relasi pusat dan daerah ini ditentukan oleh banyak hal. Tidak saja oleh kekuatan-kekuatan kebudayaan, ekonomi, dan politik faksi-faksi yang ada di dalamnya, tetapi sekaligus juga oleh faktor-faktor luar negara. Salah satu faktor eksternal yang mendorong dibahasnya kembali secara serius perihal relasi pusat dan daerah di Indonesia adalah karena akan hadirnya satu fase bersejarah yang disebut Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN Economy Community).

Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara yang direncanakan dimulai pada 2015 ini mau tak mau akan memfokuskan diri pada isu desentralisasi dan pemerintahan lokal. Sebab, agenda ini memang suatu upaya kerjasama dan kolaborasi langsung antara pemerintahan lokal masing-masing di dalam tubuh ASEAN.

Pada Selasa (10/6) lalu, di Jakarta, digelar ASEAN Forum Meeting yang bertajuk “Advancing Regional Integration: Connecting ASEAN Provinces and Strengthening Partnership through South-South Coorporation”. Forum ini dihadiri oleh banyak pihak, di antaranya enam pemerintah lokal, yakni Bangka Belitung (Indonesia), Nusa Tenggara Timur (Indonesia), Gorontalo (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Filipina), dan Bangkok (Thailand). Sementara itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu), United Nations Development Programme (UNDP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat ASEAN, ASEAN Foundation, Komite Wakil Tetap ASEAN (ASEAN CPR), dan United Cities of Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC).

Pada kesempatan tersebut, Direktur United Nations Development Programme (UNDP) untuk Indonesia, Beate Trankman, menegaskan kepada delegasi dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk menyiapkan pemerintah lokal masing-masing dalam konteks kerjasama regional ini.

“Kita harus lebih melihat ke dalam, daripada selalu beralih ke negara-negara maju untuk mencari solusi,” pungkas Trankman.

Tujuan untuk mengkoneksikan antara wilayah ini tak lain untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lokal di berbagai sektor untuk menghadapi peluang sebagai pusat perdagangan, investasi, dan jasa pada 2015 mendatang. Dalam menyambut perubahan besar itu, negara-negara di Asia Tenggara dituntut untuk mendorong dirinya sendiri sehingga dapat terlibat dalam kerja sama Selatan-Selatan. Selatan-Selatan yang dimaksud melingkupi Afrika, Asia dan Amerika Selatan.

Asal-usul Kerjasama Selatan-Selatan merupakan turunan dari proses dekolonisasi, tepat setelah Perang Dunia II. Kerjasama ini merupakan bagian dari perjuangan untuk emansipasi ekonomi setelah pembebasan politik. Ia menjadi sarana untuk merestrukturisasi pola ekonomi kolonial, yang ditandai dengan dirampasnya fungsi koloni sebagai pemasok komoditas primer dan pasar manufaktur yang saling melengkapi di antara mereka, serta diretasnya hubungan vertikal yang mengisolasi hubungan geografis antara tetangga yang satu dengan yang lain.

IMG01757-20140610-0929
Delegasi “ASEAN Forum Meeting”, Selasa (10/6), berfoto bersama usai membuka acara. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

Proyek kolaboratif antara ASEAN Foundation dan Province Governance Strengthening Programme (PGSP) UNDP ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif dari pemerintah lokal (provinsi/kabupaten/negara bagian) di negara-negara ASEAN dalam mencapai prioritas pembangunan melalui kerjasama internasional. Kegiatan ini dimaksudkan pula untuk membuka peluang bagi pemerintah lokal untuk berpartisipasi dalam kerjasama Selatan-Selatan dan berkontribusi pada Grand Design Tim Koordinasi Nasional untuk Selatan-Selatan.

 

(239)

1

Pada 2010, dalam rangka menyambut perhelatan kerjasama Selatan-Selatan melalui apa yang disebut sebagai Bogota Statement, disebutkan bahwa “Kerjasama Selatan-Selatan adalah ekspresi kolaborasi nasional dan kepentingan bersama antara negara-negara mitra di tingkat global, regional, dan negara. Kerjasama Selatan-Selatan adalah proses historis dengan karakteristik unik, yang mencerminkan solidaritas, penyesuaian dengan konteks lokal dan kapasitas, dan mempromosikan kerjasama saling menguntungkan dan win-win outcomes dalam kemitraan horizontal. Kerjasama Selatan-Selatan bukanlah pengganti tetapi pelengkap kerjasama pembangunan Utara-Selatan, dengan aksi kerjasama triangular sebagai jembatan antara Kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan“.

“Kerjasama Selatan-Selatan berbeda dengan kerjasama Utara-Selatan yang lebih bersifat donorship. Donor-donor tradisional dari Utara menetapkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima sebelum menerima bantuan. Berbeda dengan kerjasama Selatan-Selatan yang lebih bersifat equal, setara. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kementerian-kementerian dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas daerah setempat untuk mendidik rakyat untuk produk mereka agar kompatibel dengan negara lain,” ujar Direktur Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Bappenas, T. A. Choesni.

Kerjasama Selatan-Selatan menjadi bagian dari kerjasama luar negara yang penting bagi Indonesia. Sejauh ini, usaha yang dilakukan masih sebatas bertumpu pada kegiatan yang bersifat state-centric, namun belum meluas pada maksimalisasi peranan sektor swasta atau masyarakat. Padahal, sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Imron Bulkin, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, hingga desa harus bersiap untuk terlibat aktif dalam proses kerja sama ini. Dan pemerintah lokal diyakini dapat memiliki kapasitas untuk memimpin persiapan pembentukan masyarakat Ekonomi ASEAN ke depan.

“Pemerintah daerah adalah mesin penggerak pembangunan. Mereka memegang kekuasaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk menjadi pusat keunggulan. Sudah saatnya pemerintah lokal di ASEAN menjadi lebih terbuka dan membangun jaringan kerja sama untuk berbagi pelajaran mengenai praktik terbaik, pengetahuan, dan keahlian untuk saling menguntungkan satu sama lain,” ujar Imron.

Sri Lanka di Gorontalo
Delegasi Sri Lanka di perkebunan jagung, Pulubala, Gorontalo. Foto: Slide presentasi Sudirman Habibie/Bapedda Gorontalo.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gorontalo, Sudirman Habibie, mengatakan bahwa wilayahnya telah merintis kerjasama dengan Sri Lanka di bidang agrikultur dan pendidikan. Dalam upaya tersebut, Habibie mengaku mendapat respon positif dari Ruhuna University of Sri Lanka untuk melakukan penelitian bersama dengan Universitas Gorontalo. Kerjasama tersebut meliputi peningkatan produksi agrikultur, utamanya untuk varietas jagung di kedua wilayah.

Meski demikian, Sudirman juga menyampaikan kendala yang pihaknya hadapi, yakni keterbatasan otoritas lokal atau provinsi dalam urusan internasional.

Akan tetapi, dari perspektif pusat, Kepala Kerjasama internasional di Kementerian Dalam Negeri, Basilio Araujo, mengatakan justru belum begitu yakin mengenai kesiapan pemerintah daerah untuk aliran tenaga kerja asing dan komoditas yang akan datang seiring dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan masih kurangnya koordinasi antara Bappenas dan Kementerian Luar Negeri, yang keduanya secara bersamaan mengembangkan rencana Kerjasama Selatan-Selatan.

Merespon hal ini, Choesni mengatakan bahwa untuk menangani masalah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan tim koordinasi nasional yang terdiri dari perwakilan dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Sekretaris Negara.

Upaya pusat Indonesia ini sejalan dengan harapan Trankman yang disampaikannya pada pertemuan.

“Banyaknya kesamaan sosial dan budaya di wilayah ASEAN telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama antara provinsi dan kabupaten; tidak hanya di dalam negara tetapi juga di antara negara-negara. Namun, hal ini memerlukan koordinasi yang kuat berupa tingkat pusat, terutama selama tahap perencanaan,” harap Trankman.

(239)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *