Home Featured Menalar Batas Laut

Menalar Batas Laut

383
0
Pulau Senua, salah satu pulau terdepan Indonesia di wilayah Natuna. Foto: Didi Sugandi.

 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden ziet af van alle vertogen tegen het bezetten van het eiland Sinkapoer door de onderdanen van Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit.

Daarentegen belooft Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit, dat geen Britsch kantoor zal worden opgerigt op de Carimons-eilanden, of op de eilanden Battam, Bintang, Lingin, of op eenig der andere eilanden, liggende ten zuiden van straat Sinkapoer …”

(Belanda menerima pendudukan Pulau Singapura oleh Inggris.

Sebaliknya, Inggris berjanji bahwa tidak ada kantor Inggris yang akan didirikan pada Pulau Karimun, atau Batam, Bintan, Lingin, atau atas salah satu pulau-pulau lain, yang terletak di sebelah selatan Singapura …)

(Pasal 12 dari The Anglo-Dutch Treaty of 1824, atau Traktaat van Londen 1824, atau Traktat London 1824).

Perkara perbatasan bukan perkara kemarin sore. Ia berusia setua watak kekuasaan itu sendiri dan kebutuhan yang mengiringinya atas sebuah klaim teritori. Dalam konteks Indonesia, wacana perbatasan bahkan tidak muncul secara otentik dari daulat para pribuminya. Ia diwariskan begitu saja oleh pihak yang jauh, yakni Belanda dan Inggris, dalam sebuah traktat. Kemudian hari, mana-mana yang Belanda ada menjadi Indonesia dan mana-mana yang Inggris ada menjadi Malaysia. Hal serupa juga terjadi di dalam Indonesia sendiri, yang melibatkan antar kabupaten/kota atau antar provinsi, dengan Belanda atau Eropa sebagai faktor penting dalam setiap pembahasan.

Sebaris-dua dari traktat tersebut, satu dari banyak traktat-traktat lain, berbunyi sebagaimana dikutip pada awal tulisan ini. Dan bunyinya tak terdengar asing. Hingga saat ini, pribumi yang mendiami wilayah yang disebut perbatasan kerap menjumpai keributan pihak luar mengenai “rumah” yang mereka tempati jauh sebelum pihak luar itu mengenal wilayah mereka. Apakah batas wilayah administratif itu relevan? Dapatkah sebuah garis administratif yang ditetapkan orang luar membatasi ruang kultural dan ekonomi yang telah mengakar lama? Bagaimana sesungguhnya logika perbatasan berkerja?

“Munculnya reaksi publik Indonesia yang cenderung over-reaktif atas setiap insiden di wilayah perbatasan pada hakekatnya berakar dari asumsi yang keliru, yaitu bahwa seolah-olah pagar perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas.”

Pandangan ini ditegaskan oleh Damos Dumoli Agusman, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman, pada tulisannya yang berjudul “Perbatasan antara Indonesia dan Negara-Negara Tetangganya: Mengapa Sulit Ditetapkan?” (Jurnal Diplomasi Vol.2.No.4 Desember Tahun 2010).

Peraih gelar doktor dalam hukum perjanjian internasional dengan predikat Magna Cum Laude dari Goethe University of Frankfurt ini menyatakan bahwa batas Republik Indonesia belum tuntas dan masih dalam perundingan. Karenanya, respon terhadap berbagai insiden di wilayah yang belum ada batasnya harus bertolak dari asumsi ini.

 

Karena masalah garis batas sangat kompleks, maka publik awam, bahkan juga beberapa elit pengambil kebijakan, tidak bisa membedakan antara garis perbatasan yang sudah ditetapkan secara bilateral dengan garis batas yang diklaim oleh Indonesia secara unilateral. Damos menjelaskan bahwa apa yang dipersoalkan oleh publik Indonesia dewasa ini justru bersandar pada garis klaim Indonesia (yang dipahami secara keliru sebagai garis yang sudah jelas) yang sudah barang tentu tidak diakui oleh negara tetangga.

Natuna
Beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir Batamtoday.com (14/3), China telah mencantumkan peta Laut Natuna masuk dalam wilayah Laut China Selatan dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan, gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

“Klaim sepihak China ini menyangkut zona wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tentu akan berdampak terhadap keamanan Laut Natuna,” kata Mayjen TNI Fahru Zaini, Asisten Deputi Bidang Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Polkam, di Jakarta, Jumat (14/3), sebagaimana dilaporkan www.batamtoday.com.

Atas klaim China ini, kata Fahru, Kementerian Politik dan Keamanan telah menyiapkan strategi pertahanan utama NKRI atas Laut Natuna yang dianggap sebagai wilayah Laut China Selatan milik China.

“Kami sudah datang ke Natuna ini, melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia), terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini,” ujar Fahru.

Akan tetapi, dalam situs www.antaranews.com (19/3), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, menjelaskan bahwa tidak ada sengketa dengan China (Tiongkok) terkait Natuna.

“Ada tiga masalah yang saling terkait tapi sebenarnya terpisah. Satu, tidak ada sengketa wilayah Indonesia dan Tiongkok apalagi masalah Natuna. Kalau harus memperjuangkan mempertahankan wilayah NKRI ini, termasuk Natuna, tentu akan kita lakukan setiap jengkal. Tapi mengenai Natuna, tidak ada persengketaan dengan Tiongkok, justru sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mencoba penanaman modal asing Tiongkok di Natuna. Kedua, kita bukan salah satu pihak yang bersengketa di Laut China Selatan. Ketiga, adalah masalah nine dash line, memang kita tidak menerima. Karena itu, kita minta penjelasan Tiongkok latar belakang dan dasar hukumnya,” katanya.

Pernyataan Marty sesungguhnya menimbulkan kebingungan. Jika tidak ada sengketa, mengapa China mencantumkan nine dash line tersebut dan Indonesia sendiri menyatakan keberatan karenanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa bermakna ’sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan’. Jika apa yang dilakukan China menimbulkan keberatan dari pihak Indonesia, lalu mengapa disebut tidak ada sengketa?

Isu ini pun kemudian menjadi isu internasional. Media www.aljazeera.com (4/7), misalnya, memuat pendapat President of the International Movement for a Just World (JUST), Dr. Chandra Muzaffar, yang mendorong adanya penyelesaian sengketa ini oleh negara-negara di kawasan.

“Negara-negara Asia Tenggara harus melakukan negosiasi kolektif dengan China untuk menyelesaikan sengketa wilayah,” kata Chandra.

Sementara, media www.bloomberg.com (7/4) melaporkan bahwa Indonesia akan mengerahkan empat helikopter serang Apache Boeing ke Kepulauan Natuna. Dengan mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Budiman, dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan preventif terhadap ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.

Reaksi militer Indonesia juga dilaporkan oleh media www.thediplomat.com (7/4), yang menyebutkan bahwa pada 27 Februari 2014, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, telah mengumumkan bahwa Indonesia akan memperkuat kehadiran militernya di sekitar Kepulauan Natuna, sebagai upaya menghindari krisis.

 

Klaim Garis Batas
Dengan berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, muncul berbagai jenis perairan baru. Sebelum konvensi ini, laut hanya dibedakan dengan laut teritorial, laut bebas, dan perairan pedalaman. Setelah konvensi, muncul jenis perairan baru, yaitu zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Damos menjelaskan bahwa garis pangkal kepulauan harus ditetapkan terlebih dahulu dan konsekuensinya adalah batas-batas perairan dengan berbagai jenis tersebut harus diukur ulang pula sesuai dengan aturan baru dari konvensi. Berbeda dengan batas pada jaman Belanda-Inggris, munculnya perairan baru ini mengakibatkan terjadi perluasan wilayah perairan Indonesia ke arah negara tetangga, dan perluasan ini mengakibatkan perairan Indonesia menjadi bersentuhan dengan negara-negara tetangga tersebut. Garis batas itu harus dibuat kembali berdasarkan konvensi, dan proses membuat batas-batas ini masih berlangsung hingga kini.

Dari segi yuridis, masih menurut Damos, hukum tentang perbatasan maritim merupakan cabang hukum internasional yang relatif baru dan berkembang seiring dengan berkembangnya hukum laut setelah perang dunia II. Perkembangannya dimulai dengan proses kodifikasi hukum laut melalui Konvensi Jenewa 1958 dan mencapai puncaknya dengan lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982. Damos mengalaskan pandangannya pada buku Malcolm D. Evan berjudul Relevant Circumstances and Maririme Delimination, Oxford University Press, New York, 1989, dan buku Jonathan I Charney berjudul International Maritime Boundaries, American Society of International Law, 2003.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 ini sebenarnya tidak banyak dan bahkan hampir tidak memuat aturan substantif tentang hukum perbatasan maritime, khususnya untuk ZEE dan landas kontinen. Sebab, rumusan tentang masalah ini hanya berupa suatu paragraf pada setiap jenis zona maritim tersebut.

“… the delimitation of the exclusive economic zone/continental shelf between States with opposite of adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.”

(… delimitasi zona ekonomi/landas kontinen eksklusif antara negara-negara dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan akan dipengaruhi oleh persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai solusi yang adil.)

Pasal ini pada dasarnya hanya bersifat prosedural, yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim.

Aturan delimitasi yang agak bersifat substantif terdapat pada pasal 15 khusus untuk delimitasi laut teritorial, yang menekankan pada penggunaan prinsip garis tengah (median line) dalam menetapkan garis batas territorial. Namun, hal ini dapat dikecualikan jika ada alasan hak historis atau keadaan lain.

Sampai saat ini, pembentukan hukum internasional positif tentang penetapan batas maritim antar negara dalam rangka hukum kebiasaan internasional masih berlangsung. Dan dan untuk sementara, belum ada kesepakatan di antara para pakar tentang aturan yang baku tentang hal ini.

Oleh sebab itu, konfigurasi geografis Indonesia yang bersifat kepulauan dengan sistem garis pangkal lurus menyebabkan penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga membutuhkan waktu yang cukup lama. Damos kemudian menyebutkan bahwa karena letak letak geografisnya yang demikian kompleks, maka berdasarkan konvensi, pada dasarnya batas-batas negara ditetapkan berdasarkan dua kemungkinan.

Pertama, jika letak geografis Indonesia tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara-negara lain, maka batas terluar zona maritimnya adalah titik terluar dari lebar maksimum yang diakui oleh konvensi, yaitu 12 mil untuk laut teritorial (pasal 4), 24 mil untuk zona tambahan (pasal 33), 200 mil untuk ZEE dan landas kontinen (pasal 57 dan 76 ayat 1), dan dalam kondisi tertentu 350 untuk landas kontinen (pasal 76 ayat 6). Dalam hukum laut, klaim terhadap lebar maksimum ini sering disebut dengan entitlement.

Kedua, jika letak geografis negara tersebut berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara lain dan jika jarak antara pantai negara-negara tersebut menimbulkan situasi tumpang tindih klaim maksimum atas salah satu atau semua zona maritim, maka batas terluar zona maritim tersebut harus ditetapkan melalui perjanjian perbatasan antara negara-negara terkait. Dalam hal ini penetapan batas terluar zona maritim tunduk pada rezim delimitasi batas maritim (maritime boundaries delimitation) menurut pasal 15 (laut teritorial), pasal 74 (ZEE) dan pasal 83 (landas kontinen).

Untuk kategori pertama, yaitu pada wilayah-wilayah tertentu, penetapan batas maritim dapat dilakukan berdasarkan klaim maksimum (entitlement) seperti di Samudera India, khususnya perairan di sebelah Selatan Pulau Sumatra dan Jawa, dan di Samudra Pasifik, khususnya disebelah Utara Pulau Papua.

 

Persoalan Indonesia justru lebih banyak pada kategori yang kedua. Karena kedekatannya dengan negara-negara tetangga, maka penetapan batas terluar zona maritim Indonesia pada umumnya harus dilakukan melalui perjanjian perbatasan maritim dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, Filipina, Palau, Vietnam, Thailand, Timor Leste, dan India.

Batas-batas dengan negara tetangga inilah yang lebih rumit dan kompleks. Pembahasannya didasarkan pada suatu perjanjian bersama yang didahului dengan proses perundingan batas yang sangat rumit.

Jenis-jenis perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga mencakup empat jenis perbatasan; 1) Wilayah darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; 2) Laut teritorial dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste; 3) Landas Kontinen (fungsional) dengan Malaysia, Australia, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste; dan 4) Zona Ekonomi Eksklusif (fungsional) dengan Malaysia, Filipina, Australia, India, Thailand, Vietnam, Timor Leste.

Dalam rangka penetapan batas-batas wilayahnya, Indonesia telah menyelesaikan titik-titik garis pangkalnya yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, garis pangkal ini merupakan dasar bagi penetapan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Lalu, dimana saja batas-batas yang sudah ditetapkan? Batas-batas darat antara Indonesia dengan Malaysia dan Papua Nugini secara formal telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang pada waktu itu dibuat oleh Belanda dan Inggris. Akan tetapi, karena ketika itu penetapannya masih menggunakan metodologi tradisional, maka garis-garis batas tersebut banyak yang bergeser, hilang, atau menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, tiap-tiap negara yang meneruskan wilayah koloninya perlu lebih menegaskan batas wilayah dalam format dan koordinat yang lebih jelas dan sesuai dengan standar internasional tentang perbatasan.

Sedangkan batas-batas maritim, karena harus diformat ulang, pada umumnya belum ada satu pun negara yang menuntaskannya. Semuanya masih dalam perundingan. Mengapa begitu lambat menetapkan pagar maritim ini? Seperti lazimnya dalam setiap proses perundingan penetapan perbatasan antara negara, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya menetapkan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, antara lain dapat berupa faktor politis, politis-yuridis, ekonomis, atau semata-mata faktor teknis perundingan.

Para pakar hukum laut sendiri, menurut Damos, cenderung berpendapat bahwa karena konvensi tidak menuntaskan masalah ini, maka perdebatan tentang masalah hukum delimitasi batas maritim ini masih akan berlangsung. Dan tampaknya cabang hukum ini masih terus berkembang ditengah-tengah semaraknya praktek negara dalam menetapkan batas-batas zona maritim dan jurisprudensi.

Berbeda dengan batas-batas lain, batas-batas darat pada umumnya telah ditetapkan bersamaan dengan negara-negara tersebut memperoleh title atas teritorinya, misalnya akibat menang perang, penemuan wilayah (discovery), pendudukan (occupation), prescription, dan dasar-dasar title lainnya yang diakui oleh hukum internasional pada waktu itu. Sejarah hukum internasional juga mengenal prinsip-prinsip hukum tentang bagaimana menetapkan batas darat, seperti konsep thalweg atau prinsip-prinsip geografis yang dapat dijadikan sebagai batas. Namun mengingat batas-batas darat antar negara pada umumnya telah tuntas, menurut Damos, maka hukum internasional yang mengatur tentang batas darat ini tidak banyak digunakan lagi, atau bahkan dapat disimpulkan bahwa cabang ilmu hukum ini tidak berkembang lagi.

Dalam kesimpulannya, Damos menyebutkan bahwa Indonesia mengalami situasi yang lebih kompleks dalam menentukan wilayah perbatasannya. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya.

Pertama, Indonesia memiliki konfigurasi geografis yang yang bersifat kepulauan. Kepulauan Riau, misalnya. Kepulauan Riau dengan luas wilayah 251.810 kilometer persegi memiliki luas daratan hanya sekitar empat persen, sementara sisanya adalah lautan. Dari empat persen daratan itu, terdapat 1.795 pulau. Di antara pulau-pulau itu, terdapat 19 pulau yang menyebar dari barat ke timur wilayah Kepulauan Riau. Pulau-pulau itu sendiri menyebar di lima kabupaten/kota yaitu Batam, Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun. Dan hanya empat di antaranyalah yang berpenghuni.

Kabupaten Natuna sendiri memiliki tujuh pulau, yaitu Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa (Senua), Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala. Sedangkan Pulau Tokong Malang Biru berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Berlayar.

Sementara, di Kabupaten Karimun terdapat dua pulau, yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Hiu Kecil. Adapun Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, dan Pulau Nongsa terletak di wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam. Dan, Kabupaten Bintan hanya memiliki satu pulau, yaitu Pulau Sentut.

Kompleksnya konfigurasi kepulauan ini berbanding lurus dengan kompleksitas untuk memberlakukan sistem garis pangkal kepulauan yang masih baru dan belum pernah dipergunakan dalam sejarah perundingan perbatasan. Faktor posisi negara tetangga yang cenderung tidak secara konsisten menggunakan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut 1982 juga turut menambah kompleksitas ini. Hal ini diperparah dengan belum berkembangnya aturan hukum tentang perbatasan sehingga perundingan ditekankan pada kehendak bebas negara-negara terkait.

Pemahaman publik yang masih sederhana tentang masalah perbatasan maritim juga membuat pengambilan kebijakan dan tekanan politik menjadi kurang efektif dan cenderung tidak kondusif dalam proses perundingan. Damos juga menyayangkan trauma Indonesia terhadap kasus Sipadan dan Ligitan yang masih menghantui, sehingga agak tertutup kemungkinan menggiring penyelesaian masalah perbatasan ke pihak ketiga, termasuk peradilan internasional. Hal ini mengharuskan perundingan tetap berlanjut tanpa menghasilkan kesepakatan hingga kini.

Damos menyebutkan bahwa diplomasi perbatasan tentunya tidak hanya bermodalkan kemampuan diplomasi semata, melainkan menuntut adanya keahlian teknis dan yuridis.

“Mengandalkan kemampuan diplomasi tanpa didukung oleh pemahaman teknis dan yuridis justru akan menjerumuskan juru runding ke penyelesaian yang mungkin secara politis dapat dibenarkan namun secara yuridis menimbulkan ketidakadilan dan jauh dari fairness,” tegas Damos.

 

(383)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *