Home Featured Menalar Batas Laut

Menalar Batas Laut

331
0
Pulau Senua, salah satu pulau terdepan Indonesia di wilayah Natuna. Foto: Didi Sugandi.

 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden ziet af van alle vertogen tegen het bezetten van het eiland Sinkapoer door de onderdanen van Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit.

Daarentegen belooft Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit, dat geen Britsch kantoor zal worden opgerigt op de Carimons-eilanden, of op de eilanden Battam, Bintang, Lingin, of op eenig der andere eilanden, liggende ten zuiden van straat Sinkapoer …”

(Belanda menerima pendudukan Pulau Singapura oleh Inggris.

Sebaliknya, Inggris berjanji bahwa tidak ada kantor Inggris yang akan didirikan pada Pulau Karimun, atau Batam, Bintan, Lingin, atau atas salah satu pulau-pulau lain, yang terletak di sebelah selatan Singapura …)

(Pasal 12 dari The Anglo-Dutch Treaty of 1824, atau Traktaat van Londen 1824, atau Traktat London 1824).

Perkara perbatasan bukan perkara kemarin sore. Ia berusia setua watak kekuasaan itu sendiri dan kebutuhan yang mengiringinya atas sebuah klaim teritori. Dalam konteks Indonesia, wacana perbatasan bahkan tidak muncul secara otentik dari daulat para pribuminya. Ia diwariskan begitu saja oleh pihak yang jauh, yakni Belanda dan Inggris, dalam sebuah traktat. Kemudian hari, mana-mana yang Belanda ada menjadi Indonesia dan mana-mana yang Inggris ada menjadi Malaysia. Hal serupa juga terjadi di dalam Indonesia sendiri, yang melibatkan antar kabupaten/kota atau antar provinsi, dengan Belanda atau Eropa sebagai faktor penting dalam setiap pembahasan.

Sebaris-dua dari traktat tersebut, satu dari banyak traktat-traktat lain, berbunyi sebagaimana dikutip pada awal tulisan ini. Dan bunyinya tak terdengar asing. Hingga saat ini, pribumi yang mendiami wilayah yang disebut perbatasan kerap menjumpai keributan pihak luar mengenai “rumah” yang mereka tempati jauh sebelum pihak luar itu mengenal wilayah mereka. Apakah batas wilayah administratif itu relevan? Dapatkah sebuah garis administratif yang ditetapkan orang luar membatasi ruang kultural dan ekonomi yang telah mengakar lama? Bagaimana sesungguhnya logika perbatasan berkerja?

“Munculnya reaksi publik Indonesia yang cenderung over-reaktif atas setiap insiden di wilayah perbatasan pada hakekatnya berakar dari asumsi yang keliru, yaitu bahwa seolah-olah pagar perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas.”

Pandangan ini ditegaskan oleh Damos Dumoli Agusman, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman, pada tulisannya yang berjudul “Perbatasan antara Indonesia dan Negara-Negara Tetangganya: Mengapa Sulit Ditetapkan?” (Jurnal Diplomasi Vol.2.No.4 Desember Tahun 2010).

Peraih gelar doktor dalam hukum perjanjian internasional dengan predikat Magna Cum Laude dari Goethe University of Frankfurt ini menyatakan bahwa batas Republik Indonesia belum tuntas dan masih dalam perundingan. Karenanya, respon terhadap berbagai insiden di wilayah yang belum ada batasnya harus bertolak dari asumsi ini.

 

(331)

1

Karena masalah garis batas sangat kompleks, maka publik awam, bahkan juga beberapa elit pengambil kebijakan, tidak bisa membedakan antara garis perbatasan yang sudah ditetapkan secara bilateral dengan garis batas yang diklaim oleh Indonesia secara unilateral. Damos menjelaskan bahwa apa yang dipersoalkan oleh publik Indonesia dewasa ini justru bersandar pada garis klaim Indonesia (yang dipahami secara keliru sebagai garis yang sudah jelas) yang sudah barang tentu tidak diakui oleh negara tetangga.

Natuna
Beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir Batamtoday.com (14/3), China telah mencantumkan peta Laut Natuna masuk dalam wilayah Laut China Selatan dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan, gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

“Klaim sepihak China ini menyangkut zona wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tentu akan berdampak terhadap keamanan Laut Natuna,” kata Mayjen TNI Fahru Zaini, Asisten Deputi Bidang Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Polkam, di Jakarta, Jumat (14/3), sebagaimana dilaporkan www.batamtoday.com.

Atas klaim China ini, kata Fahru, Kementerian Politik dan Keamanan telah menyiapkan strategi pertahanan utama NKRI atas Laut Natuna yang dianggap sebagai wilayah Laut China Selatan milik China.

“Kami sudah datang ke Natuna ini, melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia), terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini,” ujar Fahru.

Akan tetapi, dalam situs www.antaranews.com (19/3), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, menjelaskan bahwa tidak ada sengketa dengan China (Tiongkok) terkait Natuna.

“Ada tiga masalah yang saling terkait tapi sebenarnya terpisah. Satu, tidak ada sengketa wilayah Indonesia dan Tiongkok apalagi masalah Natuna. Kalau harus memperjuangkan mempertahankan wilayah NKRI ini, termasuk Natuna, tentu akan kita lakukan setiap jengkal. Tapi mengenai Natuna, tidak ada persengketaan dengan Tiongkok, justru sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mencoba penanaman modal asing Tiongkok di Natuna. Kedua, kita bukan salah satu pihak yang bersengketa di Laut China Selatan. Ketiga, adalah masalah nine dash line, memang kita tidak menerima. Karena itu, kita minta penjelasan Tiongkok latar belakang dan dasar hukumnya,” katanya.

Pernyataan Marty sesungguhnya menimbulkan kebingungan. Jika tidak ada sengketa, mengapa China mencantumkan nine dash line tersebut dan Indonesia sendiri menyatakan keberatan karenanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa bermakna ’sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan’. Jika apa yang dilakukan China menimbulkan keberatan dari pihak Indonesia, lalu mengapa disebut tidak ada sengketa?

Isu ini pun kemudian menjadi isu internasional. Media www.aljazeera.com (4/7), misalnya, memuat pendapat President of the International Movement for a Just World (JUST), Dr. Chandra Muzaffar, yang mendorong adanya penyelesaian sengketa ini oleh negara-negara di kawasan.

“Negara-negara Asia Tenggara harus melakukan negosiasi kolektif dengan China untuk menyelesaikan sengketa wilayah,” kata Chandra.

Sementara, media www.bloomberg.com (7/4) melaporkan bahwa Indonesia akan mengerahkan empat helikopter serang Apache Boeing ke Kepulauan Natuna. Dengan mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Budiman, dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan preventif terhadap ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.

Reaksi militer Indonesia juga dilaporkan oleh media www.thediplomat.com (7/4), yang menyebutkan bahwa pada 27 Februari 2014, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, telah mengumumkan bahwa Indonesia akan memperkuat kehadiran militernya di sekitar Kepulauan Natuna, sebagai upaya menghindari krisis.

 

(331)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *