Home Featured Palang Pintu Otonomi Khusus Bali
0

Palang Pintu Otonomi Khusus Bali

165
0
Bali masih menginginkan otonomi khusus. Gambar: LenteraTimur.com/Antoni.

 

“Coba saja ke Bali, Anda bisa lihat para pekerja kasar di hotel atau tempat-tempat wisata, mereka sebagian besar orang Bali sendiri. Pemilik hotelnya kebanyakan orang dari luar pulau kami.”

Kalimat itu meluncur dari mulut I Wayan Sudirta di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan beberapa akademisi yang menjadi narasumber. Kala itu, Senin (11/2), sedang terjadi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Tim Kerja Kajian Otonomi Khusus di Indonesia. Bali menuntut otonomi khusus, dan I Wayan Sudirta menjadi ketua tim kerjanya.

Dalam forum tersebut I Wayan Sudirta mengungkapkan kekesalannya. Sejak 2005, usulan otonomi khusus Bali sudah disampaikan dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ketika itu, Bali yang berjuang ini berada di bawah pimpinan Gubernur Dewa Made Berata.

“Tapi sampai saat ini tidak jelas. Masih belum ada pembahasan yang lebih kongkret,” tukas I Wayan Sudirta.

Guru Besar Universitas Udayana, Bali, I Wayan Suparta, yang menjadi salah satu narasumber, mengatakan bahwa ide otonomi khusus Bali sudah muncul sejak 2001, yakni tak lama setelah Jenderal Suharto tumbang sebagai presiden. Ketika itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Daerah. Gayung bersambut. Usulan itu pun kemudian masuk Program Legislasi Nasional 2005 – 2009.

Pada 2006, masih menurut I Wayan Suparta, sejumlah media massa di Bali telah melakukan survei kepada seluruh masyarakat yang berdomisili Bali. Survei tersebut ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Bali terkait permintaan otonomi khusus. Hasilnya, 80 persen masyarakat menyatakan setuju dilaksanakannya otonomi khusus.

Survei serupa diulangi lagi pada 2007. Dan hasilnya tak jauh beda. Masyarakat Bali menginginkan adanya otonomi khusus.

Berkembangnya tuntutan otonomi khusus tidak terlepas dari kelemahan otonomi daerah yang selama ini berjalan di dalam negara yang berbentuk unitarisme. Ketidakjelasan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membuat tarik menarik kewenangan.

Sebagai contoh, Bali sebagai pulau utama dalam berwisata memberikan tak kurang dari Rp. 45 trilyun untuk devisa Indonesia pada 2011 (Beritabali.com, 13 September 2012). Namun, apa yang diperoleh Bali sendiri menjadi nyaris tidak tampak.

“Bagian terbanyak tetap diambil oleh pemerintah pusat,” tegas I Wayan Sudirta.

 

(165)

1

Jika dicermati, kata I Wayan Sudirta, masyarakat Bali tidak mendapatkan peningkatan kesejahteraan berarti, sekalipun negerinya menjadi tempat kunjungan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Bahkan, karena kian terdesak oleh kedatangan pendatang dan kekuatan modal, sebagian masyarakat Bali justru ikut merantau, bertransmigrasi ke pulau-pulau lain.

Dan ketika masyarakat Bali keluar dari tanahnya, terjadilah konflik-konflik antara Bali dengan bumiputera.

“Baru-baru ini, kurang dari empat bulan, dua kejadian di lokasi transmigrasi berakibat jatuhnya korban dan di antaranya orang Bali,” tutur I Wayan Sudirta.

Bagi I Wayan Sudirta, kejadian-kejadian semacam itu, konflik Bali dengan penduduk tempatan, tidak akan terjadi jika warga Bali bisa hidup layak di kampungnya sendiri.

Keindahan alam Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia juga ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, datangnya investor memang memberi pemasukan. Hal ini membuat pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata menjadi marak. Namun, di sisi lain, keadaan tersebut membawa pengaruh, baik secara langsung maupun tak langsung, terkait derajat penghargaan kepada masyarakat Bali yang sudah seurat senadi dengan Hindu.

Ketidakmengertian dari para investor akan unsur suci dari tanah-tanah Bali, pun adanya proyek-proyek dari Indonesia/Jakarta, serta terdesaknya bumiputera Bali secara ekonomi, telah menyebabkan pemindahtanganan serta alih fungsi tanah di Bali. Dalam jangka panjang, kata I Wayan Sudirta, keadaan ini berbahaya buat Bali. Bali akan kehilangan akarnya, laksana pohon yang tumbang karena ketiadaan akar. Bali akan menjadi sebuah lokasi wisata yang kehilangan nyawa kebudayaannya.

Perbedaan Status
I Wayan Sudirta membandingkan negerinya dengan negeri-negeri yang diistimewakan, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Baginya, Bali dengan segala kekhasannya tak kurang istimewa atau tak kurang bersifat khusus dari negeri-negeri tersebut. Basis sosio-kultural Bali diyakini menjadi bekal berharga untuk mengajukan otonomi khusus.

Seperti ketiga negeri tersebut, Bali juga memiliki berbagai macam keunikan. Sebut saja sistem pemerintahan lokal atau Desa Pakraman, sistem organisasi subak, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tak termaktub dalam sistem perundang-undangan perbankan, sistem religi yang menganut falsafah Tri Hita Karana, sampai Hari Raya Nyepi.

“Kalau tidak menjadi daerah otonomi khusus, maka lambat laun ciri khas tersebut bisa punah karena undang-undang nasional justru tidak memberikan ruang gerak terhadap keunikan-keunikan semacam itu,” ujar I Wayan Sudirta.

Dalam bentuk negara kesatuan atau unitarisme yang dianut Indonesia pasca Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, seluruh wilayah memang dipandang sebagai seragam dan bersusun tunggal dari atas ke bawah. Dan seperti negara-negara berbentuk kesatuan lain, ada yang disebut desentralisasi asimetris (assymetric decentralization). Desentralisasi asimetris, yang umum disebut otonomi khusus, merupakan pola perhubungan khusus antara pusat dan suatu daerah. Disebut khusus karena suatu daerah mendapatkan wewenang atau kekuasaan yang berbeda dengan daerah lain, yang dianggap sebagai solusi penyelesaian permasalahan hubungan antara pusat negara dan daerah yang bersangkutan.

 

(165)

Fajar Riadi Fajar Riadi lahir di Madiun, Jawa Timur. Kini dia bekerja sebagai staf redaksi di LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *