Home Bernala Keseragaman Hukum dalam Keberagaman Kultur
1

Keseragaman Hukum dalam Keberagaman Kultur

296
1
Wan Ulfa Nur Zuhra

Tahun 1964, ketika jadi plonco di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, seorang senior pernah menanyai Erman Rajagukguk soal alasan masuk kuliah hukum. Erman kala itu menjawab: “Saya ingin menyusun satu hukum nasional berkepribadian Indonesia, menggantikan hukum kolonial”.

Erman menuliskan cerita ini dalam kisah “Dari Masa ke Masa” di blog pribadinya. Tulisan itu sendiri berasal dari makalah yang disampaikannya pada Dies Natalis Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, 2 April 2005. Jawaban terhadap seniornya itu diakuinya terinspirasi dari pidato-pidato Presiden Soekarno yang berusaha keras membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akan tetapi, proses panjang yang dilalui Erman ternyata memberinya pemahaman berbeda. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini melihat bahwa tak bisa ada hukum yang seragam di Indonesia.

“Bagi Indonesia, tidak mungkin diciptakan atau disusun satu ilmu hukum Indonesia yang uniform karena alasan sejarah, pluralisme masyarakat Indonesia dan Indonesia bagian dari masyarakat global,” begitu tulis Erman di blog yang sama.

Lantas, bagaimana sebaiknya hukum Indonesia?

Saya yang tak kuliah hukum ini sempat berdiskusi sedikit dengan Anshari Dimyati dalam sesi diskusi “Hukum dan Multikulturalisme”. Anshari adalah magister bidang hukum di Universitas Indonesia dengan tesis mengenai peradilan Sultan Hamid II. Sedangkan sesi diskusi tersebut merupakan bagian dari pelatihan tingkat lanjut “Menulis untuk Kesederajatan” yang digelar oleh LenteraTimur.com di Jakarta, medio Januari 2013.

Anshari bilang, hukum itu harus lahir dari masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Artinya, ia semestinya tumbuh dari bawah. Inti yang saya pahami adalah bahwa, karena itu, hukum itu harus cocok dengan masyarakat yang diaturnya.

Permasalahan muncul ketika negara bernama Indonesia ini pada dasarnya, dan juga faktanya, terdiri dari berbagai macam entitas dengan kultur yang berbeda. Tetapi, bentuk kesatuan (eenheidsstaat) yang dipilih memaksa negara ini menciptakan keseragaman, yang dalam hal ini mewujud pada ranah hukum, yang berlaku untuk seluruh masyarakat-masyarakatnya. Misalnya saja undang-undang antipornografi, yang barangkali cocok untuk Aceh dan Minangkabau, tetapi tidak pas untuk Bali atau Papua.

Saya paham, Indonesia ini adalah suatu negara kesatuan yang menyatukan negara-negara. Sepanjang 1945 takat 1949, sudah berdiri tujuh negara dengan narasi masing-masing di kawasan yang memiliki nama yang banyak ini–entah Kepulauan Melayu, India Belakang, India Timur, India Belanda, Oost Indie, dan lain-lain. Negara Republik Indonesia dibentuk pada 17 Agustus 1945, menyusul Negara Indonesia Timur pada 24 Desember 1946, lalu Negara Sumatera Timur pada 25 Desember 1947. Kemudian, menyusul dibentuknya Negara Madura pada 20 Februari 1948, Negara Pasundan pada 25 Februari 1948, Negara Sumatera Selatan pada 2 September 1948, dan Negara Jawa Timur pada 26 November 1948.

Selain ketujuh negara itu, ada sepuluh daerah otonom yang dibentuk. Ada Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Negara-negara dan daerah-daerah otonom ini tertulis jelas dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan diakui secara hukum internasional. Konstitusi ini dibuat secara kolektif-musyawarah berdasarkan mandat negeri masing-masing. Dan ia menjadi warna tersendiri dalam perjalanan Indonesia.

Nah, negara-negara dan daerah-daerah otonom ini kan juga awalnya berasal dari negara-negara lama, yang dahulu berbentuk kesultanan atau kerajaan. Secara kultur, sudah tentu mereka punya nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang masing-masing berbeda satu sama lain. Bahkan, bisa saja tak sekedar berbeda, tetapi juga saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

 

(296)

1

Dengan bentuk Indonesia yang kesatuan, masyarakat-masyarakat yang beragam ini dipaksa mematuhi hukum yang seragam. Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, misalnya, disebutkan bahwa: Sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan dan untuk memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Daerah, maka undang-undang ini mengusahakan sejauh mungkin adanya keseragaman dalam hal pengaturan mengenai Pemerintah Daerah. Keseragaman yang dimulai oleh Presiden Soekarno ini faktanya dikristalkan oleh Presiden Soeharto. Meski peraturan perundang-undangan sudah berubah, upaya penyeragaman terus terjadi hingga hari ini.

Sampai di sini, logika saya bilang, mana mungkin bisa penyeragaman terjadi! Lewat pemaksaan, ya bisa saja, tapi bagaimana dengan keharmonisan yang diharapkan tercipta dari adanya hukum?

Akan tetapi, meski menginginkan keseragaman, Indonesia juga mengakui adanya hukum adat. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2), hasil amandemen ke-2. Bunyinya begini: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Frase “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung mengambil jarak yang berseberangan dengan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dan saya berpikir, lantas apa gunanya pengakuan terhadap hukum adat ini?

Misalkan kita coba ambil contoh sejumlah masyarakat adat Minang yang menuntut Hanung Bramantyo karena film buatannya Cinta Tapi Beda dinilai ‘menghina Minang’. Jika masyarakat Minang menggunakan hukum Minang, lalu Hanung pakai hukum positif Indonesia, bukankah kesemrawutan dan kebingungan akan terjadi?

Tody Sasmitha Jiwa Utama, tenaga pengajar di Bagian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bilang begini: “Pengakuan bersyarat tersebut justru cenderung menjadi sebuah penyangkalan terselubung yang dilakukan melalui konstruksi wacana dalam oposisi biner. Tanpa adanya usaha untuk melepaskan hukum adat dari konstruksi oposisi biner, pengadilan adat sebagai lembaga hukum, sampai kapan pun hanya akan menjadi pengadilan jalanan, tanpa pernah mampu menjadi pemain utama dalam konfigurasi sistem hukum Indonesia.” (LenteraTimur.com, 18 Oktober 2012).

Saya sempat kebingungan, apa sebenarnya yang salah di negeri ini. Hukumnyakah? Atau bentuk negaranya yang sudah salah?

Dalam bentuk negara eenheidsstaat atau unitary ini, ya memang harus ada hukum yang mengatur secara seragam dan tak mengenal perbedaan. Tapi faktanya, ada hukum adat-adat dan ada juga hukum nasional. Nah, sementara, dengan sangat beragamnya kultur masyarakat di negara unitary ini, mana pula bisa ada hukum yang mengatur semuanya secara seragam?

Jadi, ya menurut saya, ubah dulu bentuk negaranya! Bukankah sesederhana itu saja?

 

(296)

Wan Ulfa Nur Zuhra Wan Ulfa Nur Zuhra adalah jurnalis di Medan, Sumatera Utara.

Comments with Facebook

Comment(1)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *