Home Bernala Aceh dan Demokrasi Indonesia, Terima Depan Tolak Belakang
0

Aceh dan Demokrasi Indonesia, Terima Depan Tolak Belakang

35
0
Haekal Afifa

Pasca jatuhnya Suharto, istilah keberagaman mulai menyeruak. Di sudut-sudut depan, belakang, dan samping, orang bicara mengenai kemajemukan, perbedaan, demokrasi, dan kesetaraan. Semangat usai era Suharto ini diuji kala banyak orang membicarakan himbauan larangan mengangkang bagi perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim saat berkendaraan roda dua.

Himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, ini menuai respon. Tak hanya dari masyarakat Aceh secara keseluruhan, tetapi juga masyarakat lain, utamanya Jakarta. Tak kurang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan kecaman atas aturan tersebut.

Mereka heboh dan meradang sendiri dengan aturan yang dikeluarkan untuk wilayah hukum Lhokseumawe, yang tampak dari media-media sosial dan media-media massa Jakarta dan asing. Tapi, tentu saja, hal ini tak bisa dilawan dengan sepadan. Ada jurang perbedaan infrastuktur komunikasi di sini. Apalagi, Aceh dan Jakarta juga punya perbedaan, yakni ihwal kebiasaan bergunjing. Selain itu, perusahaan-perusahaan televisi Jakarta yang dapat masuk ke Aceh juga menjadi faktor ketidakseimbangan. Sebab, pada saat yang sama, hal sebaliknya tak dapat terjadi.

Pada gilirannya, yang tampak ke muka adalah Aceh tidak dibiarkan dengan diskursus pembangunan manusianya. Tak tampak sikap toleransi dan saling menghormati di antara identitas-identitas kultural yang berbeda dalam membangun komunikasi yang ideal di Indonesia.

Pada saat yang sama, Aceh tidak pernah heboh dan meributkan pemakaian “koteka” di Papua karena jelas itu adalah domain kebudayaan mereka. Aceh pun takkan meributkan jika kelak ada diskursus atau perkembangan mengenai penggunaan koteka di Papua. Aceh tak pernah meributkan perempuan Bali yang turut membakar diri ketika suaminya meninggal. Begitu juga Aceh tak pernah meributkan soal budaya seks bebas atau kegiatan-kegiatan di Jakarta yang tak sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Tapi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang sebetulnya mayoritas terdiri dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya, justru melakukan hal sebaliknya.

Konteks
Aceh bukanlah entitas “kemarin sore”. Sejarah Aceh terbentang jauh yang di antaranya mewujud dalam produk hukum kebijakan yang dijalankan oleh sultan dan pembesar-pembesarnya. Hadih maja (pepatah Aceh) mengatakan Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana. Artinya, hukum adat diatur oleh Sultan, Hukum Syariat diatur oleh Ulama, Qanun diatur oleh Maharani, Reusam diatur oleh Laksamana.

Pepatah ini merupakan manisfestasi yang diingat oleh orang Aceh atas sistem hukum dan desain tata negara yang mengantarkan Aceh pada puncak kejayaannya. Adat dalam perspektif masyarakat Aceh merupakan sebuah produk hukum, baik tertulis maupun tak tertulis, yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat Aceh. Dan ini sudah berlangsung semenjak Kerajaan Aceh Darussalam berjaya, jauh sebelum Indonesia muncul sebagai negara.

Banyak negeri dimana adat atau cara pandangnya menyatu dengan suatu keyakinan agama. Sebut saja Minangkabau dengan Islamnya, Bali dengan Hindunya, Minahasa dengan Kristennya, dan seterusnya. Begitu juga dengan Aceh. Di Aceh, adatnya pun amat berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Antara adat dan hukum Islam diibaratkan seperti Lagee Zat ngon Sifeut”, atau Zat dan Sifat, yang saling melengkapi.

Dalam pandangan umum adat dan kebudayaan Aceh, seorang perempuan yang mengangkang, apalagi sambil berpelukan, merupakan aib atau malu yang bisa menghilangkan harga diri seorang Aceh. Tindakan semacam itu menjadi sesuatu yang menjatuhkan martabat. Orang Aceh menyebutnya dengan ‘pantang’. Dan rasa malu bagi orang Aceh dipandang sebagai bagian dari iman.

Dalam perspektif inilah muncul himbauan, yang tak ada sanksinya itu, dari Pemerintah Kota Lhokseumawe soal larangan bagi perempuan berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dan ini semestinya dipandang sebagai upaya semacam kodifikasi dari tradisi yang selama ini hidup dan berkembang. Ia muncul dari bawah. Aturan adat ini sudah menjadi falsafah yang hidup di dalam jiwa seorang Aceh.

Betapapun penjajah macam Belanda mencoba menghancurkan identitas Aceh, falsafah ini takkan sepenuhnya bisa dihilangkan karena intangible dalam diri seorang Aceh. Aceh sangat dekat dengan nilai Islam, dan itu berarti menghancurkan Aceh adalah menghancurkan Islam, dan sebaliknya. Bagi Aceh, Islam merupakan hal yang tak bisa ditawar dan akan dibela dengan darah dan nyawanya.

Aceh sendiri sedang mengalami diskursus dalam dirinya. Bertubi-tubi angin datang dari luar dan menerpa wajah Aceh. Sebut saja konflik, tsunami, upaya penyeragaman dari Indonesia, pun lembaga-lembaga asing dalam sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami sehingga membentuk suatu pola “kapitalisme” yang sebelumnya tak dikenal oleh orang Aceh.

Hal ini juga ditunjang oleh muatan isi dari perusahaan-perusahaan televisi Jakarta yang masuk ke Aceh. Seakan segendang seirama, sistem pendidikan “nasional” juga turut mengikis kebudayaan yang ada di Aceh. Inilah di antara hal-hal yang menyebabkan budaya dan adat Aceh yang terbangun mulai terkikis pelan-pelan.

Keberagaman
“Pada dasarnya manusia memiliki identitas yang berbeda bersumber dari ras, suku, agama, budaya, kenegaraan dan hal-hal lainnya, sehingga pemikiran kosmopolitanisme tidak berarti bahwa manusia kemudian harus meninggalkan identitasnya tersebut untuk mencapai kesatuan umat manusia namun lebih kepada toleransi antara satu identitas dengan identitas lainnya.”

Profesor Martha C. Nussbaum, seorang pakar hokum dan etika dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, menuliskan hal tersebut dalam bukunya Patriotism and Cosmopolitanism: For Love of Country, Debating the Limits of Patriotism (1996). Dia menggarisbawahi bahwa untuk menjadi masyarakat kosmopolit, seseorang tidak harus meninggalkan identitas (kebudayaan, agama, suku, sejarah, bahasa, suku, dan ras). Yang harus dilakukan adalah sikap toleransi yang mampu menciptakan hubungan antara satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya, sehingga bisa mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis dalam bernegara.

Dalam konteks inilah Indonesia harus dibaca. Negara yang berasal usul dari (perspektif Belanda) wilayah India-nya Belanda ini memiliki belasan ribu pulau, yang berarti, tentu saja, di dalamnya terdapat sekian banyak identitas yang berbeda, baik secara sosiologis, etnologis, maupun historis. Negara yang panjangnya dari Sabang sampai Merauke ini setara dengan panjang dari Inggris sampai Kuwait, atau dari Eropa Barat sampai Asia Tengah. Dan ini membuat perbedaan identitas mustahil disatukan di bawah sebuah pemerintahan negara yang terpusat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sikap bijak dari negara untuk menghindari gesekan perbedaan identitas yang berbeda tadi, yakni dengan saling menghormati dan memberi ruang yang lapang terhadap eksposisi kebudayaan masing-masing entitas. Negara semestinya berfungsi untuk menjamin kelangsungan atau perkembangan identitas-identitas yang berbeda itu dalam sebuah negara persatuan.

Hanya saja, sikap “abu-abu” dari penyelenggara negara yang lebih tampak mengemuka ketimbang sikap sebagai pelindung keberagaman. Tak heran, konflik kultural masih menjadi faktor utama di Indonesia. Sejurus ini juga membuktikan bahwa konsep demokrasi di Indonesia masih jauh panggang dari api.

Jika di sudut-sudut orang masih bicara demokrasi, keberagaman, dan semacamnya, maka apa yang dilakukan Pemerintah Lhokseumawe harus dilihat dalam pespektif keberagaman dan kesetaraan. Lembaga-lembaga negara pusat khususnya atau masyarakat Indonesia umumnya tak perlu meradang atau menyibukkan diri mengecam aturan yang berlaku dalam teritori Lhokseumawe.

Masyarakat Aceh dan juga masyarakat lain perlu berkembang dalam baju yang luas. Biarlah sesama anggota keluarganya yang meluruskan apa-apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup mereka. Sudah terlalu lama orang hidup dalam pendiktean, tekanan, dan pembodohan.

(35)

Haekal Afifa Haekal Afifa adalah aktivis kebudayaan dan sejarah Aceh di Institut Peradaban Aceh.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *