Home Featured Tambang-Tambang Tak Terkendali di Morowali
1

Tambang-Tambang Tak Terkendali di Morowali

129
1
Peta Konsesi Tambang di Morowali. Sumber gambar/foto-foto: Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah.

Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, melaju tanpa kendali. Dalam kurun lima tahun terakhir, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru dirusak. Hutan mangrove yang terbentang di pesisir Pantai Tambayoli, Tamainusi, Tandoyondo, kini ditebang pohon-pohonnya. Lahannya akan digunakan sebagai pelabuhan pemuatan orb nikel.

Adalah PT. Gema Ripah Pratama yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengeksplorasi lahan seluas 145 hektar, yang menjadi batas alam dan masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali itu.

“Tapi yang garap kontraktornya, PT. Eny Pratama Persada. Awalnya kami dapat laporan dari warga kalau perusahaan itu yang membabat hutan mangrove di Tambayoli,” ujar Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Rabu (12/12).

Cagar Alam Morowali adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Di dalamnya terbentang pantai, hutan mangrove, hutan lumut, dan hutan alluvial dataran rendah hingga jenis hutan pegunungan. Di sana pula habitat bagi anoa, babirusa, kera, kuskus beruang, musang, babi hutan, rusa, burung maleo, atau burung gosong.

Menurut data yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang, pada 2007 terdapat 126 Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali. Pada 2011, jumlahnya melonjak hingga 189 Izin. Dari sekian banyak perusahaan pertambangan itu, hanya 77 Izin yang masuk kategori clean and clear.

“Sisanya beroperasi tanpa kendali, tanpa kontrol,” tukas Andika.

Kalaupun mau dihitung, pertambahan jumlah perusahaan yang mendapatkan konsesi juga tidak menambah pendapatan asli daerah secara signifikan. Pendapatan Asli Daerah Morowali pada 2007 terhitung Rp. 5.588.707.000, dan empat tahun kemudian menjadi Rp19.651.390.324. Tentu tidak semuanya berasal dari penerimaan sektor kehutanan maupun pertambangan.

“Malahan beberapa kali ada banjir besar dan pencemaran pantai,” tutur Andika.

Pengambilan kayu di dalam Cagar Alam Morowali.

Dalam rentang 2009-2010, setidaknya terjadi tiga kali banjir bandang di Bahodopi yang menjadi lokasi tambang PT Bintang Delapan Mineral. Pencemaran Teluk Tomori oleh PT Mulia Pacific Resources juga telah mengakibatkan 200 warga terkena penyakit gatal-gatal.

Saat ini, aktivitas operasi pertambangan oleh PT. Gema Ripah Pratama sudah sampai pada tahap pembangunan jalan hauling koridor tambang galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Jalan itulah yang digunakan untuk mengakses areal konsesi miliknya seluas 150 hektar.

Hanya bermodal Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, perusahaan melakukan operasi produksi dengan menumpuk orb di Desa Tambayoli seluas satu hektar untuk kemudian dijual. Aktivitas ini tentu saja menyalahi Keputusan Menteri No. 7 Tahun 2012 Tentang Larangan Ekspor Mentah Bahan Tambang.

Masyarakat Kecamatan Soyo Jaya yang berada paling dekat dengan area cagar alam telah mengajukan protes kepada pemerintah kabupaten maupun kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.

“Karena peta yang kami pakai adalah milik BKSDA, tak ada yang diubah. Masak mereka nggak mau akui itu peta?” tukas Andika.

Tentu tidak adil jika para pengusaha tambang diberikan jalan mulus untuk mengeruk kekayaan alam Tambayoli sedangkan mereka yang sejak dulu memanfaatkan hasil hutan secara subsisten kerap diintimidasi, hingga dipenjara. Pada 2009, seorang petani setempat ditahan dengan tuduhan merambah hutan di kawasan cagar alam. Padahal, semua warga yang menjadi saksi mengatakan petani tersebut hanya mengambil kayu, itupun di luar kawasan cagar alam. Karena tak kuat dipenjara, petani tersebut meninggal. Dan di tahun yang sama pula, sebanyak 28 demonstran ditangkap karena protes-protesnya.

Posisi Masyarakat Selalu Ilegal
Apa yang terjadi di hutan Cagar Alam di Morowali adalah salah satu contoh dari banyaknya jumlah perusahaan yang mendapat izin usaha atau konsesi lahan dengan mudah, baik dari pemerintah pusat Indonesia pun kabupaten. Sementara masyarakat yang selama ini tinggal dan hidup selaras di sekitar hutan tidak tahu menahu tentang segala macam aturan.

Guru Besar Fakultas Hukum Agraria Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Maria SW Sumardjono, mengatakan tumpang tindihnya peraturan terutama dalam sektor kehutanan dan pertambangan benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha. Sementara Undang-Undang Kehutanan sendiri dianggap tidak konsisten dalam isi pun implementasinya.

“Undang-undang Kehutanan mengakui hutan ulayat, tapi tidak mengatur tentang subyek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat,” ujar Maria, Kamis (13/12), dalam Seminar bertema Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.

Potret umum kerusakan hutan alam di Morowali.

Bagi Maria, kondisi ini laksana memberi angin segar kepada investor namun memicu konflik dan sengketa antara pihak yang mendaku memiliki konsesi dengan masyarakat.

Sejarawan Inggris, E.P. Thompson, yang dikutip dalam makalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam seminar Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, mengatakan bahwa persoalan hutan bukanlah soal pemanfaatan lahannya, tetapi soal kekuasaan dan hak kepemilikan. Sejarah politik penataan ruang kekuasaan dan kepemilikan negara melalui jalan pengambilalihan kawasan kehutanan (produksi maupun konservasi) beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara luas, kerap diiringi dengan usaha-usaha sistematis yang mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan yang ada sebelumnya atas lahan dan sumber daya alam lain berbasis tanah yang dimiliki masyarakat tempatan.

Tidak ada lembaga yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk menangani konflik agraria, termasuk di dalamnya konflik kehutanan. Padahal, mengingat luasan kawasan hutan yang semakin terancam karena beragam intervensi kebijakan dan program, posisi masyarakat diperkirakan masih akan berkutat dengan konflik. Kalaupun ada pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah, yang kemudian diketahui hasilnya hanya untuk disodorkan kepada pengusaha yang meminta konsesi, berbagai upaya masyarakat untuk menguasai dan mengelola sumber daya hutan selalu dalam posisi ilegal.

Hampir semua undang-undang yang mengait kepada hak hidup masyarakat sekitar hutan dibumbui tujuan pembangunan untuk masyarakat sekitar/ dalam kawasan hutan. Hanya saja, Harry Santoso, dalam bukunya Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa (2004), sebagaimana dikutip oleh makalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan bahwa alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi adalah upaya penyingkiran diam-diam masyarakat dari hutan.

Orientasi kegiatan pemberdayaan masyarakat justru menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang menyangkut hutan dan kehutanan. Apa yang dinamakan sebagai pemberdayaan masyarakat umumnya memiliki arti mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat dari hutan. Maka, tidak heran jika sampai hari ini masih saja terjadi ketegangan-ketegangan antara masyarakat pengguna hutan dengan petugas kehutanan.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Andri S. Wijaya, membenarkan pandangan Harry. Tanah-tanah itu dikonversi secara kilat menjadi areal tambang.

“Begitulah keadaannya. Perusahaan memang punya izin, entah dari mana. Kalau ada masyarakat di wilayah konsesi dipaksa pindah, alasannya hutan mau dibuka,” kata Andri.

(129)

Fajar Riadi Fajar Riadi lahir di Madiun, Jawa Timur. Kini dia bekerja sebagai staf redaksi di LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. IUP memang jorjoran dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seharusnya dari sana pemerintah bisa mengevaluasi mana yang terbukti “nakal” langsung ditindak tegas. Dan perlu komitmen juga, tambang itu seharusnya berdampak sosial, sehingga tidak tejadi konflik dengan masyarakat sekitar tambang.
    Nice reportase 😀

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *