Home Featured Kalimantan Timur, Kalah Namun Tak Patah
0

Kalimantan Timur, Kalah Namun Tak Patah

67
0
Salah satu kondisi jalan di Berau, Kalimantan Timur. Foto-foto: Redaksi LenteraTimur.com.

Nyaris di setiap sudut Kalimantan orang akan mudah menemukan sumber-sumber daya alam. Ladang-ladang pertambangan berserakan di sana sini. Eksplorasi minyak, gas bumi, batu bara, sampai hasil hutan, ada di mana-mana. Tapi, pada saat yang sama, inilah wilayah yang rusak karena pertambangan. Kalimantan juga tak menikmati berkah kekayaan alam dari tanahnya sendiri. Dan ketika protes dilakukan oleh Kalimantan Timur terkait bagi hasil keuangan dari sumber daya alam tersebut, ia kalah Namun, hal ini tak berarti patah.

Pada 12 September 2012, permohonan sejumlah elemen rakyat Kalimantan Timur melalui uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan ini kontan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan bagi banyak pihak di Kalimantan Timur. Di sejumlah media Kalimantan Timur, bahkan ada wacana bahwa Kalimantan Timur lebih dari layak menjadi negara (baca Tribun Kaltim, 19/9). Pemerintah pusat dinilai gagal dalam memahami keinginan dan kebutuhan daerah.

Belum lama berselang, Mei 2012, bumi Borneo juga dilanda kemarahan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, bertahun-tahun bumi kaya minyak ini senantiasa dilanda kelangkaan minyak, yang membuat kendaraan harus antri berpanjang-panjang. Ketidakadilan ini kemudian membuat seluruh rakyat Borneo kompak melakukan blokade batu bara ke Jawa, tempat dimana pemerintah pusat berada, sembari memberikan ultimatum agar kuota bahan bakar minyak Borneo ditambah. Ujungnya, setelah blokade sungai-sungai jalur transportasi dilakukan berhari-hari, ultimatum ini pun dipatuhi oleh pemerintah pusat.

Hampir serupa dengan kejadian blokade Mei tersebut, penolakan uji materi dari Kalimantan Timur ini pun sepi dari pemberitaan media massa di Jakarta. Seolah ia hanya sebuah kasus kecil yang tak melibatkan skema bentuk negara. Isu uji materi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan rakyat Kalimantan Timur ini tertimpa oleh isu pemilihan gubernur Jakarta yang digegap-gempitakan hingga merangsek ke wilayah-wilayah lain.

Tidak Sensitif
Kalimantan Timur adalah negeri yang kaya akan hasil alam. Tidak saja batu bara, tetapi juga minyak dan gas. Namun, hasil alam yang dikeruk dari bumi Kalimantan Timur ini kemudian dibawa keluar secara besar-besaran. Para pemohon uji materi pun kemudian berusaha melakukan uji materi atas sejumlah poin di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun poin-poin yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 14
e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Besaran 15,5 persen dan 30,5 persen yang diperoleh pemerintah daerah untuk bagi hasil minyak bumi dan gas inilah yang dianggap oleh para pemohon uji materi sebagai suatu bentuk penghisapan dan ketidakadilan. Minyak dan gas yang dikandung Kalimantan Timur ini faktanya justru tidak menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi punya logika sendiri. Lembaga ini berdalih bahwa besaran persentase yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti termaktub dalam poin-poin yang diuji, harus dipahami tidak sepenuhnya milik daerah. Pemerintah pusat sebagai representasi negara berkewajiban membagikannya kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Indonesia, yang menganut paham unitarisme, memang mengandaikan asas sentralistik, dimana daerah adalah perpanjangan tangan dari pusat, bukan sebaliknya.

Menanggapi penolakan ini, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Efendi mengatakan bahwa pemerintah dianggap tidak mampu memahami kebutuhan daerah yang makin besar untuk biaya pembangunan. Pemerintah juga dinilai keliru dalam memaknai perjuangan Kalimantan Timur ini. Pemerintah menganggap upaya Kalimantan Timur ini adalah tindakan meminta-minta anggaran. Dan jika uji materi ini lolos, pemerintah khawatir ia akan berujung pada membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Apa yang disampaikan oleh MK seakan-akan gugatan ini bakal membuat APBN kita berdarah-darah. Terjadi kontraksi ekonomi. Padahal sama sekali tidak,” ujar Aji yang juga menjadi saksi ahli dalam pengajuan Uji Materi tersebut kepada LenteraTimur.com, Selasa (25/9).

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya satu yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Akil Mochtar. Menurut Akil, pengujian pasal tersebut merupakan indikasi yang cukup akan adanya ketidakadilan dalam proses perumusan porsi pembagian dana bagi hasil maupun dalam proses distribusi dana bagi hasil. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang berlarut-larut atau sebagai upaya proses pendekatan keseimbangan reflektif (reflective equilibrium) keadilan dalam suatu sistem hubungan keuangan, kata dia, maka perlu dilakukan perubahan dari pengaturan dana bagi hasil sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Salah satu antrian bahan bakar minyak di Kalimantan Timur, Juni 2012.

Dalam pernyataannya yang dimuat dalam situs resmi Mahkamah Konstitusi, Akil, yang pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Barat, berpendapat bahwa perkara ini seharusnya dikabulkan.

“Menurut saya, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan distribusi pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang lebih berkeadilan dengan mengedepankan prinsip ‘adil dan selaras’,” ucap Akil.

Soal beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seperti yang dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi, Aji menyanggahnya. Menurut Aji, skema kenaikan anggaran yang diminta bisa diambil dari pergantian biaya produksi (cost recovery) migas. Cost recovery pada hakikatnya merupakan dana talangan yang dikeluarkan oleh investor yang hanya akan dikembalikan apabila cadangan migas yang ditemukan ekonomis. Apabila kegiatan eksplorasi tidak menemukan cadangan yang ekonomis, dana talangan tersebut tidak akan dikembalikan.

“Jika dibiayai dari cost recovery, tentu tidak akan mengganggu APBN. Apalagi mengganggu pembagian anggaran ke daerah lain,” tutur Aji.

Selama ini pergantian biaya produksi (cost recovery) migas yang berjumlah tidak kurang dari Rp. 110 triliun dinikmati oleh sekitar 14 perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Menurut Aji, setidaknya ada tujuh perusahaan minyak dan gas asing yang telah lama melakukan usaha pertambangan di Kalimantan Timur.

“Bagaimana mungkin dari sejumlah ratusan triliun yang dinikmati oleh perusahaan asing tersebut, persentase yang diterima oleh Kalimantan Timur sangat kecil?” tegas Aji.

Di luar konteks bagi hasil atas keuntungan pertambangan minyak dan gas, Aji menilai pemerintah pusat telah gagal memaknai gugatan masyarakat Kalimantan Timur sebagai ajakan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pertambangan milik asing.

“Andaikan saja dari yang seratus persen diterima perusahaan asing sekarang ini, 30 persen saja diminta dan diserahkan kepada pemerintah daerah kami, apa salahnya? Lantas pemerintah pusat ini memihak daerah apa orang asing?” ketus Aji.

Kekecewaan yang mendalam juga dirasakan Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) Abraham Ingan. Apalagi penolakan uji materi oleh MK bersifat final sehingga upaya banding jelas tidak mungkin dilakukan. Dari sisi yang berbeda, Abraham menuding pemerintah tidak mempedulikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat dinilai mau enaknya saja mengambil hasil minyak dan gas sambil “memaksa” Kalimantan Timur memperbaiki halaman rumahnya sendiri yang rusak parah.

Saat ini terdapat dua provinsi yang mendapat alokasi pembagian hasil migas sebesar 70% daerah dan 30% pemerintah pusat, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Kondisi tersebut kadang-kadang memberi kesan bahwa pemerintah pusat berlaku tidak adil kepada daerah-daerah lain, terutama yang memiliki potensi sumber daya migas melimpah seperti Kalimantan Timur. Apalagi, kedua provinsi itu memang bergolak dengan senjata.

“Jangan katakan juga kami ingin membanding-bandingkan dengan saudara-saudara di Aceh maupun Papua. Tapi kalau mereka bisa mendapat pembagian yang jauh lebih layak, mengapa kami tidak? Lagipula, kalau ditanya hitungannya, kami tidak meminta sebesar yang diperoleh Aceh maupun Papua,” ujar Abraham kepada LenteraTimur.com, Selasa (25/9).

“Kami tidak punya pikiran untuk membuat gerakan-gerakan seperti di Aceh atau Papua. Namun kami juga tidak melihat ada harapan lain dengan cara-cara yang sudah-sudah,” tambah Abraham.

Sejarah Belum Bergerak
Sejatinya, pergulatan alot dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah menunjukkan anatomi hubungan negara dan daerah yang masih sentralistik. Dan kasus yang dimunculkan oleh Kalimantan Timur ini bukanlah sesuatu yang baru dalam perjalanan Indonesia.

Sejarawan Taufik Abdullah mengatakan bahwa Republik Indonesia mau tak mau harus diakui sebagai kelanjutan dari Hindia Belanda. Pada zaman di mana Belanda beroperasi tersebut, secara bertahap tapi pasti eksploitasi ekonomi kapitalistik semakin terpusat di Sumatera dan Kalimantan.

Dengan hasil ekspor dari kedua pulau inilah kemakmuran di Belanda bisa terjamin dan fasilitas modern di banyak tempat di Pulau Jawa bisa dibiayai.

“Ketika inilah masyarakat ‘luar Jawa’, terutama di daerah yang mempunyai sumber daya alam yang relatif kaya setahap demi setahap semakin merasakan betapa pusat telah mengeksploitasi daerah mereka, dengan pembenaran integrasi nasional. Sementara, pemerintah pusat… lebih banyak disibukkan oleh usaha untuk mempertahankan dirinya dari rongrongan partai oposisi,” tulis Taufik Abdullah dalam Antara Daerah dan Negara (2011) saat mengulas situasi Indonesia periode 1950-an.

Angin Federalisme dari Kalimantan Timur
Problem bentuk negara unitarisme kemudian mendapat sorotan dari Taufik. Model negara ini mendominasi tidak saja dalam bentuk kenegaraan, tetapi juga dalam wacana politik dan konstitusi. Dan karena dominasi wacana unitarisme inilah, kata Taufik, masalah hubungan pusat dan daerah semakin penting.

“Bagaimanakah kemakmuran provinsi atau kabupaten yang minus bisa ditingkatkan sedangkan yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak merasa diperas?” tulis Taufik dalam buku yang sama.

Sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Taufik Abdullah, dosen Hukum Tata Negara Universitas Balikpapan Rendi S. Ismail mengatakan bahwa apa yang telah dimulai lebih dari seratus tahun lalu itu faktanya masih tetap berlangsung sampai sekarang. Begitu seringnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan keinginan daerah menunjukkan adanya kesalahan dalam relasi antara keduanya. Ditolaknya uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hanyalah satu contoh betapa lemahnya nilai tawar pemerintah daerah di hadapan pemerintah pusat.

“Langkah hukum yang dilakukan oleh MRKTB tentu layak didukung. Namun tidak bisa dilihat dari perspektif hukum saja. Fakta sesungguhnya sampai saat ini pemerintah daerah selalu kalah bila berhadapan dengan pusat,” urai Rendi.

Namun demikian, Rendi melihat ada sisi baik atas kekalahan Kalimantan Timur ini, yakni munculnya momentum untuk melakukan konsolidasi politik di Kalimantan Timur. Bagi Rendi, inilah waktu yang tepat untuk menyatukan elemen-elemen rakyat Kalimantan Timur untuk meningkatkan eskalasi gerakan.

“Tidak ada niat membuat gerakan-gerakan yang akan mengganggu stabilitas nasional. Saya mengajak semua masyarakat di Kaltim mengkonsolidasi diri, berdiskusi lebih intensif supaya tuntutan-tuntutan ke depan bisa dipenuhi Jakarta,” seru Rendi.

Kini terbuka ruang-ruang diskusi untuk memikirkan kembali kemungkinan sistem bentuk negara yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan daerah. Hal ini dianggap sebagai salah satu pilihan yang realistis diambil mengingat langkah-langkah sebelumnya terbukti gagal. Dan Rendi mensinyalir bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada wacana federasi.

“Jangan buru-buru dianggap ekstrem, bisa jadi federasi lebih mampu memberi kedaulatan kepada daerah. Malahan itu keniscayaan yang sangat dimungkinkan. Kenapa tidak? Republik tetap satu, bendera tetap merah putih, namun kami di daerah merasa lebih dihargai pusat,” pungkasnya.

Pada 24 Juli 2011, di TVRI Kalimantan Timur pernah dilangsungkan dialog dengan tema “Judicial Review, Otonomi Khusus dan Federalisme”. Dialog hasil kerjasama BMagazine dengan TVRI Kalimantan Timur ini merupakan persiapan dalam memperjuangan judicial review undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang kemudian kalah ini. Dalam dialog tersebut memang terbuka peluang konsolidasi menuju federalisme.

“Negeri ini perlu kita rombak,” ujar aktivis pemuda Andi Ade Lepu Fathir di dalam dialog di TVRI tersebut. “Kita ini berjuang bukan untuk Kalimantan Timur saja sebetulnya, tapi kita berjuang untuk Indonesia. JR (judicial review-red) itu untuk Kalimantan Timur, federalisme itu untuk Indonesia. Dan semangat federalisme perlu kita gelorakan dari Kalimantan Timur.”

(67)

Fajar Riadi Fajar Riadi lahir di Madiun, Jawa Timur. Kini dia bekerja sebagai staf redaksi di LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *