Home Featured Ketika Kapal Perang Menjadi Alat Transportasi Tambang

Ketika Kapal Perang Menjadi Alat Transportasi Tambang

77
0
KRI Nusa Utara 584. Foto-foto: Dokumentasi Jaringan Advokasi Tambang.

Polemik mengenai rencana pertambangan bijih besi di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara belum lagi usai. Perbedaan pendapat di antara masyarakat seringkali berujung konflik. Dalam situasi demikian, muncul kapal perang Indonesia bernama Kapal Republik Indonesia Nusa Utara bernomor 584. Kapal ini datang bukan dalam rangka mengamankan perairan, tetapi membawa peralatan tambang.

Kedatangan kapal perang yang mengangkut peralatan tambang milik PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) asal Cina itu ke Pantai Kahuku Likupang, Pulau Bangka, terjadi pada 17 Agustus 2012, tepat pada hari ulang tahun ke-67 proklamasi Republik Indonesia (NRI). Begitu tiba, sebagian besar masyarakat yang sudah lama menolak rencana operasi tambang itu sontak meminta agar kapal tersebut pergi beserta barang-barang yang dibawa.

Keributan masyarakat di tepi pantai Kahuku ini terjadi pada pukul 06.00 WITA. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Rabu (29/8), disebutkan bahwa keributan ini bermula kala seorang ibu bernama Maria Parede berteriak-teriak untuk memperingatkan orang-orang perusahaan dan awak kapal yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tak melakukan tindakan bongkar-muat berupa alat bor raksasa dan kendaraan tambang milik PT. Mikgro Metal Perdana (MMP).

Upaya Maria ini kemudian dihalau oleh seorang aparat pemerintah Desa Kahuku yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bertsyeba Kahuku, Lansus Ruitang. Lansus melarang upaya menghalangi proses bongkar-muat seraya mendesak Maria menjauh dari tepi pantai.

Adu mulut yang berujung pada kekerasan terhadap Maria pun tak terhindarkan. Masyarakat yang melihat itu sontak menjadi emosi dan beramai-ramai memenuhi tepi pantai untuk turut menghalau proses bongkar-muat.

Keributan ini kemudian coba dikomunikasikan oleh Kepala Polisi Sektor Likupang. Akan tetapi, masyarakat bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) tetap menolak operasional perusahaan dan meminta kapal tersebut untuk pergi dari Pulau Bangka. Saat itu beberapa orang pun berteriak “bakar jo tu kapal”.

Usai pertemuan, perkelahian nyaris terjadi di antara masyarakat sendiri, yakni antara yang pro dan kontra tambang.  Pertikaian ini dipicu oleh karena tidak adanya solusi selain meminta kapal tersebut untuk segera meninggalkan Pulau Bangka. Meski Polisi Likupang berusaha menenangkan masyarakat, tetapi masyarakat yang kontra tambang tetap melakukan penjagaan di tepi pantai selama kapal tersebut masih berada di Pulau Bangka.

Sementara itu, Maria Parede pun melaporkan tindakan kekerasan aparat pemerintah Desa Kahuku ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Penyidik kepolisian lantas membuat Berita Acara Perkara (BAP) dan selanjutnya menuju Rumah Sakit Bhayangkara milik polisi untuk dilakukan visum.

Preseden Buruk
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai bahwa penggunaan kapal perang Indonesia untuk mengangkut peralatan tambang merupakan preseden buruk atas kedaulatan negara ini. Kejadian ini, menurut JATAM, mengindikasikan bahwa kapal perang yang merupakan salah satu simbol kekuatan dan kedaulatan negara telah digunakan untuk memfasilitasi kekuatan modal perusahaan tambang di atas tanah masyarakat yang memiliki hak hidup atas wilayah kelolanya.

“Tugas kapal perang yang seharusnya menjaga dan mengawasi perairan laut Indonesia, justru beralih menjadi perusahaan transportasi laut. Kita sudah tidak berdaya melawan pemodal dan menjadikan stigma bahwa TNI sudah tidak lagi melindungi tapi sudah menjadi bagian dalam kejahatan perusak lingkungan” kata aktivis JATAM, Hendrik Siregar, Rabu (29/8).

Sebelum kedatangan kapal perang Indonesia yang mengangkut peralatan tambang ke Pulau Bangka ini, kehadiran PT. Mikgro Metal Perdana sudah menimbulkan pro dan kontra, termasuk segala macam kejanggalan atas kewajiban prosedur administrasinya. Sebab, Pulau Bangka, tempat rencana operasi perusahaan tersebut, berhadapan langsung dengan Taman Nasional Laut Bunaken Tua. Sehingga secara peruntukan saja, menurut JATAM, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mikgro Metal Perdana sudah melabrak fungsi kawasan sebagai tempat wisata laut.

Akan tetapi, Presiden Direktur PT. Mokgro Metal Perdana, Yang Xiaokang, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut pada 2008 dari Bupati Minahasa Utara dan telah mendapatkan perpanjangan serta penyesuaian pada 2010. Selain itu, pihaknya juga sudah mendapat Persetujuan Prinsip/Alih Status Perusahaan sejak 29 September 2011 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selanjutnya Xiaokang mengatakan bahwa rencana kegiatan perusahaannya sudah dipaparkan ke Komisi Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara termasuk perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Sosialisasi AMDAL telah kami lakukan oleh pemrakarsa AMDAL yang dihadiri oleh masyarakat, para Kepala Desa (Kahuku, Libas, dan Linuhu), Kepala Dinas Pertambangan, Camat Likupang Timur, perwakilan Polsek dan Koramil pada tanggal 13 Oktober 2011,” ujar Xiaokang seperti dilaporkan Majalahtambang.com, 16 September 2011, di Manado.

Ketegangan
Sebelumnya, pada 11 November 2011, Pulau Bangka sempat dilanda suasana ketegangan. Penyebabnya, seperti dituliskan oleh Tribun Manado (12/11/2011), adalah perbedaan pendapat yang diwarnai bentakan dan pemukulan antara sejumlah masyarakat Desa Kahuku dengan Desa Lihunu, yang sama-sama berada di Pulau Bangka, dalam merespon isu pembelian sebagian besar lahan masyarakat oleh PT. Mikgro Metal Perdana untuk kepentingan penambangan pasir besi.

Saat itu bertiup isu bahwa sebagian masyarakat Kahuku menyatakan niat untuk menjual lahan mereka dengan harga Rp. 1,5 juta per meter ke perusahaan asal Cina tersebut. Sementara sebagian masyarakat Lihunu menegaskan penolakan atas rencana pembelian lahan mereka untuk dijadikan lokasi pertambangan.

KRI Nusa Utara 584.

Padahal, menurut tokoh masyarakat Kahuku, Wiliam Hadinaung, rencana pembelian yang terjadi tidaklah demikian. Yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan menawarkan pembelian lahan yang tidak memiliki pohon sebesar Rp. 1.500 per meter, lahan yang memiliki pohon kelapa yang tak terlalu banyak sebesar Rp. 2.500 per meter, dan lahan yang memiliki pohon kelapa yang lebat sebesar Rp. 4.500 per meter.

Wiliam pun lantas menduga bahwa ada pihak tak bertanggungjawab yang melemparkan isu tersebut, yang membuat perpecahan di antara tiga desa yang ada di Pulau Bangka, yakni Lihunu, Kahuku, dan Libas.

Tak lama setelah ketegangan tersebut terjadi, pada 17 November 2011 masyarakat Kahuku melakukan pengusiran terhadap sejumlah perwakilan perusahaan PT. Mikgro Metal Perdana. Pengusiran dilakukan saat diadakannya pertemuan antara seluruh masyarakat Kahuku dengan perusahaan.

Seperti dilansir Tribun Manado, (19/11/2011), pengusiran juga dilakukan oleh mereka yang dahulu menyatakan persetujuan bersyarat dengan tambang. Adapun pemicu pengusiran masih dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ihwal harga pembelian lahan masyarakat oleh pihak perusahaan.

Saat itu, pihak perusahaan menawarkan pembelian lahan masyarakat dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 1000 per meter dan tertinggi sebesar Rp. 25 ribu per meter untuk lahan pekarangan warga. Sementara masyarakat sendiri sudah menegaskan akan menyetujui perusahaan beroperasi jika lahan mereka dibeli dengan harga Rp. 20 juta per meter.

Terkait dengan persoalan harga lahan, penolakan masyarakat atas rencana operasi perusahaan tambang tersebut juga dikarenakan kekhawatiran akan lingkungan yang hancur.

Richart Paraeng, salah seorang warga Kahuku, seperti dilaporkan Tribun Manado (26/5/2012), mengaku salah satu alasan penolakannya adalah karena metode penggunaan bahan peledak yang digunakan perusahaan tambang. Lokasi perbukitan yang akan dijadikan sasaran pertambangan memang kebanyakan terbentuk dari tanah keras bebatuan. Sehingga penggunaan bahan peledak pun menjadi cara yang efektif.

Dan dari sekitar 4800 hektar luas Pulau Bangka, setengahnya merupakan perbukitan yang merupakan area eksplorasi.

“Selama masih ada tanah untuk menanam, ada laut untuk memancing, kami tak perlu tambang untuk menghidupi kami,” ujar Richart yang juga seorang nelayan.

Senada dengan Richart, belasan pelaku wisata yang tergabung dalam North Sulawesi Water Sport Association juga menyatakan penolakannya terhadap rencana eksploitasi tambang di Pulau Bangka. Mereka menolak tambang karena akan mematikan pariwisata.

“Ada banyak contoh tambang bijih besi di beberapa pulau kecil di Halmahera, Raja Ampat, dan beberapa pulau lainnya. Aktivitas tambang merusak lingkungan karena dilakukan dengan menggunakan bahan peledak. Hasil bongkaran tersebut mengakibatkan sedimentasi ke laut yang hanya dalam waktu satu sampai empat bulan dapat menghancurkan terumbu karang,” kata Angelica Batuna mewakili asosiasi, seperti dilansir oleh Berita Manado, 21 Mei 2012.

Meski demikian, juru bicara PT. Mikgro Metal Perdana, Andy Wijaya, mengatakan bahwa bahan peledak itu tak membahayakan masyarakat. Alasannya karena peledakan dilakukan dengan perencanaan yang matang, pun daya ledaknya tergolong rendah.

Selain itu, Andy juga mengungkapkan bahwa pertambangan yang dilakukan akan mensejahterakan rakyat.

“Kalau mengandalkan pariwisata, apa yang didapat masyarakat sekarang? Tidak ada kan,” ujar Andy seperti dikutip oleh Tribun Manado (26/5/2012).

Akan tetapi, selain dari perspektif pariwisata, masyarakat nelayan juga menyatakan penolakan atas rencana tambang ini. Sarjan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), mengatakan bahwa bahan peledak jelas akan berpengaruh ke mata pencaharian masyarakat nelayan. Apalagi di Likupang, dimana masyarakat paling banyak bekerja sebagai nelayan.

“Kalau mereka mau pakai bom, berpengaruh ke ikan-ikan. Bukan tidak mungkin ikan bakal sulit ditangkap, kata Sarjan.

Atas berbagai tudingan yang terus bermunculan ini, Yang Xiaokang mengatakan bahwa hanya bijih besi yang memiliki kadar tinggi yang akan diambil, sedangkan yang rendah tidak akan diambil. Oleh sebab itu, dia meminta berbagai pihak untuk tidak saling mendiskreditkan.

“Saat ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membangun Pulau Bangka ke depan secara bersama-sama,” ujar Xiaokang.

Dalam kondisi ketegangan inilah hadir kapal perang yang membawakan peralatan tambang milik perusahaan Yang Xiaokang.

(77)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *