Home Featured Minyak dan Tradisi Kekerasan di Indonesia

Minyak dan Tradisi Kekerasan di Indonesia

15
0
Antrian kendaraan karena bahan bakar minyak habis di Gorontalo, Maret 2012. Foto: Syam Terrajana.

Terbukti sudah bahwa negara ini dibangun dengan ancaman dan kekerasan. Setelah Kalimantan mengancam dan memblokade sungai agar batu bara tak keluar dari wilayahnya, pemerintah Indonesia akhirnya mengabulkan tuntutan Kalimantan: kuota bahan bakar minyak akan ditambah.

Tepat satu hari sebelum ultimatum dari empat pemimpin Kalimantan, yakni 31 Mei 2012, jatuh tempo, Pemerintah Indonesia akhirnya menambah pasokan bahan bakar minyak  bersubsidi. Pada 30 Mei 2012, pemerintah menambah kuota premium bersubsidi sebanyak 200 ribu kiloliter untuk Kalimantan. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, Rabu (30/5), usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan Kalimantan.

Saat pertemuan itu berlangsung, Jero Wacik tak berjumpa langsung dengan orang-orang nomor satu Kalimantan. Hanya Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan, yang hadir. Sedangkan yang lain adalah Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah), Christiandy Sanjaya (Wakil Gubernur Kalimantan Barat), dan Rusmadi (Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur).

Dari hasil pertemuan itu, tambahan premium tersebut berasal dari 2,5 juta kiloliter cadangan pemerintah, yang merupakan bagian dari empat puluh juta kiloliter kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012. Dari jumlah cadangan tersebut, sejumlah media mencatat bahwa Kalimantan akan mendapatkan tambahan kuota sebesar 6-7 persen. Dan di luar itu, menurut Jero, Kalimantan juga mendapat tambahan lain yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

“Sementara, untuk kuota di luar 40 juta kiloliter, mesti ke DPR. Para gubernur sudah mengerti soal ini,” ujar Jero seperti dlansir oleh media Kalimantan Tengah, media.hariantabengan.com.

Dikabulkannya tuntutan Kalimantan ini ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh aktivis dari Buton, Sulawesi Tenggara, La Ode Saleh Hanan. Menurut Saleh, di Indonesia, orang harus berlaku keras untuk mendapatkan hak atau persamaan derajat (lihat Indonesia Terbangun dari Kekerasan). Dan hal ini dibuktikan oleh masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Gerakan Kalimantan Menggugat. Setelah melalui ultimatum, serangkaian pernyataan keras, dan aksi blokade batu bara, pemerintah Indonesia akhirnya mengabulkan keinginan rakyat Kalimantan.

Akan tetapi, menurut Luther Kombong, anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) dari Kalimantan Timur, kekecewaan yang dialami oleh Kalimantan sebenarnya tidak hanya menyangkut bahan bakar minyak, melainkan juga tuntutan kesejahteraan serta sarana dan prasarana.

Luther mengatakan bahwa blokade batu bara yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pembangunan yang timpang. Pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta memprioritaskan pembangunan di pulau Jawa ketimbang Kalimantan.

“Bahkan pemerintah saat ini tengah sibuk membangun jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Sementara tanah Kalimantan yang kaya terus dieksploitasi sedemikian rupa untuk menunjang APBN,” kata Luther, Rabu (30/5), kepada LenteraTimur.com.

Selain kesejahteraan dan infrastruktur masyarakat Kalimantan, tambah Luther, masalah lainnya adalah persoalan di beranda terdepan pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Karena pemerintah Indonesia yang ada di Jakarta selama ini tidak menepati janjinya, tak sedikit orang Kalimantan yang pindah ke Malaysia, baik menjadi warga negara Malaysia ataupun tidak (lihat Kala Negara Ditinggal Warganya). Bahkan warga pun menaikan bendera Malaysia karena beranggapan lebih beruntung tinggal di Malaysia ketimbang Indonesia.

“Di Malaysia, mereka dengan mudah mendapatkan pasokan bahan pokok. Sementara di Indonesia, mereka kenyang dengan janji-janji,” ungkap Luther.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, terlebih mewakili wilayah Kalimantan Timur, Luther mengaku mendukung gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan. Meskipun dia menyadari bahwa Dewan Perwakilan Daerah banyak kelemahannya dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demi perjuangan rakyat Kalimantan, dia bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah se-Kalimantan telah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan persoalan yang terjadi di bumi Borneo.

“Pemerintah jangan seperti pemadam kebakaran,” kata Luther. “Tapi kalau memang tidak diselesaikan, maka batu bara yang ada di Kalimantan kita ekspor ke luar negeri. Banyak negara-negara yang tertarik dengan batu bara di Kalimantan. Ada China, India, Korea, dan Jepang.”

Pada saat yang sama, kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya premium dan solar, juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di Sulawesi, misalnya, sudah menjadi pemandangan yang lazim melihat warga mengantri bahan bakar minyak (premium) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Bahkan di malam hari, sejumlah stasiun pengisian itu harus tutup karena kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi.

“Antriannya juga lumayan panjang. Dan kalau beli di penjual eceran, harganya mulai dari Rp. 6 ribu sampai Rp. 9 ribu perliternya,” ungkap Masi Laiya, aktivis pemuda dari Gorontalo, Kamis (31/5).

Dalam kasus Kalimantan, Masi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kalimantan adalah sebuah langkah tepat untuk mendapatkan hak. Sementara untuk Sulawesi, dia berharap agar pemimpin-pemimpin di Sulawesi memiliki keberanian untuk melawan sentralisme.

Sementara itu, di Sumatera, kelangkaan bahan bakar minyak juga bukan pemandangan baru. Kelangkaan itu nampak di Riau, misalnya, yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Pulau Rupat. Di sini, harga perliter premium adalah di atas Rp. 8.500.

Dalam melihat Kalimantan, petinggi Laskar Melayu Bersatu (LMB), Said Amir Hamzah, mengungkapkan bahwa saat ini jika ingin minta tambah kuota memang tidak bisa dengan kata-kata manis saja, tapi harus dengan gertakan dan unjuk kekuatan, bahkan tidak jarang sampai berdarah-darah supaya dipenuhi oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat melihat daerah-daerah seperti di Sumatera sebagai obyek, bukan sebagai subyek yang memberikan konstribusi sumber daya alam ke Jakarta,” tegas Said, Kamis (31/5).

Sementara di Langkat, Sumatera Utara kini, ceritanya sedikit berbeda. Di tanah yang juga memiliki ladang minyak itu, pengelolaan minyak, yakni pengolahan, penjualan, dan pembelian, dilakukan sendiri oleh masyarakat. Minyak diperoleh dari sumur tua di Desa Jati Tunggal, Kecamatan Padang Pualang. Karena itu, tak ada kelangkaan di sini. Bahkan, harga jual perliternya adalah Rp. 3.500. Akan tetapi, para penambang ini kemudian dilabeli sebagai penambang liar oleh negara.

Apa yang terjadi di Kalimantan hari ini, bagi Andi Mapetahang Fatwa, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengingatkan dirinya saat pertama kali melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 1999. Kala itu, putra Bone, Sulawesi Selatan, ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sana dia disambut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, yang menuntut agar Kalimantan Timur berdiri sendiri sebagai negara bagian.

“Jadi sebenarnya masalah ini sudah lama dan peringatan serius atas ketidakadian pemerintah pusat. Betapa Kalimantan sekian lama resah diperlakukan tidak adil. Padahal tanah mereka penghasil batu bara terbesar. Sementara uang yang kembali ke daerah mereka sangat kecil,” kata Fatwa kepada LenteraTimur.com, Rabu (30/5).

Fatwa mengamati bahwa infrastuktur di Kalimantan memang sangat memprihatinkan. Bahkan dia sempat disodorkan proposal oleh suatu panitia untuk membangun masjid. Hal itu menunjukan bahwa di tanah yang kaya mereka terpaksa menjadi peminta-minta.

Selain 1999, situasi Kalimantan juga mengingatkan Fatwa pada pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia – Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI-Permesta) yang menuntut keadilan ekonomi. Dan gerakan di Kalimantan, kata dia, merupakan bentuk baru dari cita-cita lama yang belum terlaksana itu.

Isu federalisme yang sempat terlontar melalui dialog di TVRI Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan Majalah B Magazine pada pertengahan 2011 lalu juga dipandang oleh Fatwa bukanlah suatu isu yang baru. Sebab pada 1950-an, mantan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia (NRI)/Republik Indonesia Serikat (RIS)/Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mohamad Hatta, juga memiliki pandangan federalisme.

Akan tetapi, Fatwa mencatat bahwa isu bentuk negara cukup memakan waktu yang sangat panjang dan lama.

“Pasal yang membahas tentang otonomi daerah ini adalah yang terlama kedua, setelah pasal mengenai Hak Asasi Manusia,” jelas Fatwa.

Menurut Fatwa, ketika pemerintah mengabulkan tuntutan Kalimantan, maka kebijakannya pun semestinya harus sama dengan wilayah lainnya di Indonesia.

“Harusnya di Sulawesi juga mendapat perlakuan yang sama dengan Kalimantan,” tegasnya.

Dalam relasi pusat dan daerah ini, layaklah untuk menyimak tulisan sejarawan Indonesia asal Minangkabau, Taufik Abdullah, dalam buku Antara Daerah dan Negara (2011).

“Bagaimana pemakmuran provinsi atau kabupaten yang minus bisa ditingkatkan sedangkan yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak merasa diperas?”

(15)

Christopel Paino Christopel Paino adalah seorang jurnalis kelahiran Gorontalo. Kini ia menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta dan anggota Divisi Media Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *