Home Featured Kau Menambang, Kami yang Tumbang

Kau Menambang, Kami yang Tumbang

114
0
Salah satu lubang untuk limbah emas di Taman nasional Bogani Nani Wartabone. Foto-foto: Christopel Paino.

Jembatan gantung itu tidaklah kokoh. Ia akan bergoyang jika dilalui oleh pengendara motor ataupun pejalan kaki. Dengan panjang sekitar tiga puluh meter, jembatan ini adalah pintu masuk ke Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Letaknya di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Salah satu wilayah di ujung Gorontalo.

Pagi itu, di akhir Januari, seratusan pemburu emas meramaikan belantara hutan Bogani Nani Wartabone. Ini aktivitas biasa di antara para tukang ojek yang biasa mangkal di tempat itu. Para tukang ojek inilah yang jasanya biasa digunakan oleh para penambang, meski tak bisa mengantar sampai ke lokasi tujuan. Tarifnya bervariasi. Jika cuaca sedang bagus, sekali tarik bisa Rp. 50 ribu hingga Rp. 75 ribu.

”Tapi sewa ojek sekarang bisa sampai Rp. 300 ribu sekali tarik. Karena lagi musim penghujan. Ya, kami lebih memilih jalan kaki,” kata Opan Naue, 24 tahun, salah satu penambang yang hendak masuk ke taman nasional.

Hari itu, Opan dan beberapa penambang lainnya memilih jalan kaki untuk mencapai lokasi tambang. Tapi tak semua. Yang lain tetap menggunakan jasa ojek. Dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam, ojek-ojek itu mampu menerabas jalan setapak berbatu dan becek. Setelah itu, perjalanan pun harus dilanjutkan dengan berjalan kaki selama sekitar tiga jam. Namun, itu adalah waktu tempuh bagi para penambang. Bagi pemula, maka waktu tempuh bisa mencapai sekitar lima jam untuk menaklukan kontur tanah berbukit dan penuh becek itu.

Titik bor 15 adalah lokasi tambang yang paling ramai di taman nasional Bogani Nani Wartabone saat ini. Ketinggiannya mencapai 514 di atas permukaan laut. Saat ini, jumlah penambang rakyat di taman nasional mencapai delapan ribu orang. Namun, menurut pemerintah setempat, jumlah mereka mencapai sepuluh ribu orang. Karena dianggap ilegal, pemerintah menyebut mereka sebagai PETI alias Penambang Emas Tanpa Izin.

Ada tiga titik bor yang dihuni para penambang rakyat di dalam kawasan taman nasional. Ketiga titik itu adalah titik bor 15, 17, dan 1. Titik-titik bor itu merupakan peninggalan beberapa perusahaan tambang pada 1980-an, seperti Utah Pacific dan PT. Tropic Endeavour Ind.

Agar mudah mencari emas, para penambang menetap dan membuat tempat tinggal di tengah hutan yang disebut camp (kamp). Camp ini terbuat dari papan dan beratapkan tenda plastik bermacam warna. Persis menyerupai rumah. Untuk membuat camp ini, areal sekitar seperti pohon-pohon besar harus ditebang. Luasnya mencapai tiga hektar lebih.

Sepintas, camp itu seperti sebuah pemukiman padat yang ramai oleh warganya. Di sana mereka tidur, bercengkrama, dan hidup berhimpitan. Satu camp bisa ditempati tujuh hingga delapan penambang. Di tengah tempat tinggal itu terdapat beberapa saluran air yang kotor, warnanya kehitam-hitaman. Di salah satu sudut saluran air itu terlihat tumpukan sampah plastik dan botol-botol minuman suplemen. Aliran sungai di tengah-tengah pemukiman itu juga terhubung dengan sungai besar, seperti sungai Bone dan sungai Motomboto. Untuk keperluan lainnya, seperti mandi dan buang air besar, para penambang biasa harus turun ke dua sungai besar itu. Letaknya berada di bawah, tak jauh dari pemukiman mereka.

”Kalau mau mandi atau buang air besar, tinggal turun ke bawah,” kata Dein Lobong, 25 tahun, penambang asal Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sambil menekan tombol handphone-nya.

Meski tak ada jaringan telepon seluler, sebagian besar penambang banyak yang menggunakan handphone. Bahkan mereknya pun sangat terkenal. Karena itu, tujuannya bukan untuk berkomunikasi atau mengirim pesan pada keluarga atau kerabat, melainkan hanya sekedar mendengarkan musik.

”Soalnya musik yang ada di handphone ini satu-satunya hiburan kami saat sedang bekerja mencari emas,” tambah Dein.

Setiap hari, siang atau malam, aktivitas pengolahan emas melalui mesin tromol pengayak selalu mewarnai hari-hari mereka. Seperti tak pernah berhenti. Belantara hutan yang tadinya sepi tiba-tiba berubah ramai oleh gemuruhnya mesin tromol. Keramaian hutan pun makin bertambah, siang dan malam, dengan hadirnya musik dangdut berirama disko di kafe ”Rheno” yang ada di salah satu sudut pemukiman. Suaranya beradu dengan gemuruh mesin tromol. Kedai yang juga menyediakan minuman beralkohol ini memiliki luas sekitar dua kali ukuran lapangan bulu tangkis.

”Ada tiga cafe besar di titik bor 15 ini. Namun yang paling ramai adalah kafe milik Rheno. Kami biasa makan dan santai sejenak di kafe sehabis keluar dari lubang mencari emas,” kata Opan.

Semua kafe dan pemukiman penambang dialiri listrik yang bersumber dari mesin diesel berukuran besar. Hingga pada saat malam tiba, hutan yang gelap gulita itu berubah menjadi terang benderang oleh lampu-lampu neon dan ingar bingar musik dari kafe serta gemuruhnya mesin tromol. Sementara, tak jauh dari titik bor 15, yakni di titik bor 1, berdiri sebuah bangunan masjid yang terbuat dari papan dan beratap seng. Namun, papannya mulai lapuk dan sengnya terlihat keropos. Ar Rozzaaq, demikian nama mesjid itu.

Jika pagi datang, maka suasana hutan akan bertambah ramai oleh suara gergaji mesin dan kijang yang lalu lalang. Bagi penambang emas, sebutan untuk tukang pikul barang atau porter adalah kijang. Seorang kijang biasa mengangkut beban dengan berat lima puluh kilogram. Mereka dibayar lima ribu rupiah per kilogram.

”Jadi selain penambang, banyak juga kijang yang menetap bersama kami di lokasi ini. Mereka menggantungkan hidupnya di hutan ini,” kata Ismet Hasan, 42 tahun, seorang penambang.

Untuk membangun camp yang luasnya hampir 3 hektar ini, para penambang harus menebang pohon.

***

Langit di taman nasional masih gelap. Dingin menusuk tulang. Subuh itu tak terdengar suara azan. Masjid Ar Rozzaaq yang ada di lokasi pemukiman penambang masih tetap kosong. Hanya lantunan pengajian dari kepingan compact disc di kafe Rheno itu yang terdengar jelas. Suara pengajian beradu dengan suara mesin tromol yang seolah tak mau berhenti. Berisiknya subuh seperti tak ada beda dengan siang hari.

”Mencari emas itu tidak mengenal subuh, siang, atau malam. Semuanya sama saja. Kami masuk lubang galian mencari emas secara bergantian,” kata Poni Lihawa, 40 tahun, salah satu penambang. Tubuhnya menggigil. Senter yang masih menyala terikat di kepalanya. Bagi mereka, waktu adalah emas.

Di titik bor 15 ini, ada banyak lubang yang setiap hari digali oleh penambang untuk mencari kilaunya emas. Lubang itu tak jauh dari pemukiman. Setiap lubang rata-rata memiliki kedalaman dua puluh hingga empat puluh meter. Jika tak menemukan emas, lubang itu akan dibuat rayapan. Di dalam lubang, para penambang hanya menggunakan alat seadanya. Sebut saja blower untuk mendapatkan oksigen dan menggunakan martil serta pahat besi untuk mencari bongkahan emas.

”Inilah cara menambang kami yang tergolong aman dan masih tradisional,” ungkap Rosman Hulukati, 53 tahun, penambang asal Kabupaten Bone Bolango yang sejak 1992 berada di lokasi tambang ini.

Di lokasi tambang di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini, ribuan penambang emas datang dari berbagai daerah, seperti Minahasa, Manado, dan Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, serta dari seluruh kabupaten di Gorontalo dan juga dari Sulawesi Tengah. Untuk mengolah emas, mereka biasa menggunakan air perak – sebutan penambang untuk mercury. Namun, mereka membantah jika air perak atau mercury ini telah mencemari sungai Bone – sungai yang dijadikan sumber air oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di Kota Gorontalo.

”Justru kami melarang air perak ini di buang ke sungai. Kami membuat penampungan sendiri khusus air perak ini,” kata Dani Kamaru, 49 tahun, penambang emas asal Bone Bolango.

Penampung air perak yang diungkapkan Dani tersebut dibuat seperti kolam renang. Ia menunjuk salah satu lokasi pembuangan air perak yang telah padat dan menyatu dengan tanah. Luasnya seukuran lapangan sepak bola. Menurut Dani, mereka telah membuat peraturan di lokasi tambang, dimana penambang dilarang membuang air perak ke sungai Bone, sungai Motomboto, serta sungai lainnya. Jika ditemukan ada yang membuang air perak ke sungai, kata dia, maka sanksinya akan dikeluarkan dari tambang titik bor 15.

”Aturan ini sudah jelas. Jadi kami masih bisa dibilang ramah lingkungan,” Dani menegaskan lagi.

Para penambang mengklaim, dengan kehadiran tambang rakyat sejak tahun 1992 itu, kerusakan hutan di taman nasional justru mampu diminimalisir. Disebutkan bahwa para perambah hutan, seperti pencari rotan, kayu, peladang yang berpindah-pindah, perburuan liar, dan juga pemburu telur maleo, perlahan-lahan mulai hilang. Mereka mulai beralih profesi menjadi penambang emas.

Penambang mengakui bahwa selama ini mereka selalu dianggap ilegal, liar, dan perlu dikeluarkan dari taman nasional. Namun, kelangsungan hidup mereka bisa terancam jika tidak menambang.

”Sebenarnya, yang justru merusak itu adalah perusahaan tambang skala besar,” tegas Dani. ”Kami menolak perusahaan tambang skala besar. Tapi kami harap pemerintah daerah mengakui keberadaan penambang rakyat. Sediakan kami areal Wilayah Penambang Rakyat.”

Agar para penambang yang dianggap ilegal oleh pemerintah ini tidak tergusur dari taman nasional, maka mereka pun mengorganisir diri dengan membentuk sebuah wadah. Namanya Forum Pemerhati Masyarakat Penambang Bersatu atau FPMPB. Forum yang anggotanya berjumlah sekitar delapan ribu orang dan terdiri dari seluruh penambang emas di taman nasional ini dibentuk pada 26 Maret 2011, lalu.

”Tujuan wadah ini adalah agar cita-cita penambang untuk mendapatkan wilayah pertambangan rakyat bisa terwujud,” kata Martono Tuloli, sekretaris Forum. ”Kalau tidak, maka peristiwa kekerasan seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, akan terjadi di Gorontalo.”

***

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone mencakup dua wilayah: Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara. Total luasnya adalah 287.115 hektar. Sementara yang masuk wilayah Gorontalo luasnya 110.000 hektar.

Dahulu, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar).

Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada 18 November 1992 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu. Namun, pada 25 Mei 2010, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan tentang alih fungsi hutan: bahwa sebagian kawasan hutan lindung diubah menjadi hutan produksi.

Dan perusahaan yang mendapatkan kontrak karya serta kuasa pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah PT. Gorontalo Mineral. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT. Bumi Resources Minerals Tbk. yang dikendalikan oleh keluarga Bakrie di Jakarta. Total kawasan yang masuk dalam wilayah kontrak karya dari PT. Gorontalo Mineral terdiri dari dua blok. Blok pertama seluas 28.710 hektar dan blok kedua seluas 7. 260 hektar. Adapun total wilayah kontrak karyanya adalah 36.070 hektar.

Hanya saja, pimpinan PT Gorontalo Mineral, yang saya temui pada 24 Januari 2012, enggan diwawancarai mengenai keberadaan PT. Gorontalo Mineral, seperti soal kerusakan lingkungan dan bencana akibat akivitas tambang. Ketika ditemui, pihak perusahaan hanya menyuruh koordinator Divisi Media, Chusnun Hadi, yang mengaku masih berstatus sebagai wartawan surat kabar di Surabaya itu, untuk meladeni saya.

”Tapi saya tidak bisa memberikan jawaban, saya takut salah,” kata Chusnun. ”Saya hanya mengurus soal papan struktur saja di perusahaan ini.”

Chusnun lalu menyarankan saya untuk membuat pertanyaan via email. Setelah itu ia mengaku akan meneruskan pertanyaan tersebut ke pimpinan perusahaan atau orang yang dianggap bisa menjawab pertanyaan terkait dengan keberadaan PT. Gorontalo Mineral. Akan tetapi, hingga saat ini, sejumlah pertanyaan saya via email itu tidak pernah ditanggapi oleh perusahaan.

Sementara, pihak Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang dosen-dosennya selama ini terlibat dalam tim terpadu dan memberikan rekomendasi izin alih fungsi hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sangat sulit ditemui. Namun, menurut rektor Universitas Negeri Gorontalo, Samsul Qamar Badu, dosen-dosen yang terlibat tersebut telah ia tarik dari tim terpadu dan segala hal yang terkait dengan PT. Gorontalo Mineral.

”Saya sudah menarik semua dosen yang terlibat dengan PT. Gorontalo Mineral. Jika ada dosen yang mendapat beasiswa dari PT. Gorontalo Mineral, itu tidak atas nama institusi, tapi atas usulan pribadi. Jadi jangan mengatasnamakan UNG,” kata Samsul menegaskan.

Sampah dari para penambang rakyat di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Yakob Botutihe, investigator dari Jaring Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo, mengungkapkan, banjir besar yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango pada pertengahan September 2011 lalu dan menyebabkan dua warga meninggal diakibatkan oleh pembukaan lahan yang dilakukan PT. Gorontalo Mineral untuk pembangunan infrastruktur perusahaan.

Ketika itu, banjir menenggelamkan 651 rumah warga. 827 kepala keluarga mengungsi. Pun demikian dengan sejumlah infrastruktur jalan; sekolah dan tempat ibadah terendam, tiga jembatan roboh, dan jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Gorontalo dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, putus. Bahkan kerugian akibat banjir dan longsor itu mencapai Rp 36 milyar lebih (Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, 2011).

Menurut Yakob, saat ini tukang ojek di kawasan taman nasional dibayar oleh perusahaan untuk memuat semen ke lokasi pembangunan camp PT. Gorontalo Mineral di taman nasional. Tarif yang dibayar kepada ojek, yakni Rp. 250 ribu, hanya untuk memuat satu sak semen. Tak hanya itu, perusahaan bahkan telah membangun jalan ke taman nasional.

”Ini indikasinya, PT. Gorontalo Mineral mulai melakukan kerja-kerja eksploitasi. Padahal, mereka baru pegang izin eksplorasi dan belum ada Amdal (Analisis dampak lingkungan-red),” kata Yakob.

Kuat dugaan, kata Yakob lagi, banjir yang melanda Kabupaten Bone Bolango saat itu karena aktivitas PT Gorontalo Mineral. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang menghiasi sepanjang bibir pantai di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango – yang menjadi lokasi banjir terparah.

”Kalau penambang rakyat, tak ada sampai menebang pohon besar sampai segitu banyaknya,” ungkap Yakob.

Bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sendiri, dengan masuknya perusahaan tambang skala besar di taman nasional itu, kerusakan hutan yang selama ini dilakukan oleh penambang rakyat dianggap akan dapat diminimalisir. Seperti yang diungkapkan oleh Winarni Monoarfa, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kini naik pangkat menjadi Sekretaris Daerah, Gorontalo, bahwa penambang rakyat itu ilegal dan menjadi penyebab kerusakan hutan. Maka dengan kecanggihan teknologi perusahaan tambang, maka kerusakan itu akan diminimalisir.

”Selain itu, akan memberikan dampak kemajuan secara ekonomi bagi masyarakat Gorontalo,” kata Winarni. ”Tapi kami tetap selektif mengeluarkan izin ke perusahaan.”

Namun, menurut Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, ia masih akan mengkaji lagi izin alih fungsi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jika menguntungkan bagi rakyat Gorontalo, kata dia, maka perusahaan tambang skala besar silakan masuk untuk menggarap hutan tersebut. Dan jika hasil kajian mengatakan merugikan rakyat Gorontalo, maka ia menolak perusahaan tambang tersebut.

”Pada prinsipnya saya pro investasi demi pembangunan Gorontalo,” kata Rusli.

Rusli Habibie adalah gubernur Gorontalo yang baru saja terpilih pada pemilihan umum pada November 2011 lalu dan dilantik pada 16 Januari 2012. Bersama wakilnya, Idris Rahim, keduanya diusung oleh partai Golkar dan mengalahkan calon petahana yang diusung Partai Demokrat, Gusnar Ismail dan Tony Uloli, serta pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, David Bobihoe dan Nelson Pomalingo.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou, terlihat pasrah wilayahnya ”diambil” oleh PT. Gorontalo Mineral. Namun demikian, ia tetap berharap agar penambang rakyat diakomodir oleh perusahaan, yakni dengan memberi lahan atau Wilayah Penambang Rakyat (WPR).

”Kami tahu kegiatan penambang rakyat ada di wilayah kontrak karya perusahaan. Tapi tidak banyak wilayah pertambangan rakyat yang kami minta. Hanya sekitar 400 sampai 500 hektar saja,” ujar Hamim.

Menurutnya, selama ini ia memperjuangkan agar pemerintah daerah Bone Bolango merasakan dampak dari masuknya perusahaan tambang skala besar, yakni dengan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Namun, menurutnya lagi, pihak PT. Gorontalo Mineral yang memiliki kontrak karya di taman nasional hanya sebatas berjanji dan belum ditepati.

”Janji PT. Gorontalo Mineral sebenarnya standar, yakni memberikan royalti dan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility-red). Tapi kami juga meminta agar pemerintah daerah mendapat saham, 5 atau 10 persen saja,” ungkap Hamim.

Banyak yang menyayangkan sikap dari pemerintahan Provinsi Gorontalo tersebut. Salah satunya adalah Haris Malik, ketua Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo. Menurutnya, perubahan fungsi taman nasional untuk dijadikan daerah pertambangan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya, sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.

”Karena pertambangan hanya akan mendatangkan bencana ekonomi, ekologi, maupun bencana sosial bagi masyarakat sekitar kawasan tambang,” ujar Honk, sapaan Haris Malik.

Honk menjelaskan, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tidak semata untuk melindungi kekayaan alam berupa flora dan fauna, tetapi juga mempunyai jasa ekologis sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Contohnya, kata dia, Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow melayani kebutuhan irigasi bagi pertanian padi sehingga kabupaten tersebut dikenal sebagai lumbung padi di Provinsi Sulawesi Utara.

”Sementara DAS Bone menopang kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat di Kota Gorontalo,” ungkapnya.

Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pun menjadi ruang hidup suku Polahi. Suku Polahi ditengarai adalah masyarakat yang berasal dari zaman dahulu yang melarikan diri ke hutan karena tidak mau dijajah oleh Belanda. Dan sampai saat ini, Polahi masih hidup dengan cara berkelompok di taman nasional.

”Jika hutan sudah dibabat oleh perusahaan, maka komunitas Polahi ini juga akan tergusur dari wilayah mereka,” kata Rahman Dako, aktivis lingkungan di Gorontalo.

Selain Polahi, di taman nasional tersebut juga terdapat perkampungan tua yang sering disebut sebagai asal muasalnya orang Gorontalo. Kampung itu adalah Pinogu. Pinogu saat ini telah menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, dan terdiri dari empat desa; yakni Pinogu, Bangiyo, Pinogu Permai, dan Dataran Hijau. Jumlah berpenduduk Pinogu saat ini adalah 2.040 jiwa.

”Mereka mendiami kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Dan pasti akan merasakan dampak langsung dari eksploitasi hutan,” tambah Rahman Dako.

Amsurya Warman Amsa, senior officer program Wallacea, dari perkumpulan Burung Indonesia, menambahkan, di taman nasional juga terdapat kawasan konservasi burung Maleo. Namun, keberadaan burung yang menjadi maskot di Sulawesi itu keberadaannya makin terancam karena kebijakan pemerintah tersebut.

“Burung Maleo kini mulai langka, sehingga dilakukan penangkaran di kawasan Hungayono, di taman nasional. Namun itu dipastikan akan tinggal kenangan kalau aktivitas pertambangan oleh PT. Gorontalo Mineral dilakukan,” ujarnya.

Selain Maleo, salah satu satwa endemik yang terancam kepunahannya di taman nasional saat ini adalah Anoa (Bubalus depressicornis). Populasi binatang khas Sulawesi di kawasan hutan taman nasional itu terus mengalami penyusutan.

Menurut Abdul Haris Mustari, peneliti anoa dari Institut Pertanian Bogor, anoa di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berjumlah maksimal tiga ratus ekor. Populasinya menyusut drastis karena perburuan manusia untuk mendapatkan daging anoa.

”Biasanya daging anoa banyak diburu untuk dikonsumsi. Namun tidak dijual secara terbuka, melainkan door to door,” kata dosen di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Bahkan, jumlah populasi anoa di seluruh Sulawesi tidak lebih dari lima ribu ekor. Salah satu predator alami yang menyebabkan anoa terancam, kata dia, adalah ular piton yang suka memangsa anak anoa atau anoa muda. Selain itu, anoa juga jarang melahirkan, yakni hanya satu anak per kelahiran.

”Namun predator utama anoa adalah manusia,” tandasnya.

Limbah buangan emas penambang rakyat.

Hal serupa juga diungkapkan Lynn Clayton, Doktor Eko Biologi dari Universitas Oxford, Inggris, yang melakukan penelitian tentang babi rusa selama kurun waktu dua puluh tahun di Suaka Margasatwa Nantu, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Menurutnya, sangat sulit dilakukan pendataan mengenai populasi satwa endemik sulawesi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Untuk babi rusa, misalnya, ia hanya bisa menghitungnya dari hasil perburuan warga ketika berada di pasar-pasar satwa liar yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara.

”Pada tahun 1980-an, dalam setahun ada 750 ekor babi rusa dijual di pasar satwa liar. Sementara babi hutan sebanyak 1500 ekor,” kata wanita berkebangsaan Inggris itu.

Yang ia sesalkan, hingga saat ini pengawasan di taman nasional begitu longgar, bahkan nyaris tidak sama sekali. Hal itu menyebabkan daging babi rusa diburu dan diperdagangkan di pasar satwa liar yang ada di Minahasa. Dalam seminggu, mereka menemukan tiga ekor daging babi rusa dijual disana.

”Satu kilogram daging babi rusa dihargai 25 ribu hingga 30 ribu rupiah,” ungkap Lynn.

Sahyudin, Kepala Seksi Wilayah I Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, di Bone Bolango mengaku dilematis. Pasalnya, lembaga yang dipimpinnya kerap dianggap tidak mendukung pembangunan yang dicanangkan pemerintah karena program konservasi mereka.

”Menjaga hutan di taman nasional itu sangat dilematis. Mau menjalankan program konservasi, malah dianggap tidak mendukung pemerintah. Ketika mendukung pemerintah, malah dianggap tidak tidak menjalankan program konservasi,” kata Sahyudin saat ditemui di kediamannya, di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Menurutnya, luas taman nasional yang ada di wilayahnya, yakni 110.000 hektar, hanya dijaga oleh dua belas personil polisi kehutanan dan dibantu empat orang Tenaga Pengaman Hutan Lainnya (TPHL).

”Jumlah itu jelas sangat sedikit. Sebab standarnya satu hektar dijaga empat orang polisi kehutanan,” kata Sahyudin. ”Idealnya kami membutuhkan sekitar 60-an orang polisi kehutanan.”

Selama bertugas, menurut Sahyudin, terutama ketika menertibkan perambahan hutan, mereka kerapkali diintimidasi warga sekitar kawasan. Meski tidak sampai pada kontak fisik, namun hal itu cukup menguras tenaga.

Kejadian yang tidak akan dilupakan oleh Sahyudin terjadi pada Juni 2010 lalu. Ketika itu, balai taman nasional yang sedang melakukan penertiban penambang emas tanpa izin bersama anggota Kepolisian Resort Kabupaten Bone Bolango malah dihalangi oleh anggota dewan dan salah seorang camat.

”Kami dianggap perpanjangan tangan dari perusahan, PT. Gorontalo Mineral,” ucap Sahyudin.

Padahal kata dia, balai taman nasional tidak terlibat dan justru menolak rencana alih fungsi hutan itu. Tapi karena sudah ada surat keputusan dari Menteri Kehutanan, mau tidak mau mereka harus menjalankan tugasnya.

”Satwa endemik di dalamnya sangat memprihatinkan,” tandas Sahyudin.

(114)

Christopel Paino Christopel Paino adalah seorang jurnalis kelahiran Gorontalo. Kini ia menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta dan anggota Divisi Media Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *