Home Featured Samarinda Meradang

Samarinda Meradang

35
0

“Negara secara sistematis telah menciptakan genarasi suram di Indonesia,” ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andrie Wijaya.

Andrie mengutarakan hal tersebut dalam konferensi pers bertajuk “Samarinda Menggugat”, Jumat (17/2), yang memaparkan fakta-fakta yang terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda mengalami kerusakan lingkungan akibat tindakan perusahaan tambang yang tak bertanggungjawab.

Menurut Andrie, 71 persen dari wilayah Samarinda adalah pertambangan. Dan praktik penggalian oleh banyak perusahaan itu meninggalkan 150 lubang bekas tambang di bumi Samarinda.

”Lubang bekas tambang ini menyebabkan anak-anak meninggal dunia. Dan sepanjang tahun 2011 sudah lima anak tewas tenggelam,” kata Andrie.

Dengan luas lahan konsesi pertambangan di Samarinda tersebut, kehidupan masyarakat menjadi terancam. Segala fasilitas publik, pemukiman, dan sarana pendidikan di masyarakat hanya menerima imbas dari pertambangan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang dikutip Andrie pun menyebutkan bahwa penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sampai awal 2011 mencapai 17.444 kasus. Secara khusus, fakta ini menempatkan Kota Samarinda sebagai kota yang tidak layak anak.

Samarinda sendiri, setiap tahun, selalu didera oleh persoalan banjir, pencemaran sungai, serta jalan-jalan rusak dan berdebu yang beresiko terhadap pernafasan. Belum lagi masalah ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian karena wilayah kelolanya telah dirampas, dirusak, dan tercemar.

”Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, potret pertambangan jamin generasi suram terlihat di Kota Samarinda,” tandas Andrie.

Sementara itu, konsentrasi penduduk miskin di Kalimantan Timur, provinsi dengan jumlah perizinan tambang paling banyak, terdapat di desa, yakni mencapai 13,66 persen dari 3,4 juta jiwa penduduk di Kalimantan Timur. Persentasi ini hampir sama banyak dengan angka anak putus sekolah, yakni 13,76 persen dari 989.910 anak usia sekolah di Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum ”Gerakan Samarinda Menguggat” Chairil Syah menambahkan, mahalnya biaya pendidikan sudah memaksa orang miskin untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Dan ini tercermin dari data bahwa dimana ada praktik pengerukan tambang, di situ angka kemiskinan dan putus sekolah banyak terjadi.

”Tambang di Samarinda adalah kejahatan ekologi dan kemanusiaan,” tandas Chairil.

Gerakan Samarinda Menggugat ini akan melaporkan dua pihak terkait kejahatan tambang ini, yakni korporasi dan negara, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada 22 Februari 2012.

”Kami mendukung sepenuhnya hak veto rakyat untuk menolak pertambangan dalam upaya mengikis generasi suram. Kebijakan pertambangan di era SBY mencetak banyak kantong kemiskinan dan generasi suram di berbagai provinsi dan kabupaten. Pada akhirnya daerah itu tidak layak untuk anak,” kata Andrie.

Kolam Bekas Tambang – Lubang Pencabut Nyawa (Serial Deadly Coal Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur).

Terkait kerusakan akibat tambang, Samarinda tak sendiri. Menurut Andrie, Kutai Barat, juga di Kalimantan Timur, pun mengalami hal serupa. Di kawasan pengerukan batubara, generasi yang lahir di usia dini sudah terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Sementara, anak mudanya terserang penyakit kelamin.

”Tiap kecamatan di Kutai Barat terdapat tempat prostitusi legal. Bahkan lebih dari satu lokasi,” kata Andrie.

Penyakit kelamin Go atau Gonore ini terjadi karena banyaknya pendatang yang mencari rezeki di Kutai Barat. Dan seperti di banyak wilayah pertambangan lain, memang selalu ada tempat prostitusi tersedia. Penyakit ini tercatat menjangkiti kelompok usia produktif, yakni dua puluh hingga empat puluh tahun. Kondisi tersebut, ungkap Andire, bisa naik berkali lipat karena jarang ada yang melapor kasus ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Andrie lalu menambahkan bahwa jumlah perizinan tambang menggelembung tanpa terkontrol. Per Januari 2012, telah ada 9.662 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hanya 3.778 buah dikategorikan sebagai clean and clear berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

”Banyaknya perizinan tak sebanding dengan persoalan lingkungan, kesejahteraan, sosial budaya, dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Andrie.

Persoalan yang melanda Samarinda dan Kutai Barat juga terjadi secara merata di wilayah lain di Indonesia. Di Pulau Sumatera, isi perut buminya dirusak oleh perusahaan minyak dan bagian permukaannya dihisap oleh perkebunan sawit serta pertambangan emas. Pun di Pulau Sulawesi, dimana kuasa pertambangan telah merusak alam dan keanekaragaman hayati serta dan menciptakan konflik kemanusiaan.

Hal yang sama juga terjadi di Nusa Tenggara, Jawa, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Kuasa pertambangan dianggap telah menciptakan kesenjangan dan konflik yang luar biasa.

(35)

Christopel Paino Christopel Paino adalah seorang jurnalis kelahiran Gorontalo. Kini ia menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta dan anggota Divisi Media Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *