Home Bernala Antara Bogor dan Hamas
0

Antara Bogor dan Hamas

17
0
TM. Dhani Iqbal.

Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat, masih menjadi medan magnet bagi dua kutub yang berseberangan. Pemerintahan dan kelompok-kelompok di Bogor menginginkan gereja tersebut tidak diaktifkan, sedangkan kelompok-kelompok lain, umumnya berasal dari luar Bogor, menginginkan hal sebaliknya. Pada kondisi demikian, dimanakah letak demokrasi?

Mereka yang menggunakan akal sehat, pendukung pluralisme, pun kesederajatan, biasanya cepat-cepat menyalahkan pemerintah Kota Bogor. Kelompok-kelompok pendukungnya juga tak ketinggalan menuai kecaman. Pengkritik menyandarkan diri pada argumentasi bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi.

Secara formal, pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil sikap diam. Alasannya, secara konstitusi, pemerintahan di luar Bogor tak bisa melakukan penetrasi ke Bogor, dimana persoalan formalnya adalah izin bangunan. Pemerintah Kota Bogor berkeyakinan bahwa bangunan gereja tersebut adalah ilegal.

Persoalan Gereja Kristen Indonesia Yasmin ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak 2008. Sebelumnya, pada 13 Juni 2006, izin mendirikan bangunan gereja di Kelurahan Curug Mekar, Bogor, sudah diperoleh melalui Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645-8-372. Hanya saja, izin tersebut kemudian dicabut oleh Pemerintah Kota Bogor melalui surat bernomor 503/2008-DTKP pada 14 Februari 2008. Bangunan itu kemudian disegel pada 10 April 2010.

Tak terima dengan tindakan pemerintah Bogor itu, pihak gereja lalu melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gereja menang. Mahkamah Agung lalu memperkuat putusan pengadilan ini pada 9 Desember 2010 melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127/PK/TUN/2009.

Tapi pemerintah Kota Bogor bersikukuh bahwa bangunan itu ilegal. Karena yang dilarang adalah bangunan untuk orang beribadah, bau diskriminasi jauh lebih kental. Dan Walikota Bogor, Diani Budiarto, berkali-kali mengatakan bahwa ini bukan urusan agama, tetapi perizinan bangunan. Salah seorang tokoh Muhammadyah Bogor, Muhyidin, misalnya, bersenada dengan Diani. Muhyidin menuding pihak gereja telah memalsukan sejumlah tandatangan masyarakat, di kemudian hari, untuk menyetujui pendirian gereja tersebut.

Dalam kekisruhan, gereja itu lantas bernasib seperti pingpong. Dibuka, disegel, dibuka, disegel. Saat itu terjadi, massa kontra gereja hadir di sekitar lokasi. Tak pelak, tiap hari Minggu, jemaat pun melakukan ibadah di trotoar depan gereja.

Zaman memang sudah sedikit berubah. Otonomi daerah yang bersandar pada tingkat kabupaten-kotamadya membuat Bogor kuat secara kewenangan. Adapun kaki tangan pemerintah Indonesia, yang diletakkan di tingkat provinsi, tak bisa melakukan apapun.

Sejenak melayang ingatan kita pada dukungan atas penolakan proyek Lumbung Pangan dan Energi terpadu Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFEE) di Papua, baik oleh masyakakat Papua maupun luar Papua. Proyek yang membutuhkan lahan sekitar 1,3 juta hektar ini akan mendatangkan orang luar Papua sebanyak lebih kurang empat juta orang. Jika itu terjadi, selain saat pemilu bumiputra bisa tersingkir, juga akan terjadi pendominasian di sektor ekonomi. Mata pencaharian bumiputra bisa terbunuh.

Dukungan terhadap Majelis Rakyat Papua terkait pimpinan daerah harus orang Papua juga terasa kental. Orang dapat memahami, sebagaimana logika anti MIFEE di atas, bahwa arus migrasi ke Papua dapat membuat orang Papua terkucilkan. Jika dilangsungkan pemilihan umum secara langsung, satu orang satu suara, orang Papua akan kalah. Saat ini saja jumlah orang Papua sudah lebih sedikit ketimbang pendatang – dan ini sudah terjadi di banyak wilayah.

Pada saat yang sama, dukungan atau simpati masyarakat terhadap gerakan Aceh agar independen dengan kekhasannya juga muncul, baik dari Aceh sendiri maupun luar Aceh. Orang-orang menghormati Aceh yang berkeras atas perbedaan yang ia miliki, dan karena itu ia mendapat tempat khusus di Indonesia.

Logika yang sama juga muncul terhadap Jogjakarta. Orang Jogjakarta, pun orang luar Jogjakarta, banyak yang mendukung agar pimpinan negara kerajaan Ngajogjakarta Hadiningrat tetap menempel pada model pemerintahan Indonesia modern yang disebut gubernur.

Dewasa ini memang hadir kecenderungan untuk mendukung lokalitas. Orang kulit putih mengatakan ini zaman yang paradoks, dimana ketika dunia mengglobal, pada saat yang bersamaan orang juga kembali bergerak pada kelokalan. Bandul kecenderungan itu seperti bergoyang-goyang di antara dua kutub yang kadangkala terbaca sebagai suatu perbantahan sekaligus harmoni; kadang bertanding kadang bersanding.

Dalam kecenderungan macam ini, lantas bagaimana menempatkan Bogor dengan polemik gerejanya yang tak tuntas-tuntas itu? Jika kita pro pada demokrasi dan menempatkan lokalitas sebagai sesuatu yang dijunjung, apakah Bogor patut ditentang karena sikapnya yang menolak keberadaan gereja, apapun alasannya?

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 3, disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Akan tetapi, di undang-undang yang sama, di pasal 14 ayat 1 butir c, disebut juga bahwa kota atau kabupaten berwenang untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Saat pemilihan umum walikota Bogor pada Oktober 2008 lalu, petahana Diani Budiarto, beserta pasangannya Ahmad Ru’yat, menang telak. Diani, yang delapan bulan sebelum pemilihan umum sudah mencabut izin bangunan gereja, memperoleh dukungan 63,84 persen suara orang Kota Bogor yang berhak memilih. Pesaingnya terkapar. Dody Rosada-Erik Irawan Suganda memperoleh 15,55 persen, Syafei Bratasenjaya-Akik Darul Tahkik 8,68 persen, Imam Santoso (Ki Gendeng Pamungkas)-Achmad Chusaeri 6,77 persen, dan Iis Supriatini-Ahani 5,16 persen.

Ingatan pun mendadak melayang lagi pada Hamas di Palestina. Pada pemilihan umum parlemen, kelompok ini memperoleh 77 persen lebih suara orang Palestina yang berhak memilih. Mereka mendapatkan 76 kursi. Sisanya diperoleh pesaingnya, Al Fatah, dengan 43 kursi.

Akan tetapi, suara rakyat ini ditekan oleh pemerintah dari negeri yang jauh, Amerika Serikat. Amerika Serikat, melalui presiden kala itu, George Bush, menganggap bahwa alih-alih menyelesaikan masalah, pemenang pemilihan umum itu justru sebagai bagian dari masalah. Kemenangan itu dipersoalkan, sembari menekan negeri itu untuk melakukan reformasi.

Bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi, ya. Itu tak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, bagaimana jika rakyat pemilih Diani, yang bumiputera itu, menghendaki lain? Kapan konsistensi dukungan terhadap Papua, Aceh, atau Yogyakarta harus berputar arah kala berjumpa Bogor?

(17)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *