Home Eksklusif “Siapa Makan Daging, Siapa Berebut Tulang”

“Siapa Makan Daging, Siapa Berebut Tulang”

409
1
Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Papua, Thaha Alhamid. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda Fadlil.

Seraya berjalan kaki menuju satu toko roti tua di kawasan Cikini, Jakarta, selang dua hari setelah usianya menjemput angka 53, lelaki itu tak henti bercerita tentang Papua dan Indonesia. Senja itu langkahnya tampak santai, namun matanya sesekali tajam menyapu sekeliling.

Kewaspadaan memang sudah bukan barang baru bagi Thaha Mohammad Alhamid. Apalagi ketika ia sedang berada di Jakarta, di tanah yang sama sekali bukan tanahnya. Lelaki kelahiran Fakfak, Papua Barat, 11 Desember 1958 ini memang salah satu tokoh fenomenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Tanah Papua. Di masa mudanya, ia pernah dipenjara dengan tuduhan makar karena mengibarkan bendera bintang kejora di tanah kelahirannya.

Sebelum aksi kibarkan bendera itu, ayah dua anak ini sempat menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Sosial, Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya di tahun 1981 hingga 1985. Kemudian, ia berhenti dari pekerjaan itu dengan hormat atas permintaan sendiri. Thaha lalu lebih memilih berjibaku dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum ia menjadi Kepala Biro Umum serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Jayapura (sekarang Universitas Sains dan Teknologi Jayapura) di tahun 1994 hingga 2000.

Kini, Thaha yang begitu menghormati Abdurahman Wahid alias Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, memangku jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Papua.

Berikut cuplikan wawancara Ken Miryam Vivekananda Fadlil dengan Thaha pada 10 dan 13 Desember 2011, pun melalui baku balas surat elektronik pada 11-21 Desember 2011, seputar relasi identitas keindonesiaan dan kepapuaan.

 

Pak Thaha, narasi apa yang paling tak dapat Bapak lupakan sepanjang Bapak meniti jalan perjuangan di Papua? Mungkin ada ingatan paling mengerikan, mengharukan, atau bahkan menggelikan?
Saya rasa, sama dengan kebanyakan orang Papua lainnya, kami betul-betul menyesal dan sangat berduka atas penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (Theys Eluay, -red) pada 10 November 2001, betapapun kami tahu bahwa peristiwa itu bukanlah hal yang pertama kali terjadi untuk orang-orang Papua. Dalam kisah perjuangan bangsa Papua,  hal serupa nampaknya selalu terjadi di masa lalu, saat ini, bahkan maupun di masa mendatang selama Jakarta tetap mengedepankan pendekatan keamanan dan gelar pasukan.

Kalau Anda tanya soal hal menggelikan, yang selalu saya ingat adalah saat Idul Fitri tahun 2000. Saya bersama almarhum Pak Theys Eluay, almarhum Kaka John Mambor, Pak Pendeta Awom, dan Kaka Don Flassy yang sedang menjalani penahanan di Polda Papua. Pas mau salat Idul Fitri, istri dan sepasang anak saya yang masih duduk di sekolah dasar sudah datang karena ingin salat bersama di halaman Polda Papua. Ternyata, saya tidak diizinkan keluar sel dengan alasan berbahaya. Padahal saya tidak punya senjata, juga tidak mungkin lari. Setelah sedikit debat, akhirnya pengacara dipanggil, penyidik dipanggil, pengawalan bersenjata disiapkan, maka barulah saya boleh keluar sel untuk salat idul fitri. Hahaha… Sangat lucu. Saya dikawal macam pejabat hebat saja. Tapi, ya… saat itu saya juga sedih melihat istri dan anak berada di luar, sementara saya terkurung di dalam. Itulah Idul Fitri yang sangat bermakna bagi saya. Saya kagum, hormat, dan berhutang budi pada istri dan kedua anak saya.

Bapak, sekarang kita mundur sebentar ke masa lalu yang jauh itu ya, Pak. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana pertama kali Bapak merasa harus ambil posisi dalam perjuangan di Papua dan dorongan semacam apa yang Bapak rasakan kala itu? Lalu, bagaimana itu selanjutnya berproses hingga kini?
Saya yakin sekali, anak-anak Papua pada umumnya tidak pernah sempat berpikir mau ambil posisi apa dalam irama perjuangan ini. Hampir tiap generasi baru kami selalu merasa bahwa mereka lahir dari genangan darah dan tulang belulang yang berserakan dari suatu pergumulan sejarah kemanusiaan yang kelam. Hampir semuanya memiliki ingatan traumatik terhadap rangkaian peristiwa pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Saya pun kira, tiap orang dewasa di Papua adalah saksi kemanusiaan atas berbagai operasi militer yang selalu berujung pada pembantaian. Jadi, yaa… orang tidak bicara mau jadi apa, tetapi lebih pada membagi peran sesuai kapasitas masing-masing.

Dalam pergerakan ini, tidak ada gaji. Kalau jadi bupati, gubernur, MRP (Majelis Rakyat Papua-red), dan, DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) itu ada gaji. Itu namanya cari hidup. Tapi, kalau bergabung di barisan perjuangan, itu tidak ada gaji-gaji, bahkan yaa… cenderung cari mati. Syukur bahwa di setiap zaman, ada saja generasi muda Papua yang punya kesadaran kritis sehingga terus menyuburkan taman perjuangan.

Saya pribadi pun sama sekali tidak pernah pikir mau jadi apa, tetapi ketika amanah itu dilimpahkan, maka prinsip yang penting adalah pegang amanah. Alhamdullilah, kami di Papua masih bisa jalan, walaupun tertatih-tatih dan penuh kekurangan. Di masa Orde Baru, kami harus pandai tiarap, bahkan menyelam. Jadi, biarpun banyak orang dari generasi kami sudah terpanggil berjuang, tetapi baru memulai di tingkat support team. Dan, pada saat Orde Baru jatuh, barulah laskar yang tiarap ini mulai tampil ke serambi perjuangan.

Lalu bagaimana Bapak menggambarkan arus perjuangan di Papua kini? Mengingat begitu beragamnya Papua, benarkah perjuangan terhambat karena begitu banyak faksi? Dan apakah benar bahwa kini Papua tak punya sosok pemimpin? Bagaimana Bapak mengkonfirmasi ini?
Itu adalah fakta kultural kami. Ada lebih dari empat ratus suku yang tinggal di pesisir pantai, hulu sungai, di lembah, dan pegunungan. Dan banyak sekali yang tinggal di daerah pedalaman. Aksesibilitas masih sangat terbatas. Komunikasi informasi pun sulit. Tapi, yang menggembirakan adalah kami semua memiliki aspirasi politik yang sama. Kami mau Papua merdeka berdaulat.

Karena kenyataan kultural, maka kita tidak heran jika pada periode awal, perjuangan lebih bertumpu pada kesadaran kristis dan dinamika kelompok. Saya kira, kebangkitan di akhir tahun ‘90-an mulai berhasil mengkonsolidasi kelompok-kelompok ini dalam group yang lebih majemuk. Mungkin ini yang dianggap sebagai faksi perjuangan.

Apakah keberadaan faksi-faksi ini kemudian menjadi hambatan? Saya rasa itu relatif, karena di lain sisi, kenyataan ini justru bisa membuat gaung tuntutan ada, terdengar dimana-mana, dan tidak pernah padam toh? Setiap faksi memiliki pemimpin. Tapi kalau yang  Anda maksud yang tak ada itu adalah pemimpin nasional Papua, saya pikir tidak usah dipaksakan lewat rekayasa panggung dan sebagainyalah. Kapan hal itu menjadi kebutuhan mendesak, pasti akan muncul. Yang lain tinggal poles dan dukung.

Pada 1925, di Bukit Aitumeri, Isaac Samuel Kijne sudah ber-nubuat, “Mereka (orang Papua) akan bangkit memimpin dirinya sendiri”. Jadi, yang saya mau katakan adalah, leadership memang penting dalam perjuangan. Ini tidak bisa dibantah. Namun hemat saya, konsolidasi agenda serta langkah perjuangan juga sangat penting. Saya ingat, almarhum Wonggor Kaisiepo juga pernah berpesan, “Jangan paksa setiap orang menjadi sama seperti dirimu, sebab yang terpenting adalah kamu semua mau bekerjasama dengan cerdas. Jangan bikin barisan yang seragam, buatlah komposisi yang harmonis. Saling melengkapi, saling mengisi dan saling menguatkan.”

Jadi, Pak, jika hal-hal yang saya tanyakan tadi tidak benar, lalu apa sesungguhnya hambatan terbesar Papua untuk menentukan nasib sendiri?
Waah… Biarpun merdeka dan berdaulat sudah semenjak akhir 1950-an telah menjadi kehendak orang  Papua, tapi tentu saja kami tidak boleh jalan tabrak tembok. Ada prosedur, ada aturan sesuai mekanisme internasional. Benar bahwa penentuan nasib sendiri merupakan salah satu jalan, tapi mekanisme bakunya kan sudah ada. Kita harus ikuti straat itu. Tidak bisa bikin jalan baru sesuka hati kita. Karena semua ini terkait dengan pengakuan internasional.

Faktor yang mengikat adalah bahwa penentuan nasib sendiri tidak bisa ditentukan berdasarkan kehendak sepihak. Ini adalah kewenangan badan dunia yang harus berproses dari komisi dekolonisasi. Jadi untuk sampai ke tahap itu, Papua masih harus bekerja lebih keras dan  menempuh perjalanan panjang lagi terjal. Potensi menggembirakan adalah fakta bahwa ada kehendak rakyat Papua untuk merdeka serta ada bukti-bukti mengenai adanya konspirasi politik antara 1961 hingga 1969 yang memaksa Papua masuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, -red).

Data atau fakta-fakta mutakhir apa yang perlu Jakarta ketahui dalam konteks pelurusan sejarah terintegrasinya Papua ke NKRI?
Cerita tentang sejarah politik Papua bukanlah sesuatu yang tertutup lagi. Semua sudah jelas. Mulai dari Trikora, Perjanjian New York, hingga persiapan dan pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat-red) pada tahun 1969. Banyak dokumen sejarah telah menerangkan konspirasi ini secara terbuka. Buku dari Dr. John Saltford maupun hasil penelitian sejarah oleh Prof. Pieter Drooglever dengan gamblang sudah membeberkan kecurangan pelaksanaan Pepera 1969. Saya pikir banyak orang memahami cerita ini dengan baik. Bahkan kalau kita baca dokumen National Security Archive yang memuat sebelas telegram rahasia, kita segera paham bahwa Pepera 1969 hanya sebuah project politik yang hasilnya sudah ditentukan satu tahun sebelum dilaksanakan. Ujungnya yaaah… interest ekonomi juga. Apalagi, pada masa itu banyak negara besar tengah mengalami keletihan pasca perang dunia II, ada kelumpuhan ekonomi serta suasana perang dingin Blok Timur dan Barat.

Kini, dari sekian kali diskusi mengenai Papua belakangan ini, banyak sekali rekomendasi untuk melakukan dialog damai untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan Papua. Dialog damai seperti apa yang menjadi versi Bapak?
Kongres II Presidium Dewan Papua tahun 2000 memang sudah menetapkan, masalah Papua sepatutnya diselesaikan melalui jalan damai atau dialog. Dari dulu saya percaya bahwa inilah jalan yang lebih arif. Mari kita bicara terbuka soal sejarah politik, tentang pelanggaran HAM, serta hak-hak dasar lainnya. Toh rujukan sudah ada, pengalaman juga sudah ada, tinggal kemauan politik saja yang belum cukup.

Ujung dari peperangan biasanya dialog atau perundingan. Jadi, apabila kita bisa membuka diri untuk berdialog mengapa musti ambil nada dengan perang? Soal agenda apa yang mau dibicarakan, bagaimana menggulirkannya, siapa-siapa yang berdialog, siapa saksi independen dan seterusnya, itu bisa saja lebih dulu disiapkan dalam sebuah frame of dialog yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang terpenting kita pegang ialah bahwa orang tidak bisa berdialog di bawah intimidasi dan todongan senjata, sehingga segenap prasyarat ke arah dialog yang damai dan bermartabat memang musti disiapkan. Waktu kongres tahun 2000 itu, saya menjadi ketua dari pimpinan sidang kongres, jadi saya menghayati sekali bahwa tren aspirasinya memang seperti itu. Nah, di bulan Desember 2001, empat orang pimpinan Presidium Dewan Papua sempat menghadap Pak SBY yang waktu itu menjabat Menkopolkam (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan-red), setelah sehari sebelumnya kami bertemu Menlu (Menteri Luar Negeri, -red) Wirayuda. Saat itulah kami menyerahkan pandangan dasar tentang dialog. Saat itu Pak SBY  berujar, “Saya ini tentara, tapi saya juga seorang demokrat.”

Syukur bahwa beberapa waktu lalu Presiden sudah menyatakan komitmen untuk mendekati  Papua dengan hati lalu membuka dialog. Ini perspektif yang layak didukung. Sekarang, pertanyaan kita adalah, apakah semua institusi di negara ini sudah berkomitmen yang sama? Jangan sampai di mimbar kita dengar pidato hebat yang menghembuskan angin surga tetapi dalam praktiknya moncong senjata tetap menyalak. Ini bisa menghambat proses menuju dialog dan justru makin menguatkan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Jakarta serta sebaliknya.

Thaha Alhamid

 

Satu hal yang juga saya kira tidak kalah urgent adalah soal pemenuhan hak dasar. Salah satu butir Resolusi Kongres II tahun 2000 tegas-tegas menyatakan bahwa pembangunan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Jadi, terlepas dari semua negosiasi politik, jangan kita lupa bahwa setiap hari rakyat perlu makan, perlu berobat, dan anak-anak mesti bersekolah. Jadi, seyogyanya pembangunan yang bermakna pemenuhan hak hak dasar rakyat tidak boleh menjadi alat tawar menawar. Pembangunan harus terus jalan karena itulah hakikat tanggung jawab pemerintah.

Jadi, mengenai dialog, pasti konsep itu masih belum sempurna, tetapi setidaknya bisa memberi gambaran tentang bagaimana dialog yang orang Papua pikirkan.  Saya percaya, ada banyak orang pintar di republik ini bisa diajak memperbaiki dan menyiapkan landasan yang tepat untuk itu.

Di mata Bapak, sesungguhnya apa itu ”Indonesia” dan apa itu “Papua”?
Saya pikir, Indonesia dan Papua adalah dua realita yang sungguh-sungguh berbeda. Dari sisi entitas etnik, Indonesia adalah sesuatu dan Papua adalah sesuatu yang lain. Dari segi pengalaman kesejarahan, Indonesia dan Papua memiliki jalan sejarah yang berbeda. Papua bahkan tidak ada dalam jejak awal sejarah politik pembentukan Indonesia. Tidak ada Jong Papua, misalnya. Papua adalah wilayah lain, bahkan satu bangsa lain menurut Dr. Mohammad Hatta. Papua sebuah sosok lain yang karena kepentingan ekonomi, politik, dan geopolitik dipaksa masuk menjadi bagian dari Indonesia. Sejatinya, Papua adalah sapi perah yang terkurung dalam kandang Kerajaan Indonesia. Sangat jelas bahwa Papua adalah wilayah penundukan yang direbut oleh Indonesia demi kepentingan ekonomi dan geostrategis. Karena itu, sampai hari ini, terhadap Papua tak pernah ada perlakuan sebagai sesama anak bangsa, karena Jakarta cuma berkepentingan dengan nilai ekonomis tanah Papua. Terbukti, setelah 48 tahun dipaksa berintegrasi dengan Indonesia, Jakarta gagal mengindonesiakan orang Papua, tetapi secara dahsyat, Jakarta berhasil mengindonesiakan emas Papua, minyak Papua, hutan, dan sumberdaya alam lainnya. Terjadilah dua peristiwa yang menggambarkan adanya internal colonialism. Pertama, terjadi penghisapan sumberdaya alam, serta kedua, terjadi pemiskinan manusia Papua baik ekonomis, kultural, maupun identitas jati diri.

Jika kita bicara metafora, seperti apa Bapak mengandaikan hubungan Indonesia dan Papua?
Saya selalu percaya bahwa pola hubungan sangat ditentukan oleh persepsi. Sangat dipengaruhi oleh sudut pandang. Kalau Anda melihat saya sebagai manusia yang setara sama seperti Anda, maka kita bisa membangun pola hubungan sebagai sesama subyek. Tapi bila Anda melihat saya seperti binatang, maka saat Anda menikmati daging yang gurih, Anda akan dengan senang hati membiarkan saya berebut tulang. Hemat saya, sejak 48 tahun lalu, inilah pola hubungan Jakarta-Papua. Satu-satunya Presiden yang memandang orang Papua sebagai manusia cuma Allahyarham Gus Dur. Paitua itu manusia mulia. Bangsa ini sudah kehilangan tokoh besar yang memiliki kemuliaan nurani.

Saya ingat betul, tanggal 4 Maret 2000, persis setelah Musyawarah Besar Papua 2000, bersama Pak Tom Beanal, Willy Mandowen, almarhum Agus Alua, dan saya, berempat kami menghadap Bapak Presiden Gus Dur di Bina Graha. Saat itulah, beliau baru saja memberi izin kepada orang Papua untuk menggelar Kongres ke II.

Tom Beanal bilang, “Bapak Presiden, selama bergabung dengan Indonesia, kita pernah diatur oleh tiga presiden. Semua mereka memiliki mata fisik yang bagus, sehingga begitu mereka datang di Papua, mereka silau melihat kemilau emas, gas bumi, hamparan hutan, dan lainnya. Mereka lupa bahwa di sana ada manusia. Mereka tidak peduli kami orang Papua. Mereka lihat kami seperti binatang. Mereka terus menerus membantai kami. Syukur bahwa saat ini Tuhan mengutus Bapak Gus Dur sebagai anugerah untuk Indonesia. Bapak memiliki kemuliaan mata nurani, sehingga mau melihat kami sebagai manusia. Kami senang Bapak memimpin kami…”.

Nah, dengan sudut pandang dan persepsi umum orang Indonesia macam begitulah, maka sampai sekarang orang Papua tidak pernah merasa menjadi Indonesia. Orang Papua terus merasa diri sebagai orang lain yang dipaksa masuk akuarium raksasa NKRI dan terus menerus dijaga dengan bedil. Saya sangat yakin, bila tanah Papua bukan wilayah kaya, pasti Indonesia tidak tertarik menguasainya.

Jadi, pola hubungan Jakarta dan Papua, sejatinya cuma terletak pada interest ekonomi. Tidak ada pemikiran kebangsaan. Kita tidak usah berpura-pura dengan retorika politik yang manis. Inilah kenyataan yang kami alami sepanjang 48 tahun ini. Banyak orang Papua percaya, tidak ada untung apa-apa Papua bergabung dengan Indonesia.

Apakah Bapak memandang ‘Indonesia’ dan ‘NKRI’ adalah dua hal yang identik?
Yaa… Saya pikir Indonesia dan NKRI adalah dua mimpi yang berbeda. Indonesia merupakan wujud nation yang belum selesai, sementara NKRI adalah sebuah pilihan politis bentuk negara. Saya melihat NKRI layaknya sebentuk akuarium raksasa yang berusaha menampung  keanekaragaman Indonesia, macam begitu.

Dari sejarah kita tahu bahwa dengan Dekrit Presiden 1959, pemimpin bangsa Indonesia telah memilih kembali ke bentuk negara kesatuan. Pilihan ini saya rasa menggambarkan kepanikan politik penguasa ketika itu yang mulai tidak percaya pada terjaminnya integrasi sosial budaya suku-suku dalam kerangka berbangsa. Di satu sisi, Soekarno paham bahwa entitas etnik sungguh berbeda-beda dan bahwa slogan bhinneka tunggal ika belum bisa menjadi ikatan yang ampuh. Tetapi, di sisi yang lain Soekarno yang selalu berpikir besar memang bernafsu membentuk Indonesia sebagai negara yang besar. Empat belas tahun setelah merdeka, setelah melewati beberapa pengalaman, Soekarno menyerukan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final. Berbagai bentuk penolakan atau protes sesudah itu langsung dianggap makar dan diberantas atas nama NKRI. NKRI diklaim sebagi harga yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Di sinilah kemudian muncul persoalan pola hubungan dalam logika politik. Siapa perintah siapa? Siapa menguasai siapa? Siapa makan daging, siapa berebut tulang? Ini akan terus menjadi masalah bagi Indonesia. Karena itu saya pikir, konsep NKRI ini seharusnya bukan sebuah pilihan final. Selama ber-NKRI, maka cara mempertahankan keutuhan akuarium raksasa yang masih rapuh ini, memang harus dengan kekuatan militer dan hegemoni. Itulah praktik yang masih kita lihat sampai hari ini.

Tentu saja, masih ada pilihan politis lain yang lebih elegan untuk kondisi  Indonesia. Pasti kita semua masih ingat pergulatan pemikiran Dr. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno tentang unitarisme versus federalisme.

Di antara “NKRI harga mati” dan “Papua merdeka harga mati”, apakah benar konsep “federalisme untuk Indonesia” sempat terlintas dalam benak Bapak atau kawan-kawan di Papua sebagai jalan tengah? Jika pernah, apa nalar yang melatarbelakanginya?
Yah… pada tahun 1998-1999 saat Pak Freddy Numberi menjadi Gubernur Papua, babak baru pergolakan politik Papua makin mendidih. Pak Gubernur ambil inisiatif membentuk satu Tim Independen yang diketuai oleh Kaka Frits Kirihio. Kebetulan saya diminta menjadi sekretaris dari tim itu. Sejumlah pikiran berkembang, terutama setelah bersenyawa dengan teman teman Papua dari Jakarta yang memang sempat mencatat kemungkinan federalisme dengan mengambil model Hongkong. Tapi, setelah dua atau tiga bulan tim bekerja, rupanya inisiatif Pak Gubernur ini tidak disetujui oleh militer, sehingga tim ini kemudian bubar jalan. Selang beberapa hari muncullah rapat akbar di Port Numbay dimana almarhum Tuan Theys Eluay mengumumkan untuk kembali ke 1 Desember 1961 yang kemudian disambut gempita oleh rakyat Papua.

Lalu kita tahu, saat itu Pak Amien Rais melempar kembali gagasan federalisme. Tapi, nampaknya beliau tidak sungguh-sungguh memperjuangkan itu, sehingga hilang begitu saja. Dia macam aborsi saja itu. Yaa… saya tidak tahu, mungkin juga ada tekanan.

Tapi ke depan, saya kira ini bukanlah sesuatu yang haram untuk dibicarakan. Jujur saja, saya takut mengobral istilah harga mati macam “NKRI harga mati” atau “Papua merdeka harga mati.” Yaah… kalau kita setuju berdialog, maka kutub yang ekstrim seperti ini baiknya dihindari. Hari ini kita menyanyi harga mati, jangan sampai esok setengah mati dan akhirnya betul-betul mati.

Bagaimana Bapak melihat Aceh, Yogyakarta, pun dahulu Timor Leste, termasuk Papua, dimana negara juga memperlakukan mereka secara berbeda dan memberikan status lebih khusus dibanding provinsi-provinsi lainnya? Apakah betul di Indonesia ini, jika ingin mendapatkan haknya, baik dari segi sumber daya alam maupun kehormatan kultural, maka harus melakukan kekerasan terlebih dahulu? Kita ingat Majelis Rakyat Papua melakukan sekian aksi untuk mendapatkan haknya agar pemimpinnya berasal dari bumiputra.
Hahaha… wajar saja jika banyak orang melihat seperti itu. Kita berontak dulu supaya diperhatikan. Untuk kasus Papua, tentu berbeda, sebab jauh sebelum tergabung dalam NKRI, orang Papua sudah bersiap menuju negara merdeka. Saya koreksi bahwa pimpinan MRP, DPRP, atau gubernur dan bupati mesti orang pribumi asli, bukan karena aksi-aksi dari MRP. Itu muncul karena pergerakan rakyat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus. Kadangkala rakyat merasa itu juga bagian dari gula-gula politik. Walau pemimpin orang asli Papua, nyatanya rakyat tetap menderita. Saya lebih suka melihat perspektif yang berbeda.

Saya pernah beberapa hari tidur di tapal batas paling timur Indonesia yakni di Sota, Merauke dan di tahun yang berbeda mengunjungi titik nol di ujung Aceh. Saya berpikir, Indonesia ini akan jadi kekuatan besar yang berpengaruh luar biasa, makanala tidak mengalami salah urus seperti sekarang. Saat itulah, makin besar keyakinan saya bahwa supaya bisa diurus dengan benar, supaya ada keadilan, supaya kebhinekaan ini tetap menjadi kekuatan, supaya kita tidak saling membantai tetapi hidup bersama dan saling menguatkan, maka bentuk federal bisa jadi pilihan jitu.

Saya tidak tahu, bagaimana pandangan generasi muda Indonesia tentang hal ini. Merekalah  pemilik masa depan Republik. Barangkali diskusi di meja-meja kecil bisa mengkaji lebih tajam. Republik ini punya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat-red), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah-red). Ada Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional-red), pusat penelitian dan kajian politik, serta macam macam institusi lainnya. Sebaiknya wacana federal dikaji lebih intens dan terbuka saja. Dalam beberapa tahapan bahkan bisa libatkan rakyat. Kalau bicara sembunyi-sembunyi nanti kena tuduhan makar.

Jujur saja. Saya lihat Indonesia ini bukan cuma menghadapi ancaman disintegrasi geografis, tetapi juga ada ancaman disintegrasi sosial. Di beberapa tempat ada bentrok warga. Dulu di Sampit, Poso, juga yang masih hangat adalah kasus gereja Yasmin (di Bogor, Jawa Barat-red). Kasihan. Ini negara berdasarkan agama atau berdasar kebangsaan? Platform ini musti tegas dan dinyatakan dalam praktik hidup berbangsa.  Jangan tulis lain, baca lain, bicara lain, tapi bertindak juga lain.

Dan saya pikir, kalau Undang-Undang Otonomi Khusus Yogya turun, maka tiga provinsi yang Anda sebutkan tadi itu dengan sendirinya akan berbeda dari 30 provinsi lainnya. Bagaimana dengan Bali, Riau, Sulawesi, dan lainnya? Sangat mungkin mereka juga menuntut hak itu.

Betul bahwa Indonesia ini kaya sumber daya alam, tapi kenyataannya rakyat masih sangat miskin. Pasti ada yang salah. Presiden ganti presiden, kondisi rakyat tetap sama. Saya pikir, kita harus berani memandang lebih jauh. Barangkali masalah mendasar bukan sekedar ganti supir.

Bapak pernah mengatakan pada saya beberapa waktu lalu bahwa Indonesia ini adalah negeri yang melanggar sunnatullah. Bisakah pernyataan ini dielaborasi lagi?
Ya. Maksud saya itu bentuk negara. Indonesia ini harus berani melihat kembali pelataran negara. Apakah NKRI seperti saat ini sudah tepat?

Hemat saya, pada awalnya Indonesia ini tidak ada. Yang ada hanyalah pemerintahan lokal, dimana terdapat sejumlah kerajaan yang berdaulat. Hampir di setiap pulau ada raja dan kesultanan. Mereka eksis dengan rakyatnya, wilayah pemerintahannya, tentara kerajaan, aktivitas perdagangan, bahkan mereka membuat perjanjian dan hubungan luar negeri. Ketika hegemoni VOC (Perserikatan Perusahaan Dagang Kerajaan Belanda di Hindia Timur-red) mengancam eksistensi kerajaan, mereka bangkit melawan. Mereka belum berpikir tentang sebuah Indonesia. Barulah di 1928 mulai dihadirkan sebuah kesadaran politik. Saat itulah baru muncul mimpi Indonesia merdeka yang diperjuangkan terus sampai 17 Agustus 1945. Pada momentum inilah, bahasa Melayu diklaim sebagai bahasa Indonesia. Wilayah-wilayah kerajaan dan kesultanan disebut tanah air Indonesia. Konsep kebangsaan mulai disemai dan dikampanyekan.

Dari fakta-fakta ini, saya berpikir janganlah kemudian kita melupakan realitas lokal yang selaras dengan sunatullah itu. Hemat saya, ini jauh lebih teduh, sehingga bukanlah sesuatu yang haram jika kita bermimpi tentang sebuah bentuk persemakmuran, misalnya.

Dalam Quran sudah jelas bahwa hakekat penciptaan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal, saling berinteraksi, saling membangun pola hubungan sebagai sesama manusia, untuk saling berlomba-lomba menegakkan kebajikan. Jadi jelas bahwa kita diciptakan berbeda-beda, bukan untuk saling menguasai, saling memerintah, dan saling membantai atas nama negara yang sebenarnya cuma sebuah bentuk kontrak yang sarat dengan berbagai kepentingan.

Kita tengok bagaimana Romawi yang kuat itu hancur, Majapahit yang melegenda juga hancur, dan yang paling baru adalah Uni Soviet yang berantakan. Indonesia juga harus berani membaca tanda-tanda zaman untuk menemukan sebuah sintesa yang paling tepat untuk kemaslahatan bersama.

Bagi saya, negara hanyalah sebentuk bingkai politis. Yang utama adalah rakyat. Negara bisa saja hancur akibat salah urus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang Jawa bisa bekerjasama harmonis dengan orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua untuk melihat satu tatanan baru yang lebih bermartabat atas dasar “aku tidak bisa hidup tanpa engkau”.

Kerjasama dan hidup bersama people to people jauh lebih mulia, daripada baku bunuh demi mempertahankan sesuatu yang belum selesai.

(409)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. Alhamdulillah…
    Terimakasih atas Pencerahannya… Tulisan, petikan wawancara ini semoga membuka mata hati pembacanya… Memaknai, jangan” kisruh, carut marutnya negara ini , karena dosa-dosa kepada mereka yg dirampas haknya, ditindas hidupnya, dicuri sumber hidupnya, hutan, sumberdaya alam, dan hak nya atas tanah di bawah moncong senjata dan ancaman terali besi… Tidak ada Harga Mati diatas kebohongan sejarah…
    Buat Penulis, terimakasih, Untuk Abang Thaha Al Hamid, terimakasih, Semoga Abang tetap di beri kesehatan, kekuatan dan kesabaran… Dalam memperjuangkan hak semua sodara hati #Papua. Terimakasih Bang Thaha… Hormat. (Dian S Bonay)

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *