Home Featured “Bergabung Tak Berarti Melebur”
1

“Bergabung Tak Berarti Melebur”

170
1
Bendera Merah Putih yang koyak di bagian kain berwarna putih melambai di samping simbol referendum Yogyakarta; bendera dengan senjata tradisional Condabirawa. Foto-foto: Rizky Januar.

Bendera berlatar putih itu tampak lusuh. Warnanya berangsur pudar. Bercak-bercak coklat kehitaman mulai muncul di permukaan kain. Dari bendera yang berjejer di pinggir jalan itu, beberapa sudah tercabik-cabik. Di antara sengatan matahari, hujan, dan badai, ia terus berkibar.

Inilah bendera negara Kerajaan Ngajogjakarta Hadiningrat. Ia melambai-lambai di banyak sekali tempat di Yogyakarta. Bendera-bendera ini berkibar ketika munculnya (lagi) wacana pemerintah Indonesia untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh daerah, dimana pimpinan daerah, termasuk gubernur, haruslah melalui mekanisme pemilihan langsung.

Tindakan pemerintah Indonesia tersebut dinilai rakyat Yogyakarta sebagai pengingkaran atas perjanjian antara Sultan Hamengkubuwono IX, mewakili Kerajaan Ngajogjakarta Hadiningrat, dengan Soekarno, mewakili Negara Republik Indonesia, tentang posisi Ngayogyakarta di dalam republik. Selama ini, sebagai negeri yang bergabung dengan Indonesia, pimpinan daerah Yogyakarta, yang disebut gubernur, selalu Sultan Ngajogjakarta.

Alhasil, karena berlarut-larutnya perdebatan mengenai hal ini dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Sultan Ngajogjakarta sebagai Gubernur Yogyakarta selama satu tahun, yakni hingga 2012.

Perpanjangan yang sekaligus penundaan penyelesaian masalah itu tak menyurutkan langkah rakyat Yogyakarta. Rakyat Yogyakarta tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia melalui bendera-bendera yang mudah ditemukan di seantero Yogyakarta. Bendera-bendera itu tak hanya berkibar di sepanjang jalan, tetapi juga muncul di dalam kompleks perumahan, pun di tiap-tiap gang menuju jalan masuk rumah penduduk. Nuansanya seperti merayakan hari ulang tahun sebuah negara, dimana masyarakat diminta mengibarkan bendera.

Keriuhan bendera-bendera ini semakin terlihat ramai di sepanjang Jalan Gamelan menuju Jalan Wijilan, di kawasan Kraton – Kota Yogyakarta, selepas Plengkung Gading. Termasuk di areal Alun-Alun Utara. Bendera, umbul-umbul, dan spanduk bertebaran dimana-mana, seperti memagari areal lapangan di depan Kraton Ngayogyakarta itu.

Di spanduk, ada tulisan “Konsisten Ijab Wabul (Amanah HB IX 5-9-1945)” yang seakan menjadi ucapan selamat datang bagi mereka yang memasuki kawasan Alun-Alun Utara. Hal serupa juga tampak di Alun-Alun Selatan. Spanduk dengan tema serupa terpasang di wajah depan tembok Plengkung Wijilan: “Penetapan Berbasis Ijab Qobul”.

Pos Komando (posko) Relawan Referendum di kawasan Alun-Alun Utara.

Mengelilingi Alun-Alun Utara searah jarum jam, terdapat kantor Pos Komando (Posko) Relawan Referendum Keistimewaan Jogjakarta yang penuh dengan macam-macam karya komunikasi visual seperti spanduk, banner, umbul-umbul, bendera, dan stiker yang seluruhnya bertemakan referendum.

Sebelum memasuki posko ini, ada bandul yang terbuat dari kayu dan bambu, berbentuk setengah lingkaran. Di atas bandul tersebut berkibar bendera bergambar senjata tradisional condobirawa yang bersebelahan dengan bendera merah-putih. Dua bendera dari kain itu tampak berpacu untuk berkibar.

Dua bendera yang berbeda itu memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaannya, keduanya tampak tak bersih lagi. Dan perbedaannya, bendera merah-putih milik Negara Republik Indonesia sudah robek, bahkan beberapa bagian dari kain putihnya sudah hilang. Ketika melambai, koyakan bendera merah-putih itu terlihat jelas. Ini berbeda dengan bendera di sebelahnya, yang meskipun sama-sama tampak tak terperhatikan, tetapi tetap utuh.

Posko Relawan Referendum ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi media massa yang ingin mengetahui macam-macam informasi terkini terkait gejolak keistimewaan Yogyakarta. Setiap ada kejadian yang genting terkait Indonesia (Jakarta) dengan Yogyakarta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan daerah ini, para awak media pasti mengunjungi posko.

Penampilan posko ini sangat sederhana. Sekilas ia menyerupai warung makan. Interiornya terbuka. Tidak ada alat pendingin ruangan. Di dalam ada satu unit pesawat televisi berukuran 21 inci. Beberapa unit kursi terbuat dari kayu yang memanjang. Dinding ruangannya dipenuhi stiker, bendera, banner, dan banyak informasi tentang keistimewaan Yogyakarta. Di antara artikel-artikel pemberitaan media, terdapat isi piagam ijab qabul antara Hamengkubuwono IX dengan Soekarno dan foto para raja negara Kerajaan Ngajogjakarta Hadiningrat yang dipigura dengan rapi.

“Simbol ini perlawanan kami memerangi kezaliman yang dilakukan pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia-red) terhadap Keraton Ngajogjakarta,” ujar Koordinator Posko Induk dari Komite Independen Pengawal referendum (KIPER), Wiwin Winarto, Rabu (7/12), di Yogyakarta.

Menurut Wiwin, pihaknya tak pernah bermaksud untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hanya saja, ada hal-hal terkait kesejarahan yang harus yang harus dihormati dan dipegang oleh Indonesia.

“Kenapa harus diusik-usik? Yogya jelas lebih dulu lahir dari pada NKRI. Malahan Keraton Ngajogjakarta membantu NKRI dan menyerahkan wilayahnya ke NKRI,” kata Wiwin dengan suara yang tegas.

Selain dengan tulisan-tulisan terkait perjanjian Ngajogjakarta-Indonesia, Komite Independen juga menaruh visual tokoh Jawa macam Gatot Koco dan Abdi Dalam di dalam banner, stiker, dan umbul-umbul.

Gatot Koco, yang ditampilkan dengan lengan yang berotot kekar dan jari terkepal, tampak mengacungkan tangan seperti ingin meninju sesuatu. Tubuhnya yang berdiri tegap seakan siap dengan kuda-kuda. Mimik mukanya memperlihatkan nuansa kemarahan. Jidatnya mengkerut. Kelihatan seram dengan kumisnya yang tebal.

Rupa semacam ini biasanya diperlihatkan ketika ada suatu pihak yang mengajak pihak lain berkelahi. Yang menarik, di atas kepala Gatot Koco ada tulisan “Pejuang” dan di bawah sosok itu tertulis “Ijab Qabul”.

“Gatot Koco ini muncul merepresentasikan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau suka dengan tari Gatot Koco dan suka menari Gatot Koco. Simbol ini kami pakai, untuk menunjukkan perjuangan beliau,” jelas Wiwin.

Demikian juga dengan sosok visual Abdi Dalem. Ini merepresentasikan sosok atau keberadaan para relawan referendum akan keistimewaan Yogyakarta.

“Abdi Dalem muncul karena tugas Abdi Dalem membantu Sultan mengurusi rumah tangga keraton,” tambah Wiwin.

Perawakan Abdi Dalem pun muncul dengan sosok wajah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia didesain berdiri tegap sembari menyandang senjata. Seluruh badan, mulai dari kepala, tangan, kaki, kain yang membalutnya, serta senjata, tampil dalam bentuk gambar hitam putih. Seperti foto zaman dulu yang hitam putih sebelum muncul foto berwarna. Yang berwarna hanya bajunya, yakni biru tua, lengkap dengan lencana lambang keraton di sebelah kiri. Rupa seperti ini seakan siap mengawal, memberikan pertolongan atau bantuan.

Simbol-simbol visual digunakan untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta.

Perlawanan visual masyarakat Yogyakarta belum selesai, seiring tak tuntasnya polemik keistimewaan negeri ini. Usai munculnya spanduk bertuliskan referendum, ijab qabul, serta sosok Gatot Koco dan Abdi Dalem melalui banner, stiker, dan umbul-umbul, simbol visual pun bergeser ke penggunaan simbol-simbol senjata tradisional. Ada peningkatan dari perlawanan tersebut.

Menurut Wiwin, tiap-tiap daerah di Yogyakarta memiliki simbol perjuangan referendum. Di wilayah Gunung Kidul, misalnya, digunakan simbol cakra yang berarti Pengawal; di Kulonprogo digunakan senjata condabirawa yang  berarti paguyuban; di Kabupaten Bantul digunakan kalimasodho yang berarti penyuluh; atau Kabupaten Sleman yang menggunakan catur rasa yang berarti relawan. Sementara di Kota Yogyakarta sendiri, sebagai wilayah yang menjadi kedudukan Keraton Ngayogyakarta, menggunakan semua simbol. Yogyakarta memang menjadi Posko Induk.

“Perangkat senjata yang dipakai, untuk kabupaten mana, istilahnnya apa, semuanya diatur oleh KIPER. Simbol-simbol tersebut berkibar di daerahnya masing-masing. Termasuk di Jogjakarta, lihatlah di ruas-ruas jalan. Ini adalah bentuk perlawanan kami atas kezaliman tersebut,” ungkap Wiwin.

Wiwin dan pihaknya menegaskan bahwa perlawanan untuk memperjuangankan keistimewaan Yogyakarta akan terus dilakukan sampai anak cucu dan titik darah penghabisan. Pihaknya mengaku akan menjaga tanah dimana ia dilahirkan.

Masyarakat Yogyakarta sendiri, terutama yang berada di areal media komunikasi visual tersebut, tidak merasa risih sedikit pun dengan dipasangnya media luar ruang itu.

Yoyok (45), misalnya, yang tinggal tidak beberapa jauh dari Alun-Alun Utara, mengaku tidak ada persoalan dengan beredarnya media komunikasi visual itu. Apalagi, ia memang tak menginginkan wilayahnya diusik oleh siapapun.

“Saya tidak pernah terlibat dalam gerakan (referendum) tersebut. Spanduk ataupun bendera yang dikibarkan juga tidak mengganggu saya. Kan ditata rapi… Lebih baik Jogja tetap seperti ini,” harap Yoyok yang asli kelahiran Yogyakarta.

Dul (40), pedagang yang setiap hari berjualan es kelapa di pinggir lapangan Alun-Alun Utara, juga tak merasa terganggu dengan adanya media luar ruangan. Ia juga mendukung referendum keistimewaan Yogyakarta tersebut. Apalagi, sebagai pedagang, ia diuntungkan jika di wilayahnya banyak kegiatan.

“Saya tahu kalau ada spanduk-spanduk yang bertuliskan referendum dan bendera keraton yang dipasang di lapangan dan gang-gang kompleks kraton, dan tidak terganggung sama sekali. Saya dukung. Apalagi kalau di sini banyak kegiatan, tentu banyak orang yang membeli,” papar Dul.

Perlawanan dengan Seni Rupa
Macam-macam simbol yang muncul dari perlawanan rakyat Yogyakarta terlihat dari dipasangkannya spanduk dengan beragam tulisan. Sebut saja “Referendum”, “Konsisten Ijab Qabul”, “Penetapan Berbasis Ijab Qabul”, “Bergabung Tak Berarti Melebur”, isi kesepakatan antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Soekarno, sampai hasil-hasil survei yang dikeluarkan intitusi pendidikan swasta akan harga mati atas keistimewaaan Yogyakarta. Di banyak tempat di kawasan pusat kota Jogjakarta, seperti di keraton, nol kilometer, atau Malioboro, bendera Keraton Ngayogyakarta dengan tulisan “Penetapan” juga berkibar-kibar.

Melihat fenomena ini, pemikir budaya visual dari Yogyakarta, Sumbo Tinarbuko, menyebutkan bahwa menggunakan simbol sebagai bahasa perlawanan adalah sesuatu yang cerdas, berbudaya dan sangat efektif untuk diterapkan.

“Muncul kesadaran identitas ketika bahasa simbol digunakan. Indonesia kaya dengan simbol. Tiap budaya lokal pasti punya simbolnya,” kata Sumbo.

Sumbo Tinarbuko pun mencatat bahwa perlawanan sebetulnya tidak saja dilakukan dengan mengunakan simbol. Sebab, sebelum kemunculan simbol-simbol ini, masyarakat seringkali melakukan perlawanan dengan kirab budaya atau memamerkan ke publik atas produk budaya yang ada di keraton, entah itu baju, senjata, atau hal-hal yang terkait tradisi.

Sebelum itu, ada juga perlawanan yang dilakukan melalui topopepe, yakni orang yang bertapa di atas batu sambil menghadap ke matahari.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan perlawanan hingga pada tahap sekarang, yakni menggunakan spanduk provokasi dan berlanjut ke senjata.

“Artinya, perlawanan dimulai dahulu dari simbol terhalus sampai ke yang kasar. Semangatnya adalah untuk mendapatkan sesuatu harus dengan proses yang panjang agar hasil yang didapat maksimal. Ingin melakukan hal yang besar, lakukanlah dengan kebesaran (cara yang cerdas-red). Gerakan yang tertata rapi, cerdas bukan dengan okol (otot-red) tetapi dengan akal,” ujar Sumbo yang juga kandidat gelar Doktor Ilmu Budaya dari Universitas Gajah Mada ini.

Hal senada juga diamini oleh Dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Seni Yogyakarta, Umar Hadi.

Simbol-simbol perlawanan untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta tersebar di banyak tempat.

“Perlawanan dimulai dari spanduk dengan kata-katanya (verbal), terus muncul ikon manusia seperti, tokoh Abdi Dalem dan Gatot Koco (visual). Artinya, dalam tataran ini,  masih ada upaya untuk negosiasi, masih bisa dirembuki lagi. Tetapi, ketika simbol itu tidak menemui solusi bisa jadi deadlock. Maka akan muncul perlawanan yang lebih besar,” kata Umar.

Bahasa perlawanan yang terus bergeser hingga ke simbol senjata menunjukkan adanya peningkatan emosi rakyat. Senjata adalah simbol yang paling keras terhadap sebuah perlawanan. Jika senjata sudah dikibarkan, berarti sudah mengajak untuk perang. Terjadi jalan buntu yang tidak bisa di negosiasi lagi.

“Bisa jadi setelah ikon senjata ini muncul, akan ditingkatkan dengan kehadiran simbol senjata yang berdarah-darah. Wah, itu lebih tinggi lagi emosi masyarakat untuk mempertahankan tingkat keistimewaan Yogya. Sampai titik darah penghabisan, pasti tetap dipertahankan,” tambah Umar memaknai kemunculan simbol tersebut.

Meski demikian, Sumbo member catatan mengenai penggunaan simbol-simbol sebagai medium perlawanan. Menurutnya, bahasa yang digunakan sebagai perlawanan sebaiknya diturunkan ke bahasa anak muda. Demikian juga dengan tampilan visualnya. Penggabungan antara bahasa verbal (teks) dan visual (rupa) juga akan lebih efektif.

“Bahasa verbal dan visual yang dipakai sekarang cenderung klasik, dan mungkin tak begitu disukai kaum muda,” tukas Sumbo yang juga penulis buku “Semiotika Komunikasi Visual” ini.

Dalam buku katalog pameran seni rupa The Highlight: Dari Medium Ke Transmedia (2008) yang ditulis oleh Sumbo Tinarbuko, ada sejumlah ciri karya komunikasi visual yang mampu menjadi penanda kebudayaan. Ciri tersebut ditandai dengan karya tersebut yang mampu tampil atraktif, komunikatif, dan persuasif. Di samping itu, karya komunikasi visual juga harus dapat mencerdaskan masyarakat terkait pesan yang ingin disampaikan dan keberadaannya harus bisa diterima masyarakat luas. Taat mengikuti perilaku adat istiadat yang berlaku, menjunjung tinggi moralitas, dan mengedepankan kearifan lokal juga menjadi poin penting dari suatu karya rupa.

Medium komunikasi visual khas Yogyakarta ini pada akhirnya menegaskan suatu kedaulatan kultural yang merujuk pada jejak sejarah kedua entitas, Ngajogjakarta dan Republik Indonesia, bahwa “Bergabung Tak Berarti Melebur”.

(170)

Arif Budiman Arif Budiman lahir di Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini ia beraktivitas sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, angkatan 2008. Pria yang lahir pada 1990 ini sangat berminat pada jurnalisme. Dan hal yang paling ia sukai adalah melakukan peliputan; bergumul dengan fakta-fakta di lapangan. Ia pernah menjadi reporter pada majalah sekolah P’Mails yang diterbitkan oleh koran terbesar di Padang (Padang Ekspres Group) dan penulis di situs resmi dinas pendidikan kota Padang, Selain itu, ia juga pernah melakukan peliputan dalam kegiatan Festival Seni Internasional 2008 di Yogyakarta. Kini ia adalah perwakilan sekaligus desainer LenteraTimur.com di Yogyakarta.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. Ketika orang disana dengan tegas memilitankan ke Jawa an nya,.. Jakarta terdiam.. seribu bahasa tanpa ada kata-kata dan itu terjadi di sini yang bukan jawa berkata hal yang sama maka peluru bisa saja bersarang di kepala.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *