Home Bernala Menolak Pemilihan Presiden Langsung
0

Menolak Pemilihan Presiden Langsung

36
0
TM. Dhani Iqbal

Jika ada sekelompok orang di suatu wilayah sedang mencari pemimpin, maka cara logis yang bisa dilakukan adalah melakukan pemungutan suara secara langsung. ‘Satu orang satu suara’, dan muncullah pemimpin yang berdasarkan suara terbanyak. Tapi, bagaimana jika di suatu wilayah tidak terdapat satu kelompok saja, tetapi berkelompok-kelompok dengan karakter identitas yang berbeda?

Dengan adanya kelompok-kelompok yang berlainan namun mendiami ruang yang sama, persoalan pencarian pemimpin sontak tak lagi sederhana. Pemimpin yang dilahirkan bukan saja harus berdiri di atas seluruh kepentingan kelompok yang banyak tadi, tetapi juga dalam prosesnya harus menghargai dan melibatkan keberadaan kelompok-kelompok tersebut.

Jika proses pencarian pemimpin di kawasan yang memiliki banyak kelompok tersebut dilakukan secara ‘satu orang satu suara’, maka kawasan tersebut sebetulnya sudah menghadirkan diri sebagai satu entitas dengan identitas yang tunggal. Ia tak memiliki perbedaan dengan suatu kawasan kecil yang hanya didiami oleh satu kelompok. Homogenitas hadir secara niscaya dengan mekanisme semacam itu.

Dalam mekanisme ‘satu orang satu suara’, kelompok-kelompok atau satuan-satuan identitas itu diterabas. Keberadaannya dipatahkan dan dijebol hingga mencapai individu-individu. Konsekuensinya tak main-main: wilayah yang bersangkutan sesungguhnya tak lagi mengenal adanya keberagaman. Artinya, kelompok-kelompok yang banyak dan beragam itu dihapus atau dianggap tak ada.

Pemikiran ini tentu membawa kita pada pertanyaan, apakah yang disebut keberagaman itu? Apa elemen-elemen yang harus ada hingga suatu kawasan disebut beragam? Jawabnya tentu bukan individu, tetapi kelompok. Kelompoklah yang menjadi satuan-satuan pembentuk suatu kawasan. Dan tiap-tiap satuan-satuan itu berpijak pada, dan memiliki, identitas sosial-kultural-ekonomi-politik, serta sejarah dan pengalaman yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, satuan itu tak lain adalah lokal dan regional. Lokal dan regional inilah yang membuat Indonesia ada dan dikenal sebagai negeri plural. Indonesia tak hanya memiliki satu satuan identitas, tetapi banyak sekali satuan-satuan, yang masing-masingnya memiliki karakter dan cara pandang yang khas. Tanpa satuan-satuan itu, ruang tersebut bukanlah Indonesia.

Dalam mencari presiden, sejak 2004, Indonesia yang amat beragam ini menganut pendekatan ‘satu orang satu suara’, dan terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Dalam mendapatkan presiden ini, ada sentral partai politik di Jakarta yang menawarkan sekian jenis orang dengan sekian jenis mekanisme untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat.

Pemilihan presiden dengan metode semacam ini seketika menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya mengabaikan slogannya sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika meminta kondisi adanya entitas yang berbeda-beda namun ia tetap satu. Namun, dalam gaya pemilihan presiden Indonesia, hal ini diputar, dibalik, dan ditabrak. Indonesia dikonstruksi sebagai ‘satu yang menjadi berbeda-beda’, bukan ‘berbeda-beda yang menjadi satu’.

Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah segendang seirama dengan Pancasila sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Imbuhan ‘pe-an’ pada diksi ‘satu’ sudah menegaskan adanya proses dari suatu peristiwa. Ia berbeda dengan imbuhan ‘ke-an’ yang menghadirkan suatu situasi yang sudah ada tanpa mengindahkan proses (sejarah). Padanan ‘pe-an’ dan ‘ke-an’ bisa kita rujuk pada, katakanlah, ‘pencopetan’ dan ‘kecopetan’, ‘peramaian’ dan ‘keramaian’, atau ‘penutupan’ dan ‘ketutupan’.

Artinya, satuan-satuan yang berbeda-beda inilah yang kemudian menjadi Indonesia, dan bukan sebaliknya. Dan ini amatlah demokratis. Akan tetapi, gaya pemilihan presiden Indonesia justru berpunggungan dengan hal tersebut. Gaya Indonesia adalah sesuatu yang berasal dari “atas ke bawah”, dan karena itu sulit untuk menyebutnya sebagai tindakan demokratis yang berciri “bawah ke atas”.

Ini bukan sekedar persoalan prosedur demokrasi bahwa tiap orang punya hak dan peluang yang sama. Tetapi, pemilihan presiden secara langsung mengkondisikan Indonesia sebagai satu entitas belaka dan tak berbeda-beda. Seolah Indonesia tak memiliki lapis-lapis politik, kultural, dan ekonomi yang harus dihormati, dirayakan, dan dijamin keberadaannya secara setara.

Jika konsekuen pada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan demokrasi, pemilihan presiden Indonesia sejatinya tidak boleh langsung. Ia semestinya dilakukan secara bertahap dengan berpijak pada satuan-satuan lokal dan regional tadi. Tiap-tiap satuan inilah yang akan berkonsolidasi secara internal, dengan caranya masing-masing, untuk kemudian mendorong atau mendukung satu orang atau lebih ke ruang yang lebih luas, yang disebut supralokal atau nasional, untuk bertanding atau bersanding. Pendekatan macam ini berasal dari arus bawah yang menuju dan membentuk keseluruhan.

Pada pendekatan berbasis satuan-satuan ini, perbedaan menjadi dihargai dan diaktualisasi secara positif. ‘Kalian dan kami’ atau ‘aku dan kau’ yang tak sama itu menjadi memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai entitas-entitas yang ada di Indonesia. Sebaliknya, pada ‘satu orang satu suara’, ‘kami dan kalian’ atau ‘kau dan aku’ yang berbeda itu tak lagi dikenali. Yang ada hanyalah “aku”, “kami”. “Kita” dalam wilayah berentitas beragam dikenali bukan sebagai satuan-satuan yang bersatu, tetapi memang sudah tunggal sedari ia ada.

Akan tetapi, walaupun pemilihan presiden secara langsung baru dilakukan pada 2004, bukan berarti sebelumnya Indonesia sudah bersifat “bawah ke atas”. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sayangnya, Majelis ini tak pernah mengenal apa yang disebut satuan-satuan kelompok yang beragam tadi, plus ada kekuatan Jenderal Suharto yang membayang tegas. Dalam satu tarikan napas, sebelum dan pasca 2004 adalah sama-sama bersifat “atas ke bawah”.

Demokrasi ala Indonesia
Walaupun diktator Suharto, pun diktator Sukarno, sudah tumbang bahkan wafat, warna sentralisme atau “atas ke bawah” masih begitu menyata di Indonesia. Yang roboh hanyalah sang presiden sendiri, penunggalan partai, militer berpolitik, korupsi di lingkar presiden semata, dan bukan sentralisme itu sendiri.

Jika dahulu pucuk itu ada di Jakarta, kini ia digantikan oleh banyak pucuk. Dan pucuk-pucuk ini tetap berada di daerah Jakarta – wilayah yang infrastruktur kekuasaannya sudah disiapkan oleh Belanda dan dianggap sebagai representasi Indonesia. Seketika, Jakarta masih menguasai seluruh daerah yang ada Indonesia. Persis seperti pada era Sukarno dan Suharto.

Artinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi kontradiktif, demokrasi sentral, yang hanya menggeser pendulum dari ‘satu orang berkuasa’ menjadi ‘orang-orang berkuasa’ melalui “satu jalur kawasan penguasa”.

Jika demokrasi dianalogikan pada bola yang meluncur dari kiri ke kanan dalam satu garis lurus, maka bola itu nyatanya mandek di tengah. Jika paling kiri adalah kondisi dimana ada pemimpin-pemimpin yang menyentralkan diri dan mengangkangi seluruh Indonesia, macam Sukarno dan Suharto itu, maka kini bolanya ditangkap oleh kawanan-kawanan sentral (partai politik) di jalur yang sama. Bola ditahan di tengah. Mereka yang ingin mengaktualisasikan dirinya, baik secara politik maupun ekonomi, mestilah hijrah ke Jakarta. Sebab inilah kawasan yang menguasai seluruh Indonesia.

Nama-nama calon presiden yang kini banyak bertebaran dapat dilihat dari kerangka berpikir ini. Meski ada yang lahir di Aceh, Palembang, Yogyakarta, dan macam-macam daerah lain, semuanya berada di Jakarta dan sudah lepas dari pergulatan keringat atau pematangan kultural-politik di entitas masing-masing. Tak heran, kita selalu mendapati pemimpin yang seakan tak memahami atau tak memiliki kemampuan berempati pada denyut nadi rakyat-rakyat di Indonesia.

Bahkan, jika sudah di Jakarta, itu berarti otomatis sudah ‘hidup menasional’ tanpa perlu melakukan perjumpaan-perjumpaan sosial-kultural-politik sebagai ‘bagian’ dengan “keseluruhan”, sebagaimana yang harus didera oleh siapapun di tiap-tiap daerah. Dan karena hidup di Jakarta berarti sudah langsung menasional, maka tak heran ada orang yang berani langsung mencalonkan diri sebagai presiden dari jalur independen untuk negara yang amat besar dan amat beragam ini.

Jakarta sebagai pusat segala sesuatu bukannya tak berakar. Ia bermula dari Belanda yang membelah dua unit secara berbeda di Kepulauan Indian (Indian Archipelago), yakni ‘Java’ dan ‘Buitenbezzittingen’ yang kemudian disebut ‘Buitengewesten’. Oleh Indonesia, tindakan pembagian yang tak mengindahkan kemajemukan ini bukan dibuang, tetapi dilanjutkan. Yang membedakannya hanya istilah, dimana kini ia disebut ‘Jakarta’ dan ‘Daerah’ atau ‘Jawa’ dan ‘Luar Jawa’, baik secara kultural, politik, dan ekonomi .

Taufik Abdullah, dalam buku Antara Daerah dan Negara (2011), menyebut bahwa meski revolusi nasional kerap dilihat sebagai pemutus kontinuitas Hindia Belanda, faktanya Indonesia merupakan pengganti atau kelanjutan kekuasaan kolonial Belanda. Satuan-satuan di luar satuan Jakarta ini, yang dikonstruksi sebagai Indonesia keseluruhan, karenanya takkan pernah mendapat tempat dan selamanya terposisikan sebagai penonton dan penggembira.

Demokrasi Komando
Sesaat, ada yang mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya sudah memasuki era demokratisasi. Disebutkan bahwa rakyat di tiap-tiap kawasan dapat memilih sendiri gubernur, bupati, atau walikotanya. Dan tiap-tiap pemimpin yang dipilih rakyat itu memiliki hak-hak tertentu.

Akan tetapi, apa yang disebut sudah demokrasi itu pada dasarnya semu. Apa yang disebut kewenangan atau otonomi daerah bukanlah kedaulatan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan cara-cara pencapaian keberhasilannya. Tetapi, ia lebih merupakan kebebasan dalam menerjemahkan kepentingan pusat. Jakarta, melalui instrumen partai politik maupun pemerintahan, adalah pemberi kewenangan untuk menjalankan sesuatu, bukan sebaliknya. Alhasil, sebetulnya kita masih melihat suatu pola besar “atas ke bawah” laksana komando yang jauh dari pengertian demokrasi, “bawah ke atas”.

Undang-Undang Dasar pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, hasil amendemen kedua, memperkuat citarasa komando ini. Pasal itu menyebutkan bahwa negara ini “dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunya pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Istilah “dibagi” mengandaikan bahwa negara ini sudah ada terlebih dahulu untuk kemudian membentuk unit-unit atau bagian-bagian. Logika ini memang mengherankan. Ia, seperti sudah disebutkan di atas, tak saja mengabaikan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila sila ketiga, tetapi juga mengabaikan sejarah pembentukan Indonesia.

Padahal, negara ini seringkali mendasarkan keberadaan dirinya pada kongres anak-anak sekolah pada 1928. Peserta kongres itu disebutkan dan diandaikan datang dari berbagai negeri untuk kemudian membentuk Indonesia. Termasuk pengabaian pada kehendak negara-negara dalam membentuk Indonesia pada 1949.

Citarasa komando yang jauh dari nuansa demokratis itu juga muncul pada istilah “bagi hasil” sumber daya alam, dimana pusat atau nasional itu mengambil keuntungan yang dihasilkan oleh tiap-tiap daerah melalui instrumen Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Instrumen ini ditarik dari tiap-tiap daerah untuk kemudian dibagi atau diberikan kepada daerah.

Padahal, yang memiliki sumber daya alam itu bukanlah pusat, tetapi daerah. Jadi, bagi hasil itu bukanlah dari perspektif tiap-tiap ‘bagian’ yang memberikan penghasilan daerahnya kepada ‘keseluruhan’, tetapi dari perspektif sentral sebagai pengambil, pengalokasi, sekaligus penentu besarannya.

Dalam kondisi yang amat sangat timpang, ditambah peran televisi swasta lokal Jakarta yang diizinkan menjangkau seluruh ranah publik, demokrasi melalui pemilihan presiden faktanya hanya memunculkan nama-nama yang beredar di Jakarta, plus memiliki uang yang amat banyak untuk nampang di televisi. Alhasil, rakyat-rakyat di seluruh Indonesia mengenal nama-nama calon presiden itu hanya melalui media massa belaka, bukan melalui kerja-kerja dan perjumpaan-perjumpaan nyata.

Bandingkan dengan nama-nama yang populer atau dikenal karena baktinya di daerah masing-masing. Akankah nama-nama di daerah-daerah dimunculkan melalui televisi swasta bersiaran nasional? Tentu tidak. Televisi swasta bersiaran nasional mempunyai kriteria dalam menyeleksi siapa yang akan diekspos, dan itu bukan orang-orang di luar Jakarta.

Indonesia Tak Satu
Jika kaum pluralis dan multikulturalis, atau yang meyakini bahwa Indonesia beragam dan harus setara, mendukung pemilihan presiden secara langsung, itu tak lain adalah paradoks. Akan terlihat kontradiksi antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Sebab, metode pencarian pemimpin semacam itu secara langsung merobohkan eksistensi satuan-satuan yang majemuk ini – setidaknya membuat satuan-satuan tersebut tak berarti secara politis – plus memisahkan kebudayaan dari politik.

Indonesia sejatinya taklah tunggal, tetapi banyak. Dari yang banyak inilah kemudian ia menjadi satu, sebagaimana Pancasila sila ketiga sudah menegaskannya.

Oleh sebab itu, karena Indonesia bukanlah terdiri dari satu entitas, dan juga bukan satu negara kecil, kita perlu menggelar pemilihan presiden tidak secara individual, tetapi melalui satuan-satuan lokal atau regional yang dapat dibuat sedemikian rupa secara administratif untuk melayani keinginan aktualisasi tiap-tiap entitas.

Setidaknya, dengan arus “bawah ke atas” kita masih bisa mengharapkan bahwa nama-nama yang berseliweran adalah nama-nama yang menancap secara nyata di benak rakyat masing-masing. Ia bukan lagi sekedar nama-nama dengan tingkah gemulai yang bersisir rapi di layar kaca atau kertas-kertas koran yang cepat lusuh.

(36)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *