Home Featured Utang Merangkak, Pesisir Terjelabak

Utang Merangkak, Pesisir Terjelabak

22
0
Pesisir di Ambon (ilustrasi). Foto: LenteraTimur.com/TM. Dhani Iqbal.

Peningkatan utang Indonesia di sektor kelautan dan perikanan tak membuat kehidupan masyarakat pesisir menjadi lebih baik. Ketimpangan sosial dan kehancuran lingkungan pesisir justru kian parah.

Dalam empat dekade keterlibatan pendanaan Lembaga Keuangan Internasional (LKI), seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), kondisi masyarakat pesisir dan nelayan di Indonesia justru tak membaik. Program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat masyarakat terjauhkan dari sumber daya alamnya. Bersamaan dengan pembengkakan dana pinjaman tersebut, kerusakan lingkungan pesisir juga semakin massif.

Tidak efektifnya dana pinjaman itu dirasakan masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alih-alih menjadi subjek, masyarakat nelayan budidaya Langkat justru dijadikan objek di dalam proposal utang dalam proyek Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAVER).

“SAVER ini membuat membludaknya (jumlah) pembudidaya. Misalnya, sebelum ada SAVER, satu desa atau satu kecamatan diumpamakan ada sepuluh pembudidaya kerapu, misalnya. Kemudian, dengan adanya program SAVER, ini kan bertambah. Jadi dari sepuluh (pembudidaya) bertambah dua kali lipat, bahkan lebih. Kebutuhan bibitnya kan sudah semakin banyak. Maka, antara pembudidaya yang dibantu SAVER tadi itu dengan pembudidaya mandiri bersaing untuk membeli bibit. Nah, itu kan imbasnya ke seluruh pembudidaya, utamanya yang mandiri,” kata Tajjruddin Hasibuan, Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Sumatera, Selasa (11/10), di Langkat, saat dihubungi LenteraTimur.com.

Tajjrudin menambahkan bahwa persaingan itu tak jarang membuat pembudidaya mandiri menjadi terjelabak atau tumbang. Sebab, berbeda dengan pembudidaya yang dibantu SAVER, pembudidaya mandiri tak mendapat suntikan modal dari manapun. Mahalnya bibit akibat permintaan yang tinggi adalah hal yang menjadi persoalan utama.

“Bibitnya semakin susah karena semakin banyak yang membutuhkan. Biaya tinggi. Infrastuktur juga tak mereka (SAVER/Pemerintah) sediakan untuk pemenuhan kebutuhan bibit atau bahan baku itu. Karena kita kelangkaan, tak ada kan yang bisa kasih solusi supaya bibit tidak semakin mahal. Kalau mahal, okelah, karena mau tak mau akan dibeli ya. Tapi ketersediaannya cukup atau tidak, perlu dipikirkan atau tidak,” ujar Tajjruddin.

Dan ketika dana bantuan sudah selesai, hampir delapan puluh persen pembudaya dadakan itu tak lagi melakukan kegiatan budidaya dengan alasan yang beragam, seperti gagal panen.

Tajjruddin juga menjelaskan bahwa utang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan produksi udang. Akan tetapi, karena berbagai hal, udang tambak tak lagi populer di Langkat. Karena itulah nelayan kemudian mulai beradaptasi dengan membudidayakan kerapu atau kepiting songka.

“Ketika dikaitkan dengan produksi udang, kan tak nyambung. Jadi yang penting dialirkan saja (dananya). Dalam hal pemberdayaan komunitas, proyek itu telah gagal mencapai sasarannya. Masyarakat hanya menjadi objek,” kata Tajjruddin.

Meski kehidupan masyarakat pesisir tak kunjung membaik, jumlah pinjaman dana pemerintah Indonesia pada Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia pada kenyataannya terus meningkat. Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menunjukkan bahwa status utang Indonesia untuk sektor kelautan kepada Bank Pembangunan Asia terus meningkat, yakni dari 23,698 juta dolar AS pada periode 1970-1979 menjadi 119,570 juta dolar Amerika AS pada periode 2000-2006.

Sumber: Pusat Pengelolaan Pengetahuan KIARA (Oktober 2011),
diolah dari data Bank Pembangunan Asia (ADB) http://www.adb.org/Projects/

Dalam Siaran Pers yang diterima LenteraTimur.com, disebutkan bahwa selain tak tepat sasaran, keterlibatan Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia melalui sejumlah program telah membuat perluasan praktik privatisasi dan komersialisasi sumber daya alam pesisir.

“Program seperti COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), CTI (Coral Triangle Initiative), dan SAVER (Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction), diinisiasi untuk memperluas praktik privatisasi serta komersialisasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan kedok pengentasan kemiskinan, konservasi eksositem pesisir dan terakhir menggunakan isu perubahan iklim,” tegas Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Selasa (11/10), di Jakarta.

Oleh sebab itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan meminta pemerintah memeriksa ulang seluruh proyek di sektor kelautan dan perikanan.

“Pemerintah harus menghentikan proposal utang. Dapat diawali dengan segera menjalankan audit, yakni evaluasi aspek ekologi dan sosial yang menyeluruh atas proyek-proyek utang di sektor kelautan dan perikanan, guna menghindari kerugian yang lebih besar kedepannya,” tegas Riza.

(22)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *