Home Bernala Batik, Baju Sempit untuk Indonesia yang Luas
7

Batik, Baju Sempit untuk Indonesia yang Luas

51
7
TM. Dhani Iqbal

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mengenal batik sebagai identitas nasional Indonesia. Bukan lagi dalam pengertian sekedar himbauan, tapi sudah perintah dari negara kepada seluruh perangkatnya. Bahkan, seperti kurang puas hanya kepada internal pemerintahan, pemerintah kini mensahkan apa yang disebut sebagai Hari Batik.

Jika kita menengok pada konstruksi bangunan negara, maka akan tampak bahwa Indonesia bukanlah entitas yang tunggal. Ia dihuni dan dibangun bukan oleh pendatang, tetapi oleh bumiputra-bumiputra yang beragam identitasnya, yang menyatakan penggabungannya kepada Indonesia secara konsensus pada 1949.

Setelah relatif stabil dari kecamuk politik dan ekonomi, dan negara-negara yang bergabung dan menyokong itu lenyap, pelan-pelan Indonesia mulai membuat bermacam monumen untuk dijadikan simbol identitas negara. Sebut saja Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kartini, Hari Ibu, atau Hari Kesaktian Pancasila. Monumen demi monumen semacam ini, seperti kita ketahui, terjadi hanya di separuh Pulau Jawa.

Fenomena Batik
Tapi mungkin hari-hari peringatan tersebut dirasa kurang dalam mengidentifikasi negara Indonesia. Indonesia, di bawah kekuasaan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukannya menghentikan dominasi satu golongan dan mencairkannya, tetapi melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Di masa pemerintahan Susilo, Indonesia justru menambah momentum baru macam di atas, yakni Hari Batik, yang jatuh pada 2 Oktober.

Penentuan Hari Batik ini mengikuti tanggal penetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada 2 Oktober 2009.

Tak tanggung-tanggung perayaan untuk batik ini. Pada 4 November 2009, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Isinya: menambahkan jenis pakaian kerja dengan batik.

Tak cukup di internal pemerintahan, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah pusat juga menginisiasi atau menyetujui hajatan yang disebut ‘World Batik Summit’ dan ‘Putra Putri Batik Nusantara’. Bahkan, pengunjung candi Borobudur, yang dibuat oleh Sriwijaya itu, sudah diwajibkan menggunakan batik.

Kegirangan atas pengakuan batik oleh UNESCO (produk kultural yang sebetulnya juga mengakar di Negara Bagian Kelantan, Malaysia) membuat pemerintah pusat lupa diri. Penetapan itu kemudian dijadikan dasar bahwa karena batik ada di Indonesia maka wajar jika entitas itu dijadikan simbol negara.

Pengertian Batik
Pemikiran batik sebagai simbol identitas Indonesia diikuti dengan pembuatan pendasaran pemikiran, bahwa batik merupakan kata kerja yang tak merujuk pada identitas kultural tertentu. Karena kata kerja, maka labelisasi atas identitas orang lain menjadi tidak ada masalah. Dan mendadak kita mendapati ada yang disebut batik Papua, batik Ternate, batik Palembang, batik Batak, dan seterusnya. Sejurus, meski tak tepat benar, ini mengingatkan kita pada praktik-praktik labelisasi atau pembangunan monumen-monumen yang sering dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebut saja Irian Jaya pada Papua, Hari Nusantara pada Hari Deklarasi Djuanda, Ceylonese pada Sri Lanka, atau Gold Coast pada Ghana.

Di Sumatera, pun di kawasan-kawasan lain, batik sudah diketahui sebagai milik Jawa. Betapapun ia disebutkan sebagai kata kerja, tetap orang dapat mengenali bahwa corak dan motif dengan cara kerja tertentu itu bukan ‘saya’, tapi ‘dia’. ‘Saya’, ‘kami’, atau ‘kalian’ punya identitas sendiri, entah itu songket, telok belanga, ulos, baju bodo, lipa’ sabbe, tembe lombo, sasampiang, atau koteka.

Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian batik adalah “kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu’. Contoh-contoh yang diberikan kamus tersebut adalah Pekalongan, Sala, dan Yogyakarta. Pembuatan secara khusus dan dengan cara tertentu itulah yang menjadi milik identitas Jawa.

Pun pada Webster Dictionary, dijelaskan bahwa batik menggunakan teknik Jawa. “Characteristic effect obtained by using a Javanese method” (efek karakteristik diperoleh dengan menggunakan metode Jawa). Dan secara kultural, “Batik has been both an art and a craft for centuries. In Java, Indonesia, batik is part of an ancient tradition, and some of the finest batik cloth in the world is still made there” (Batik telah menjadi seni sekaligus kerajinan selama berabad-abad. Di Jawa, Indonesia, batik adalah bagian dari tradisi kuno dan beberapa jenis kain batik terbaik di dunia masih di buat di sana).

Yang menarik, betapapun Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2009 memerintahkan kerani di kementeriannya menggunakan batik, tapi pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota ia dapat mengenali bahwa di luar batik memang bukan batik. Pada pasal 2 bagian 2 poin a, disebutkan bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari (2) Pakaian Dinas Harian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah. Di pasal yang sama, bagian 3 poin a, pun disebutkan bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari (2) Pakaian Dinas Harian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.

Artinya, di level supralokal atau nasional, yang diisi pemerintah pusat, pakaian yang dikenal hanyalah yang berasal dari Jawa, yakni batik. Adapun di level lokal, pakaian yang diwajibkan adalah batik dan atau kain ciri khas setempat. Dengan demikian, pemerintah pusat sebetulnya tahu bahwa batik hanyalah salah satu identitas diantara banyak sekali identitas yang ada di Indonesia.

Multikulturalisme
Dalam khazanah kebudayaan, kita mengenal apa yang disebut rekayasa kebudayaan (cultural engineering). Kartun Upin Ipin disebut-sebut sebagai contoh rekayasa kebudayaan tersebut, dimana sedari dini anak-anak diberikan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan pihak yang berbeda. Ini untuk menghindarkan diri dari bom waktu rasialisme yang dapat melanda Malaysia.

Hal serupa juga terjadi pada batik. Batik yang kini popular diakui oleh orang Jawa sebagai sesuatu yang sudah keluar dari pakemnya. Semula, ia hanya digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah. Tapi kini ia bisa digunakan untuk penutup tubuh bagian atas, bahkan hingga ke tas atau sepatu.

Konsekuensi praktis dari popularitas batik ini ada pada perajinnya – meski disebut-sebut perajinnya tak tumbuh sesignifikan produk kebudayaannya. Produksi batik tumbuh dimana-mana. Karena diproduksi massal, batik pun menjadi murah.

Dalam pengertiannya yang utuh, batik yang populer itu sudah tak lagi murni. Dan itu memang konsekuensi dari rekayasa kebudayaan untuk mencapai tujuan mempopulerkan tradisi. Jika media cetak saja harus berubah anatominya ketika kedatangan media online, apalagi entitas kebudayaan. Meski demikian, siapapun tetap tahu bahwa itu adalah batik yang berubah. Batik yang berubah tentu tetaplah batik.

Rekayasa kebudayaan semacam itu sah-sah saja sepanjang ia tak menabrak ruang kultural orang lain. Jika himbauan, perayaan, atau perintah menggunakan batik dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta yang juga Sultan Kerajaan Ngajogjakarta Hadiningrat untuk Yogyakarta, tentu itu tak persoalan. Sama tak menjadi soalnya ketika ia menghimbau penggunaan bahasa Jawa di wilayahnya pada hari-hari tertentu. Tetapi, jika himbauan atau perintah itu keluar dari ruang kulturalnya dan menerjang kawasan-kawasan kultural lain, tentu itu memicu konflik.

Dan ironisnya, perayaan dan perintah penggunaan batik itu justru dilakukan oleh pemerintah pusat yang berada di ranah supralokal – pemerintah yang digaji oleh seluruh rakyat Indonesia, yang semestinya berdiri di atas semua golongan. Pemerintah pusat melakukan praktik pengkatrolan pada salah satu identitas, menariknya ke atas, dan menyebarkannya ke ruang-ruang kultural berbeda.

Saat keluar dari ruang kulturalnya di Jawa inilah terjadi benturan dengan kebudayaan lain. Dalam perspektif Jawa, frasenya adalah “batik yang berubah”. Akan tetapi, bagi identitas lain, frasenya adalah “menjadi batik”. Dan tiba-tiba rakyat Indonesia seperti hendak dibodohi dengan menyebut bahwa gelas itu bernama cangkir dan sarung itu adalah karung goni. Modus praktik invasi kebudayaankah ini? Atau, “hanya” karena pemerintah pusat tak kenal rakyatnya? Atau konsep bhinneka tunggal ika tak terpahami?

Mungkin ada yang mencoba membandingkan batik dengan peci/kopiah/songkok, songket, atau bahasa Melayu. Bukankah peci, songket, atau bahasa Melayu itu juga keluar, bahkan jauh hingga ke Afrika, dari ruang kulturalnya, yakni Melayu? Di satu sisi, ya. itu benar. Tapi di sisi lain, apakah peci atau songket itu keluar dari ruang kulturalnya karena kecengengan hingga dikatrol oleh pemerintah pusat? Tentu tidak. Peci, songket, ulos, atau rendang sekalipun, keluar dari ruang kulturalnya karena kemampuan diri sendiri. Kita tentu takkan percaya bahwa Mbah Maridjan, mantan tokoh penjaga gunung di Yogyakarta, menggunakan peci karena perintah menteri atau presiden.

Arif Budiman, sosiolog Indonesia, pernah membandingkan antara kelas menengah di Indonesia dan Korea selatan. Di Korea Selatan, kelas menengah tumbuh dari bawah. Sedangkan di Indonesia, kelas menengah umumnya hasil ciptaan pemerintah. Dan fenomena batik ini adalah contoh teraktual dari pemikiran tersebut.

Ketika batik dikatrol oleh pemerintah pusat, tentu saja pertanyaannya adalah mengapa baju bodo, songket, ulos, atau koteka tak diperlakukan serupa? Apa yang membedakan batik dan telok belanga secara marwah? Mengapa nasib perajin ulos dibedakan dengan perajin batik? Mengapa A ditumbuhkan dan B didiamkan?

Dalam Dialog Budaya Celebrating Cultural Diversity di Jakarta, Juni 2011, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Mukhlis PaEni mengatakan bahwa persoalan perbedaan sudah selesai. Yang belum selesai di Indonesia adalah persoalan kesederajatan.

“Pluralisme dan kebhinnekaan sudah kita pahami bersama, bahwa engkau dan aku berbeda, dia dan saya tidak sama, mereka dan kita tidak serupa. Itu sudah selesai. Semua orang sudah tahu. Yang belum selesai itu adalah, bagaimana engkau dan aku yang tidak sama itu, dia dan kita yang tidak serupa itu, kamu dan kami yang tidak sebangun itu, mempunyai hak yang sama, peluang yang sama, kedudukan yang sama, harkat yang sama, marwah yang sama, dalam kehidupan bernegara,” ungkap PaEni.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah di Juni 2011, sejarawan Taufik Abdullah pun mengatakan bahwa identitas merupakan sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Akan ada konsekuensi dari pemaksaan itu, seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya.

“Negara tidak bisa memaksakan identitas (harus) seperti apa. Kita sudah belajar itu. Yang penting adalah tugas negara mewujudkan apa yang dikatakan oleh pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar), antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Seperti apa? Tidak memaksakan ini harus begini. Identitas itu tidak bisa dipaksakan,” tegas Taufik.

Pengkatrolan salah satu identitas kultural melalui perintah dan segala macam perayaan atas suatu identitas kultural tertentu memang riskan. Ia pun tak berdiri sendiri, tetapi bersanding-sanding, bertumpuk-tumpuk, dengan segala macam pembangunan yang terus timpang plus tontonan-tontonan dominatif. Silap-silap, perlakukan berbeda ini dapat menimbulkan kebencian pada Jawa. Padahal, meski memang diuntungkan, bisa saja Jawa tak tahu menahu dengan kebijakan pemerintah pusat ini.

Jika pun terjadi kebencian pada Jawa, itu tak lain merupakan ulah pemerintah pusat yang menciptakan medan konflik. Tindakan diskriminatif negara ini seakan hendak melaga Aceh dengan Jawa, Batak dengan Jawa, Minang dengan Jawa, Bugis dengan Jawa, Buton dengan Jawa, Makassar dengan Jawa, Ternate dengan Jawa, Papua dengan Jawa, atau Melayu dengan Jawa. Sebab, seperti pakaian, batik menjadi baju yang sempit dan menyesakkan napas bagi Indonesia yang sedemikian luas.

(51)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

Comment(7)

  1. cuba bagi tanggapan yang lebih dewasa….batik dijadikan peringatan karena ianya telah diakui sebagai milik indonesia setelah diklaim oleh negara lain.jadi diperingati untuk menegaskan bahwa batik milik indonesia bukan hanya milik “jawa”(yang awak sentimenkan)sebagaimana peringatan kemerdekaan diperingati karena telah menang dari persengketaan.dan untuk tradisi yang lain mengapa “tidak/belum”diperingati karena memang dinegara lain nggak ada.dan memang sudah jelas milik indonesia yang negara lain tak bisa menyangkalnya.ini kalimat yang sudah sangat bisa dan dapat difahami oleh anak SD.jadi tolong ketepikan ‘SUKUISME’ ketika mengulas tentang negara.TERIMA KASIH

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Jika Pemerintah Adil pastilah ada Hari Nasional untuk Kain Sasaringan (Kalimantan Selatan),Songket dan Ulos serta Senin Tenun Tradisional lainnya yang berasal dari Indonesia. Bagi orang–orang Tapanuli Nilai Kesakralan Kain Ulos sangatlah tinggi,karena saat baru lahir diselimuti oleh Kain Ulos dan Kain Ulos diwarisi secara turun-temurun dalam sebuah Keluarga Tapanuli (biasanya Kain Ulos tertera pula dalam Surat Wasiat untuk diwariskan). Aku ada keturunan Mandailing dari Kaum Pulungan,Kaum kami mempergunakan Pakaian Teluk Belanga,Songket dan Kain Ulos,sebagai Pakaian Adat kami.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  3. Bahasa Melayu Riau menjadi Bahasa Indonesia secara Alami dan tanpa Paksaan (Bahasa Melayu Riau dipilih secara Aklamasi pada 28 Oktober 1928 sebagai Bahasa Indonesia) dan Bahasa Melayu adalah Bahasa Pergaulan di Asia Tenggara atau Lingua Franca selama berabad-abad serta Raja2 dan Sultan2 di Nusantara sejak di Masa Lampau menjadikan Bahasa Melayu Tinggi sebagai Bahasa Resmi Kerajaan atau sebagai Bahasa Elit Kerajaan (semua ini bisa dilihat di Museum Pos Indonesia yang terdapat di TIM). Menjadikan Bahasa Melayu Riau sebagai Bahasa Indonesia adalah tindakan yang sangat Tepat karena Bahasa ini bersaudara dekat dengan hampir semua Bahasa yang terdapat di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan yaitu Bahasa-Bahasa yang terdapat di Pilipina (khususnya dari Kelompok Visayan),Bahasa Dayak,Bahasa Cam (Kamboja dan Vietnam Selatan),dan Bahasa Aceh serta Bahasa Samoa. Karena itulah dalam Ilmu Antropologi Bahasa dikenal sebutan”Malayo-Polynesia”,kemudian menjadi”Austronesia”(Bahasa-Bahasa Malayo-Polynesia+Bahasa-Bahasa Formosa/Taiwan). Bahasa Jawa adalah salah satu Bahasa Austronesia dari Kelompok/Fillum Jawa,Bali,Sasak,Barito/Kalimantan Selatan. Bahasa Jawa menjadi bertingkat-tingkat karena Pengaruh dari Agama Hindu yang mengenal Sistim Kasta. Baju Batik mempunya Citra seperti sekarang bukanlah sesuatu yang alami karena terlalu banyak Campur Tangan Pemerintah (Perlukah Baju Tradisional salah satu Suku Bangsa atau Kaum di Indonesia sampai mendapatkan”PEMEN”agar Kaum lain mau mengenakannya?). Kawan sekantorku yang adalah Orang Batak Angkola mempersoalkannya pula dan dia bertanya-tanya mengapa setiap Hari Jumat,orang-orang yang bekerja di Kantor (Swasta dan Pemerintah),diminta untuk mengenakan Batik?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  4. Yang menarik, betapapun Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2009 memerintahkan kerani di kementeriannya menggunakan batik, tapi pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota ia dapat mengenali bahwa di luar batik memang bukan batik. Pada pasal 2 bagian 2 poin a, disebutkan bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari (2) Pakaian Dinas Harian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah. Di pasal yang sama, bagian 3 poin a, pun disebutkan bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari (2) Pakaian Dinas Harian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.

    Artinya, di level supralokal atau nasional, yang diisi pemerintah pusat, pakaian yang dikenal hanyalah yang berasal dari Jawa, yakni batik. Adapun di level lokal, pakaian yang diwajibkan adalah batik dan atau kain ciri khas setempat.

    Menurut saya dengan bunyi teks peraturan diatas, nggak perlu diributkan lah… karena ruang pakaian daerah setempat masih ada dan terbuka…

    Kalau Aceh berdiri menjadi negara sendiri jg nggak dijamin dpt mengakomodasi/membuka ruang suku2 minoritas seperti gayo, tamiang dll dalam lingkup Negara Aceh…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  5. Kalo mau batik bikin negara sendri aja negara jawa.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  6. Ketika bahasa melayu dijadikan bahasa nasional, apakah orang jawa marah terhadap orang melayu? kan tidak. Indonesia adalah negeri beragam budaya. Wajar jika ada satu budaya daerah yang kemudian dicomot untuk mewakili budaya nasional, dan itu perlu waktu yang sangat lama dengan beragam proses. terlalu dangkal cara berpikir kita, jika batik kemudian dijadikan alasan untuk memusuhi jawa, padahal batik papua pun ada. Lantas mesti berpakaian seperti apa para pemimpin kita dalam forum international untuk menunjukan budayanya. Jika batik dianggap memaksakan jawa, ulos pasti dianggap memaksakan sumatera…apakah pemimpin kita, diforum international itu musti telanjang?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  7. ternyata kita masih meniti jalan mencari indonesia yang sejati, bukan indonesia yang dipaksakan.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *