Home Featured Multatuli dari Pulau Jawa

Multatuli dari Pulau Jawa

54
1
Buku "Meraba Indonesia" (2011) karya Ahmad Yunus. Foto: www.serambi.co.id.

Buku “Meraba Indonesia” karya Ahmad Yunus ini membuat kepala saya sakit. Salah satunya karena foto anak perempuan di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Ia berseragam putih biru, khas anak Sekolah Menengah Pertama. Di atas sakunya tertempel bendera merah putih.

Seketika rontok pemahaman-pemahaman kita mengenai apa itu pendidikan, apa itu sekolah. Filosofi pendidikan tak menemui muaranya pada seragam yang ditempeli bendera itu. Ia lebih memberi tanda akan pembentukan suatu barisan ketimbang mengedepankan suatu sistem pikiran yang membebaskan.

Jika pun dikatakan bendera di seragam sekolah itu untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara Indonesia, atau penguat identitas negara, maka pertanyaannya adalah, kenapa di sekolah-sekolah lain, di tempat lain, hal serupa tak diberlakukan? Karena Sebatik adalah perbatasankah? Lalu kenapa dengan perbatasan?

“Mungkin ingin menampilkan identitas bahwa mereka bagian dari Indonesia. Namun tak ada bukti nyata antara nasionalisme Indonesia dengan kehidupan di Sebatik. Kehidupan di Sebatik masih tetap seperti etalase yang muram dan miskin,” tulis Yunus (halaman 185).

Terlalu banyak pertanyaan dari satu foto anak remaja putri itu. Dan itu bukan hal terakhir yang disajikan penulis secara menggemaskan.

Di Selat Malaka, misalnya, dalam perjalanan dari Dumai (Riau) menuju Batam (Kepulauan Riau), kapal pengangkut sayur dan buah yang ia naiki dicegat sebanyak empat kali. Dan akhirnya ia paham kenapa kawasan itu disebut rawan. Pun siapa sebetulnya yang disebut sebagai bajak laut (halaman 95-98).

Cegatan pertama dilakukan oleh marinir angkatan laut Indonesia. Pada tentara-tentara itu, awak kapal sayur memberikan setoran sebanyak empat lembar uang lima puluh ribu rupiah. Cegatan kedua masih datang dari angkatan laut Indonesia. Kapten kapal lalu memberikan 150 ribu rupiah. Yang ketiga adalah polisi laut Indonesia, ketika kapal sayurnya dekat dengan pelabuhan Singapura. Setorannya sebesar dua ratus ribu rupiah. Dan cegatan yang keempat juga dari polisi laut Indonesia. Di sini setorannya 150 ribu rupiah.

Kapal sayur itu mengalami semua ‘cegatan kotor’ justru ketika mata-mata memandang kapal-kapal besar mengantri memasuki perairan Malaysia dan Singapura.

“Ketika di atas kapal sayur,” tulis Yunus (halaman 98), “saya melihat begitu padatnya jalur di wilayah internasional. Banyak kapal berukuran raksasa mengangkut kontainer. Sementara di wilayah laut Indonesia hanya diisi lalu lintas kapal sayur dan kapal jet transportasi laut.”

Kisah-kisah tak baik semacam ini, yang bertebaran di hampir tiap halaman, merupakan catatan penulis dalam perjalanannya mengelilingi bumi Indonesia yang disebut “Zamrud Khatulistiwa”. Tapi Yunus tak sendiri. Dengan dua buah sepeda motor, ia menjalani petualangan ini dengan Farid Gaban. Keduanya adalah wartawan dari Pulau Jawa. Yunus seorang Sunda dan Farid seorang Jawa, dengan rentang generasi yang berbeda.

Selama hampir setahun, 2009-2010, keduanya memotret, dengan kata dan gambar, tentang wajah fisik di sejumlah tempat di Indonesia. Entah itu kemiskinan, kesulitan hidup, kehancuran infrastruktur di seluruh lini, pendidikan, lingkungan, atau terpojoknya masyarakat (adat). Dan penulis nampak geram dengan itu semua. Dalam tulisannya, penulis bagai seorang nasionalis yang membawa sekian harapan dan gagasan keindonesiaan dari Pulau Jawa namun berselisih dengan apa yang terpandang dan terasakan. Ia laksana sedang menguji nasionalisme Indonesia. Dan dengan serius ia melemah.

“… nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme khayalan. Dan khayalan bisa saja kabur dan kemudian menghilang dengan khayalan lain. Seperti sayup-sayup dan kemudian senyap ditelan angin dari tepi Samudera Pasifik yang bergemuruh,” tulis Yunus (halaman 276).

Persoalan Meraba Indonesia
Judul buku “Meraba Indonesia” yang terbit pada 2011 ini nampak begitu gagah. Ia menyiratkan sebuah pembacaan ulang atas keindonesiaan. Apalagi, penulis seperti terinspirasi pada Alfred Russel Wallace yang menulis buku “The Malay Archipelago” dan Che Guevara yang berkeliling Amerika Latin dengan sepeda motor.

Akan tetapi, nuansa intelektual pada judul itu agak teranulir dengan adanya subjudul “Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara.” Judul yang sudah memikat itu, dalam perspektif saya, roboh dengan subjudul yang amat bercitarasa ‘remaja’ itu.

Jika Wallace yang mengeliling kepulauan yang kini disebut Indonesia itu menghasilkan gagasan, pun Che Guevara, nampak bahwa penulis tak mengarah ke sana. Ibarat tamu, penulis seperti sekedar melihat rumah-rumah yang ia lewati. Ia tak masuk ke dalam dan menulis berbasis perspektif empu rumah. Dan karenanya, tulisan kecil di depan sampul bukunya, yakni “Mengenal lebih dekat, lebih rekat…” menjadi tak mewujud.

Yang menarik, pada saat yang sama, penulis tak banyak menceritakan ihwal Jawa dan bagian-bagiannya. Dan itu yang menjadi pertanyaan mula-mula, pada siapakah buku ini ditujukan? Pada orang Jakartakah?

Penggunaan istilah ‘nusantara’ yang digunakan berganti-ganti dengan nama ‘Indonesia’ juga cukup mengherankan buat saya. Seolah keduanya adalah identik dan dapat saling menggantikan. Tapi agaknya ini wajar. Referensi penulis adalah buku Alfred Russel Wallace yang diterjemahkan oleh dua penerbit di Jawa sebagai “Kepulauan Nusantara”.

Penulis rupanya tak tergelitik untuk mencari tahu, kenapa dua penerbit di Jawa itu mengganti judul “The Malay Archipelago” menjadi “Kepulauan Nusantara”? Padahal, dalam buku aslinya, tak sebiji pun tertulis istilah ‘nusantara’. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah “The Malay Archipelago” tak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia? Apakah Melayu identik dengan nusantara? Atau ada politik bahasa di sana, yang dimakan bulat-bulat oleh penulis, betapapun ia sudah ke lapangan dan punya kesempatan untuk menguji istilah ‘nusantara’?

Akan tetapi, tak hanya penerbit Jawa yang mengganti buku Wallace. Penerbit di Belanda pun sama. “The Malay Archipelago” diganti menjadi “Insulinde: het land van den orang-oetan en den paradijsvogel”. Belanda tetap seperti dahulu, menganggap orang-orang kulit coklat ini adalah insulinde, the islands of the Indies, orang-orang Indian.

Nama ‘Indonesia’ pun terasa tak maksimal dielaborasi oleh penulis. Meski menyebut George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan dengan argumentasi etnografi dan geografi masing-masing, penulis alpa pada pengertian Indonesia itu sendiri. Penulis tak mengatakan bahwa nama ‘Indonesia’ merupakan pemendekan dari Indian Archipelago‘yang ditambah ‘nesia’ dari usulan Earl, yang teringat pada “Polinesia”, yang berasal dari bahasa Yunani.

Nampaknya, penulis memang tak membaca dari sumber asli mengenai nama ‘Indonesia’. Ia keliru ketika menyebut 1847 sebagai tahun penerbitan “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” yang berisi perdebatan nama “Indonesia”. Padahal, yang benar adalah 1850, yakni edisi keempat dari jurnal itu. 1847 adalah tahun jurnal itu diterbitkan pertama kali. Sebagai jurnal, ia terbit per tahun.

Persoalan lain yang terbentang di buku ini adalah penggunaan istilah pulau ‘terluar’ pada kawasan-kawasan perbatasan Indonesia. ‘Terluar’, tentu saja, mengindikasikan suatu ruang yang ada di luar, terdekat dari luar, bukan di dalam. Sebetulnya, penggunaan istilah ‘pulau terluar’ sudah diganti banyak orang dengan ‘pulau terdepan’.

Terkadang, gaya berpikir penulis untuk menunjukkan ruang juga terlihat ganjil. Selain berulang-ulang menyebut ‘pulau terluar Indonesia’, ia juga kerap menyebut nama mata angin terlebih dahulu baru nama ruang. Ia, misalnya, mengatakan ‘selatan Sulawesi’ pada Selayar dan Takabonerate. Istilah ‘selatan Sulawesi’ tentu mengindikasikan Selayar dan Takabonerate bukanlah Sulawesi. Ini serupa ketika orang salah kaprah menyebut Timur Indonesia, dari yang semestinya Indonesia Timur.

Melewatkan Masyarakat
Yunus dan Farid memulai perjalanannya dari Jakarta untuk kemudian memasuki Sumatera dari Lampung dan seterusnya hingga Aceh. Di kawasan-kawasan itu, penulis menceritakan ihwal perjumpaannya dengan penduduk-penduduk setempat. Tapi banyak yang betul-betul hanya laporan pandangan mata belaka dan kejadian-kejadian ‘suka duka berpetualang’.

Membaca lembar demi lembar buku ini, sebetulnya tak semua kawasan dikunjungi oleh penulis. Banyak yang dilewatkan begitu saja. Namun, untuk persoalan cakupan pembahasan, penulis sebetulnya sudah mengakui akan keterbatasan yang ia miliki. Menurutnya, waktunya terlalu sebentar untuk dapat menjelajahi Indonesia yang, seperti ditulisnya, luasnya sebanding dengan luas Eropa dari ujung Barat sampai Asia Tengah. Untuk hal ini, memang ada anekdot bahwa siapapun yang ingin menjelajahi Indonesia, yang dimulai dari usia 25 tahun, maka di pulau terakhir ia sudah meninggal di sekitar usia 80 tahun.

Akan tetapi, sebetulnya keterbatasan waktu yang penulis miliki bisa disiasati dengan menciptakan kategori. Tanpa itu, pembaca akan bertanya kenapa daerah tertentu dibahas secara detail dan yang lain tidak; termasuk tujuan pendetailan pada suatu masyarakat tertentu. Tanpa kategori, pembaca tak dapat meraba arah dari buku ini selain menyaksikan kisah sensasional backpacker bermotor.

Penulis, dengan sepeda motornya, terus bergerak dari Lampung, Bengkulu, dan Enggano tanpa menuliskan siapa dan bagaimana karakteristik penduduk di kawasan-kawasan tersebut. Bahkan, alih-alih berpihak pada perspektif penduduk setempat, penulis justru memihak pada cara pandang asing kala mengatakan Enggano ‘ditemukan Portugis’. Diksi ‘ditemukan’ tentu bukan perspektif penduduk.

Akan tetapi, berbeda dengan kawasan-kawasan sebelumnya, penulis bercerita banyak hal mengenai masyarakat Mentawai, Sumatera Barat. Tak hanya manusianya, tetapi juga secara kultural. Entah apa pertimbangan yang membuat penulis merasa Mentawai lebih menarik ketimbang yang lain.

Selain ketiadaan kategori, buku ini juga tidak selamanya berpihak pada perspektif masyarakat. Saat memasuki Bukittinggi, misalnya, pola pengisahannya berubah. Jika di Mentawai penulis bercerita mengenai masyarakat, kini ia bercerita ihwal elit Indonesia. Penulis terkagum-kagum dengan Hatta, Tan Malaka, Sjarir, Natsir, dan seterusnya, dengan segala artefak yang ada, termasuk kantor Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Meski sosok-sosok itu memang pantas dikagumi, tetapi penulis sama sekali tak menceritakan ihwal penduduk dan kultur Minang. Karena amat terkagum-kagum dengan Hatta dan kawan-kawannya itu, ia silap dari konstelasi politik-kultural antara Minangkabau dengan Riau dan Jambi kala berada di Provinsi Sumatera Tengah, yang bertalian dengan praktik pecah belah oleh pemerintah pusat.

Bahkan, perang antara Sumatera (juga Sulawesi) dengan Jakarta tak diulas sama sekali. Padahal, Bukittinggi adalah motor dari perlawanan itu, yang sebetulnya sedari dulu sudah sering melawan pemerintah pusat. Penulis sama sekali tak menceritakan dampak dari perang itu, yang berakhir dengan kekalahan Sumatera, seperti adanya penggantian nama secara besar-besaran oleh penduduk Minang menjadi nama-nama Jawa atau nama lainnya.

Gara-gara terbelalak dengan Tan Malaka, barangkali, tak sedikitpun diulas tentang goyangnya identitas Minang akibat pemerintahan militer di masa lampau. Terlalu asyik pada tokoh-tokoh yang pernah bermain di Jakarta membuat penulis tak mengelaborasi kenapa kawasan yang melawan ini kemudian justru menjadi lumbung Golkar di masa Orde Baru. Atau bagaimana salah satu kerbau di tambo Minang itu berubah-ubah identitasnya.

Ketiadaan kategori membuat pembaca juga tak mengerti mengapa ia melewatkan Sumatera Utara/Timur. Bisa jadi, penulis abai atau tak tahu bahwa kawasan itu adalah salah satu tempat terjadinya revolusi sosial yang paling berdarah, yang menghantam negara-negara lama. Jika orang kulit coklat tertarik pada revolusi Perancis, maka mengherankan jika ada yang tak mengetahui revolusi sosial di Sumatera Timur – meski kedua revolusi itu berbeda pada pelaku.

Di sana jugalah terjadi penyerbuan yang dilakukan laskar-laskar republik beserta ekstremis komunis yang dibantu buruh-buruh perkebunan asal luar Sumatera yang menyerang penduduk asli dan pendatang seperti China. Bahkan, di Belanda, sebagaimana diceritakan oleh Tengku Mansoer Adil Mansoer di LenteraTimur.com (2/5), ada foto yang terkenal di seluruh dunia yang membandingkan serangan laskar-laskar dan ekstremis itu dengan kekejaman Nazi di Berger-Belsen. Bagaimana kemudian mereka bisa ‘menyesuaikan’ diri dengan Indonesia, terlewatkan oleh penulis.

Yang juga mengherankan adalah ketika penulis menyebutkan negerinya Raja Ali Haji sebagai Kesultanan Melayu. Mungkin penulis lupa bertanya siapa penduduk dan peradaban di kawasan yang ia kunjungi. Sebab, tak ada yang namanya Kesultanan Melayu tanpa nama negeri. Yang dimaksud penulis di kawasan itu tentu saja Kesultanan Melayu Riau Lingga.

Seperti sebelumnya, penulis juga mengabaikan kehidupan masyarakat di Kalimantan. Ada yang tak terbaca dari apa yang sekedar terlihat. Tak dielaborasi siapa dan bagaimana penduduk Pontianak (Kalimantan Barat), Banjar (Kalimantan Selatan), Balikpapan dan Samarinda (Kalimantan Timur), atau dinamika masyarakat Dayak secara politis dan kultural, baik di internal maupun dalam perjumpaannya dengan entitas keindonesiaan.

Pun, ihwal bahasa Melayu yang disinyalir berasal dari kawasan Sambas di Kalimantan Barat luput dari perhatian. Juga bagaimana penduduk Pontianak, misalnya, memandang keindonesiaan setelah negeri lama mereka dibantai secara amat sadis oleh Jepang, yang dikenal dengan istilah Tragedi Mandor, dimana Jepang sendiri merupakan kawan baik dari Republik Indonesia. Jepang yang fasis, yang disebut oleh sekutunya sebagai saudara tua, adalah yang membentuk Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Tak terbahaskan pula mengenai bagaimana sebetulnya narasi perbatasan di Kalimantan Barat, juga Kalimantan Timur, dari perspektif masyarakat. Bagaimana sebetulnya wilayah-wilayah yang bersifat regional bahkan global selama ratusan tahun itu kemudian mengalami keambrukan. Bahkan, tak juga diceritakan mengenai adanya eksodus warga negara Indonesia ke Malaysia di Kalimantan Barat, khususnya Entikong di Kalimantan Barat atau Nunukan di Kalimantan Timur.

Demikian juga di Sulawesi. Penulis menyusuri kawasan demi kawasan dengan mengabaikan kisah dan karakteristik masyarakat masing-masing. Memang, Bugis (Sulawesi Selatan) banyak diceritakan, utamanya soal kapal legendaris yang masih hidup dan terpelihara itu, Pinisi. Akan tetapi, sebagaimana di Sumatera dan Kalimantan, tak ada bahasan (perjumpaan) karakter kultural Bugis dengan Makassar dalam kekinian, termasuk Toraja.

Penulis terus melaju ke Takabonerate (Sulawesi Selatan), Buton (Sulawesi Tenggara), Banggai (Sulawesi Tengah), Gorontalo, dan Miangas (Sulawesi Utara) dengan konsekuensi ketidakdekatan, ketidarekatan, dan ketidakutuhan penggambaran mengenai Indonesia. Penulis, selain nampak memandang dari luar hingga sulit mengelakkan diri dari tafsir ‘biasa-biasanya’ suatu entitas, juga tak menjangkau bagaimana entitas-entitas yang disebut lokal atau bagian Indonesia itu melakukan transformasi sosial dan memodernkan dirinya dengan caranya sendiri.

Meski demikian, ada yang menarik ketika penulis tersenyum menanggapi pertanyaan seorang kakek di Banggai, Sulawesi Tengah. Kakek itu bertanya, apakah betul Presiden Amerika Serikat Barack Obama datang ke Indonesia. Seketika, senyum penulis menghadirkan kenyataan bahwa Indonesia terbangun secara berlapis-lapis, bukan merata. Ada lapis atas, yang dihuni penulis di Jawa, dan lapis bawah, yang dihuni sang kakek di Banggai. Senyum penulis menyiratkan dirinya lebih tahu ketimbang sang kakek. Dan kosmologi sang kakek yang ‘berada di bawah’ membutuhkan jawaban dari yang ‘paling dekat dengan Obama’.

Akan tetapi, berbeda dengan Kalimantan atau Sumatera, penulis selintas menangkap kompleksitas perbatasan di Miangas, Sulawesi Utara. Ia membidik kesulitan yang didera Miangas dari perspektif isu terorisme yang dianggap masuk dari Filipina – meski sebelum itu kompleksitas Miangas sebagai regional bahkan global sudah menyurut ketika tiba-tiba terposisikan sebagai kawasan pinggiran karena berdirinya Indonesia sebagai negara lanjutan dari Belanda di kepulauan itu.

“Isu ini membuat lumpuh perdagangan antara warga Miangas dan Filipina. Sejak 2004 hingga sekarang perdagangan mati. Pedagang Filipina tidak lagi membeli hasil tangkapan nelayan Miangas; orang Miangas kesulitan mendapatkan barang kelontongan. Sebenarnya, kedua pihak mengalami kerugian,” tulis Yunus (halaman 272).

Usai dari Sulawesi, tanpa menyinggahi Poso di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak sekali patung-patung megalitikum yang mencengangkan, penulis bergerak ke Maluku Utara. Dan, lagi-lagi, ia seakan mengabaikan kawasan beridentitas penting. Ia hanya mampir di negeri para raja itu, yang masyarakatnya memiliki karakteristik kuat dengan dinamika antara masyarakat kerajaan/adat dengan pemerintahan ‘baru’. Ia, seperti pada Mentawai, lebih memilih menjelajah ke Banda (Maluku), Papua, Papua Barat, serta Flores (Nusa Tenggara Timur), dan menceritakan masing-masingnya lebih banyak ketimbang yang lain. Fokus penulis pada kawasan-kawasan tersebut menghasilkan wacana yang relatif lebih utuh dan informatif.

Tragedi
Indonesia adalah negeri yang penuh tragedi. Sebagaimana biasa penulis kala menuliskan tentang Indonesia selalu menyelipkan kejadian 1965, betapapun kejadian itu hanya terjadi di separuh Pulau Jawa, juga Bali, begitu pula penulis dalam buku ini.

Tragedi kemanusiaan pada 1965 itu muncul juga di buku ini, tidak di Pulau Jawa, tetapi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pada 14 November 1965, penulis menceritakan bahwa ada serangan dari militer Indonesia terkait isu komunisme terhadap penduduk asli.

“Tentara mengumpulkan 10 anak muda sebagai algojo. Tentara memberikan petunjuk memotong kepala dengan parang, cara mengikat, dan mengikuti kode-kode penyerbuan. Mereka akan menjadi korban yang sama jika para calon korban berhasil melepaskan diri. Tentara akan mengambil lima orang korban tambahan sebagai penggantinya,” tulis Yunus (halaman 337).

Akan tetapi, kekejian itu tak diulas utuh. Penulis tak menceritakan tentara itu berasal darimana. Apakah itu tentara dari Nusa Tenggara Timur sendiri atau kiriman dari Jawa, sebagaimana pernah terjadi pada Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi pada periode 1940-an akhir atau 1950-an.

Sebagaimana ketiadaan kategori yang membingungkan, penyajian kisah terkait kejadian 1965 juga mengundang pertanyaan. Apa mekanisme yang digunakan penulis dalam menyeleksi peristiwa? Mengapa laskar-laskar yang melakukan penyerbuan di banyak tempat, yang sebetulnya mengingatkan kita pada upaya ekspansi Jerman pada Eropa dahulu, tak tertulis? Mengapa kejadian-kejadian lain di periode 1940-an akhir dan 1950-an tak ‘diindonesiakan’ sebagaimana kejadian 1965? Mengapa proyek transmigrasi yang dianggap menjadi pemicu konflik horizontal di banyak kawasan tak terulas?

Saking menautkan diri dengan apa yang diyakini sebagai sentral Indonesia kini, sebagaimana terbaca pada bagian Sumatera Barat, Papua, atau Banda, yang dalam dugaan saya menjadi paradigma penulis dalam menentukan kawasan yang dikunjungi, menjelang akhir bukunya penulis bahkan menyebutkan bahwa setelah Sukarno, presiden kedua Indonesia adalah Sjafrudin Prawiranegara, dan yang ketiga adalah Suharto (halaman 340). Periode kabinet darurat Sjafrudin adalah 22 Desember 1948 takat 13 Juli 1949.

Pendapat penulis tentu saja mengherankan. Di masa itu, Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang ada di Indonesia. Jika benar Sjafrudin presiden kedua Indonesia, lantas bagaimana penulis menempatkan Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Madura (1948), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), dan sebelas daerah otonom lain dalam keindonesiaan?

Di bagian lain buku ini, penulis menyebutkan ihwal Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda yang lebih dikenal dengan nama Multatuli (halaman 245). Eduard Douwes Dekker menuliskan novel yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda atas negeri jajahan. Sejurus, saya memandang sosok Eduard Douwes Dekker mewujud pada penulis. Penulis datang dari Pulau Jawa, pulau yang diutamakan dalam proyek keindonesiaan sepanjang masa, yang menjadi subjek dari objek abstrak bernama ‘luar Jawa’, dan kemudian menuliskan kritik keras melalui bukunya ini kepada, sebagaimana pertanyaan kepada siapa buku ini ditujukan, Jakarta.

Meski demikian, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Penulis telah mencoba menyuarakan mereka yang tak tersuarakan. Sebab, pada kenyataannya, memang tak banyak orang yang dapat membayangkan betapa luasnya Indonesia, sekaligus kehancuran yang sudah atau sedang dialaminya. Tak banyak orang mengetahui bahwa di banyak tempat keadaan tetap tak berubah sejak zaman pemerintahan Sukarno hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kini.

Pada saat yang sama, Ahmad Yunus telah mengantarkan kita pada pertanyaan tajam ihwal mengapa negara ini ada. Juga pertanyaan apakah alasan adanya negara ini hanya ada di belakang, di masa lalu, dan tidak di masa depan.

(54)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. kritik yang menarik dan menggoda. tapi karena judul buku “meraba…” ya mestinya dapat dimaklumi lah penulisan masalah2 tsb yang dipermukaan… kalau sudah mendalam judul bukunya perlu diubah menjadi “menyelami…”, kan?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *