Home Bernala Gerak-Gerik TV Privat di Ruang Publik
1

Gerak-Gerik TV Privat di Ruang Publik

17
1
TM. Dhani Iqbal

Diskursus tentang gagasan keindonesiaan dapat dilihat dari jendela penyiaran Indonesia saat ini. Dalam suatu spektrum yang terbatas, muncul tegangan antara apa yang disebut lokal dan apa yang disebut nasional. Seperti gagasan keindonesiaan yang rumit, demikian pulalah dunia penyiaran. Ada yang agresif menerjang ke luar ruang sosial-politik-kultur-ekonominya, ada juga yang lantas menampilkan diri bak nenek penghalau kayu gelondongan di antara hulu dan hilir sungai.

Pada mulanya, stasiun televisi di Indonesia hanya satu: Televisi Republik Indonesia (TVRI). Ia lahir pada 1962 tanpa pretensi bisnis, tetapi politis. Isi dan keberadaannya kemudian terbentang pada ranah nasional dan regional di seluruh Indonesia.

Stasiun televisi milik orang Indonesia lalu bertambah dengan kehadiran stasiun televisi baru, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Akan tetapi, identitas, karakter, dan maksud keberadaan RCTI berbeda dengan TVRI. TVRI milik negara. RCTI milik swasta, tepatnya milik anak kepala negara kala itu, Suharto, yakni Bambang Trihatmodjo.

Untuk mengakses RCTI, orang tak bisa sekedar memancangkan antene untuk menangkap gelombang siaran udara. Ia bukan kategori televisi gratis, tetapi berbayar. Orang harus membeli decoder untuk dapat menonton RCTI. Berikutnya, pemerintah memberikan hak siaran, tetap melalui Sistem Siaran Terbatas, pada Surya Citra Televisi (SCTV) di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi semacam jaringan RCTI. Seperti RCTI, SCTV didirikan oleh sepupu Suharto, Sudwikatmono.

Anak sang presiden lain, yakni Siti Hardiyanti Rukmana, kakak Bambang Trihatmodjo, menyusul. Ia juga mendirikan stasiun televisi. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), namanya. Jika sang adik beroperasi di ranah hiburan, maka sang kakak hendak bermain di ranah pendidikan dengan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Karena ide pendidikan dianggap mulia, maka TPI diberikan hak menggunakan fasilitas TVRI.

TPI pun mengudara secara nasional. Untuk membiayainya, stasiun ini kemudian menggunakan sistem iklan. Sontak keluarga presiden lain cemburu. Mereka protes sembari minta diperlakukan secara adil. Singkat cerita: RCTI pun dapat menggunakan fasilitas TVRI. Orang tak perlu lagi membayar untuk menyaksikan tayangan RCTI. Perlakuan terhadap RCTI kemudian juga dinikmati oleh SCTV.

Sebagaimana gula yang didatangi semut, begitu pula dunia penyiaran kala itu. Siapa tak tergiur dapat bersiaran nasional? Perusahaan mana yang tak ingin produknya dikenal ke seantero Indonesia? Alhasil, pengusaha-pengusaha berikutnya masuk dengan stasiun-stasiun baru: ANTV dan Indosiar. Masing-masing mulai membangun stasiun-stasiun transmisi di banyak daerah.

Pelan-pelan, peran TVRI sebagai milik negara meredup. Dengan logika ‘jika si A boleh kenapa B tidak’, yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan, maka lima stasiun baru yang bersiaran nasional bermunculan setelah presiden Suharto jatuh dari kekuasaannya. Lima stasiun televisi itu adalah Trans TV, DVN TV (kelak TV 7, lalu Trans 7), Global TV, Lativi (kelak TV One), dan Metro TV. TVRI pun tenggelam di balik ingar bingar stasiun televisi swasta itu yang bersaing-saing itu.

Sistem Jaringan
Ade Armando, dalam bukunya “Televisi Jakarta di Atas Indonesia” (2011), meyakini bahwa ambruknya Negara Kesatuan Republik Sosialis Soviet dan jatuhnya pemerintahan otoriter di Filipina berpengaruh terhadap cara berpikir pemimpin di Indonesia. Di paruh 1990-an, masyarakat sipil di kawasan-kawasan yang tak bergolak mulai berani bicara terbuka dalam menentang pemerintah pusat.

Keadaan ini berimbas pada dunia penyiaran. Muncul kesadaran bahwa stasiun-stasiun televisi itu, yang berada di lingkar istana, harus diatur. Pengaturan dimulai dari masa berlaku penyiaran hingga batasan jangkauan siar. Tolak-dukung aturan sontak mengemuka.

Daerah-daerah yang selama ini dijejali tayangan dari dan berperspektif Jakarta mulai menolak. Nilai-nilai dan kultur Jakarta terbawa melalui siaran itu dan kerap menabrak tata nilai masyarakat daerah lain. Contoh termudah adalah tayangan azan magrib. Kala di siarkan di Jakarta, azan sudah berlalu atau belum berlaku, tak saja di kawasan Indonesia Barat sendiri, tetapi tentu juga di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Atau, program Primitive Runaway milik Trans TV yang menuai protes dari banyak masyarakat. Pun iklan-iklan pemutih kulit atau shampo pelurus rambut yang terang-terangan bertabrakan dengan kawasan Indonesia yang penduduknya berkulit hitam dan atau berambut keriting. Ini belum lagi terkait pemberitaan atau sinetron yang seluruh-luruhnya berperspektifkan kelokalan Jakarta atau Jawa.

Itu dari perpektif kultural. Dari perspektif ekonomi, ketidakadilan menyeruak kala suatu stasiun dapat bersiaran nasional namun kue iklan hanya untuk lokal Jakarta. Stasiun-stasiun televisi lokal pun berat bersaing mengingat bahwa orang, tentu saja, akan lebih tertarik mengiklan produk ke masyarakat yang lebih luas. Demikian juga dalam perspektif politik, dimana segala sesuatu kejadian di seluruh Indonesia menjadi dipandang dari satu perspektif lokal Jakarta (pun dengan segenap kepentingan pemilik televisi di daerah yang bersangkutan). Bahkan, dalam pemberitaan, konflik atau kerusuhan menjadi primadona sekaligus kriteria bagi kontributor luar Jakarta untuk dapat disebut “lebih layak tayang”.

Perdebatan ihwal penyiaran itu lantas menuai hasil. Stasiun televisi akhirnya mendapatkan sekian pembatasan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, disebutkan bahwa izin penyelenggaran siaran diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun (pasal 34 ayat 1 (b). Ia hanya dapat beroperasi dengan satu siaran, satu saluran, dan satu wilayah siaran (pasal 20). Akan tetapi, meski sudah dibatasi jangkauannya, ia masih dapat meluaskan diri dengan sistem stasiun jaringan (pasal 31 ayat 3).

Dalam sistem jaringan ini, televisi nasional dapat bertindak sebagai induk jaringan dan televisi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan. Menurut anggota Komite Penyiaran Indonesia Pusat, Mochammad Riyanto Rasyid, siaran nasional bisa dilakukan hanya jika diteruskan oleh televisi-televisi lokal (LenteraTimur.com, 25/7).

Keberatan datang dari televisi swasta, yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Berdasarkan perpektif modal, Asosiasi mempertanyakan model bisnis penyiaran yang tak tergambarkan dalam undang-undang penyiaran. Pun, bisnis yang sudah dilakukan oleh televisi nasional, yang sepuluh stasiun itu, sudah berlangsung lama. Dari sudut Asosiasi, tidaklah adil jika sampai undang-undang tersebut mengorbankan industri, yang juga memiliki ribuan buruh.

Uni Lubis, Ketua Asosiasi tersebut, kemudian menunjuk Perancis yang dapat dijadikan contoh oleh Indonesia dalam konteks penyiaran. Menurut Uni, regulasi isi siaran di Perancis memberikan alokasi pada lokalitas melalui persentasi tertentu (LenteraTimur.com, 25/7). Artinya, penyiaran tak perlu didenasionalisasi, tapi cukup diberi muatan lokal yang dijaga oleh undang-undang.

Meski demikian, anggota Asosiasi mulai menyesuaikan diri dengan undang-undang penyiaran, yakni pada sistem jaringan tersebut. Menurut Uni, stasiun-stasiun televisi nasional, umumnya, sudah mendirikan lembaga-lembaga penyiaran di daerah-daerah.

Mandat Menjadi Nasional
Bentang persoalan penyiaran televisi, pada banyak tulisan atau diskusi, pada akhirnya mengerucut pada sistem jaringan. Pada titik inilah terjadi tarikan antara apa yang disebut nasional dan lokal.

Perdebatan ini terjadi dikarenakan fasilitas yang digunakan oleh stasiun-stasiun televisi itu adalah frekuensi radio. Dalam Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 Tentang Penyiaran, disebutkan bahwa spektrum frekuensi radio ini adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar. Karenanya, ia milik publik dan merupakan sumber daya alam terbatas (pasal 1).

Dalam konteks frekuensi penyiaran, kita dapat membuat analogi Indonesia sebagai sebuah balok persegi panjang. Di dalam balok tersebutlah bangunan keindonesiaan, tentu saja, terisi oleh blok-blok yang disebut lokal-lokal. Dengan begitu, maka yang menjadi pertanyaan adalah, lantas dimana letak entitas nasional di dalam balok itu?

Nasional adalah entitas yang dapat menjangkau, meliputi, dan memasuki seluruh blok-blok itu. Secara faktual, entitas nasional itu hanya dapat ditemukan pada TVRI. TVRI sudah lama menggunakan sistem jaringan. Nasional TVRI dapat hadir pada alokasi waktu tertentu di TVRI daerah-daerah. Selebihnya, TVRI daerah punya kuasa.

Yang lebih penting dari itu adalah bahwa entitas TVRI itu dapat menjadi nasional karena mendapat mandat dari seluruh orang Indonesia. Mandat menjadi nasional itu diberikan melalui pajak rakyat. Inilah pendasarannya.

Lalu, bagaimana wajah televisi swasta nasional dengan analogi balok tersebut? Pertama, secara faktual, ia menutupi seluruh permukaan balok. Blok-blok di dalamnya menjadi tak terlihat. Kalaupun ia melihat ke bawah, ke satu atau dua blok, ia akan melihatnya dari atas, bukan dari bawah. Melihat dari atas tentu berbeda dengan melihat dari bawah. Apalagi, posisi memandang menentukan cara baca, pun kesimpulan.

Bahkan, jika hendak diradikalisasi, bahasanya bukan melihat dari bawah, tetapi bagaimana melihat diri sendiri. Pergolakan di dalam blok demi blok, yang satu sama lain berbeda karakter, tentu takkan terpahami oleh si penutup permukaan tadi. Salah-salah, dan ini kerap terjadi, blok-blok itu dianggap serupa. Karena itu, setiap kerani stasiun televisi swasta yang menasional diharuskan menjadi seorang intelektual super untuk dapat memahami seluruh blok-blok secara detail.

Kegagalan memahami perbedaan tampak pada contoh (bukan kasus) yang sudah disebut di atas: azan magrib atau program Primitive Runaway. Pengelola program yang terakhir bahkan agaknya sulit memahami kenapa orang-orang marah disebut primitif. Namun karena didesak pada 27 Desember 2010, pengelola mengganti nama program menjadi Ethnic Runaway. Istilah ‘primitif’ diganti menjadi ‘etnik’.

Selain itu, persoalan mendasarnya adalah, siapakah yang memberikan mandat pada televisi swasta itu untuk menjadi nasional? Jika disebutkan ia bermula pada regulasi di zaman Orde Baru yang sentralistis itu, maka kenapa ia tak turut tumbang bersama jatuhnya sang presiden? Pendasaran historisitas itu akan bertabrakan dengan logika multikulturalisme, bahwa siapapun harus punya peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Publik atau Swasta?
Ada tiga hal yang dapat menjadi pegangan dalam melihat fenomena dunia penyiaran Indoneia kini. Pertama, balok itu memiliki panjang yang terbatas. Kedua, balok itu milik publik. Dan ketiga, balok itu memiliki blok-blok yang harus dijamin kesamaan peluangnya dengan blok lain, pun dengan entitas apapun, untuk tumbuh, berkembang, dan tak ditutupi atau dihalangi.

Pertama, karena balok itu terbatas, maka kecemburuan ala pengusaha RCTI pada pengusaha TPI – ‘kenapa A boleh dan B tidak’ – akan terus berulang. Tapi, setelah sepuluh stasiun pengusaha-pengusaha siaran nasional hadir, pengusaha lain tak boleh cemburu. Apa sebab? Panjang balok terbatas.

Keterbatasan panjang balok jugalah yang membuat perselisihan antara, sebut saja, stasiun televisi nasional Metro TV dengan stasiun televisi lokal Bali TV pada 2003 silam. Kala itu, pemerintah pusat meminta supaya izin Bali TV dicabut karena frekuensi yang dipakai adalah milik Metro TV. Namun, Gubernur Bali kala itu, Dewa Made Beratha, menolak. Akhirnya, frekuensi 39 UHF tetap dipakai Bali TV dan Metro TV pindah frekuensi.

Kedua, terkait hal pertama, dimana balok terbatas itu pun milik bersama, maka Sistem Siaran Jaringan sebetulnya adalah hal yang sia-sia. Setidaknya, ia adalah konsepsi yang sekedar menunda persoalan. Ia akan menimbulkan konflik di internal blok-blok balok.

Apa sebab? Sistem jaringan yang membutuhkan lembaga penyiaran lokal, pada gilirannya, akan menumbuhkan (atau memerlukan keberadaan) stasiun-stasiun televisi lokal. Baguskah? Belum tentu. Kita jangan lupa, balok itu panjangnya terbatas dan milik bersama. Akan tercipta kecemburuan ala RCTI pada TPI itu, yakni ‘kenapa si A dibolehkan siaran dan si B tidak’, di dalam blok-blok itu. Sebab, televisi-televisi lokal itu pun swasta.

Sistem jaringan ini juga mirip dengan praktik yang dilakukan oleh semua kolonial yang sedang melemah: ekspansi ke luar.

Gerry Van Klinken dalam buku “Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an”, menulis bahwa, dalam kaitan dengan sentral kolonial, ekspansi itu disebabkan adanya tarikan dari daerah pinggiran yang sekaligus didorong oleh pusat. Itu adalah gerakan pengapit dari negara kolonial yang lemah untuk melawan pemberontakan regional.

Analogi itu tepat dalam menggambarkan dunia penyiaran televisi saat ini. Kekuatan stasiun-stasiun televisi nasional di pusat mulai ditarik oleh kekuatan televisi-televisi lokal yang mulai tumbuh. Karena itu, untuk mempertahankan status quo, stasiun-stasiun televisi nasional itu kemudian masuk atau mendorong agar loyalis-loyalis di daerah-daerah tercipta – untuk tidak melawan dirinya.

Pada saat yang sama, masih menyitir Gerry, dalam perspektif daerah, konflik internal akan tercipta. Akan ada loyalis-loyalis yang mengabdi pada kekuatan stasiun-stasiun televisi nasional. Ia akan siap bekerjasama dengan stasiun televisi nasional yang sudah mapan dan berpengalaman dalam rangka mengambil keuntungan sekaligus memukul kekuatan lain yang selama ini menjadi pesaingnya di daerahnya.

Dan ketiga, keberadaan stasiun televisi swasta nasional di ranah publik-publik pada kenyataannya menjadi penghalang bagi arus multikulturalisme. Multikulturalisme berbeda dengan pluralisme. Menurut sejarawan Mukhlis Paeni, pluralisme di Indonesia sebetulnya sudah selesai. A dan B berbeda, pun dengan C hingga Z. Namun, yang belum selesai adalah, apakah A, B, C, hingga Z itu memiliki peluang yang sama untuk tumbuh?

Dalam konteks penyiaran televisi saat ini, multikulturalisme takkan terjadi. Lihatlah bagaimana nama program Opera Van Java milik stasiun televisi Trans TV dapat leluasa memasuki wilayah-wilayah yang bukan Jawa. Karena itu, jika stasiun televisi dapat memancarkan siarannya dari daerah A kepada B, maka apakah stasiun televisi dari daerah B dapat memancarkan siarannya balik pada A? Apakah ketika stasiun televisi dari daerah C dapat menyebarkan isu tentang Melinda Dee kepada D, apakah stasiun televisi dari daerah D dapat melakukan hal serupa pada kasus pembunuhan karena cemburu suami kawin lagi kepada C? Jawabnya tentu tidak.

Kita pun tak bisa serta merta merujuk pada Perancis dalam hal sistem penyiaran yang memberi isi siaran lokal melalui persentasi, sebagaimana Uni Lubis sampaikan. Perancis adalah negara kecil, luasnya pun tak sebesar Kalimantan. Kompleksitas yang dimiliki negara di Eropa itu tentu tak sebanding dengan Indonesia. Jika hendak diberlakukan logika persentasi itu, manalah cukup waktu 24 jam sehari untuk menampung, sebut saja, seluruh pemberitaan dari Sabang-Merauke. Jikapun dipakai kriteria derajat kepentingan atau kemenarikan, siapa yang dapat menilai bahwa informasi A atau Z adalah tidak penting atau tidak menarik? Tidak penting bagi siapa dan tidak menarik untuk siapa? Penting untuk siapa dan menarik bagi siapa?

Berdasarkan ketiga hal tersebut, yakni keterbatasan, ranah publik, dan multikulturalisme, tentu sudah selayaknya jika seluruh televisi swasta, termasuk televisi lokal yang sudah tumbuh maupun akan tumbuh, tidak diperbolehkan beroperasi dengan menggunakan frekuensi radio ini.

Ada dua hal yang menjadi konsekuensi jika televisi swasta lokal dan swasta nasional ini dibiarkan bermain di ruang publik. Pertama, kerumitan akan mendera negara ini. Akan muncul kebingungan tatkala mendapati bahwa yang disebut lokal itu pun bukanlah entitas yang tunggal. Di dalamnya (akan) banyak pemain swasta. Kedua, terkait hal pertama, lembaga-lembaga pemantau akan terus berkubang pada persoalan kualitas isi siaran.

Dengan mengurusi kualitas isi siaran, tanpa disadari, para lembaga pemantau sebetulnya sedang memposisikan diri sebagai “pemadam kebakaran”, yakni menyibukkan diri pada perdebatan, misalnya, apakah perempuan dengan rok sepaha itu porno atau tidak; apakah mengangkat kaki kanan itu sopan atau tidak; tertawa terbahak itu bermoral atau tidak; menghipnotis orang itu etis atau tidak; atau apakah suatu pemberitaan lebih condong pada salah satu pihak bertikai atau tidak.

Logika meributkan kualitas ini sebetulnya persis dengan cerita seorang nenek di tepi sungai. Ia sibuk menghalau potongan-potongan kayu yang sedemikian banyak melewati rumahnya agar tak membahayakan anak-anaknya yang sedang bermain. Nenek yang marah itu tak pernah tahu bahwa di hulu sana ada praktik penebangan pohon yang proses pengirimannya menggunakan arus sungai.

Namun, ada kalanya persoalan kualitas yang disoroti ini tak melulu dilihat dari kacamata ‘membahayakan’ mental penduduk Indonesia. Terkadang, sejumlah lembaga justru mencari apa yang berkualitas. Hasilnya, meminjam nenek yang marah-marah tadi, si nenek justru mengagumi sejumlah pohon yang bentuk ukiran dianggap bagus. Maksudnya, sejumlah lembaga yang terlihat menentang televisi nasional pada gilirannya justru bersikap paradoks: ia memberikan penghargaan untuk liputan atau tayangan terbaik yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional tadi – stasiun yang premisnya justru sudah ditolak.

Oleh sebab itu, negara sebagai wasit haruslah mendorong seluruh stasiun televisi swasta agar masuk ke alamnya yang pas: kanal-kanal komersial. Kanal-kanal itu adalah kabel atau satelit, yang sebenarnya juga sudah dimasuki oleh banyak stasiun-stasiun televisi nasional. Hal ini penting supaya ranah publik dan ranah privat tidak bercampuraduk. Sedangkan ranah publik, demi keadilan, hanya layak untuk TVRI yang memang sudah mendapatkan mandat untuk menjadi nasional.

(17)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. Menarik. Pertempuran “Jakarta-Daerah” belum selesai, walaupun sudah ada UU Otonomi Daerah. Terutama keterlanjuran tidak bagusnya distribusi SDM berkualitas yang menumpuk di perkotaan- Jakarta. Masih dominannya mental menekan daerah dan menganggap daerah harus hormat kepada Jakarta.

    Ini memang menyebalkan, sebab merambat pada lahirnya berbagai UU yang mencerminkan sikap sentralistis. Mulai UU Kehutanan, UU Minerba, sampai UU Penyiaran.. Terbitnya UU itu semua menjadi justifikasi bahwa ‘pusat’ memang ingin selalu jadi tukang atur.. Menggeneralisir nilai2 orang Jawa yang mayoritas itu kepada orang2 Sumatera, Kalimantan, Papua, dlsb.. Mengabaikan kekayaan budaya kita.. Bung Tengku, pertempuran memang belum selesai…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *