Home Geopolitik Surat Terbuka untuk Presiden Indonesia tentang Penyiaran

Surat Terbuka untuk Presiden Indonesia tentang Penyiaran

26
0
Sejumlah anggota Koalisi Independen Demokratisasi untuk Penyiaran (KIDP). Kiri-kanan: Anggara, Eko Item Maryadi, Paulus Widiyanto. Foto: Lenteratimur.com/Ken Miryam Vivekananda Fadlil.

Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KPID) melayangkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia. Surat yang dilayangkan tersebut terkait dengan carut marutnya dunia penyiaran Indonesia, termasuk telah terjadinya pemusatan kepemilikan media di segelintir pihak.

Berikut adalah surat terbuka sebagaimana yang diterima oleh LenteraTimur.com, Selasa (19/7), dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

SURAT TERBUKA
KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Yang Terhormat
Presiden Republik Indonesia
Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono
di Jakarta

 

Dengan Hormat,

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional”.

Carut-marut dunia penyiaran Indonesia ditandai dengan buruknya kualitas konten penyiaran -khususnya televisi, pelanggaran aturan kepemilikan stasiun televisi oleh korporasi swasta, pembiaran oleh aparatur negara, lemahnya posisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta tidak berdayanya regulator penyiaran independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghadapi kekuatan industri dan negara.

Bapak Presiden yang Kami Hormati,

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 2 menyebutkan: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab”.

Namun kebebasan bisnis media yang berkembang tanpa kendali membuat ranah penyiaran kita kehilangan asas keadilan, pemerataan, etika, sekaligus keberagaman. Dalam hal kepemilikan lembaga penyiaran oleh swasta, telah terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan yang berlaku.

Contohnya, sejumlah korporasi lembaga penyiaran swasta bisa menguasai dua atau tiga stasiun penyiaran (televisi juga radio), dalam satu badan usaha, di satu wilayah siaran. Sebut saja korporasi MNC yang menguasai RCTI, Global TV dan MNC (dulu TPI) di wilayah Jakarta. Kemudian grup Elang Mahkota Teknologi (EMTK) memiliki SCTV dan Omni-TV (O Channel), ditambah upaya akuisisi grup EMTK terhadap Indosiar. Kemudian grup Visi Media Asia yang hendak masuk ke pasar modal dengan menguasai dua stasiun ANteve dan TVOne yang sama-sama berbasis di Jakarta.

Itu semua jelas melanggar pasal 18, pasal 20, pasal 34 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2005 pasal 34 ayat (1) huruf (a) tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Sementara itu UU Penyiaran juga mengatur penyertaan modal asing dalam usaha penyiaran dibatasi maksimum 20%, kendati kenyataannya sudah seringkali dilanggar.

Bapak Presiden yang Terhormat,

Pasal-pasal tersebut pada intinya melarang seseorang atau badan hukum memiliki dan atau menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta di satu daerah. Selain melarang konsentrasi kepemilikan, UU Penyiaran juga melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan siaran –dalam arti dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain. Sanksi terhadap pelanggaran itu ialah pidana penjara (2-5 tahun), denda 500 juta sampai 10 milyar, serta pencabutan izin penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyampaikan pandangan hukum atas rencana pengambilalihan stasiun penyiaran karena itu berpotensi melanggar hukum. Sayangnya, peringatan KPI itu diabaikan oleh “regulator negara” yaitu Bapepam dan Kementerian Kominfo. Kami menduga terjadi kongkalikong bisnis perizinan penyiaran dan penggunaan frekuensi yang membuat pelanggaran terhadap UU Penyiaran makin meluas, tanpa bisa dicegah.

Kami berpendapat, aparatur pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap carut-marut kepemilikan stasiun penyiaran (TV dan radio) saat ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Bapak Presiden yang Kami Hormati,

Penguasaan bisnis penyiaran di tangan segelintir korporasi di Jakarta membuat siaran televisi kita menjadi bias urban, hanya mengutamakan kepentingan Jakarta, mengabaikan keunikan dan keragaman daerah. Ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut. Kepemilikan lembaga penyiaran yang terpusat di satu tangan (konsentrasi) juga menghilangkan tujuan penyiaran yang demokratis yakni keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman konten (diversity of content).

Melalui surat ini kami mendesak Presiden Republik Indonesia, agar:

1. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), serta lembaga terkait lainnya, agar melakukan tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan yang ada. Pelanggaran yang sudah terjadi harus segera diakhiri, antara lain dengan “memaksa” korporasi pemilik lembaga penyiaran melakukan divestasi (penjualan) atas saham usaha penyiaran yang dimiliki kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Adapun korporasi yang akan atau sedang dalam proses akuisisi atau melanggar aturan kepemilikan harus segera dibatalkan demi hukum.

2. Menuntut Kementerian Kominfo dan Bapepam menjalankan tugasnya secara adil, konsisten, dan profesional, terutama dalam soal pemberian izin baik untuk penyelenggaraan penyiaran maupun izin lain yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Kami mengingatkan bunyi pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran: “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”.

3. Jika pembiaran hukum tersebut terus berlanjut, maka atas dasar pasal 52 UU Penyiaran, kami akan mengajukan upaya hukum dengan menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia kepada regulator pasar modal dan penyiaran khususnya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dengan sengaja menabrak peraturan perundangan yang berlaku dan atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut.

4. Kami juga akan segera mengajukan permohonan pengujian UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa pihak termasuk pemerintah dan industri pertelevisian seringkali mengatakan peraturan perundangan-undangan bidang Penyiaran multitafsir, padahal menurut kami tafsirannya sangat jelas bila diselaraskan dengan pandangan dasar dan filosofi UU tersebut. Upaya ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum sehingga tak ada satu pihak pun yang kemudian hari melakukan kembali pelanggaran Undang Undang dengan menggunakan alasan bahwa UU Penyiaran ini multitafsir.

5. Sebagaimana “fatwa hukum KPI” sebelumnya yang melarang pemusatan kepemilikan terhadap EMTK/SCTV dan Indosiar, kami akan meminta pandangan hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap rencana masuknya Visi Media Asia ke pasar modal dengan menguasai 2 (dua) lembaga penyiaran swasta yaitu ANTV dan TV One (dahulu Lativi) di satu daerah (Jakarta).

Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Presiden kami ucapkan Terima Kasih. Semoga Tuhan YME memberikan kekuatan dan keberanian kepada Bapak presiden untuk menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya penyiaran dan membela kepentingan publik yang lebih luas.

 

Jakarta, 19 Juli 2011

 

Hormat Kami

 


Eko Maryadi

Koordinator KIDP

 

Lembaga anggota KIDP:

1. AJI Indonesia
2. AJI Jakarta
3. Alwari (Aliansi Wartawan Radio Indonesia)
4. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)
5. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)
6. LBH Pers
7. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
8. Media Link
9. MAKSI
10. PR2Media
11. Remote TV
12. Yayasan 28
13. Yayasan Ladang Media
14. Yayasan Tifa

 

Tembusan:
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI
Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

(26)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *