Home Featured Ketika Televisi Lokal Jakarta Bersiaran Nasional

Ketika Televisi Lokal Jakarta Bersiaran Nasional

85
0
Kiri-kanan: Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gatot S. Dewa Broto, Direktur Eksekutif Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Jimmy Silalahi, Ade Armando, moderator Hendriyani, dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mochammad Riyanto Rasyid. Foto-foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda Fadlil.

“Dalam iklan saja yang setiap hari kita lihat (di televisi-red.), sudah kita bilang: Oh, kami ini bukan Indonesia sudah. Oh, tenyata cantik itu kalau putih, cantik itu kalau rambut lurus. Kalau tidak berambut lurus, tidak putih, itu tidak cantik, tidak ganteng.”

Dominasi perspektif Jakarta telah menuai kritik dari banyak pihak. Salah satu kritik, seperti yang dikutip di atas, datang dari Fadhal Al Hamid dari Dewan Adat Papua pada Mei 2010 di Jakarta. Fadhal memberikan sengatan kesadaran atas sesuatu yang telah mengoyak identitasnya; kultur Jakarta yang merangsek masuk ke dalam ruang kultur Papua.

Apa yang dirasakan Fadhal juga terjadi di banyak kawasan lain di Indonesia. Sebut saja ketika bencana alam terjadi. Bandingkanlah hiruk pikuk di televisi nasional tatkala Gunung Merapi di Yogyakarta meletus pada menjelang akhir 2010 lalu dengan letusan Gunung Lokon di Sulawesi Utara di pertengahan Juli 2011. Atau, bandingkan pula pemberitaan Merapi dengan pemberitaan mengenai tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, pada 25 Oktober 2010, lalu banjir bandang di Tangse, Aceh, atau Wasior, Papua Barat.

Meski mendakwa diri sebagai “televisi nasional”, yang ditandai dengan penggunaan frekuensi milik publik hingga menjangkau keluar  ruang ekonomi-politis-kultur daerahnya, nyatanya skala pemberitaan terhadap wilayah-wilayah tersebut tidaklah sama.

“Pola siaran televisi ini seolah-olah Indonesia cuma Jakarta dan Jawa. Harusnya juga ada perimbangan (isi-red) antara pusat dan daerah dalam siarannya,” keluh aktivis sosial Andre Parera di Atambua, Nusa Tenggara Timur, kepada LenteraTimur.com, Rabu (20/7).

Beberapa waktu terakhir, televisi Jakarta yang bersiaran nasional pun tampak berkonsentrasi penuh atas, sebut saja, kasus Melinda Dee atau Nazarudin. Melinda Dee adalah orang yang terbelit kasus skandal Citibank yang berkantor di Jakarta. Sementara Nazarudin adalah orang internal Partai Demokrat di Jakarta yang terkait kasus korupsi. Melalui siaran televisi Jakarta yang menasional, pemberitaan atas kasus-kasus itu pun merangsek ke seluruh Indonesia.

Hal ini mengusik pertanyaan, sebermanfaat apakah pemberitaan semacam itu bagi seluruh warga Indonesia?Apakah kasus-kasus di atas lebih penting untuk diberitakan dibanding kasus pertambangan dan pelanggaran hak azasi manusia yang kini sedang marak di Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, atau Papua? Atau, apakah badai politik di Aceh atau Sumatera Utara kini tak patut mendapat perhatian media sebesar hiruk pikuk politik di Jakarta?

“Sistem pertelevisian saat ini membuat semua persoalan yang ada di Jakarta diekspor ke daerah, seolah daerah punya masalah yang sama dengan Jakarta,” tutur Eko Maryadi, koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) di Jakarta, Selasa (19/7).

Persoalan dominasi perspektif daerah Jakarta kepada seluruh daerah di Indonesia senada dengan apa yang diungkap oleh Ade Armando di akhir bukunya, Televisi Jakarta di Atas Indonesia – Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia (2011).

“Pahit. Namun, itulah yang terjadi: Jakarta di atas segala-galanya. Jakarta di atas Indonesia,” tulis Ade.

Ade, yang merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (2004-2007), memberikan pendasaran pada apa yang disebut sebagai ‘publik Indonesia’. Menurutnya, istilah ‘publik Indonesia’ tidak semestinya dimaknai satu satu entitas.

“…istilah ‘publik Indonesia’ mengandung kekaburan karena itu mengasumsikan adanya sebuah publik yang tunggal… Pemahaman mengenai pemanfaatan frekuensi siaran untuk kemaslahatan publik seharusnya merujuk pada publik di masing-masing daerah yang berdaulat atas frekuensi siaran di daerah tersebut,” tukas Ade dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/6).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh narasumber anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mochammad Riyanto Rasyid, Direktur Eksekutif Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Jimmy Silalahi, dan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gatot S. Dewa Broto, disepakati bahwa apa yang menjadi milik publik sudah seharusnya dikembalikan sebesar-besarnya pula untuk kepentingan publik.

Para narasumber diskusi juga mengamini bahwa sejumlah televisi swasta Jakarta yang bebas mengudara secara nasional pun secara umum masih dimiliki oleh sekelompok konglomerasi media semata. Sebut saja koorporasi PT. Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) yang membawahi stasiun RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), stasiun MNC (dulu stasiun Televisi Pendidikan Indonesia), dan stasiun Global TV. Kemudian ada PT Trans Corpora (Grup Para) yang membawahi stasiun Trans TVdan stasiun Trans 7.

Selain itu, ada pula grup Elang Mahkota Teknologi (EMKT) yang memiliki stasiun SCTV (Surya Citra Televisi), stasiun Omni-TV (O Channel), dan baru-baru ini ditambah dengan stasiun Indosiar. Atau PT. Bakrie Brothers yang membawahi stasiun ANTV yang kini berbagi saham dengan stasiun Lativi (PT. Lativi Media Karya, yang sekarang menjadi TV One).

Para narasumber sepakat bahwa keterpusatan industri media nasional kepada segelintir pemilik ini memiliki konsekuensi pada keragaman isi siaran. Masyarakat bisa melihat bagaimana stasiun MetroTV, misalnya, tak pernah luput meliput seluruh kegiatan organisasi Nasional Demokrat yang diketuai oleh pemiliknya, Surya Paloh, dengan durasi siaran yang begitu panjang. Begitu pula dengan TV One yang sempat nampak berlaga dengan Metro TV jelang pemilihan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada 2010 lalu. Ketika itu, kedua pimpinan stasiun televisi tersebut sama-sama menjadi calon ketua umum partai Golongan Karya. Dan frekuensi milik publik ini pada kenyataannya dikuasai hanya oleh dua kelompok itu untuk kepentingan dirinya.

Ade juga memaparkan kronologis praktik monopoli berjamaah terhadap frekuensi siaran milik publik ini, yang laksana pepatah “keluar dari mulut singa, masuk ke dalam mulut buaya”. Maksudnya, dominasi yang pernah dilakukan negara melalui pemerintah Orde Baru kini berpindah pada dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi.

Tak hanya mengakibatkan dominasi perspektif, dari segi ekonomi, sistem pertelevisian sekarang juga menumbuhkan ketidakadilan perebutan jumlah penonton yang berimplikasi pada pembagian kue iklan. Hal ini membuat televisi lokal tidak dapat bersaing untuk mendapatkan uang iklan. Iklan kemudian hanya mengalir pada pundi-pundi industri televisi di daerah Jakarta.

“Dampak yang paling dirasakan jika sentralisasi pertelevisian terus berlanjut adalah adanya potensi kesenjangan sosial dan kecemburuan masyarakat luar Jakarta apabila program-program TV dengan style metropolitan Jakarta terus dihadirkan. Hal ini lumrah karena harus diakui, pembangunan di Indonesia masih dominan di Jakarta. Dampak lainnya adalah kecilnya peluang lapangan pekerjaan di bidang broadcast (penyiaran-red) bagi orang-orang di luar Jakarta, karena kompetisi tersentralisasi di Jakarta,“ ungkap Jimmy pada LenteraTimur.com, Senin (11/8), di Jakarta.

Sulitnya televisi lokal untuk berdiri dan berkembang seperti yang terjadi selama ini pun alhasil “memaksa” mereka yang tinggal di luar Jakarta untuk menelan begitu saja siaran dari Jakarta. Ketiadaan pilihan membuat mereka menerima kehadiran televisi yang bersiaran secara nasional tersebut.

“Bagi kami yang jauh dari pusat kekuasaan, program berita maupun hiburan tentunya sangat berguna untuk membuka wawasan serta menambah informasi. Daripada hanya ada TVRI, tentu kehadiran televisi swasta memberi warna baru,” ujar Andre Parera.

Sistem Siaran Jaringan
Dalam diskusi bersama Ade Armando tersebut, Mochammad Riyanto Rasyid menggarisbawahi tentang apa yang dimaksud televisi nasional dalam ranah komersial. Menurutnya, suatu stasiun televisi hanya dapat bersiaran nasional sepanjang bergandengan dengan stasiun televisi lokal.

“Jangkauan siaran televisi swasta atau televisi komersial di negeri seluas dan seberagam Indonesia semestinya tidak menasional seperti apa yang selama ini terjadi. Seharusnya, sebuah siaran bisa menasional jika hanya “diteruskan” oleh berbagai stasiun televisi lokal,” tegas Riyanto.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebetulnya sudah melakukan hal ini. Ia bisa menasional hanya karena menggunakan pola berjaringan dengan TVRI-TVRI daerah. Sistem semacam inilah yang disebut dengan Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Dan setelah melalui serangkaian perdebatan panjang, sistem jaringan ini kemudian termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam undang-undang ini, stasiun televisi tidak dapat lagi menyelenggarakan siarannya secara nasional. Ia dapat menasional, menjangkau seluruh wilayah negara, sepanjang melakukan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas (pasal 20 jo 31 ayat 3). Televisi nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan televisi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan dimana induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota (pasal 34 ayat 1).

Ihwal Sistem Siaran Jaringan, Jimmy menjelaskan bahwa hal tersebut dapat membuat televisi lokal berkembang. Televisi lokal tidak harus mengeluarkan biaya tinggi untuk melahirkan sekian jam program setiap hari. Mereka juga akan memperoleh jatah pembagian iklan dari stasiun induk jaringan. Di sisi lain, karena mereka tidak mesti bersaing dengan stasiun nasional, mereka dapat menarik para pengiklan lokal secara lebih leluasa.

Akan tetapi, wujud Undang-Undang Penyiaran itu bak jauh panggang dari api. Stasiun-stasiun televisi nasional hingga kini masih tetap bersiaran seperti di masa-masa sebelumnya: langsung dari ke Jakarta ke seluruh Indonesia.

“TV lokal memang bertambah banyak. Dan TV lokal adalah parameter pendukung desentralisasi penyiaran. Namun memang harus diakui kurang maksimal, karena TV swasta nasional masih menghadirkan program secara sentralisasi, jadi akhirnya masyarakat tetap menganggap sistem sentral,” ujar Jimmy.

Badai Aturan
Paulus Widiyanto, mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 Dewan Perwakilan Rakyat RI, geram atas tak tuntasnya persoalan penyiaran Indonesia. Menurutnya, industri televisi Jakarta dan pemerintah telah memanfaatkan celah-celah penafsiran atas pasal dan ayat di Undang-Undang Penyiaran demi kepentingan bisnis dan politik. Sekian dalih dan alasan telah dikemukakan untuk menggantang undang-undang ini.

“Mereka berdalih, pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang tersebut multitafsir. Akhirnya, terjadi sekian banyak pelanggaran. Dan pelanggaran ini semakin hari semakin keterlaluan,” ketus Paulus, Selasa (19/7), di Jakarta.

Paulus berpendapat, dengan pelanggaran yang terjadi, semestinya pemerintah harus mencabut izin frekuensi. Bahkan, Undang-Undang Penyiaran sudah mengamanatkan sanksi pidana kepada yang melakukan pelanggaran. Dalam Pasal 58 Ayat 1 dikatakan bahwa pihak yang melakukan pemusatan kepemilikan frekuensi dikenai pidana penjara dua tahun dan atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun, semua peraturan ini seakan kabur dalam putaran benang kusut dunia penyiaran di Indonesia.

Sebelumnya, dalam diskusi di Universitas Indonesia, Ade menyatakan bahwa alih-alih menjalankan amanat undang-undang, Sofyan Djalil, semasa menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi, justru meminta stasiun-stasiun televisi bersiaran nasional untuk memperoleh apa yang disebutnya sebagai ’Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)’. Izin itu memungkinkan stasiun-stasiun televisi Jakarta untuk tetap bersiaran ke seluruh Indonesia tanpa harus mengembangkan jaringan di kota-kota lain.

“Hingga saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa proses IPP itu berlangsung. Semua dilakukan secara tertutup,” ungkap Ade.

Menurut Ade, implikasi dari keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi itu fatal. Nyaris seluruh stasiun televisi Jakarta akhirnya memilih untuk tidak mengikuti prosedur untuk memperoleh Izin Penyelenggaran Penyiaran sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32. Mereka secara langsung meminta izin tersebut kepada menteri.

“Pada hari ini, ada banyak, ratusan lembaga penyiaran televisi di luar Jakarta yang hidupnya masih tak pasti. Ini semua terjadi karena pemerintah tidak kunjung menuntaskan persoalan IPP. Persoalan IPP ini tidak kunjung diputuskan karena satu hal: pemerintah tak kunjung berani menuntaskan persoalan SSJ,” jelas Ade.

Ade mencontohkan, dari 1.300 pemohon izin penyiaran di seluruh daerah, baru sekitar lima ratus izin penyiaran yang ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama pemerintah.

“Di Jakarta hanya ada sepuluh stasiun televisi besar yang sudah memiliki IPP… Di luar Jakarta, tidak ada satu pun stasiun televisi yang sudah memiliki IPP. Empat tahun setelah proses perizinan dimulai, pemerintah belum mengeluarkan satu pun IPP kepada stasiun televisi swasta, selain kepada sepuluh besar (televisi swasta) di Jakarta,” tulis Ade dalam bukunya.

Melihat kondisi ini, Ade pun menyimpulkan bahwa telah terjadi pembusukan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

“Peraturan busuk, ya hasilnya juga akan busuk,” pungkas Ade.

Dalam bukunya, Ade juga telah mencantumkan secara terbuka nama-nama yang semestinya bertanggung jawab terhadap kegagalan implementasi Sistem Siaran Jaringan di Indonesia. Selain Sofyan Djalil sewaktu menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi (kini Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia), ia juga menunjuk Jimly Asshiddiqie sewaktu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) sebagai sejumlah tokoh kunci yang “membuka pintu” atas segala pelanggaran masif terhadap Undang-Undang Penyiaran.

Ade menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang mengikis taji undang-undang tersebut. Setelah mengabulkan judicial review yang diajukan pemilik dan praktisi televisi yang keberatan atas Undang-Undang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, lantas memenggal kata ‘Komisi Penyiaran Indonesia’ yang tadinya tersebut “bersama pemerintah” dalam mengetuk palu aturan turunan dari undang-undang ini. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dipreteli menjadi hanya sebatas perumus peraturan.

“Pak Jimly-lah yang mencoret kata ‘KPI’ pada era Sofyan Djalil,” tegas Ade.

Alhasil, kewenangan pemerintah untuk meregulasi pun menjadi mutlak. Akan tetapi, di saat itu Paulus justru meragukan kemampuan pemerintah dalam menuntaskan kemelut penyiaran yang tak kunjung terang.

“Bagaimana kita bisa harapkan pemerintah dapat memutuskan peraturan dengan baik? Di kursi pemerintahan, saya tidak melihat satu pun sosok yang memahami betul soal penyiaran ini,” ungkap Paulus.

Paulus, yang kini turut menjadi penggerak Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran, juga menyatakan bahwa pemerintah telah jelas-jelas terbukti kewalahan memahami secara utuh bagaimana semestinya undang-undang ini dijalankan.

“Akhirnya ada teks dalam undang-undang yang tidak berbunyi. Ia bagai kalimat mati,” tukas Paulus.

Seperti Paulus, Ade pun mengatakan selama undang-undang itu tak diwujudkan, maka selama itu pula daerah-daerah di seluruh Indonesia takkan pernah mengaktualisasikan seluruh potensinya.

“Daerah tetap tak akan memiliki public sphere (ranah publik-red) untuk daerah masing-masing, dan segenap keuntungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya tetap akan terserap ke Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, pihak yang amat berkepentingan dalam mengembangkan televisi lokal, lebih memilih untuk menggantungkan harapan kembali pada regulator agar Sistem Siaran Jaringan ini dijalankan.

“Hingga saat ini ATVLI belum mengajukan gugatan terkait hal (pelanggaran-red) tersebut. Kami yakin bahwa regulator penyiaran mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan tingkat kematangannya sebagai regulator,” kata Jimmy.

Akan tetapi, Gatot S. Dewabroto hanya dapat membenarkan segala carut-marut yang terjadi sembari berharap bahwa masyarakat bersama pemerintah tidak menyerah untuk mewujudkan Sistem Siaran Jaringan ini. Gatot menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh instansinya terlampau kompleks. Suasana internal instansinya pun tak kalah kusut.

“Persoalan ini seperti hutan belantara,” tukas Gatot.

Apa yang diucapkan Gatot lantas dibaca Ade sebagai sinyal penting dari Pemerintah.

“Menurut saya, sebagian unsur pemerintah yang mungkin masih memiliki niat baik saat ini sedang menanti dukungan publik untuk melawan korporat,” simpul Ade.

Sejumlah anggota Koalisi Independen Demokratisasi untuk Penyiaran (KIDP). Kiri-kanan: Anggara, Eko Item Maryadi, Paulus Widiyanto.

Berbeda dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia yang memilih posisi menunggu, Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran telah melayangkan surat terbuka pada Presiden Republik Indonesia pada Selasa (19/07). Surat ini dimaksudkan untuk memberi tekanan pada pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pengawas Pasar Modal, serta lembaga terkait lainnya, untuk melakukan tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Undang-Undang Penyiaran yang ada.

“Demi terwujudnya diversity of content (keragaman isi-red) dan diversity of ownership (keragaman kepemilikan-red), undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa kepemilikan stasiun televisi hanya boleh satu saja, di satu wilayah, dengan satu badan hukum. Namun, arah demokratisasi sudah dibajak,” ungkap Eko Maryadi usai melayangkan surat tersebut.

Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran juga menyatakan akan mengajukan gugatan hukum dan pengujian materi Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi, paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri 2011 nanti. Tujuannya agar tak terjadi lagi pelanggaran Undang-Undang dengan menggunakan alasan multitafsir.

“Sudah terlalu lama negara melakukan pengabaian dan pembiaran sehingga carut marut penyiaran terjadi… Negara seolah nyaman dengan keadaan lawless (tanpa hukum-red) ini,”  ujar Paulus.

Tikwan Raya Siregar, Pemimpin Redaksi Inside Sumatera, pun menengarai bahwa upaya desentralisasi dihadang oleh hegemoni yang dibangun oleh sejumlah stasiun daerah Jakarta dan pemerintah seperti takut menghadapinya.

“TV Jakarta bersiaran nasional melanggar peraturan dan semua pejabat seperti takut melarang kesewenang-wenangan TV-TV itu. Media dan politisi di Jakarta saling memanfaatkan untuk menjaga isu dan menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mendengar cara berpikir mereka, perspektif mereka, akrobat mereka, dan menyumbat tampilnya figur-figur publik baru selain dari tampang mereka. Kata ‘nasional’ di belakang TV Jakarta pun sebenarnya sudah berbau hegemoni. Nation itu tidak relevan dengan penyatuan seluruh potensi negara ini ke dalam satu sumbu atau satu layar. Sadar atau tidak, TV-TV itu telah menjadi alat hegemoni paling efektif saat ini, justru setelah desentralisasi politik dilakukan,” kata Tikwan kepada LenteraTimur.com, Rabu (20/7), di Medan, Sumatera Utara.

Pertimbangan Bisnis Jakarta
Sementara itu, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Lubis menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran tak semata tergantung pada kesiapan industri televisi yang berhimpun di asosiasinya. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia yang berdiri pada 4 Agustus 2000 ini beranggotakan RCTI, SCTV, Indosiar, TPI, Trans TV, Antv, Global TV, Metro TV, Trans 7, dan TV One, yang seluruhnya memancarkan siarannya secara nasional dari Jakarta.

“Banyak lembaga lain yang juga terkait; pajak, bank (kreditur), pemasok, pemasang iklan, dan lain-lain. Kendala terapkan SSJ banyak. Selain itu, membuat PT lokal juga butuh waktu. Proses revisi Undang-Undang Penyiaran juga membuat nuansa ketidakpastian. Seperti apa model bisnis penyiaran dalam undang-undang hasil revisi?” ungkap Uni kepada LenteraTimur.com, Sabtu (23/7).

Lebih lanjut Uni menyatakan bahwa pihaknya mendukung demokratisasi penyiaran sepanjang tak menimbulkan persoalan dalam bisnis yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Apalagi, model bisnis yang sudah terbangun juga berdasarkan undang-undang.

“Yang masalah adalah jika untuk menjalankan amanat undang-undang, model bisnis harus berubah dan seluruh investasi atas perubahan bisnis model itu dibebankan ke industri. Tidak fair. Bahkan di Amerika Serikat pun berlaku ‘golden rule‘, peraturan baru diterapkan pada perusahaan yang lahir sesudah peraturan itu lahir. Penyesuaian seyogyanya tidak membebani siapapun, termasuk industri,” ujar Uni.

Uni kemudian pun merujuk pada  regulasi konten sebagaimana di Perancis. Perancis memberlakukan alokasi konten lokal pada persentasi tertentu.

“Demokratisasi penyiaran bisa dilakukan dengan pengaturan yang tidak perlu ubah bisnis model,” tutur Uni.

Menurut Uni, meski sangat keberatan dengan pola Sistem Siaran Jaringan sebagaimana amanat Undang-Undang Penyiaran, saat ini anggota asosiasinya sudah menjalankan proses tersebut.

“Hampir semua (anggota Asosiasi Televisi Swasta Indonesia-red) sudah mendirikan PT lokal di wilayah siarannya. Kalau ada yang belum, antara lain disebabkan aturan yang diterapkan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-red) tidak standar antara satu KPID dengan yang lain. Industri butuh kepastian hukum dan standarisasi,” tegas Uni.

Meski mengandung istilah ‘swasta’ pada nama Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, asosiasi itu sendiri tak mencakup televisi-televisi lokal yang kini ada. Asosiasi swasta dimaksud hanya terdiri dari stasiun televisi daerah Jakarta yang bersiaran nasional.

“ATVSI lahir sebelum adanya tv lokal. Namanya memang asosiasi tv swasta. Anggotanya 10 tv swasta. Dalam undang-undang pun yang ada Lembaga Penyiaran Swasta,” ujar Uni.

Uni menjelaskan bahwa pada kenyataannya, sebagian besar jaringan televisi lokal yang ada saat ini juga masih dimiliki oleh grup media besar juga. Hanya sedikit dari televisi lokal yang mandiri.

Mustahil Bekerjasama
Pengkategorian antara televisi swasta – stasiun televisi swasta di Jakarta namun bersiaran nasional – dengan televisi lokal – stasiun televisi yang juga swasta namun bersiaran lokal – pada gilirannya mengeras di masing-masing kutub. Tegangan antara nasional dan lokal itu tampak pada paparan Ade.

Dalam bukunya, Ade menulis bahwa pada Oktober 2009 pernah terjadi pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh, dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Karni Ilyas, Ketua Asosiasi Televisi Televisi Swasta Indonesia saat itu, mengeluarkan pernyataan keras.

“Sampai kiamat pun, tidak mungkin stasiun televisi Jakarta bermitra dengan televisi daerah,” tegas Karni sebagaimana dikutip oleh Ade.

Pernyataan ini seketika menyentakkan gagasan keindonesiaan melalui pintu penyiaran, bahwa ternyata Jakarta memang taklah berposisi setara dengan yang lain; Jakarta ternyata bukanlah daerah, yang kemudian membuat gagasan pembelahan antara apa yang disebut swasta dan publik macam TVRI menjadi kian tak terbaca.

Pada akhirnya, persinggungan kepentingan dari sekian unsur terkait yang ada dalam belantara penyiaran Indonesia pun mesti kembali menanti ketegasan nyali dari pemerintah sebagai wasit. Apakah pemerintah akan berpihak pada kepentingan nasib ribuan kerani industri televisi bersiaran nasional beserta pengusahanya atau ia akan mengupayakan penguatan dan keadilan bagi identitas-identitas yang menyangga sebuah negeri raksasa bernama Indonesia?

(85)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *