Home Featured Menjadi Indonesia: Setara Meski Tak Serupa

Menjadi Indonesia: Setara Meski Tak Serupa

139
0
Dari kiri ke kanan: Moderator Djadjat Sudradjat, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Muchlis PaEni, Rektor Universitas Haluoleo Usman Rianse, Pakar Pendidikan Arif Rahman. Foto-foto: LenteraTimur.com/TM. Dhani Iqbal.

Di Indonesia, kemajemukan atau perbedaan adalah sesuatu yang niscaya. Karena itu, persoalan perbedaan kebudayaan menjadi sesuatu yang sebetulnya telah selesai. Yang belum selesai di Indonesia adalah persoalan peluang dan kesempatan yang sama untuk tumbuh bagi identitas yang berbeda-beda itu.

Dalam Dialog Budaya Celebrating Cultural Diversity, Jumat (3/6), di Jakarta, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Mukhlis PaEni, menyatakan bahwa ihwal perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan lagi. Perbedaan sudah ada dan sudah diketahui oleh semua orang. Eksistensi yang berbeda-beda itu adalah sesuatu yang tak terelakkan dalam negara Indonesia.

Akan tetapi, pengakuan atas pluralisme atau kebhinnekaan itu belumlah cukup jika tidak disertai pemahaman multikultural.

“Pluralisme dan kebhinnekaan sudah kita pahami bersama, bahwa engkau dan aku berbeda, dia dan saya tidak sama, mereka dan kita tidak serupa. Itu sudah selesai. Semua orang sudah tahu. Yang belum selesai itu adalah, bagaimana engkau dan aku yang tidak sama itu, dia dan kita yang tidak serupa itu, kamu dan kami yang tidak sebangun itu, mempunyai hak yang sama, peluang yang sama, kedudukan yang sama, harkat yang sama, marwah yang sama, dalam kehidupan bernegara,” ucap PaEni.

Menurut PaEni, banyak orang mencampuradukkan antara pluralisme, kebhinnekaan, dengan multikulturalisme. Padahal, itu berbeda. Bagi PaEni, multikulturalisme memberikan peluang dan marwah yang sama bagi setiap identitas-identitas yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang.

“Selama yang tidak sama itu tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara, kita masih jauh dari apa yang disebut dengan multikulturalisme.” tambah PaEni.

Untuk menjaga harkat lokalitas, PaEni kemudian memberikan pendasaran logika atas tarikan antara nasional dan lokal. Menurutnya, Indonesia adalah suatu negara yang sengaja dibangun. Ia sengaja diciptakan untuk menjadi satu negara bangsa. Ketika negara bangsa ini diproklamasikan, maka seluruh warga yang ada di negeri ini menjadi bangsa Indonesia.

Akan tetapi, pemahaman menjadi Indonesia tak berarti menghapus pemahaman regional. Semangat nasional tidak menghapus pemahaman lokal atau budaya-budaya daerah yang ada. Indonesia berdiri di atas bangunan-bangunan lokal yang satu sama lain tidak saling membantah.

“Indonesia adalah satu negara yang dibangun di atas spirit-spirit yang berasal dari kekuatan-kekuatan lokal itu. Tidak sama sekali menghapus. Tetapi dia, negara nation itu, ada dalam suatu proses yang transendental. Melampaui paham lokal, melampaui paham regional itu, menjadi suatu paham nasional. Karakter bangsa dibangun dari identitas-identitas lokal dan identitas lokal itu tidak dimatikan ketika kita ingin menemukan identitas nasional yang baru. Dia hanya melampaui, mentransendental,” tukas PaEni.

Untuk menghidupkan keindonesian semacam itu, yang dapat dilakukan adalah terus menerus senantiasa mengangkat segala bentuk kebudayaan, menghangatkannya, sehingga kebudayaan lokal betul-betul menjadi bagian dari Indonesia untuk kemudian memperkuat napas bangsa Indonesia.

“Jadi, kalau engkau mau menjadi bangsa Indonesia yang baik, engkau harus menjadi orang Buton yang baik, orang Bugis yang baik. Itulah satu dasar dari identitas dasar nasional kita,” kata PaEni.

Dalam forum yang sama, Rektor Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Usman Rianse, menyatakan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang menjadi anugerah Tuhan. Ia mencontohkan kondisi di Sulawesi Tenggara, dimana terdapat 25 suku dengan 13 suku dominan. Dengan perbedaan yang amat banyak, situasi memang menjadi rentan, bahkan kerap menjadi konflik, ketika antarsuku saling berinteraksi.

Namun demikian, karena sudah berada dalam sebuah negara bernama Indonesia, maka Usman berharap perbedaan itu semestinya dilihat sebagai kekayaan bersama, sebagai karunia Tuhan. Karena itu, identitas yang ada haruslah dijaga, bukan diseragamkan.

“Kebudayaan Muna itu bukan miliknya orang Muna, kebudayaan Buton itu bukan miliknya orang Buton, kebudayaan Tolaki itu bukan miliknya orang Tolaki, kebudayaan Moronene itu bukan miliknya orang Moronene, tetapi milik kita semua. Karena kita sudah diamanatkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia punah, itu tanggungjawab Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Usman.

Usman mengakui sempat ada upaya untuk menyeragamkan atas apa-apa yang berbeda. Dan hal itu ia alami sendiri sewaktu masih remaja, dimana cita-citanya adalah menjadi pegawai negeri sipil dan makan nasi. Padahal, makanan pokok di Sulawesi Tenggara bukanlah nasi, tetapi, salah satunya, sagu atau jagung.

“Kebiasaan monokultur. Pangan monokultur, bahasa mau dimonokulturkan, semua monokultur, lama-lama kita punah,” ujar Usman seraya menambahkan bahwa ketika kini ada kelangkaan pangan, semua sibuk melakukan pembedaan atau diversifikasi pangan.

Pendidikan multikulturalisme
Di forum yang sama, Arif Rahman, pakar pendidikan di Jakarta, menguatkan apa yang sudah paparkan oleh Mukhlis PaEni dan Usman Rianse, bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, syarat untuk adanya sebuah dialog adalah adanya perbedaan.

“Kalau kita tidak punya keberagaman, tidak akan ada dialog. Dialog itu hanya terjadi karena adanya perbedaan dan keberagaman,” kata Arif.

Pendidikan multikulturalisme, yang di Indonesia masih amat rendah, perlu dibangun dengan apa yang disebut pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan ini sendiri mempunyai tiga pendasaran.

“Yang pertama untuk kesejahteraan, yang kedua untuk mempertahankan kebudayaan, yang ketiga adalah untuk melestarikan lingkungan,” ucap Arif.

Arif kemudian membentangkan persoalan prioritas antara pilihan hidup harmonis atau berkompetisi, serta  pilihan akan perubahan dan kemajuan atau mempertahankan tradisi. Menurutnya, kedua-duanya sama penting. Namun, prioritas harus didasarkan pada identitas diri sendiri.

“Kalau hidup berkompetisi tanpa memperhatikan keharmonisan, kita akan hancur… Tapi negara yang sedang membangun ini semua mendorong pada suatu perubahan sehingga tradisi-tradisi itu banyak yang ditinggalkan. Nanti kita akan maju dengan jiwa yang lemah, dengan moral yang rendah, dengan prestasi yang tidak mempunya landasan,” tukas Arif.

Wajah Identitas Indonesia
Indonesia sejatinya terdiri dari sejumlah negara yang menggabungkan diri. Sebut saja Siak Sri Inderapura, Langkat, Ngajogjakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, Ternate, Buton, atau negara-negara yang ada di Sulawesi lain. Termasuk juga negara-negara bagian yang terbentuk tak lama Indonesia berdiri, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, atau Negara Jawa Timur. Negara-negara yang berbeda ini memiliki identitas kebudayaan dan kisah sejarah masing-masing, termasuk ketika turut mendirikan Indonesia.

Atas keberagaman yang kemudian disatukan ini, Mukhlis PaEni menyatakan bahwa pernyataan politik sebagai satu negara sudah selesai. Pernyataan politik itu ditandai dengan penyerahan kekuasaan beserta wilayah untuk menjadi Indonesia dari tiap-tiap negara tersebut. Yang belum ada dan belum selesai adalah pernyataan kebudayaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti pernyataan politik itu sudah selesai dan sudah harga mati. Tetap masih ada persoalan yang mendasar di situ.

PaEni lalu menarik contoh atas apa yang terjadi di Uni Soviet. Menurutnya, bubarnya blok timur itu disebabkan adanya pencarian identitas yang begitu kuat dari negara-negara di dalamnya. Hal itu terjadi karena jalinan yang mengikat negara-negara itu demikian ketat.

Menurut PaEni, kekuatan negara blok timur ketika diikat satu pakta pertahanan warsawa lebih kuat jalin ikatannya daripada yang mengikat kita dalam kehidupan negara-negara bagian yang kemudian melebur menjadi Indonesia.

“Tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa blok timur itu hancur setelah hampir tujuh puluh tahun usianya. Saya tidak katakan bahwa NKRI akan hancur setelah seperti itu. Saya ingin katakan bahwa kekuatan blok timur dalam mengikat anggota pakta pertahanan warsawa itu lebih luar biasa. Tetapi, kekuatan untuk mencari identitas dari anggota-anggotanya jauh lebih kuat sehingga negara blok timur itu bisa pecah,” ujar PaEni.

Amrin, pemuda Muna, Sulawesi Tenggara, sedang memainkan Kabanti dalam Dialog Budaya. Kabanti adalah sejenis pantun yang biasanya diiringi dengan alat musik gambus.

Hanya saja, tambah PaEni, ada kekecewaan dari para bangsawan ketika melihat kondisi kekinian. Dahulu, secara luar biasa mereka serahkan kekuasaan dan wilayah untuk menjadi Indonesia seraya mencopot gelar-gelar kebangsawanannya. Gelar-gelar tersebut dipandang sebagai bagian dari feodalisme, dunia lama.

“Setelah menjadi satu negara, mereka menjadi kecewa, kecewa menjadi supernasionalis, kecewa menjadi seorang yang menyerahkan mentah-mentah identitas lokalnya itu kepada negara ini. Apa yang membuat mereka kecewa? Ternyata, feodalisme, kebangsawanan, kebarat-baratan, bukan pada gelar, bukan pada harta, tetapi pada perangai orang per orang. Begitu dia (orang lain) menjadi pejabat di negara republik ini, dia lebih feodal,” ucap PaEni.

Keberagaman ini kemudian kian tak mendapat tempat dalam dunia pendidikan dengan minusnya muatan-muatan lokal terkait sejarah dan kebudayaan di dalam kurikulum Indonesia. Warisan pengetahuan mengenai tiap-tiap identitas kebudayaan menjadi terabaikan.

Sementara itu, terkait menjaga semangat kebersamaan sekaligus menjaga identitas yang beragam, Usman Rianse mencoba menjalinnya melalui analogi perkawinan.

“Misalnya tata cara perkawinan. Oh, ternyata perkawinan Ternate sama dengan Buton. Tapi kita jangan bilang itu budaya Ternate atau itu budaya Buton. Itu malah melahirkan konflik. Kesamaan-kesamaan itu kita kawinkan, perbedaan kita komunikasikan, ada dialog di dalamnya,” kata Usman.

Menurut Usman, dari keberagaman yang ada, kita dapat melihat adanya kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan. Semua itu lalu dibuatkan bingkai di dalam aturan main bernegara. Aturan main negara ini penting untuk menjamin semua identitas mendapatkan hak dan peluang yang sama tanpa upaya menyeragamkan kembali.

Usman lalu mengambil contoh dari undang-undang agraris yang diadopsi dari Belanda. Menurutnya, saat aturan main agraris itu ada, bagian-bagian Indonesia lain pun punya aturan main dan kebiasaan-kebiasaan lain. Hal macam inilah yang harus didialogkan, yakni antara identitas nasional dan identitas-identitas yang ada di dalamnya.

Celebrating Cultural Diversity
Dialog kebudayaan ini merupakan bagian dalam menyambut agenda Celebrating Cultural Diversity yang akan digelar pada 8 hingga 10 September 2011 di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Universitas Haluoleo dengan Asosiasi Tradisi Lisan ini bertujuan untuk membahas berbagai tradisi lisan dalam mengungkap persoalan utama di Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan potensi konflik antaretnis.

“Di Sulawesi Tenggara yang punya budaya tulis itu adalah Buton bersama Bugis-Makassar. Sementara yang lainnya itu mempunyai budaya lisan. Adalah satu tanggungjawab besar bagi kami, dan bagi kita semua, agar ini jangan sampai punah, karena di situ sebenarnya karunia Tuhan atas keberagaman kita,” ujar Usman yang mengatakan bahwa Universitas Haluoleo berarti Universitas delapan penjuru mata angin.

Sampai saat ini, demikian pernyataan panitia, berbagai konflik di Sulawesi Tenggara belum mempunyai konsep penyelesaian menyeluruh. Yang terlihat adalah kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi telah menodai bingkai keragaman. Apalagi, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi kesepakatan internasional yang sudah diresmikan oleh UNESCO pada 2003, yakni Convention of Cultural Diversity. Saat ini, terasa keberagaman tak dipandang sebagai sebuah kekayaan budaya, tetapi hanya sebagai wacana.

Perayaan keberagaman ini akan diisi oleh sejumlah acara, diantaranya pelatihan internasional yang menyertakan tokoh adat, pertunjukkan kesenian tradisi, membahas kemungkinan menominasikan dokumen dan arsip ke program Memory of the World dari UNESCO, pameran benda dan kuliner tradisi, dan dialog kebudayaan.

(139)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *