Home Featured Telisik Tradisi di Balik Tragedi Pidie

Telisik Tradisi di Balik Tragedi Pidie

50
1
Tumpukan kayu dan lumpur akibat banjir bandang di Tangse, Pidie, Aceh. Foto-foto: Heri Saputra.

Karena kebijakannya ambigu, Gubernur Aceh dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya banjir bandang di Tangse, Pidie. Tragedi ini terjadi di saat sistem tradisi dalam pengelolaan alam belum kembali berfungsi penuh.

Banjir bandang yang menerjang kawasan Tangse, Pidie, Aceh, Kamis (10/3), tak hanya menyisakan pilu bagi korban dan keluarganya, tetapi juga meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab. Pertanyaan ini mengemuka karena banjir tersebut bukanlah tergolong bencana alam murni, tetapi bencana yang disebabkan manusia.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf adalah pihak yang segera memberi pernyataan sehari kemudian, Jumat (11/3), bahwa penyebab banjir bandang tersebut dikarenakan oleh pembalakan liar.

“Kalian tulis, itu akibat illegal logging (pembalakan liar),” demikian tegas Irwandi yang dilansir oleh beberapa media massa.

Pernyataan Irwandi ini kemudian mengundang pertanyaan bagi tokoh pelestarian alam Aceh, Teuku Zulfahmi. Sebab, yang melakukan penebangan tersebut adalah justru mereka yang sebelumnya diberi lahan oleh gubernur.

“Menurut saya yang paling bertanggungjawab adalah gubernur. Gubernur Aceh membuat kebijakan yang sangat berlawanan satu dengan lainnya. Entah beliau tak sadar atau pura-pura tak sadar. Beliau yang membagi lahan di hutan Pidie sebanyak dua hektar per setiap mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), beberapa tahun lalu sejak ia menjabat. Kita sadar ketika lahan diterima, otomatis lahan akan dikelola dan dibersihkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan mereka. Apakah ini yang dimaksud oleh gubernur sebagai pembalakan liar?” tanya Teuku Zulfahmi, Rabu (16/3), di Banda Aceh, kepada LenteraTimur.com.

Sejurus itu, lelaki yang pernah bekerja di badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser ini juga menyebutkan bahwa pernyataan pembalakan liar sebagai penyebab banjir bandang merupakan bentuk lepas tangan sang gubernur.

“Pernyataan beliau yang menyalahkan illegal logging itu menjadi semacam bentuk mencari kambing hitam yang sudah tidak populer lagi sekarang. Titik masalah seharusnya bukan lagi pada alam yang murka, tapi pada sistem kendali manusia yang membuat alam murka,” tegas Zulfahmi.

Ia menganalogikan apa yang terjadi di hutan Pidie dengan semacam kasus gajah sirkus yang dicuri. Gerak-gerik gajah, yang bertubuh besar, tentu dapat dengan mudah diketahui banyak mata.

“Pembalakan liar pasti melibatkan suatu aksi dengan suara chainsaw (gergaji mesin) yang cukup besar. Proses pengangkutannya pun pasti nyata-nyata diketahui. Cukup dalil, cukup bukti yang menunjukkan jejak mereka. Ini seperti kasus gajah sirkus yang dicuri. Barang besar kok dicuri? Pasti amat mudah untuk diketahui,” ujar Zulfahmi.

Pembalakan hutan yang menyebabkan tragedi ini pada gilirannya mengusik Zulfahmi untuk melakukan refleksi tentang posisi alam, hutan, dalam tradisi adat Aceh.

“Masyarakat Aceh memandang alam sebagai orangtua yang lebih memanjakan mereka daripada orangtua kandung. Buktinya begini, ketika tak ada uang, dengan langkah sederhana mereka dapat mencari rotan, mencari ranting patah untuk kayu bakar. Kami, Aceh, sangat dimanjakan oleh alam, dulunya. Alam tidak murka seperti sekarang,” tukas Zulfahmi yang kini bertugas sebagai asisten gubernur bidang anti-korupsi.

Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Zulfahmi, dalam tradisi Aceh, masyarakat memang mengenal istilah gampong untuk menyebut satuan daerah yang para penghuninya masih memiliki ikatan geneologis dengan sesamanya. Saling keterikatan di antara penduduk gampong seringkali tak hanya dilatari solidaritas teritorial, namun juga karena perasaan yang sama sebagai sekaum seketurunan.

Adapun urusan tata kelola pemerintahan gampong ini dipimpin oleh seorang Geuchik. Himpunan dari beberapa gampong dipimpin oleh seorang Imeum Mukim yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Mukim inilah yang, utamanya, berfungsi melakukan tata kelola alam beserta pengawasan dalam mengontrol kelestarian alam.

Mukim sesungguhnya memiliki otoritas terhadap seluruh wilayah teritorialnya, baik darat maupun laut. Eksistensi mukim sebagai lembaga pemerintahan otonom ditandai dengan kekuasaan atas sumberdaya alam yang mempunyai kekayaan dan sumber keuangan, sistem kepemimpinan, serta hukum dan tata peradilan sendiri.

Menurut Zulfahmi, fungsi pemerintahan mukim ini sudah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda hingga awal pemerintahan rezim Orde Baru. Hanya saja, bentuk pemerintahan ini kemudian direduksi oleh Orde Baru sehingga hanya berfungsi untuk mengurusi ritual adat. Sedangkan fungsi pemerintahan dan perannya dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sama sekali dikebiri.

Selepas Aceh memasuki babak baru pasca-penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 2005 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan mukim di Aceh memang nampak mulai menggeliat kembali.

Namun, meskipun secara de jure dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam) dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim telah diatur, secara de facto eksistensi mukim saat ini masih tetap seperti pada masa Orde Baru. Artinya, masih belum mempunyai peran dan fungsi strategis sebagai lembaga pemerintahan.

“Hilangnya wewenang mukim digantikan dengan lurah. Di atas lurah itu camat. Mukim hanya simbolik. Mukim tidak akan pernah kembali utuh ke tradisi kecuali sang mukim mengkudeta agar dia mendapat kembali haknya. Mengkudeta sistem, seperti yang telah berhasil dilakukan Mukim Hasyim di Lamteuba,” tegas Zulfahmi.

Jalan Tangse ke Geumpang yang terputus akibat banjir bandang.

Nama Mukim Hasyim di Lamteuba, Aceh Besar, memang cukup tersohor. Ia dikenal sebagai seseorang yang meninggalkan rekam jejak dalam sejarah perlindungan lingkungan di Aceh. Pada 18 November 2008, ia bersama masyarakat telah berhasil memaksa para pembalak liar untuk angkat kaki dari hutan adat Aceh Besar.

“Itu luar biasa. Beliau langsung memimpin. Mengusir pendatang luar yang mencoba eksploitasi hutan. Bersama tujuh geuchik, dan massa yang mendirikan forum adat, mereka membakar panglong (kilang kayu), serta memporak-porandakan barak-barak  para penebang hutan mereka,” kisah Zulfahmi.

Mukim Hasyim, yang disebut oleh Zulfahmi sebagai orang yang “berani bermain api untuk menjaga air”, saat ini sedang terbaring sakit. Sudah delapan bulan lamanya kaki lelaki berusia tujuh puluh tahun ini tak dapat membawanya memasuki hutan-hutan yang dahulu amat diakrabinya.

“Sejak saya sakit, saya dengar di hutan sudah mulai ada pencuri-pencuri kayu lagi,” ujar Hasyim pelan, Rabu (16/3), di Lamteuba, kepada LenteraTimur.com.

Apa yang disampaikan Hasyim ini menunjukkan adanya sebuah sistem kontrol adat yang sesungguhnya berfungsi amat strategis. Meski Hasyim tak tahu apakah di Tangse masih ada komunitas adat, ia merasa ada yang salah dalam pengelolaan hutan di sana. Untuk itu, ia mengharapkan agar setiap daerah di Aceh memiliki peraturan adat untuk mengatur hutan demi menghindari bencana seperti banjir bandang.

“Di sini (Lamteuba), hukum adat masih amat berlaku. Kalau hukum negara berlaku juga, tapi kadang-kadang persoalan menjadi lebih baik diselesaikan dengan hukum adat. Kalau hukum negara digabung dengan hukum adat, pasti lebih kuat lagi. Namun, tiap daerah di Aceh kini ada yang masih menggunakan hukum adat, ada yang tidak. Tidak merata,” tutur Hasyim.

Sepanjang pengalaman Hasyim menjaga hutan, sejak lepas era Orde Baru, masyarakat Lamteuba mesti sudi untuk melakukan kompromi dengan Dinas Kehutanan untuk menjalankan hukum adat terkait pengelolaan hutan. Sebab, bagi penjaga hutan dari non-adat, urusan pengelolaan hutan seringkali dimuati oleh motif uang.

“Kalau kita ajak orang kehutanan atau polisi untuk patroli menjaga hutan, namun kita tidak ada dana untuk mereka, kadang-kadang pekerjaan jadi tidak berjalan seperti yang kita harapkan,” ujar Hasyim.

Sistem penyelesaian sengketa secara adat sesungguhnya telah diatur dalam satu bab tersendiri pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat. Mengacu pada Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, jelaslah bahwa Mukim berwenang dan berhak mengelola sumber daya alam dalam di daerah ulayatnya.

Sumberdaya alam yang dimaksud dapat berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, dan lain-lain. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, telah diatur pula dengan tegas tugas dari lembaga-lembaga adat untuk menjaga harmoni alam dengan manusia di daerahnya.

Hasyim, dalam kapasitasnya sebagai seorang mukim, sesuai dengan apa yang termaktub dalam Qanun Aceh, dalam menunaikan tugasnya dibantu oleh seperangkat sistem kerja yang terdiri dari beberapa jabatan.

Keujruen Blang adalah ketua adat dalam urusan pengaturan irigasi dan pengairan untuk persawahan. Keujrun Blang memiliki wewenang untuk menentukan mulainya musim tanam, membina para petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan. Sementara, Panglima Laot memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa di daerah laut. Lalu, untuk urusan pembukaan hutan untuk perladangan dan perkebunan pada wilayah gunung atau lembah-lembah, Peutua Seuneubok menjadi penanggungjawabnya. Ia pulalah yang menyelesaikan sengketa perebutan lahan. Semua ada kerja masing-masing untuk jaga alam,” papar Hasyim.

Secara lebih tegas, Hasyim juga menjelaskan fungsi Pawang Glee sebagai ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hasil hutan adat, baik kayu maupun non-kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, atau damar). Pawang Glee pula yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran seputar hukum adat terkait pembagian hasil hutan adat.

Apa yang diungkapkan oleh Hasyim di atas telah dipaparkan dengan lebih jelas oleh Taqwuddin, seorang pakar hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Taqwuddin menulis soal ini dalam artikel “Hutan Adat dan Adat Hutan di Aceh”, sebagai salah satu bab dalam buku Kebijakan Pengelolaan Hutan Aceh (2008). Taqwuddin membahas Adat Uteun sebagai tatanan normatif dari tata kelola hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat hukum adat di Aceh.

Dalam tulisannya, Taqwuddin menjelaskan fungsi Panglima Uteun yang  bertanggungjawab langsung  kepada Imeum Mukim. Ia memaparkan fungsi utama yang harus dilakukan oleh Panglima Uteun, yakni menyelenggarakan Adat Glee. Pangima Uteun atau Pawang Glee mengatur tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengurusan hutan adat. Ia adalah pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat terkait pengelolaan hutan adat (meuglee).

Sebagai contoh, Pangima Uteun atau Pawang Glee menyampaikan petunjuk perjalanan dalam hutan untuk menghindari ketersesatan dan agar terlindung dari bahaya gangguan binatang buas kepada segenap masyarakat.

Contoh lainnya, dalam larangan Adat Glee, pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin, dan beberapa kayu besar dalam rimba yang menjadi tempat bersarang lebah, pantang untuk dipotong. Apabila hal ini dilanggar, warga juga yang nantinya merugi, karena sesungguhnya siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu.

Selain itu, dilarang pula memotong kayu-kayu meudang ara, bunga merbau, dan jenis kayu besar lain yang dapat dijadikan bahan membuat perahu atau tongkang. Ada juga larangan memotong sebatang kayu dalam hutan yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkutkan dengan dedaunan. Demikian pula dengan kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Semua itu telah menjadi sistem tanda (kode) di antara masyarakat bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya.

Panglima Uteun memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan penerapan larangan Adat Glee agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang. Dengan mekanisme perundingan (musapat), Panglima Uteun atau keujruen glee terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pawang-pawang glee, setelah itu barulah keujruen glee menjatuhkan keputusan.

Di sisi lain, dalam  mengelola hutan adat untuk dimanfaatkan sebagai ladang atau kebun, sistem pengelolaannya diatur melalui adat Sineboek. Sineboek adalah suatu wilayah baru di luar gampong yang pada mulanya berupa hutan adat dan dikemudian dijadikan kebun (ladang).

Pembukaan sineboek harus selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anggota sineboek dan lingkungan hidup itu sendiri, terutama bagi perlindungan sumber kawasan air. Sehingga, dalam pembukaan sineboek yang akan dijadikan kebun, terdapat aturan-aturan yang telah dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat, seperti larangan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu.

Jarak tersebut adalah 1200 depa (kira-kira 600 meter) dari sumber mata air (danau atau waduk). Selain itu, ada pula jarak 120 depa dari kiri-kanan sungai besar, mengingat wilayah itu adalah wilayah  penyangga bencana dari datangnya banjir dan tanah longsor. Jarak lainnya adalah 60 depa dari kiri-kanan anak sungai (alue). Pada wilayah ini, alih-alih diizinkan untuk menebang, warga dianjurkan untuk melakukan penanaman pohon.

Pepohonan yang terletak di puncak gunung dan daerah lereng yang terjal pun pantang untuk ditebang. Apalagi  pohon yang terletak di pinggiran jurang yang jaraknya kira-kira dua kali kedalaman jurang. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah longsor.

Semua larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem kawasan sungai agar tidak terjadi banjir besar. Air hujan yang deras akan mampu diserap ke dalam tanah dalam lingkar wilayah larang tebang. Tumpukan dedaunan di wilayah tersebut, yang mengendap  jatuh hingga ke permukaan tanah, dipercaya dapat menahan laju derasnya hujan.

Dalam Adat Uteun pun  diatur bahwa ketika penduduk memotong satu batang pohon, maka dia berkewajiban untuk menanam empat puluh batang di sisi kiri, kanan, utara, serta selatan dari pohon yang ditebang. Jumlahnya adalah empat puluh kali pohon untuk empat penjuru. Jika ditotal, maka akan ada 160 batang pohon baru yang ditanam untuk menggantikan setiap satu batang pohon yang ditebang.

Dalam memilih lahan lokasi pembukaan kebun, adat uteun dan adat sineubok juga telah mempertimbangkan posisi letak lahan berdasarkan kemiringan utara-selatan, sesuai dengan siklus edar cahaya matahari. Pertimbangan pemilihan lokasi dan peruntukan lahan untuk suatu kepentingan ini termaktub dalam narit maja (peribahasa Aceh).

Tanoh siheet u timu pusaka jeurat, Siheet u barat pusaka papa, Siheet u tunong geulantan, dan  Siheet u seulatan pusaka kaya” (tanah yang miring atau menghadap timur pusaka kubur, miring ke barat pusaka papa, miring ke utara tanah yang menang, dan miring ke selatan pusaka kaya).

Makna tersebut adalah interpretasi kerangka pikir oreung tuha (orangtua) Aceh bahwa lahan yang baik adalah lahan yang menghadap ke utara atau ke selatan dengan asumsi bahwa para penghuninya akan mendapat keberkatan.

Jalan Tangse ke Geumpang yang terputus.

Selain tata cara memilih arah lahan, terutama untuk lokasi kebun, dalam adat uteun dan adat sineboek dikenal pula beberapa pantangan. Ada yang disebut sebagai pantangan jambo, yakni sebuah larangan bahwa jambo atau pondok (gubuk) untuk berteduh atau bermalam ataupun untuk dijadikan rumah tidak boleh didirikan di tempat lintasan binatang buas. Bahan membuat pondok juga tak boleh diambil dari kayu bekas lilitan karena dipercayai akan mengundang ular masuk ke pondok tersebut.

Pantangan kedua adalah pantangan darut. Dalam hal ini, para anggota sineboek (para peladang) pantang menggantung kain pada pohon, menetak parang pada tunggul pohon, dan menebas semak (ceumecah) dalam hujan. Semua pantangan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, ia dipercaya akan mendatangkan wabah belalang, dimana jutaan belalang akan menyerbu kebun tersebut. Pantangan lainnya adalah dilarang berteriak-teriak sambil memanggil-manggil di ladang karena sebuah teriakan dipercaya dapat mendatangkan hama tikus, rusa, kijang, monyet, tikus, dan landak.

Mekanisme pengelolaan hutan dalam tradisi Aceh nampak begitu kaya dengan tatanan normatif. Masyarakat sendirilah yang memiliki pengetahuan dan mekanisme untuk memahami perilaku alam, lebih karena posisi mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari alam itu sendiri. Kepekaan membaca tanda-tanda alam telah menjadi bagian dari kesadaran hidup masyarakat Aceh dahulu. Namun kini, semua tatanan normatif itu mengalami hambatan dalam aplikasinya.

Hak ulayat atas uteun mukim, yang menjadi hak adat mukim, kerap diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan berbagai nama; Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), atau Kuasa Pertambangan (KP). Hadirnya polisi hutan di Aceh pun telah dengan begitu saja menggeser salah satu peran utama dari Panglima Uteun.

Hukum adat Aceh, yang selama ratusan tahun telah secara rinci mengatur bagaimana seharusnya alam dijaga, yang kemudian dilemahkan pada Orde Baru, sesungguhnya kini mulai dibangkitkan. Namun, ia mesti dihadapkan dengan sebentuk hukum baru; hukum negara. Dan saat keduanya sedang berupaya untuk “berkompromi”, banjir bandang menerjang Tangse. Dampaknya demikian memprihatinkan.

Dari linimasa akun resmi twitter Palang Merah Indonesia (PMI), disebutkan bahwa air bah di wilayah pegunungan di perbatasan Pidie dan Aceh Jaya ini telah menyapu tiga puluh rumah. Tak hanya rumah, 92 hektar sawah di  daerah yang dikenal sebagai sentra produksi beras ini pun turut mengalami rusak parah.

Air bah di Tangse dengan deras menghantam 8.275 unit rumah warga, empat unit pesantren, tiga unit sarana air bersih, satu unit bangunan puskesmas, dan delapan jembatan penghubung di Tangse. Tak ayal, beberapa desa pun sempat terisolasi.

Sebelas ribu warga dari sebelas desa terdampak, di antaranya Desa Rantau Panyang, Blang Pandak, Blang Dalam, Layan, Peunalom-I, Peunalom II, Pulo Baro, Sarah Panyang, dan Desa Krueng Meuria, kini berstatus sebagai pengungsi yang tersebar dalam beberapa pencaran lokasi. Beberapa situs media Aceh, seperti www.atjehpost.com, mengabarkan kondisi para pengungsi yang kekurangan makanan, tenda, selimut, serta susu balita. Sementara situs media Jakarta, www.kompas.com, mengabarkan bahwa sebagian besar pengungsi kini mulai terserang infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

Hingga Kamis (18/3), empat belas jenazah telah ditemukan sebagai korban dan puluhan warga masih dinyatakan hilang. Sampai saat ini, tim evakuasi dan pencarian jenazah korban terus berjibaku di lokasi bencana yang porak-poranda oleh tumpukan lumpur dan batang-batang kayu besar, kayu-kayu yang berasal dari hutan di sekitar Pidie.

Bencana yang melanda Tangse ini membuat Zulfahmi dan Hasyim menaruh harapan agar tradisi dan kearifan yang pernah ada dapat dibangkitkan secara penuh. Zulfahmi pun mengandaikan, jika fungsi adat mukim dan perangkatnya dapat berperan optimal di seluruh wilayah Aceh, akan banyak sekali kearifan yang dapat diaplikasikan untuk menjaga alam.

“Mengingat gubernur pernah mencoba menghapus kepala desa dengan diganti kepada geuchik, di situ (ada) suatu sinyal fungsi adat akan bekerja untuk melestarikan lingkungan dan mencegah bencana. Harapan saya, hak mukim dikembalikan kepada mukim sebelum mukim merampas. Jangan tunggu mereka mencapai titik didih,” pungkas Zulfahmi.

(50)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. waaah, tulisan tulisan yang saya baca dilentera timur jelas mampu mengaitkan antara harapan impian dan perjuangan, plus kenyataan bangsa. lebih dari cukup untuk menarik minat baca yang lebih fokus dan dalam, bagi kami yang pernah membaca lentera sekali, sungguh dengan serta merta akan kembali membaca untuk kedua kali dan seterusnya….. beginilah seharusnya media….. salam

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *