Home Geopolitik Negara dan Masyarakat Adat Tidak Harmonis

Negara dan Masyarakat Adat Tidak Harmonis

27
1
Buku Adat dalam Politik Indonesia. Gambar: www.obor.or.id

“Adat baru menjadi suatu hal yang bersifat serius setelah Orde Baru. Sejak itu adat seakan mengambil jalurnya sendiri. Ia mengambil jalur yang di beberapa tempat menjadi titik api. Adat melibatkan diri dalam konflik yang sebetulnya tidak dilakukan atau diinisiasi oleh masyarakat adat itu sendiri.”

Demikian ungkap Indra J. Pilliang dalam diskusi sekaligus peluncuran buku “Adat Dalam Politik Indonesia” yang digelar oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, HIVOS, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rabu (10/11), di Jakarta.

Pandangan Indra ini mengemuka ketika ia menguak konteks dinamika adat dan politik Indonesia yang tak terurai dalam buku yang memuat 14 kilasan akademisi yang sebagian besar berasal dari luar Indonesia ini.

Buku ini mencoba untuk  menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat dewasa ini. Selain itu, buku ini juga menimbang apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan.

“(Presiden) SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan monarki Cikeasnya adalah salah satu contoh lain bahwa adat juga dapat memiliki dampak berbahaya lain dalam politik. Inilah praktik adat monarkis dalam sistem demokratis. Inilah bukti politik identitas adat masih menjadi sangat dominan. Jadi, pemanfaatan identitas adat masih bermain dalam benak politisi,” kata Indra.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan segala perangkatnya secara konstitusional telah menusuk “jantung” masyarakat adat. Masuknya konsep pemerintahan desa ke tengah masyarakat adat telah mengubah secara paksa bentuk pengambilan keputusan yang ada di antara institusi-institusi adat hingga tersisa pada fungsi seremonial semata.

Seiring otonomi daerah, merebak pula realitas menguatnya pemanfaatan/manipulasi adat dan juga agama dalam perebutan kekuasaan politik di daerah. Kini orang menggunakan adat sering untuk – dalam istilah antropolog Tania Li dalam buku ini – “mengklaim kemurnian dan keaslian demi kepentingan seseorang”.

Masyarakat adat, yang secara geografis hidup di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, telah menjadi objek politik. Elit politik di daerah dengan cara yang manipulatif mulai mengaburkan pemaknaan adat dan masyarakat adat.

“Mereka yang memangku gelar adat saya pikir juga sudah tercerabut jauh dari nilai dan filosofi dari gelar adat yang sesungguhnya. Bagi mereka adat adalah alat untuk kekuatan,” papar Indra.

Permasalahan yang demikian kompleks ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan dan posisi  antara negara dengan masyarakat adat. Kasus-kasus di sekitar Freeport (Papua), peminggiran Suku Dayak di Kalimantan, masyarakat adat di Mentawai, Nias, Jambi, Riau, atau Krui adalah refleksi atas potret kongkrit skema kebijakan negara dalam memposisikan masyarakat adat – sebuah tatanan masyarakat asli yang sesungguhnya telah mengkonstruksi bangsa ini. Ada proses marjinalisasi adat yang berkaitan dengan faktor-faktor struktural.

“Adat baru hanya menjadi sekedar kesenian atau ritual, belum menjadi sistem sosial, pandangan hidup, atau ideologi. Adat pun kemudian menjadi sesuatu yang sangat memimpi, tidak lagi diingat sebagai suatu kearifan. Fenomena tanah ulayat, contohnya, hanya dijadikan sebagai alat negoisasi. Dalam hal ini, adat menjadi diskursus yang reduktif,” papar Indra.

Karenanya, hanya dengan menghapus marjinalisasi dan menggantikan sentralisasi menjadi desentralisasi, adat semestinya dapat membentuk Indonesia sebagai sebuah wilayah kultur koheren.

Indra J. Piliang dan Sandra Moniaga dalam diskusi Adat dalam Politik Indonesia. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda Fadlil.

“Tradisionalisme semestinya menjadi perlawanan Indonesia terhadap ideologi-ideologi dominan. Namun hingga kini adat belum dipolakan sebagai suatu bingkai yang dialogis atau interaktif. Padahal, masyarakat adat kini semestinya sudah dapat berinteraksi di luar gugus daerahnya. Tarik menarik inilah yang menurut saya penting untuk dilihat dalam politik Indonesia. Apalagi identitas adat telah menjadi sesuatu yang penting, bahkan bisa melebihi kekuatan partai politik. Saya pikir, dinamika adat dan politik yang berkembang semacam itu ini dapat melengkapi buku ini,” papar Indra.

Indra menambahkan, buku ini adalah wujud usaha yang sangat serius tentang bagaimana adat dipelajari sebagai pengetahuan yang sangat penting dan bagaimana adat Indonesia mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Belanda. Namun ada perkembangan-perkembangan baru yang sudah tidak relevan dalam buku ini.

Dalam diskusi ini, Sandra Moniaga, selaku salah satu penulis, editor, dan koordinator terjemahan, memang mengakui bahwa buku ini memiliki kekurangan.

“Memang patut disayangkan, buku ini tidak mengulas karya ilmiah akademisi Indonesia. Referensi yang digunakan hanya referensi luar. Mereka juga tidak menggunakan referensi NGO (Non-Government Organization) yang aktif menyoroti masalah adat di Indonesia, seperti Huma dan Interseksi. Masih banyak lagi kekosongan dari buku ini, antara lain mengenai pilihan geografis. Kita tidak akan menemukan satu pun bab yang akan bercerita mengenai Jawa atau Papua,” jelas Sandra.

Mengenai Jawa, Sandra beralasan bahwa kondisi adat dan politik Jawa kini telah sangat berubah. Sementara untuk Papua, ia merasa diperlukan ulasan dalam satu buku tersendiri. Sebab, masalah Papua tak mungkin tertuntaskan dalam satu bab saja. Begitu juga dengan tidak adanya kajian mendalam mengenai islam dan adat. Padahal, dua hal tersebut memiliki kaitan erat terhadap adat dan politik di Indonesia.

Di penghujung diskusi, Mina, salah seorang peserta diskusi yang mewakili masyarakat adat Kalimantan Barat juga turut menyuarakan kritiknya mengenai buku ini.

“Ada semacam upaya pembunuhan karakter masyarakat adat Dayak dalam buku ini. Hingga kini bahkan tidak ada klarifikasi sama sekali mengenai tuduhan kekerasan etnis yang dilakukan oleh masyarakat Dayak yang tertulis dalam buku ini,” papar Mina.

Alih-alih menanggapi kritikan, Sandra justru menganjurkan adanya kritik dalam bentuk tertulis.

“Saya mengakui bahwa penulis buku ini telah melakukan simplifikasi terhadap polarisasi masyarakat Dayak. Maka, lawanlah buku ini dengan artikel akademis juga,” ujar Sandra.

(27)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. Ken yb. Terima kasih atas artikel yang ditulis dan untuk kritik kepada saya yang tidak menanggapi kritikan dari Mina Susetra. Saya belajar. Salam, sandra

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *