Home Featured Emas di Taman Nasional, Siapa Punya?

Emas di Taman Nasional, Siapa Punya?

115
2
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Gambar: Google Earth.

Jalan Panjaitan depan kampus Universitas Negeri Gorontalo penuh sesak hari itu. Ratusan penambang rakyat dari Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, datang bergerombol. Mereka hadir bukan untuk ikut serta dalam unjuk rasa mahasiswa Gorontalo di depan kampus yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mundur dari jabatannya.

Tapi sore itu, 21 Oktober 2010 lalu, mereka yang selalu diberi cap penambang emas tanpa izin oleh pemerintah, sedang mengikuti dialog bedah alih fungsi taman nasional menjadi kawasan pertambangan skala besar yang dibuat oleh Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi.

Wajah mereka, satu persatu, tampak sangar. Ada yang tubuhnya penuh tato, ada juga yang punggungnya terselip sebuah benda yang menyerupai pedang ataupun belati. Jika mereka jongkok atau duduk, benda tajam itu menonjol.

Entah siapa yang mengerahkan mereka. Tapi sangat jelas, merekalah orang yang paling terkait langsung dengan alih fungsi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Mereka juga yang dijadikan alasan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengubah fungsi kawasan taman nasional dari konservasi menjadi hutan produksi terbatas. Sangatlah pantas jika mereka hadir karena merasa memiliki taman nasional.

Para penambang rakyat itu tidak langsung mengambil tempat duduk yang tersedia. Mereka hanya berdiri sambil mengamati dan mendengar paparan narasumber yang dihadirkan panitia.

”Tidak ada satupun perusahaan tambang skala besar yang mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya. Lihatlah Papua dengan Freeport-nya, atau Minahasa dengan Newmont-nya. Yang ada hanyalah bencana dan kemiskinan.”

Satu persatu penambang rakyat yang selalu disebut PETI, Penambang Emas Tanpa Izin, tersebut mendengarkan penjelasan Rignolda Djamaludin, dosen dari Universitas Sam Ratulangi yang juga aktivis lingkungan dari Yayasan Kelola. Ada yang santai, ada yang serius.

Namun ketika Funco Tanipu, moderator pada diskusi itu, membuka sesi dialog, ketegangan mulai terasa. Salah seorang yang mengaku ketua Asosiasi Penambang Rakyat, Herman Wartabone, mulai menjelaskan keberadaan penambang emas tanpa izin di taman nasional. Herman yakin, keberadaan perusahaan tambang skala besar di taman nasional akan membawa kesejahteraan bagi rakyat sekitar. Dan teman-temannya para penambang emas tanpa izin akan dijadikan sebagai pekerja di perusahaan itu kelak.

”Kalau bicara soal banjir di Kota Gorontalo, tidak sepenuhnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan di taman nasional. Tapi itu terjadi karena penyempitan lahan pertanian di Kota Gorontalo,” sebut Herman.

Herman Wartabone sebelumnya adalah orang yang paling getol menolak alih fungsi hutan di taman nasional. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit agak hitam. Saya melihatnya ketika workshop alih fungsi hutan yang diselenggarakan di kampus Universitas Gorontalo pada 29 Juli lalu.

Ketika itu, di depan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo Husen Alhasni, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Winarni Monoarfa, dan dosen Universitas Negeri Gorontalo Amir Halid yang masuk dalam tim terpadu alih fungsi hutan, Herman mengaku siap pasang badan hingga darah penghabisan. Ia siap mempertahankan taman nasional dari masuknya perusahaan tambang.

Namun, tiga bulan kemudian, ketika dialog dilakukan oleh Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi, Herman berbalik arah. Ia mulai mendukung alih fungsi dan masuknya perusahaan tambang skala besar di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

” Kalau Freeport di Papua gagal mensejahterakan warganya, itu berarti kegagalan sistem, bukan perusahaan tambangnya. Mau kapitalis kek, komunis kek, kami tidak mau tahu. Yang penting kalau perusaahan tambang masuk, kami bisa sejahtera,” tandas Herman.

***

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dahulu bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari  Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar). Secara administratif, kawasan seluas kurang lebih 287,115 hektar ini terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontal.

Pada 18 November 1992, kawasan ini ditetapkan dan diberi nama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, atau dikenal dengan sebutan TNBNW, melalui surat keputusan menteri kehutanan saat itu. Nama Nani Wartabone sendiri diambil dari nama pahlawan Gorontalo yang memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Belanda pada 23 Januari 1942.

Keberadaan penambang emas tanpa izin di taman nasional ini sudah ada sejak 1990-an. Jumlah penambang emas tanpa izin yang tercatat pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo sebanyak 9000-an orang. Mereka tidak hanya berasal dari Suwawa, Bone Bolango, tetapi juga dari daerah tetangga, seperti Bolaang Mongondow dan Minahasa, Sulawesi Utara.

Irwan Husain, salah seorang penambang emas dari kecamatan Suwawa Timur, mengungkapkan bahwa rencana alih fungsi hutan taman nasional seluas 15.000 hektar menjadi hutan produksi terbatas itu telah membuat resah sebagian besar penambang lokal di sana.

”Kami penambang lokal akan terancam tak bisa memberi nafkah kepada keluarga jika rencana alih fungsi hutan TNBNW menjadi hutan produksi untuk pertambangan skala besar,” kata Irwan.

Menurut Irwan, ia dan teman-temannya justru sangat berharap pemerintah mau memberikan izin kepada penambang seperti mereka untuk mengelola emas di taman nasional. Mereka ingin tak lagi dicap sebagai penambang emas tanpa izin, ataupun penambang ilegal. Bisa saja, seperti yang dikatakan Irwan, karena selama ini mereka tidak ingin lagi main kucing-kucingan dengan aparat keamanan.

” Kami lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan perusahaan tambang skala besar,” tandasnya.

Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi mengungkapkan, rencana alih fungsi taman nasional tersebut hanyalah untuk memuluskan ekspansi perusahaan milik keluarga Bakrie, yakni PT. Gorontalo Mineral yang berada dalam naungan PT. Bumi Resources.

“Sebab pemegang kontrak karya pertambangan di Gorontalo, yakni PT. Gorontalo Mineral, itu tidak lain adalah anak perusahaan Bakrie Group,” kata Muhammad Djufryhard.

Jika kawasan hutan taman nasional tetap dibuka dan diperuntukkan bagi perusahaan pertambangan skala besar, kata dia, maka dipastikan akan terjadi konflik pertambangan yang lebih besar.

”Konflik tersebut akan melibatkan para penambang lokal dengan perusahaan tambang skala besar yang dengan kekuatan dananya bisa menyewa anggota kepolisian ataupun TNI,” ujarnya.

***

Ruangan berukuran 5 X 8 meter itu dipenuhi dengan tropi dan penghargaan. Dindingnya terbuat dari papan tripleks yang dicat dengan warna yang menyerupai kayu. Di belakang meja kerja yang dipenuhi tumpukan buku dan dokumen itulah, Baskoro biasa menerima tamunya. Saya menemui Baskaro pada hari Jumat, Agustus lalu. Tampilannya sangat necis hari itu. Ia mengenakan kemeja batik dan kaca mata minus yang tak pernah lepas dari matanya.

”Alih fungsi hutan sudah diketuk oleh Komisi IV DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI tanggal 25 Mei 2010,” Kata Baskoro menjawab pertanyaan saya.

Baskoro adalah Kepala Sub Dinas Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pertambangan pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo. Ia menjadi salah satu tim yang mengusulkan agar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone seluas 15.000 hektar itu dialih fungsikan. Namun, hingga saat ini, kata dia, belum ada perusahaan tambang yang mengajukan permohonan untuk mengelola hutan produksi tersebut.

”Kami telah membukanya bagi siapa saja yang ingin mengelolanya, tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan permohonan,” ungkap Baskoro.

Menurutnya, dinamika pembangunan yang menuntut perubahan menjadikan salah satu alasan kenapa hutan di taman nasional harus dialih fungsikan. Sebab, pendapatan asli daerah di Gorontalo, terbilang sangat sedikit. Sehingga, dengan dibukanya areal kawasan hutan produksi, akan memberikan dampak kemajuan secara ekonomi bagi masyarakat Gorontalo.

”Kalau daerah mau berubah, yah, harus membangun. Tak ada cara lain selain alih fungsi,” katanya.

Baskoro mengaku pemerintah telah memperhitungkan secara teknis dampak ekologis yang ditimbulkan akibat alih fungsi hutan itu.

”Misalkan, banjir yang selama ini melanda Gorontalo telah menyebabkan berapa banyak kerugiannya. Dan kerugian itu akan dihitung dengan berapa banyak hasil yang didapat dari aktivitas pertambangan yang telah dibuka itu,” jelas Baskoro sambil tersenyum.

Namun, pihaknya mengaku tetap akan menekan dampak negatif yang akan terjadi jika kawasan itu dijadikan areal pertambangan nanti. Jika ada investor yang masuk, Baskoro mengaku akan seselektif mungkin dalam menerapkan syarat-syarat bagi perusahaan tambang yang mengelola hutan produksi di taman nasional itu.

”Kami akan tanyakan, teknologi apa yang mereka pakai? Apakah masih menggunakan mercuri dalam mengolah emas? Kalaupun iya, mau dibuang kemana mercurinya? Apakah itu bisa menjamin bagi masyarakat sekitar? Kalaupun memiliki teknologi yang canggih dan bisa meminimalisir dampak terhadap masyarakat, saya rasa enggak apa-apa,” jelas Baskoro.

Ia mengibaratkan, pemerintah dalam menyeleksi perusahaan tambang yang masuk ke wilayah itu sama halnya seperti wasit dalam pertandingan sepak bola. Pemerintah, kata dia, sudah memegang kartu kuning dan kartu merah. Jika ada perusahaan tambang yang tidak memenuhi syarat, maka akan diberi kartu merah dan harus segera meninggalkan Gorontalo.

Baskoro menambahkan, salah satu syarat bagi perusahaan tambang yang ingin mengelola kawasan hutan produksi itu adalah memberdayakan penambang emas tanpa izin yang dianggap cukup meresahkan itu.

”Perusahaan tambang nantinya juga harus memanfaatkan PETI,” kata Baskoro.

***

Baskoro bisa saja mengakui belum ada perusahaan tambang yang masuk mengajukan permohonan mengelola pertambangan di taman nasional. Namun, sangat jelas perusahaan milik keluarga Bakrie, PT. Gorontalo Mineral, begitu berhasrat mengambil emas di taman nasional.

Hal ini terbukti pada 9 September 2010, tepatnya pada Kamis malam, saya dan dua orang teman lainnya hendak mengikuti sebuah pertemuan yang digelar di sebuah ruangan Hotel Quality Kota Gorontalo.

Pertemuan itu digelar oleh petinggi-petinggi Bumi Resources, Gorontalo Mineral, dan akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya dan dua orang teman sudah berbaur di dalamnya. Namun, ketika mereka melihat kehadiran kami bertiga yang “nyeleneh”, moderator tiba-tiba menghentikan pemaparan yang sedang berlangsung.

“Sebelum pembahasan dilanjutkan, kami minta masing-masing memperkenalkan diri dulu,” ucap moderator.

Setelah masing-masing memperkenalkan nama dan utusan, baik dari dosen Universitas Negeri Gorontalo dan Bumi Resources, kagetlah mereka ketika mendengar kami bertiga adalah jurnalis.

“Waduh, mohon maaf, kami tidak mengundang jurnalis. Kami pikir anda tim dari ITB (Institut Teknologi Bandung),” ujar bapak dari Bumi Resources itu.

Setelah sempat ”beradu argumen” tentang keberadaan kami, saya dan dua orang teman akhirnya berhasil ”diusir” di ruangan itu. Saya hanya melihat sebuah layar yang bertuliskan “Studi kelayakan penambangan tembaga, emas dan perak di wilayah kontrak karya PT. Gorontalo Mineral ”.

***

Penolakan terhadap alih fungsi hutan telah suarakan sejak 2009 oleh sejumlah aktivis lingkungan di Gorontalo. Diantaranya adalah Japesda (Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam). Saat itu, rencana alih fungsi hutan digaungkan Gubernur saat itu, Fadel Muhammad. Bahkan Japesda telah melayangkan surat terbuka kepada komisi IV DPR RI agar membatalkan rencana alih fungsi tersebut.

Haris Malik, Ketua Japesda Gorontalo, menjelaskan bahwa alasan perubahan fungsi taman nasional Bogani Nani Wartabone untuk dijadikan daerah pertambangan sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.

”Mengingat pertambangan hanya akan mendatangkan bencana ekonomi, ekologi maupun bencana sosial bagi masyarakat sekitar kawasan tambang. Contoh kasus PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat kiranya cukup menjadi tempat kita berkaca,” kata Honk, panggilan akrab Haris Malik.

Ia menjelaskan, tim terpadu yang mengusulkan rencana alih fungsi tidak memiliki data nilai pasti cadangan emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Alhasil, validitas valuasi ekonominya juga tidak valid.

”Nilai cadangan emas di dalam taman nasional tidak sebanding dengan kemampuannya menyediakan pangan bagi masyarakat Gorontalo,” ungkap Honk.

Ia menambahkan, setiap 10 gram emas membutuhkan 1.040 liter air. Artinya, pengalihfungsian taman nasional menjadi daerah tambang akan menjadi ancaman bagi ketersediaan air, bukan hanya bagi masyarakat di sekitar kawasan, tapi juga bagi 15.811 rumah tangga di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang mengkonsumsi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gorontalo yang bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone.

”Belum lagi limbah B3 Mercury, Cadmium, Arsenic, dan Sianida, yang merupakan ancaman besar bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat Gorontalo,” tandasnya.

Amsurya Warman Amsa, Seniar Officer Program Wallacea dari Perkumpulan Burung Indonesia yang juga penggiat di Komunitas Untuk Bumi menambahkan, taman nasional selama ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekosistem terbesar di wilayah itu, namun juga kaya akan keanekaragaman hayati.

”Burung endemik Sulawesi yang berada pada daerah penting bagi burung di taman nasional Bogani Nani Wartabone adalah Maleo senkawor, Mandar dengkur (Aramidopsis plateni), Mandar muka-biru (Gymnocrex rosenbergii), Serak minahasa (Tyto inexspectata), Punggok minahasa (Ninox ios), dan Sikatan matinan (Cyornis sanfordi),” sebut Amsurya.

Satwa endemik Sulawesi yang dapat dijumpai di taman nasional, selain burung Maleo, ada Jalak Tungir Merah (scissirostrum dubium), Bilbong Pendeta (streptocitta albicollis), pelatuk kelabu sulawesi (mulleripicus fulus), Rangkong, Tarsius, Kuskus, Monyet Sulawesi (Macaca nigrescens), kucing sulawesi, dan babi rusa.

”Satwa ini akan terancam secara langsung  keberadaannya dengan adanya alih fungsi itu,” kata Amsurya.

Raghel Yunginger, dosen di Universitas Negeri Gorontalo, yang tergabung dalam Komunitas Untuk Bumi, mengatakan, taman nasional merupakan halaman bermain bagi burung Maleo. Di dalam taman nasional itu, kata dia, memiliki sumber panas bumi atau geothermal dan hal itu merupakan salah satu indikator tempat bagi hewan endemik seperti burung Maleo.

“Dengan adanya alih fungsi, maka Maleo akan tergusur. Sangat disayangkan kalau Maleo akan hilang dan tinggal menjadi cerita. Harusnya pemerintah meninjau kembali status alih fungsi hutan di taman nasional,” kata Raghel.

(115)

Christopel Paino Christopel Paino adalah seorang jurnalis kelahiran Gorontalo. Kini ia menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta dan anggota Divisi Media Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(2)

  1. Sangat menarik membaca artikelnya,, memang pertambangan belum memberi dampak utk warga sekitar..

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. stop daya rusak tambang

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *